BAB SATU PAJAK TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

MATERI PERPAJAKAN

1. Ruang Lingkup Perpajakan

2. Mengenal Pungutan Pemerintah Iuran kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan dan memperoleh jasa timbal balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Contoh tiket masuk objek wisata 1. Retribusi Iuran kepada pemerintah yang tidak dapat dipaksakan yang ditujukan kepada golongan tertentu dan dimanfaatkan untuk golongan tertentu pula contoh: sumbangan bencana alam 2. Sumbangan Pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contoh: bea masuk, bea keluar dan bea balik nama. 3. Bea

3. Mengenal Pungutan Pemerintah Pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang mempunyai sifat sebagaimana ditetapkan dalam Undang- undang dan hanya pada golongan tertentu dan yang membayar tidak mendapatkan prestasi imbal balik secara langsung. Contoh: cukai tembakau (sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris), cukai etil alkohol/ etanol dan cukai minuman mengandung alkohol 4. Cukai Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. 5. Pajak

4. 2 Fungsi Pajak Fungsi penerimaan (budgetair) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya. 1. Budgetair Fungsi pengatur (regulerend) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 2. Regulerend

5. Persyaratan dalam Pemungutan pajak dibentuk agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan saat dilaksanakan, adapun 5 syarat tersebut antara lain : Syarat Keadilan Syarat Yuridis Syarat Ekonomis Syarat Finansial Kesederhanaan Sistem Pemungutan Syarat Pemungutan Pajak

6. Syarat Keadilan S esuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesusikan dengan kemampuan masing-masing , sedang adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

7. Syarat Yuridis Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya

8. Syarat Ekonomis P emungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat

9. Syarat Finansial “ Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya ”

10. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang undang perpajakan yang baru. Kesederhanaan Sistem Pemungutan

11. 2 Hukum Pajak Hukum pajak disusun untuk mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Hukum pajak dibedakan menjadi dua yakni : Hukum pajak material Hukum pajak formal

12. Hukum Pajak Material Hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh Undang Undang Pajak Penghasilan

13. Hukum Pajak Formal Hukum pajak yang memuat tentang bentuk/cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak material). Hukum ini memuat: Tata cara penyelenggaraan (presedur) penetapan suatu utang pajak, Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan/banding. Contoh:

14. Penge lompokan Pajak Pengelompokan jenis pajak dapat dibedakan berdasarakan 3 kategori, yakni : berdasarkan golongannya berdasarkan sifatnya berdasarkan pemungut dan pengelolahnya

15. Pajak langsung , yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak tidak langsung , yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai A. Jenis pajak berdasarkan golongannya

16. B. Jenis pajak berdasarkan Sifatnya P ajak subjektif Jenis pajak yang berpangkal atau bersandarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. P ajak objektif Jenis pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

17. Pemungut & Pengelolah C. Jenis pajak berdasarkan Pajak Pusat , yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai. Mulai tahun 2012 PBB dikelola oleh daerah.

18. Pemungut & Pengelolah C. Jenis pajak berdasarkan Pajak Daerah , yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Daerah Tingkat I : pajak kendaaan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaaan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan. Pajak Daerah Tingkat II: pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan.

19. 3 Stelsel Pajak Stelsel Pajak  merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Terdapat 3 jenis stelsel pajak, yakni : Stelsel nyata (riil stelsel) Stelsel anggapan (fictive stelsel) Stelsel Campuran

20. P emungutan pajak yang didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. kelebihan pajak yang dikenakan lebih realistis kelemahanya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode ( setelah penghasilan riil diketahui). 1. Stelsel Riil

21. P engenaan pajak yang didasarkan pada suatu aggapan yang diatur oleh suatu Undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 2. Stelsel Anggapan

22. 3. Stelsel Campuran S telsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Yakni pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak dapat minta kembali kelebihannya (direstitusi) dapat juga dikompensasi.

23. A zas perpajakan merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Terdapat 3 azas pemungutan pajak yang kerap dijadikan sebagai pedoman, yakni : azas domisili (tempat tinggal) azas sumber Azas kebangsaan 3 Azas Perpajakan

24. Azas N egara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Azas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. Domisili

25. Azas Sumber N egara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

26. Azas Kebangsaan P engenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Azas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

27. Sistem Pemungutan pajak Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Terdapat 3 sistem pemungutan pajak, yakni : Official Assessment System Self Assessment System With Holding Assessment System