badan koordinasi kehumasan 27052013_4.pptx

koordinasi permasalahan kehumasan

1. REFORMASI BIROKRASI Mewujudkan BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

2. Potret Birokrasi Indonesia Organisasi Struktur gemuk dan tidak fit dengan fungsi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kontradiktif dan Ambigu Sumber Daya Aparatur Overstaffed dan Understaffed Rekruitmen tidak obyektif, tidak transparan dan KKN Promosi Jabatan tertutup dan KKN Tingkat Remunerasi yang rendah dan tidak terkait dengan kinerja Masalah Integritas Business Process dalam Pelayanan Publik Prosedur, biaya dan waktu yang tidak pasti Pelayanan Publik yang tidak berkualitas, terbuka celah korupsi Mindset dan Cultureset Tidak innovatif, tidak memiliki semangat perubahan Sistem dan budaya kinerja belum terbangun

3. Strategi Reformasi Birokrasi Nasional 3 Sasaran RB Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN ; Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik

4. 4 Intermediate Goals Reformasi Birokrasi s/d 2014 Pemerintahan yang terbuka dan berbasiskan ICT Pemerintahan yang partisipatif SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

5. Ikhtisar 5 Agenda Besar Terkait Reformasi Birokrasi 1. Percepatan Reformasi Birokrasi 9 Langkah Percepatan Reformasi Birokrasi Secara online 2. Island of Integrity Pakta Integritas Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 3. Manajemen Berbasis Kinerja (SAKIP/LAKIP) Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Evaluasi Kinerja Hasil Kinerja 4. Peningkatan Pelayanan Masyarakat UU No. 25 Tahun 2009 PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik R.Perpres Tentang Kewajiban Pembentukan unit Penanganan Pengaduan Masyarakat 5. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan RUU ASN RUU Administrasi Pemerintahan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Revisi UU 32 Tahun 2003 Tentang Otonomi Daerah 5

6. 6 Program Percepatan Reformasi Birokrasi Program Percepatan Reformasi Birokrasi Bertujuan MEMBANGUN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI : bersih dari KKN dan politisasi ; kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban ; melayani masyarakat dan dunia usaha/investasi .

7. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi Penataan Struktur Birokrasi Penataan Jumlah Dan Distribusi PNS Sistem Seleksi Dan Promosi Secara Terbuka Profesionalisasi PNS Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Aparatur Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Efisiensi Belanja Pegawai 7

8. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi Penataan Struktur Birokrasi Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L Evaluasi dan Penataan Organisasi Pemda; Penyederhanaan Rantai Birokrasi (Eselon) Evaluasi LPN dan LNS; 1 Program Penataan Jumlah, Dan Distribusi PNS RENCANA AKSI Analisis dan pemetaan jabatan di K/L dan Pemda ; b. Kebijakan minus growth; c. Kebijakan Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja pegawai ; d. Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/Realokasi PNS; e. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara Sukarela . 2 8

9. 1. Penataan Struktur Birokrasi Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L Evaluasi dan Penataan Organisasi Pemda; Penyederhanaan Rantai Birokrasi (Eselon) Evaluasi LPN dan LNS ;

10. 2. Penataan Jumlah, Dan Distribusi PNS Analisis dan pemetaan jabatan di K/L dan Pemda ; Kebijakan minus growth; Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/Realokasi PNS; Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara Sukarela .

11. 3. Sistem Seleksi CPNS Dan Promosi PNS Secara Terbuka; Kebijakan Seleksi CPNS melalui: Kerjasama dengan Konsorsium PTN (Tes Komp tn. Dasar) Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) Kebijakan Promosi PNS : Penguatan Assesment Center untuk Promosi Jabatan dan Diklat; Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka (Antar Instansi Baik Tingkat Nasional Maupun Regional) .

12. 4. Profesionalisasi PNS Penetapan Standar Kompetensi Jabatan; Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi; Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri ; Pengukuran Kinerja individu ; Penguatan Jabatan Fungsional : Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional; Penetapan Pola Karier Jabatan Fungsional; Peningkatan Kemampuan Jabatan Fungsional; dan Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional.

13. 5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah e-Office ; e-Planning ; e-Budgetting ; e-Procurement ; e-Performance . e-Audit

14. 6. Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Pelayanan Publik Kejelasan Biaya, Persyaratan, & Waktu pengurusan Perizinan . Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; Penguatan Budaya Pelayanan Prima Melalui: Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Pemeringkatan Pelayanan Publik Seluruh K/L dan Pemda; Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); Pengelolaan Pengaduan Masyarakat .

15. 7. Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Aparatur Pelaporan Harta Kekayaan PNS: Whistle Blower System ; Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dari Instansi Pemerintah (SAKIP) . Penguatan Laporan keuangan (WTP) Kegiatan pendidikan / pembinaan dan promosi anti korupsi Program pengendalian gratifikasi Penandatanganan Pakta Integritas Keterbukaan Informasi Publik

16. 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; Perbaikan Struktur Penggajian ; Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja dan B erdasarkan K inerja I ndividu. Perbaikan Sistem Pensiun/purna tugas

17. 9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kerja PNS Kebijakan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan ; Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja ; Pendayagunaan F asilitas P emerintah yang A da; Efisiensi P erjalanan D inas.

18. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pusat Kemenkeu MA BPK Kemensetneg Setkab Kemenko Perekonomian Kemenko Polhukam Kemenko Kesra Kemen PPN/ Bappenas BPKP Kemen PAN-RB Kemen Pertahanan TNI POLRI Kemenkum & HAM Kejaksaan Agung Kemenperin Kemeristek Kementan Kemen PPA Kemenpera BKPM BPPT BPOM BKN BPS BATAN LAN Lemhanas ANRI BKKBN Lemsaneg LKPP BNN BNPT LIPI Kemenlu Kemendag Kemenkes Kemendikbud Kemenparek Kemenhut KEmendagri BMKG BIN Setjen DPR WANTANNAS LAPAN Kemen KP Kemenkominfo Kemen LH Kemenhub Kemennakertrans BAPETEN Kemen PU Bakorkamla BNP2TKI Kemen PDT Perpusnas Kemenpora Kemen UKMK K/L Yang Sudah Memperoleh Tunjangan Kinerja Dan K/L Yang Akan Diajukan Untuk Memperoleh Tunjangan Kinerja K/L yang sudah memperoleh tunjangan kinerja Baru diajukan ke Kementerian Keuangan untuk memperoleh ijin prinsip sebelum diajukan ke KPRBN 2008 2009 2010 2011 2012 2012

19. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pusat Kemenpora Kemen UKMK Kemen Sosial BSN Setjen MPR Ombudsman Kemen Agama Basarnas Kemen ESDM Setjen MK Setjen KY BNPP Badan Infomasi Geospasial Kementerian yang akan mengajukan ulang K /L yang sudah mengajukan tetapi belum dinilai K /L yang belum mengajukan 1 9 K/L ditargetkan harus selesai dalam tahun 2013 Kemen BUMN BPN BNPB Setjen DPD RI KPU Setjen Komnas HAM

20. Terima kasih 20 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi