BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - DINKES PROVINSI PAPUA.pptx

BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah

1. DIREKTORAT TATA KELOLA KESEHATAN MASYARAKAT KEBIJAKAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DENGAN IMPLEMENTASI PUSKESMAS BLUD Disampaikan pada Workshop BLUD Puskesmas Diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua 7 November 2022

2. TOPIK 1. Kebijakan BLUD Puskesmas 2. Penerapan BLUD Puskesmas 3. Peran Pemerintah Daerah dalam BLUD

3. Permenkes 5/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Pasal 45 Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat terdiri atas : Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Direktorat Kesehatan Jiwa Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat

4. Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia Visi Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan Meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi Mempercepat perbaikan gizi masyarakat Memperbaiki pengendalian penyakit Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Memperkuat sistem kesehatan & pengendalian obat dan makanan 6 kategori utama Outcome RPJMN bidang kesehatan Edukasi penduduk 7 kampanye utama : imunisasi , gizi seimbang , olah raga, anti rokok , sanitasi & kebersihan lingkungan , skrining penyakit , kepatuhan pengobatan Pencegahan primer Penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia. Pencegahan sekunder Skrining 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia , skrining stunting, & peningkatan ANC untuk kesehatan ibu & bayi . Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer Pembangunan Puskesmas di 171 kec ., penyediaan 40 obat esensial , pemenuhan SDM k esehatan primer Transformasi layanan rujukan Meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder & tersier Pembangunan RS di Kawasan Timur, jejaring pengampuan 6 layanan unggulan , kemitraan dengan world’s top healthcare centers. Memperkuat ketahanan tanggap darurat Jejaring nasional surveilans berbasis lab, tenaga cadangan tanggap darurat , table top exercise kesiapsiagaan krisis . Regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan : tersedia , cukup , dan berkelanjutan ; alokasi yang adil ; dan pemanfaatan yang efektif dan efisien . Transformasi sistem p e m b i a y a a n kesehatan Penambahan kuota mahasiswa , beasiswa dalam & luar negeri, kemudahan penyetaraan nakes lulusan luar negeri. T ransformasi SDM Kesehatan Pengembangan dan pemanfaatan teknologi , digitalisasi , dan bioteknologi di sektor kesehatan . T ransformasi teknologi kesehatan 1 Transformasi layanan primer 2 3 Transformasi sistem ketahanan kesehatan 4 Meningkatkan ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan Produksi dalam negeri 14 vaksin rutin , top 10 obat , top 10 alkes by volume & by value. 5 6 a b c d a b

5. Visi Transformasi Kesehatan Layanan Primer ( Dukungan Sarpras , Obat , Alkes , dan Tata Kelola Manajemen ) Transformasi diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam mengakses layanan primer 1 Penguatan dan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Puskesmas 100% pimpinan Puskesmas telah ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan Manajemen Puskesmas dan melaporkan kegiatan manajemen 2 Pemenuhan Sarana, Prasarana , Alat Kesehatan 100% Puskesmas memiliki SPA sesuai standar dan 100% Puskesmas tersedia 40 item obat esensial 3 Penguatan Manajemen & Tata Kelola Puskesmas 8. 000 Puskesmas menjadi BLUD sehingga memiliki fleksibilitas mengelola keuangan 4 Penguatan Jejaring Puskesmas Peningkatan capaian sasaran dan target program di Puskesmas dengan dukungan jejaring di semua Puskesmas 5 Intervensi Promotif-Preventif Berkelanjutan Berbasis Keluarga M inimal 80% keluarga di Indonesia adalah keluarga sehat di setiap provinsi 6 Pengurangan Beban UKP 100% Puskesmas dengan realisasi dana BOK minimal 95% Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten /Kota di mencapai 100% Kegiatan dengan daya ungkit tinggi

6. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dalam Tata Kelola Kesmas 6 Renstra Tahun 2022 - 2024 INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN TARGET 2022 2023 2024 Puskesmas dengan tata kelola kesehatan masyarakat yang baik Puskesmas yang menyelenggarakan Perencanaan , pelaksanaan , dan pemantauan evaluasi secara rutin , oleh tenaga puskesmas dan jaringannya Jumlah puskesmas dengan tata Kelola Kesehatan masyarakat uang baik di bagi jumlah sasaran puskesmas dikali 100% 50 60 70 Persentase puskesmas yang menerapkan BLUD Puskesmas yang memenuhi persyaratan penetapan BLUD yaitu : kriteria substantif kriteria teknis kriteria administratif Jumlah kumulatif puskesmas yang memenuhi persyaratan penetapan BLUD dibagi jumlah puskesmas dikali 100% 40 60 90 Persentase puskesmas yang melakukan perencanaan tingkat puskesmas melalui lokakarya mini Puskesmas yang melakukan perencanaan tingkat Puskesmas melalui lokakarya mini sehingga menghasilkan RUK dan RPK Jumlah p uskesmas yang melakukan perencanaan p uskesmas dibagi jumlah sasaran puskesmas dikali 100% 70 80 90 Persentase p uskesmas yang melaksanakan pemantauan wilayah kerja Puskesmas yang melakukan pelaporan indikator puskesmas setiap bulan puskesmas yang melakukan pelaporan indikator puskesmas setiap bulan dibagi jumlah sasaran puskesmas dikali 100% 50 60 70 IKP IKK IKK IKK

7. Hasil Rifaskes 2019 – baru sebagian Puskesmas memiliki kinerja Puskesmas kategori Baik N: 9831 Puskesmas 7 Penilaian Kinerja Puskesmas : Baik : 54,7% Puskesmas Cukup : 28,8% Puskesmas Kurang : 3,7% Puskesmas 12,9% TIDAK melaksanakan penilaian kinerja Puskesmas

8. Indikator : Persentase Puskesmas dengan tata kelola kesehatan masyarakat yang baik Adalah Puskesmas yang menyelenggarakan perencanaan , pelaksanaan , dan pemantauan evaluasi secara rutin oleh tenaga Puskesmas dan jaringannya . Perencanaan , pelaksanaan , dan pemantauan evaluasi diukur melalui Penilaian Kinerja Puskesmas yang mencakup unsur pelayanan kesehatan dan hasil manajemen . Unsur pelayanan kesehatan terdiri atas cakupan indikator program di puskesmas baik UKM maupun UKP, sedangkan hasil manajemen terdiri atas cakupan manajemen umum , alat kesehatan , sarana dan prasarana , keuangan , SDM, dan kefarmasian . 8     Cakupan Hasil Manajemen Kategori Baik (> 8,4) Cukup (5,5-8,4) Kurang (< 5,5) Cakupan Pelayanan Kesehatan Baik (> 90%) Baik Cukup Kurang Cukup (81 – 90%) Cukup Cukup Kurang Kurang (≤ 80%) Kurang Kurang Kurang No Nama Kecamatan Nama Puskesmas PKP ( Evaluasi ) Penilaian Kinerja Puskesmas ( Manajemen ) Baik (≥ 8,5) Cukup (5,5-8,4) Kurang (< 5,5) Penilaian Kinerja Puskesmas ( Pelayanan ) Baik (≥ 91%) Cukup (81 – 90%) Kurang (≤ 80%) Puskesmas melakukan tata kelola 1 2 3 4 5 6

9. Indikator : Persentase Puskesmas yang menerapkan BLUD Persentase Puskesmas yang memenuhi persyaratan penetapan BLUD yaitu yang memenuhi kriteria substantif , kriteria teknis , dan kriteria administratif . Kepala Dinas Kabupaten /Kota memberikan rekomendasi disertai persyaratan administratif untuk puskesmas yang akan menerapkan BLUD. Pemenuhan persyaratan substantif dan teknis pada institusi puskesmas tidak perlu dilakukan perhitungan , sebab puskesmas merupakan penyedia jasa layanan umum yang mengelola dana khusus layanan kepada masyarakat dan memiliki spesifikasi teknis kesehatan ( sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018). Persyaratan administratif : membuat dan menyampaikan dokumen yaitu : Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja ; Pola tata Kelola; Renstra ; Standar Pelayanan Minimal; Laporan keuangan atau prognosis/ proyeksi keuangan ; dan Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah 9

10. 10 Jumlah Puskesmas BLUD (cut off 24 Maret 2022) 10 Provinsi yang mendapat dana Dekon untuk Workshop BLUD TA 2022 – potensi puskesmas belum BLUD 2.933 Total puskesmas BLUD 4412

11. Indikator : Persentase Puskesmas yang menerapkan BLUD 11 No Nama Kecamatan Nama Puskesmas Substantif dan Teknis Kelengkapan Administrasi (1 = Ada 0 = tidak ada) SK tim Penilai Ketersediaan SK   Surat rekomendasi Dinas Kesehatan Kab /Kota (1 = iya , 0 = tidak ) Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja Pola tata Kelola Renstra Standar Pelayanan Minimal Laporan keuangan atau prognosis/ proyeksi keuangan Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah Perkada Tata Kelola Perkada Renstra Perkada SPM Lengkap / Tidak Lengkap ( 1 = ya --> jika 5 – 13 ada , 0 = tidak --> jika satu atau lebih tidak ada ) 1= belum memiliki SK tim penilai 2= memiliki SK tim penilai 1 = Belum Memiliki SK Kepala Daerah penetapan BLUD Puskesmas 2 = SK yang sudah diajukan oleh Kadinkes , menunggu penilaian dan penetapan 3 = Memiliki SK Kepala Daerah penetapan BLUD Puskesmas BLUD ( jika kolom 4= iya dan kolom 11 = iya dan kolom 12 = 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

12. TOPIK 1. Kebijakan BLUD Puskesmas 2. Penerapan BLUD Puskesmas 3. Peran Pemerintah Daerah dalam BLUD

13. 13 REGULASI PMK 43/2019 tentang Puskesmas Permendagri 79/2018 tentang BLUD PMK 44/2016 tentang Manajemen Puskesmas Pemerintah daerah kabupaten/kota harus mendorong Puskesmas untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD ) (p.60) Persyaratan substantif UPTD bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang / jasa publik (p.30) Diutamakan pelayanan kesehatan (p.31) Manajemen Puskesmas mengintegrasikan seluruh manajemen yang ada ( sumber daya , program, pemberdayaan masyarakat , sistem informasi Puskesmas , dan mutu ) dalam menyelesaikan masalah kesehatan di wilayah kerjanya Keputusan Kepala Daerah penerapan BLUD PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat , Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD (p.205) PP 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PP 74/2012) BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (p.1)

14. Badan Layanan Umum Daerah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas /badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya (p.1) Memberikan layanan umum secara lebih efektif , efisien , ekonomis , transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan , kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat , untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah (p.2) TUJUAN Pemendagri 79/2018

15. 3 Meningkatkan pelayanan prima Pemanfaatan anggaran dari berbagai sumber agar lebih maksimal 4 Diperlukan sarana, prasarana, alat kesehatan dan sumber daya manusia yang memadai dan sesuai dengan standar 2 5 Memperkuat pelaksanaan M anajemen Puskesmas agar mampu berkompetisi dan berdaya saing Manajemen Puske s m as Pemanfaatan Anggaran Pelayanan Prima 15 S P A 1 Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan berkualitas yang semakin tinggi Kebutuhan Masyarakat LATAR BELAKANG

16. Mengapa Puskesmas BLUD ??? 8 Kompetensi Faskes Sarana Prasarana Peralatan SDM kesehatan dan non - kesehatan Logistik Pelayanan Sumber Dana APBD: DAU, BOK, Jampersal Jasa pel ayanan : Kapitasi, tarif layanan Hibah Kerja sama Lain-lain pend apa t a n B LUD yang sah PPK BLUD Puskesmas memiliki keleluasaan dalam pengelolaaan keuangan yang diselenggarakan sesuai ketentuan perundang-undangan Dana tersedia pada kas sehingga dapat di eksekusi langsung oleh kepala Puskesmas untuk perbaikan pelayanan , Tujuan : Men i ng k atkan pelayanan, produktivitas, efisiensi dan efekti fit as Berbagai Fl ek s ib ilit a s y a ng d i b e ri ka n P eme rint a h s e s u a i p e ratur a n per UU - an Didukung M emenu h i Tercapai target Puskesmas dalam mendukung SPM kab/kota, RPJMD, RPJMN/prioritas nasional Tata Kelola Keuangan ( Pengelolaan pendapatan , Pengelolaan belanja , Pengelolaan utang dan piutang , Pengelolaan investasi , SiLPA dan Defisit Pengelolaan barang dan jasa Tarif Pengelolaan SDM Pengelolaan Kerja sama Remunerasi

17. DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PENERAPAN BLUD 17 Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja ; Pola tata kelola ; Renstra ; Sandar pelayanan minimal; Laporan keuangan atau prognosis/ proyeksi keuangan ; Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah PENILAIAN PENERAPAN BLUD Pengelolaan Pendapatan Pengelolaan Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Utang dan Piutang Tarif Pengelolaan SDM Pengelolaan Kerja Sama Pengelolaan Investasi Remunerasi SiLPA dan Defisit

18. Modul Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan BLUD Puskesmas (Kemendagri)

19. Modul Penilaian dan Penetapan Badan Layanan Umum Daerah (Kemendagri)

20. Hasil survei cepat ke 15 Puskesmas yang telah menjadi BLUD Lama penyiapan di Puskesmas ≤ 1 tahun : 9 Puskesmas 2 tahun : 5 Puskesmas 3 tahun : 1 Puskemas Lama proses di Pemda hingga penetapan BLUD ≤ 1 tahun:10 Puskesmas 2 tahun : 5 Puskesmas 3 Tantangan utama Puskesmas menjadi BLUD Kurang pemahaman dalam menyiapkan dokumen BLUD Tidak ada SDM dengan kompetensi akuntasi Pembinaan dan komitmen Pemda kurang Fleksibilitas BLUD dirasakan manfaatnya mendukung kegiatan UKM Dana BLUD digunakan untuk penyediaan media KIE, kunjungan rumah , penyediaan reagen skrining , rekrut SDM untuk kegiatan UKM dll Dana BLUD dapat digunakan untuk kegiatan UKM sebelum dana BOK dapat direalisasikan

21. MANFAAT PENERAPAN BLUD 21 PENGELOLAAN PENDAPATAN PENGELOLAAN BELANJA PENGADAAN BARANG JASA PENGELOLAAN UTANG DAN PIUTANG TARIF P ENGELOLAAN SDM PENGELOLAAN KERJAS AMA PENGELOLAAN INVESTASI R EMUNERASI S iLPA DAN DEFISIT FLEKSIBILITAS BLUD

22. KINERJA KEUANGAN KINERJA NON KEUANGAN: ASPEK PELAYANAN ASPEK MANFAAT ASPEK PELAYANAN DAN MANFAAT Penilaian kinerja puskesmas (PKP) yang mencakup pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas 22

23. 2. Indikator nasional mutu puskesmas (INM) 3. Indikator mutu prioritas puskesmas 4. Indikator mutu prioritas di masing-masing pelayanan 23 Standar Keselamatan Pasien mengacu ke PMK 11/2017 tentang Keselamatan Pasien Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Permenpan -RB No. 14/2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit kerja Penyelenggara Pelayanan Publik

24. TOPIK 1. Kebijakan BLUD Puskesmas 2. Penerapan BLUD Puskesmas 3. Peran Pemerintah Daerah dalam BLUD

25. 25 PERAN DINAS KESEHATAN PROVINSI DALAM MENDORONG PENERAPAN BLUD PUSKESMAS Persiapan Pelaksanaan Pasca Penetapan Membentuk PJ BLUD, tim / pokja Menyusun roadmap penerapan BLUD puskesmas Melakukan sosialisasi kepada seluruh Dinkes Kab /Kota Melakukan workshop peningkatan kapasitas terkait BLUD puskesmas kepada Dinkes Kab /Kota Melakukan pendampingan kepada Dinkes Kab /Kota Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan BLUD puskesmas

26. 26 PERAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DALAM MENDORONG PENERAPAN BLUD PUSKESMAS Persiapan Pelaksanaan Pasca Penetapan Membentuk PJ BLUD, tim / pokja Berkoordinasi dan menggalang komitmen dengan stakeholder terkait : Sekretariat Daerah, Inspektorat , Bappeda , BPKAD, dan tenaga ahli / pakar lain. Melakukan kajian puskesmas . Menyusun rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Daerah melalui Sekda . Menyusun time schedule. Melakukan sosialisasi kepada seluruh Puskesmas dan stakeholder terkait Menghimbau Puskesmas untuk mempersiapkan dokumen persyaratan administratif , dapat dilakukan dengan pemodelan pada beberapa Puskesmas . Melakukan pendampingan secara intensif kepada Puskesmas dalam menyusun persyaratan dokumen administratif . Melakukan pra penilaian . Menyusun dan mengawal Draft Perkada (Tata Kelola, Renstra , SPM) Menentukan Pembina Teknis, Pembina Keuangan , Dewan Pengawas , dan Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan BLUD puskesmas Melakukan pendampingan kepada Puskesmas dalam menyusun dokumen Perkada pasca penerapan BLUD : Pengelolaan pendapatan Pengelolaan belanja Pengadaan barang dan jasa Pengelolaan piutang dan utang Tarif Pengelolaan SDM Pengelolaan kerja sama Pengelolaan investasi Remunerasi SILPA dan Defisit

27. HARAPAN 27 Dinas Kesehatan Provinsi Melakukan sosialisasi /workshop terkait BLUD puskesmas kepada Dinkes Kab /Kota Memberikan pendampingan kepada Dinkes Kab /Kota Memiliki roadmap penerapan BLUD puskesmas Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan BLUD puskesmas Dinas Kesehatan Kab /Kota Melaksanakan sosialisasi /workshop kepada seluruh puskesmas di wilayah kerja Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka menggalang komitmen Mendampingi puskesmas dalam penyusunan dokumen administratif , serta mengawal draf Perkada Memahami proses penilaian dan unsur-unsur yang dinilai agar dokumen yang disusun lengkap dan memenuhi syarat penilaian Memiliki roadmap penerapan BLUD puskesmas Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan BLUD puskesmas

28. @ talakesmas @ tatakelolakesmas TERIMA KASIH Direktorat Tata Kelola K esmas [email protected] Direktorat  Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Direktorat   Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Jl. HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9 Jakarta12950 Direktorat Tata Kelola Kesmas @ tatakelolakesmas