Bahan Kemensos presentasi pembekalan.pptx

persiapan pembekalan kemensos

1. Nur Fitriyati Penyuluh Hukum Ahli Muda “ Mewujudkan Pendidikan Inklusi yang Ramah anak dan Berperspektif HAM” Menciptakan sekolah yang aman , setara dan keberagaman KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

2. ASTA CITA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI MEMPERKOKOH IDEOLOGI PANCASILA, DEMOKRASI, DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) ASTA CITA PERTAMA

3. TUGAS KEMENHAM menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara FUNGSI KEMENHAM perumusan , penetapan , dan pelaksanaan kebijakan di bidang instrumen , penguatan , pelayanan , dan kepatuhan hak asasi manusia ; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian; koordinasi pelaksanaan tugas , pembinaan , dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional ; pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah ; pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden .

4. PENDIDIKAN TIDAK BOLEH MENINGGALKAN SIAPA PUN! Undang-undang No. 8 Tahun 2016, menjelaskan terkait dengan hak disabilitas atas Pendidikan inklusi Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945: “ Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan .” Pendidikan bukan hanya kebutuhan, tapi hak asasi manusia yang tak dapat ditunda (non-derogable right). Negara wajib menjamin pendidikan yang tersedia , dapat diakses , dapat diterima , dan dapat disesuaikan Prinsip Available, Accessible, Acceptable, Adaptable (4A) - ICESCR

5. Dasar Hukum Internasional DUHAM Hak mendapatkan Pendidikan tanpa diskriminasi Konvensi Hak Anak CRC, 1989 Konvensi Penyandang Disabilitas , CRPD 2006 Hak anak didengar , hak Pendidikan dan perlindungan dari diskriminasi Pendidikan Inklusi sebagai Hak

6. Prinsip- prinsip HAM Universalitas : Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi Inherensi : Hak asasi manusia melekat pada setiap individu sejak lahir Indivisibilitas : Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain Interdependensi : Hak asasi manusia saling terkait dan bergantung satu sama lain Kesetaraan : Semua orang memiliki hak yang sama dan setara di hadapan hukum Non- diskriminasi : Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras , agama, jenis kelamin , atau status lainnya Partisipasi : Setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka .

7. Apa Itu Pendidikan Inklusi? Definisi Sistem pendidikan yang menerima dan mendukung semua anak, belajar bersama dalam lingkungan setara. Fokus Menghilangkan hambatan belajar Menghargai perbedaan (Fisik, sosial, budaya dan inteletual) Tidak ada anak yang ditinggalkan

8. 04 01 02 03 S ebagai bagian dari Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak Ekosob), hak atas pendidikan memiliki sifat yang tidak dapat ditunda pemenuhannya (non-derogable). Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak ini melalui kebijakan dan tindakan nyata yang adil serta berkelanjutan. Availability (Ketersediaan) Pendidikan harus tersedia bagi semua orang. Artinya, pemerintah wajib menyediakan infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah, guru yang kompeten, buku ajar, fasilitas ramah disabilitas, dan pendanaan yang memadai. Acc essibility (Aksesibilitas) Pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi apa pun, baik secara fisik, ekonomi, sosial, maupun digital. Acc eptability (Keterterimaan) Isi pendidikan (kurikulum, metode, nilai-nilai yang diajarkan) harus bermutu, relevan, dan menghargai hak asasi manusia. Sekolah harus menjadi ruang yang aman dari kekerasan, intoleransi, dan diskriminasi. Adaptability (Dapat dis esuaikan) Sistem pendidikan harus responsif terhadap perubahan termasuk pada kebutuhan kelompok tertentu. Misalnya: anak jalanan, anak dalam situasi konflik, anak penyandang disabilitas, atau kelompok minoritas lainnya. Pendidikan harus bisa menyesuaikan diri dengan realitas peserta didik, bukan sebaliknya. Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia

9. Tantangan Pemenuhan HAM atas Pendidikan M eski kerangka hukum dan prinsip HAM telah dirumuskan secara komprehensif , implementasinya masih menghadapi tantangan struktural maupun kultural di berbagai tingkat . Berikut beberapa tantangan utama yang perlu menjadi perhatian lintas sektor , khususnya Kementerian HAM sebagai penggerak pengarusutamaan nilai HAM dalam sistem pendidikan nasional .” K etimpangan Akses Pendidikan di Lapangan Realita : Masih banyak anak dari daerah 3T ( tertinggal , terdepan , dan terpencil ), anak penyandang disabilitas , serta anak dari kelompok marjinal lainnya yang belum menikmati pendidikan yang layak dan setara . 01 Belum meratanya Perspektif HAM dalam Kurikulum dan Kebijakan Sekolah Realita: Nilai-nilai HAM belum menjadi bagian utuh dari kurikulum atau budaya sekolah/kampus. Masih banyak sekolah yang mereproduksi kekerasan simbolik, diskriminasi, bahkan intoleransi. 02 Masih terbatasnya pemahaman, keterampilan, dan pendekatan berbasis HAM Realita: Sebagian besar guru dan kepala sekolah belum pernah mendapatkan pelatihan mengenai hak asasi manusia, terutama hak pendidikan yang inklusif dan nondiskriminatif. 03 P elanggaran HAM di Dunia Pendidikan Masih Terjadi Realita: Masih marak kasus perundungan (bullying), kekerasan seksual, intoleransi, diskriminasi berbasis gender, agama, atau disabilitas di lingkungan pendidikan. 04 L emahnya Koordinasi Antar Lembaga Realita : Isu pendidikan masih dianggap sebagai ranah tunggal Kementerian Pendidikan, padahal membutuhkan pendekatan lintas sektor . 05

10. Peran Strategis Kementerian HAM Mengarusutamakan nilai-nilai HAM dalam kebijakan dan praktik pendidikan di tingkat nasional dan daerah. Memfasilitasi penguatan kapasitas HAM bagi guru, dosen, dan pemangku kepentingan pendidikan melalui pelatihan dan edukasi publik. Mendorong harmonisasi regulasi pendidikan agar selaras dengan prinsip nondiskriminasi, kesetaraan, dan inklusi. Berkoordinasi lintas sektor dengan Kemendikbudristek, Komnas HAM, dan lembaga terkait untuk merespons kasus pelanggaran HAM di satuan pendidikan. Mengembangkan indikator HAM sektoral sebagai alat ukur penyelenggaraan pendidikan yang adil dan inklusif.

11. Perpres No. 53 Tahun 2021 tentang RANHAM Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025 : Menekankan pentingnya Penghormatan , Perlindungan dan Pemenuhan HAM oleh pemerintah termasuk sektor Pendidikan; Kelompok sasaran dari RANHAM adalah anak , Perempuan, penyandang disablitas dan Masyarakat adat ; Mendorong kebijakan inklusif sebagai bagian dari pemajuan HAM.

12. Korelasi Perpres No. 53 Tahun 2021 tentang RANHAM dan Pendidikan Inklusi Pendidikan inklusi sebagai wujud nyata pelaksanaan RANHAM di sekolah ; Sekolah Inklusi = sekolah yang menghargai HAM semua peserta didik ; Guru sebagai pelaku utama dalam mewujudkan system Pendidikan yang adil , nondiskriminasi dan menghargai keberagaman ; Perpres ini memperkuat posisi guru sebagai agen perubahan budaya sekolah inklusi

13. Penutup Pendidikan inklusif dan ramah anak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi komitmen moral kita sebagai pendidik. Dengan memahami dan menerapkan prinsip HAM, kita membentuk generasi yang toleran dan berdaya. Mari jadikan sekolah sebagai ruang tumbuh bagi semua anak, tanpa terkecuali.

14. Terima Kasih KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA