Bahan LLAT Tahun 2024 Untuk Satker K/L.pptx

Pointer LLAT Tahun 2024

1. Indonesia Treasury POINT LLAT 2024 LLAT mencakup 2 priode Periode Oktober – November ditujukan untuk percepatan penerimaan kas dari collecting agent dan percepatan penyerapan anggaran Periode Desember ditujukan untuk mengendalikan Kas dan membagi beban kerja di KPPN

2. Indonesia Treasury Secara umum subtansi PER Dirjen ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu , namum berdasarkan evaluasi dan ketentuan yang baru terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan dalam per dirjen ini . Proyeksi penerimaan satker BLU kepada Direktorat PPKBLU untuk proyeksi penerimaan di akhir tahun 2024 Pengaturan tunjangan kinerja beban DIPA 2025 lebih lengkap karena sudah piloting tukin dengan gaji Web termasuk uang makan dan lembur periode 16 s.d 31 Desember Batas waktu penyetoran sisa UP oleh bendahara pada hari terakhir tahun anggaran berjalan Perubahan penyampaian SPM TKD yang menjadi 4 hari kerja sebelum hari kerja terakhir

3. Indonesia Treasury BPG menyetorkan seluruh sisa UP/TUP Tunai Tahun Anggaran 2024 yang paling lambat tanggal 31 Desember 2024 Pukul 22.00 waktu setempat . Bendahara Pengeluaran wajib melakukan pencocokan data UP/TUP dengan KPPN sebelum Melaksanakan penyetoran untuk mengetahui kebenaran nilai sisa UP/TUP Tunai yang harus disetor Berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud KPA melakukan monitoring dan menyampaikan kepada KPPN saldo dana UP/TUP Tunai Tahun Anggaran 2024 untuk posisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Pukul 15.00 waktu setempat

4. Indonesia Treasury Secara khusus mengenai RPATA tidak diatur dalam PER Dirjen ini , namun akan ada peraturan tersendiri mengenai RPATA Norma- norma terkait penyampaian data kontrak , penyelesaian UP/TUP dan penyelesaian SPM telah diatur secara detail dalam Per Dirjen ini Masih dibuka ruang dispensasi yang mencakup data kontrak , permohonan persetujuan UP Tunai dan penyelesaian SPM

5. © 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Terima Kasih www. . ke me nke u.g o.id @ dit jen . Kem enk euR I Kem en keu _RI djpb p er ben d ah ara an DJPb @ D JPb Direktorat Jenderal Perbendaharaan - DJPb Kemenkeu RI 30