Bahan Paparan Deputi BIdang PPMASN-Bidakara 2025.pptx

LeahMoore19 7 views 15 slides Sep 15, 2025
Slide 1
Slide 1 of 15
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15

About This Presentation

Bahan Paparan


Slide Content

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH JABATAN FUNGSIONAL

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH POKOK PERMASALAHAN PERMASALAHAN REGULASI TERKAIT FORMASI Lowongan kebutuhan terbatas pada jenjang tertentu Lowongan kebutuhan terbatas pada unit tertentu berdampak tidak tersedia pada peta jabatan di unit organisasi tersebut JF PPPK apakah boleh mutasi ke unit kerja/OPD/SMA lain? PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 Pasal 11 (1) Pengangkatan PNS dalam JF harus mempertimbangkan lingkup tugas Unit Organisasi dengan kelompok keahlian/keterampilan JF, serta kebutuhan organisasi. Pasal 14 Pengangkatan JF melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan untuk pengembangan karier dan kapasitas pejabat fungsional yang

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH POKOK PERMASALAHAN PERMASALAHAN REGULASI TERKAIT UJI KOMPETENSI Terdapat instansi Pembina yang belum siap melaksanakan uji kompetensi Terdapat Instansi Pembina yang membatasi jumlah JF yang ikut uji kompetensi Mekanisme dan masa berlaku uji kompetensi belum terstandar Data hasil olahan monitoring dan evaluasi DJASN, Februari 2025

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH POKOK PERMASALAHAN PERMASALAHAN REGULASI TERKAIT TUNJANGAN JABATAN Terdapat beberapa JF yang Belum diberikan tunjangan JF karena belum adanya Peraturan Presiden tentang tunjangan jabatan JF, karena: Perubahan Nomenklatur JF Baru Penambahan Jenjang jabatan Perpres terkait Tunjangan JF

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH POKOK PERMASALAHAN PERMASALAHAN REGULASI TERKAIT KENAIKAN JENJANG JABATAN Instansi Pembina belum memiliki juklak dan juknis terkait mekanisme kenaikan jenjang jabatan,misalnya mengatur syarat pengembangan kompetensi melalui perolehan sertifikat tertentu sebelum mengikuti ukom. Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 47 ayat (2) huruf c c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH POKOK PERMASALAHAN PERMASALAHAN REGULASI TERKAIT KENAIKAN PANGKAT Kualifikasi pendidikan: Kenaikan pangkat bagi jabatan administrasi menggunakan pendidikan sedangkan pejabat fungsional menggunakan angka kredit sehingga mengakibatkan perbedaan karier. PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 39 Dalam hal Pejabat Fungsional telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat JF bersamaan dengan kenaikan jenjang JF, dilakukan kenaikan jenjang JF terlebih dahulu, dan dengan Angka Kredit yang sama diusulkan kenaikan pangkat. UU Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 53 ayat (1) dan (2) Ditugaskan ke Jabatan lain: PNS yang diangkat ke pejabat negara tdk dapat KP krn diberhentikan sementara dari PNS disamakan dgn mereka yang ditahan karena menjadi tersangka.

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH POKOK PERMASALAHAN PERMASALAHAN REGULASI TERKAIT PERPINDAHAN Perpindahan (Pelaksana ke Ahli Pertama) Perpindahan berdasarkan surat menpan no.B/3/m.sm.02.01/202 berbeda dengan ketentuan regulasi Permenpan N omor 1 tahun 2023 (perlu ditambahkan persyaratan lebih lanjut) karier Permenpan RB No 1 Tahun 2023. Surat menpanRB no.B/3/m.sm.02.01/202 Perpindahan (JF ke JF) Perpindahan dalam kelompok jabatan fungsional (dari JF ke JF) saat angka kredit telah memenuhi untuk kenaikan jenjang jabatan harus menunggu satu tahun

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH POKOK PERMASALAHAN PERMASALAHAN REGULASI TERKAIT PENYETARAAN Pengawas yang disetarakan dan memiliki pangkat IV/a diberikan angka kredit yaitu 300/100 sehingga perlu 100 AK untuk bisa KJ ke ahli madya. Setelah di ahli madya AK dihitung dari 0. PermenpanRB Nomor 17 Tahun 2021 JF hasil penyetaraan yang memiliki kualifikasi pendidikan tidak sesuai persyaratan jabatan fungsionalnya

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH POKOK PERMASALAHAN PERMASALAHAN REGULASI TERKAIT PEMBERHENTIAN JF yang diberhentikan karena tubel dan mengalami KP pada saat tubel, penghitungan AK saat diangkat kembali pada JF di instansi pemerintah beragam Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 41 ayat (2) JF yang diberhentikan apabila saat pemberhentiannya mengalami KP apakah bisa diangkat dalam JF bisa dengan mekanisme perpindahan dari jabatan lain

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH POKOK PERMASALAHAN PERMASALAHAN REGULASI TERKAIT TUGAS JABATAN Jabatan Fungsional diberikan tugas di luar kompetensi tugas jabatan fungsionaL - Jabatan fungsional yang diberikan tugas sebagai staf khusus, BUMN bagaimana statusnya?

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH POKOK PERMASALAHAN PERMASALAHAN REGULASI TERKAIT MUTASI Pejabat fungsional yang mutasi ke instansi lain harus menjadi pelaksana terlebih dahulu. Terdapat JF yang tidak bersedia dialihkan sesuai dengan kebijakan tertentu (Ct. penyuluh pertanian) PerBKN No 5 tahun 2019

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH POKOK PERMASALAHAN PERMASALAHAN REGULASI TERKAIT TUGAS BELAJAR Di beberapa instansi pemerintah terhadap pejabat fungsional yang sedang tugas belajar dan diberhentikan dari JFnya tidak diangkat kedalam jabatan pelaksana tetapi diberikan status “PNS yang sedang menjalankan tugas belajar” JF yang tugas belajar tidak harus diberhentikan dari jabatannya, perlu dibuatkan aturan lebih lanjut Permenpan nomor 1 tahun 2023 SE menpan nomor 28 tahun 2021

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH POKOK PERMASALAHAN PERMASALAHAN REGULASI TERKAIT BATAS USIA PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 Menggunakan pasal 19 bukan pasal 16. Batas Usia Perpindahan antar JF tidak di atur seperti perpindahan dari jabatan lainnya

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH POKOK PERMASALAHAN PERMASALAHAN Penilaian Kinerja SKP JF sering tidak menunjukkan kontribusi nyata atau tidak terhubung terhadap sasaran organisasi karena penyusunan tidak berbasis cascading dari perjanjian kinerja atasan . Distribusi pekerjaan antar JF tidak merata , terutama antara JF pertama , muda , madya , dan utama . Hal ini disebabkan karena tidak adanya ruang lingkup kegiatan bagi JF sesuai jenjang jabatan . Tidak semua instansi memiliki indikator kinerja atau alat ukur yang jelas untuk pekerjaan JF. Akibatnya , penilaian kinerja cenderung kurang objektif , yang menyulitkan pembandingan antar pegawai .. Adanya kecenderungan pegawai meminta dinilai sangat baik untuk percepatan kenaikan pangkat / jenjang

TERIMAKASIH