Bahan Paparan Sosialisasi Sipeka dan skp.pptx

ori

1. PEMBUATAN SASARAN KERJA PEGAWAI DAN PENGUKURAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PPSDM KESEHATAN

2. LATAR BELAKANG Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS

3. Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2019 LINGKUNGAN YANG DINILAI PEJABAT PENILAI ATASAN PEJABAT PENILAI Badan PPSDM Kesehatan Sekretaris Badan / Kepala Pusat Kepala Badan Menteri Kesehatan Kepala Bagian Sekretaris Badan Kepala Badan / Kepala Pusat Kepala Bidang Kepala Pusat Kepala Badan Kepala Sub Bagian (di lingkungan Sekretariat) Kepala Bagian Sekretaris Badan Kepala Sub Bagian (di lingkungan Pusat) Kepala Bagian Kepala Pusat Kepala Sub Bidang Kepala Bidang Kepala Pusat Fungsional Utama Kepala Pusat Kepala Badan Fungsional Madya Kepala Bidang Kepala Pusat Fungsional Muda / Pertama / Terampil Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang Kepala Bagian / Kepala Bidang Pelaksana Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang Kepala Bagian / Kepala Bidang

4. LINGKUNGAN YANG DINILAI PEJABAT PENILAI ATASAN PEJABAT PENILAI UPT POLTEKKES Direktur Sekretaris Badan Kepala Badan Wakil Direktur Direktur Sekretaris Badan Kepala Bagian (Kelas I) Direktur Sekretaris Badan Ketua Jurusan / Kepala Instalasi / Kepala Pusat / Kepala Unit (Kelas I, II, III) Wakil Direktur Direktur Kepala Sub Bagian (Kelas I) Kepala Bagian Direktur Kepala Sub Bagian (Kelas II, III) Direktur Sekretaris Badan Ketua Prodi (Kelas II, III) Ketua Jurusan Wakil Direktur Fungsional Utama / Madya Wakil Direktur Direktur Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2019

5. LINGKUNGAN YANG DINILAI PEJABAT PENILAI ATASAN PEJABAT PENILAI UPT POLTEKKES Fungsional Muda / Pertama / Terampil (di lingkungan Jurusan / Instalasi / Pusat / Unit) Ketua Jurusan / Kepala Instalasi / Kepala Pusat / Kepala Unit Wakil Direktur Fungsional Muda / Pertama / Terampil (Kelas I) Kepala Sub Bagian Kepala Bagian Fungsional Muda / Pertama / Terampil (Kelas II, III) Kepala Sub Bagian Wakil Direktur Pelaksana (di lingkungan Jurusan / Instalasi / Pusat / Unit) Ketua Jurusan / Kepala Instalasi / Kepala Pusat / Kepala Unit Wakil Direktur Pelaksana (Kelas I) Kepala Sub Bagian Kepala Bagian Pelaksana (Kelas II, III) Kepala Sub Bagian Wakil Direktur Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2019

6. RENCANA ALUR PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI Aplikasi PPKPNS Aplikasi Sipeka Pembuatan SKP Penilaian SKP Penilaian Perilaku Penilaian Akhir Pengisian catatan pekerjaan Verifikasi catatan pekerjaan Pembuatan Dupak Online Ropeg Pembuatan Dupak Online Mandiri Pertimbangan Penilaian Perilaku

7. AMANAT PP NO 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PNS

8. DASAR HUKUM PENILAIAN KINERJA PNS UU 5 TAHUN 2014 APARATUR SIPIL NEGARA PP 11 TAHUN 2017 MANAJEMEN PNS PASAL 78 PASAL 230 Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja diatur dengan Peraturan Pemerintah . Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja PNS dan disiplin PNS diatur dengan Peraturan Pemerintah . MANAJEMEN KINERJA: PENILAIAN KINERJA PNS (PP No. 30 Tahun 2019)

9. SUBSTANSI PP 46 TAHUN 2011 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PP 30 TAHUN 2019 PENILAIAN KINERJA PNS KETENTUAN UMUM PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. SISTEM MANAJEMEN KINERJA PNS suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja; pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi kinerja . PRESTASI KERJA hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. KINERJA PNS hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja . SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun . TARGET jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. TARGET jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan . PERBANDINGAN PP 46 TAHUN 2011 DENGAN PP 30 TAHUN 2019 #1

10. SUBSTANSI PP 46 TAHUN 2011 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PP 30 TAHUN 2019 PENILAIAN KINERJA PNS KETENTUAN UMUM TIM PENILAI KINERJA PNS tim yang dibentuk oleh PyB untuk memberikan pertimbangan kepada PPK usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS. PEMANTAUAN KINERJA serangkaian proses yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS untuk mengamati pencapaian target kinerja yang terdapat dalam SKP. BIMBINGAN KINERJA suatu proses terus-menerus dan sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung dalam membantu PNS agar mengetahui dan mengembangkan kompetensi PNS, dan mencegah terjadinya kegagalan kinerja. KONSELING KINERJA proses untuk melakukan identifikasi dan membantu penyelesaian masalah perilaku kinerja yang dihadapi PNS dalam mencapai target kinerja. PEMERINGKATAN KINERJA perbandingan antara kinerja PNS dengan PNS lainnya dalam 1 (satu) unit kerja dan/atau instansi. SISTEM INFORMASI KINERJA PNS tata laksana dan prosedur pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, pemanfaatan, dan pendokumentasian data kinerja PNS secara terintegrasi. PENGELOLA KINERJA pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan kinerja PNS. PERBANDINGAN PP 46 TAHUN 2011 DENGAN PP 30 TAHUN 2019 #2

11. SUBSTANSI PP 46 TAHUN 2011 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PP 30 TAHUN 2019 PENILAIAN KINERJA PNS PERENCANAAN KINERJA SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. SASARAN K IN ERJA PEGAWAI (SKP) memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang PNS setiap tahun dan dapat memuat kinerja tambahan. Kinerja utama dan kinerja tambahan paling sedikit memuat: Indikator Kinerja Individu; dan Target kinerja. PENYUSUNAN SKP didasarkan pada rencana kerja tahunan instansi. PENYUSUNAN SKP memperhatikan: perencanaan strategis Instansi Pemerintah; perjanjian kinerja; organisasi dan tata kerja; uraian jabatan; dan/atau SKP atasan langsung. PERBANDINGAN PP 46 TAHUN 2011 DENGAN PP 30 TAHUN 2019 #3

12. SUBSTANSI PP 46 TAHUN 2011 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PP 30 TAHUN 2019 PENILAIAN KINERJA PNS PERILAKU KERJA ASPEK orientasi pelayanan ; integritas ; komitmen ; disiplin ; kerja sama ; dan kepemimpinan . ASPEK orientasi pelayanan ; komitmen ; inisiatif kerja ; kerja sama ; dan kepemimpinan . PENILAIAN dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai dan dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing . PENILAIAN Penilaian Perilaku Kerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS, dan dapat berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan/ atau bawahan langsung . PERBANDINGAN PP 46 TAHUN 2011 DENGAN PP 30 TAHUN 2019 #4

13. SUBSTANSI PP 46 TAHUN 2011 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PP 30 TAHUN 2019 PENILAIAN KINERJA PNS PENILAIAN KINERJA BOBOT PE NILAI AN Unsur SKP 60% Perilaku kerja 40% BOBOT PENILAIAN Unsur SKP 70% dan perilaku kerja 30% Unsur SKP 60% dan perilaku kerja 40% * *) b agi Instansi Pemerintah yang menerapkan penilaian 360˚ REALISASI KERJA Jika melebihi target maka penilaian SKP dapat lebih dari 100 REALISASI KINERJA Realisasi kinerja PNS yang melebihi Target kinerja, nilai capaian kinerja paling tinggi pada angka 120. WAKTU PENILAIAN Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 tahun. WAKTU PENILAIAN Penilaian kinerja didasarkan pada pengukuran kinerja yang dapat dilakukan setiap bulan, triwulanan, semesteran, atau tahunan serta didokumentasikan dalam dokumen pengukuran kinerja sesuai kebutuhan organisasi. NILAI Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan: 91 – ke atas ( sangat baik ) 76 – 90 ( baik ) 61 – 75 ( cukup ) 51 – 60 ( kurang ) 50 ke bawah ( buruk ) NILAI Penilaian Kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan / predikat: Sangat Baik ( nilai 110 ≤ 120 dan menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara ) Baik, nilai 90 < x < 110 Cukup, nilai 70 x < 90 Kurang, nilai 50 < x < 70 Sangat Kurang, nilai < 50 PERBANDINGAN PP 46 TAHUN 2011 DENGAN PP 30 TAHUN 2019 #5

14. dilakukan evaluasi bersama d an hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri dapat dilaksanakan dengan Keputusan Menteri PASAL 5 Penilaian Kinerja PNS dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS Pasal 6 Ayat 2 Instansi Pemerintah Pasal 6 Ayat 3 PERENCANAAN KINERJA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN KINERJA PENILAIAN KINERJA TINDAK LANJUT SISTEM INFORMASI KINERJA PNS yang akan/ sedang membangun yang telah membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS selain yang diatur dalam PP 30 2019 SISTEM MANAJEMEN KINERJA: PENILAIAN KINERJA PNS #1 (PP No. 30 Tahun 2019)

15. Pasal 6 Sistem Manajemen Kinerja PNS terdiri atas: perencanaan kinerja; pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut; dan Sistem Informasi Kinerja PNS. Pasal 7 Ayat 1 Setiap Instansi Pemerintah harus menerapkan Sistem Manajemen Kinerja PNS . Pasal 7 Ayat 2 Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah masing-masing. Pasal 7 Ayat 3 Menteri melakukan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS. SISTEM MANAJEMEN KINERJA: PENILAIAN KINERJA PNS #2 (PP No. 30 Tahun 2019)

16. SISTEM MANAJEMEN KINERJA: PENILAIAN KINERJA PNS #3 (PP No. 30 Tahun 2019) Pasal 63 KETENTUAN PERALIHAN : Bagi Instansi Pemerintah yang telah memiliki Sistem Manajemen Kinerja PNS dapat tetap melaksanakan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri atas hasil evaluasi Bersama. Pasal 64 Ayat 2 Ketentuan penilaian kinerja PNS dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan 2 ( dua ) tahun setelah diundangkan . Pasal 64 Ayat 3 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 ( dua ) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan . Pasal 64 Ayat 4 Penilaian Perilaku Kerja berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan bawahan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (3) harus dilaksanakan instansi pemerintah paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan .

17. serangkaian proses yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS untuk mengamati pencapaian target kinerja yang terdapat dalam SKP PEMANTAUAN KINERJA pengukuran kinerja yang dapat dilakukan setiap bulan , triwulanan , semesteran , atau tahunan serta didokumentasikan dalam dokumen pengukuran kinerja sesuai kebutuhan organisasi PENGUKURAN KINERJA SIPEKA ( Sistem Pengukuran Kinerja Pegawai ) proses untuk melakukan identifikasi dan membantu penyelesaian masalah perilaku kinerja yang dihadapi PNS dalam mencapai target kinerja KONSELING KINERJA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN KINERJA

18. SISTEM PENGUKURAN KINERJA PEGAWAI (SIPEKA)

19. SISTEM PENGUKURAN KINERJA PEGAWAI (SIPEKA) Catatan pekerjaan harian pegawai Diisi oleh pegawai dan diverifikasi oleh atasan Terintegrasi dengan sistem PPKPNS dan SIMKA 01 02 03 Penilaian kinerja yang lebih objektif dan terukur 04

20. MANFAAT SIPEKA

21. INTEGRASI PPKPNS DAN SIPEKA PENGISIAN CATATAN KEGIATAN VERIFIKASI CATATAN KEGIATAN PERTIMBANGAN PENILAIAN PERILAKU PEMBUATAN SKP PENILAIAN SKP PENILAIAN PERILAKU PENILAIAN AKHIR Dilakukan oleh Seluruh Pegawai Dilakukan oleh Pejabat Penilai 1 4 6 7 2 3 5 APLIKASI PPKPNS APLIKASI SIPEKA

22. MEKANISME PENGGUNAAN SIPEKA

23. Belum melakukan penyusunan SKP Komitmen bersama antara pimpinan dan bawahan 02 3 04 05 Konsistensi pengisian catatan kegiatan Belum ada payung hukum yang mengatur kewajiban mengisi Sipeka dan petunjuk teknis penggunaan (on going) Tidak bisa registrasi / login 1 teknis non teknis KENDALA DALAM PENERAPAN SIPEKA

24. https://sipeka-ropeg.kemkes.go.id

25. SELESAI TERIMA KASIH