Bahan Paparan Unit Ppengendali Grafitikasi Pinrang.pptx

Program pengendalian grafitikasi

1. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (PPG) UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI KABUPATEN PINRANG Disampaikan oleh: KAMARUDDIN, SE. Ak . CA Sekretaris Inspektor at Daerah

2. PRA - IMPLEMENTASI PASCA - IMPLEMENTASI KOMITMEN PIMPINAN PENYUSUNAN ATURAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (PPG) Mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel , melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan , dunia usaha , dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian Gratifikasi. TAHAPAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

3. PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI SEBAGAI SEBUAH SISTEM Komitmen Perangkat Aturan Internal Gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Internalisasi aturan Diseminasi PPG Pengelolaan laporan Gratifikasi dsb . Kesadaran Melapor Laporan Manajemen Tools Lingkungan Pengendalian yang Transparan dan Akuntabel

4. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KABUPATEN DAN UNIT KERJA

5. a Menerima , menganalisis , dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; e Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi ; b Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan Gratifikasi; f Melakukan sosialisasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi ; c Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK ; g Melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut ; d Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK; h Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Pengendalian Gratifikasi. TUGAS UPG Pasal 27 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi

6. PASAL 8 PER KADA PINRANG NO 26 TAHUN 2017 Dalam Melaksanakan Fungsi Pengendalian Gratifikasi Maka Di Bentuk UPG Ayat ( 1 ) MANDAT PASAL 9 Untuk Menjalankan Fungsi Koordinasi Pelaporan Gratifikasi , Ketua UPG atas Nama BUPATI Meminta Satu Orang Pegawai Pada OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang akan Bertugas melakukan sosialiasi Gratifikasi dan / atau melaporkan kegiatan dan yang beridikasi Gratifikasi di OPD Masing-masing Ayat (1) MANDAT Ayat ( 2 ) Pembina : Bupati Pengarah : Sekretaris Daerah Ketua : Inspektur Daerah Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Anggota : Irban , Auditor Pejabat Es.III dan IV di setiap OPD dan UPT

7. TUGAS UPG UNIT KERJA / OPD Mencatat laporan gratifikasi dan dikirimkan kepada UPG paling lambat 5 hari kerja. Mencantumkan larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada setiap penugasan dan pengumuman dalam proses PBJ. Memasang larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada tempat layanan publik . Membuat edaran larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada hari raya keagamaan . Melakukan sosialisasi PPG secara berkala kpd pegawai unit kerja , mitra kerja , stakeholders & lainnya . Melakukan pemantauan dan evaluasi thd laporan gratifikasi yg dilaporkan , terbatas pada jumlah dan substansi yang dilaporkan dan berkoordinasi dengan UPG Kabupaten .

8. PELAPORAN GRATIFIKASI

9. 10 PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI Menerima laporan gratifikasi melalui aplikasi GOL, atau surat elektronik /non elektronik . Mendaftarkan pelapor baru dan/ atau menginput laporan gratifikasi ke dalam aplikasi GOL ( bagi pelaporan yg tidak dilaporkan melalui GOL atau melalui UPG Unit Kerja /UPT). Mereviu dan menganalisis laporan gratifikasi . Menerbitkan pemberitahuan kpd UPG Unit/UPT thd gratifikasi berstatus “ Catat dan tdk perlu diproses ” dan SK Ketua UPG thd gratifikasi berstatus “ Dikelola oleh Instansi ”. Meneruskan surat putusan Pimpinan KPK kpd UPG Unit/UPT dan Pelapor thd gratifikasi berstatus “ Menjadi milik Negara”. Mencatat laporan gratifikasi ke dlm register gratifikasi . Menerima laporan gratifikasi melalui surat elektronik /non elektronik ( tanpa aplikasi GOL). Tidak menginput laporan gratifikasi ke dalam aplikasi GOL. Tidak mereviu dan menganalisis laporan gratifikasi . Mencatat laporan gratifikasi ke dalam register gratifikasi . Meneruskan laporan gratifikasi kepada UPG untuk direviu & dianalisis melalui email 10 UPG KABUPATEN UPG Unit Kerja

10. Pak ini hadiah buat bapak karena KTP saya sudah selesai . Mohon jangan ditolak Wah seharusnya tidak perlu pak karena memang itu sudah tugas saya . Menerima Gratifikasi Laporkan Penerimaan Gratifikasi kepada : UPG dalam jangka waktu 10 HK* kemudian UPG menyampaikan kepada KPK paling lama 10 HK** KPK dalam jangka waktu 30 HK *( setelah penerimaan gratifikasi ) **( setelah laporan diterima UPG ) Karena tidak enak untuk menolak , jadi terpaksa saya terima . Saya harus segera lapor gratifikasi nih . Lapor melalui UPG saja deh Bu Ani, Saya menerima gratifikasi , mohon bantuan agar dapat diproses laporannya ke KPK Baik Pak Budi, akan saya proses laporannya . Mohon isi formulir dengan lengkap ya pak Direktorat Gratifikasi akan melakukan : Verifikasi laporan gratifikasi Analisis laporan gratifikasi Penetapan status laporan BATAS WAKTU PELAPORAN SK Penetapan Gratifikasi SK Penetapan Status Gratifikasi saya sudah selesai !

11. PELAPORAN GRATIFIKASI Datang langsung / surat https://gol.kpk.go.id/ Gratifikasi OnLine (GOL) Formulir [email protected]

12. Public campaign dilakukan secara berkala kepada : PUBLIC CAMPAIGN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI Seluruh pegawai unit kerja Seluruh mitra kerja , pihak ketiga , dan pihak lainnya .

13. Sosialisasi tatap muka , dapat dilakukan melalui apel , rapat , video conference , atau pertemuan lainnya ; Mencantumkan larangan pemberian / penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada setiap : penugasan pegawai ; pengumuman dalam proses pengadaan barang / jasa ; Membuat surat edaran larangan pemberian / penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada hari raya keagamaan ; Membuat dan memasang media cetak ( majalah , poster, leaflet, banner, spanduk , dsb .), Mempublikasikan materi , berita , dan artikel PPG melalui website dan media sosial ( facebook , whatsapp , twitter, instagram , dsb .). METODE PUBLIC CAMPAIGN

14. 15 RENCANA AKSI PUBLIC CAMPAIGN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA [NAMA UNIT KERJA] TAHUN 2021 No Kegiatan Jadwal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sep Okt Nov Des 1   Pembentukan tim UPG V                     2   Internalisasi PPG kepada pegawai   V V V V V V V V V V V 3   Sosialisasi PPG kepada stakeholders           V       4 Publikasi materi PPG pada media cetak V   V 5 Publikasi materi PPG pada media elektronik V V V V V V V V V V V 6 Menerbitkan edaran larangan gratifikasi pada hari raya keagamaan V V 7 Pencantuman larangan gratifikasi pada dokumen surat tugas dan PBJ. V V V V V V V V V V V V Kegiatan UPG lainnya : Penanganan pelaporan gratifikasi . Evaluasi atas pelaksanaan PPG unit kerja . Pelaporan

15. CONTOH PENCANTUMAN LARANGAN GRATIFIKASI PADA SURAT PENUGASAN

16. CONTOH EDARAN LARANGAN MENERIMA GRATIFIKASI

17. CONTOH PEMASANGAN LARANGAN GRATIFIKASI DI TEMPAT PELAYANAN PUBLIK

18. TERIMA KASIH Sekretariat: Kantor Inspektorat Kabupaten Pinrang Jalan Gatot Subroto No. 2 Telp /Fax. [phone] Website dan aplikasi GOL : https://gol.kpk.go.id E mail pelaporan: [email protected]