Bahan_Sosialisasi_Kepdirjen_123_Sewa_Bertahap_Lampiran_Notula.pptx

F DDFH DF HDFD DFGHDF HDFH DF HDF H DFHDF H DF HDFH DF HDFGHDFGH DFDFDFD DFH DFGFGDFGSD

1. KemenkeuTepercaya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Pedoman Pelaksanaan Analisis Pembayaran Sewa BMN Untuk Penyediaan Infrastruktur Yang Dilakukan Secara Bertahap Sosialisasi Kepdirjen KN Nomor 123/KN/2024

2. Latar Belakang dan Urgensi U ntuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara Belum ada pedoman tentang tata cara analisis atas pembayaran sewa BMN untuk p enyediaan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap Menindaklanjuti temuan BPK tentang sewa , khususnya mengenai pembayaran sewa bertahap Pasal 29 Penyetoran uang Sewa untuk penyediaan infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan Persetujuan Pengelola Barang . Dalam hal pembayaran uang Sewa untuk penyediaan infrastruktur dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan dengan : pembayaran tahap pertama dilakukan paling lambat sebelum penandatanganan perjanjian dengan jumlah paling sedikit sebesar yang tertinggi dari : 1. 5% (lima persen ) dari total uang Sewa ; atau 2. perhitungan uang Sewa untuk 2 ( dua ) tahun pertama dari keseluruhan jangka waktu Sewa ; dan pembayaran tahap berikut sebesar sisanya dilakukan secara bertahap sesuai perjanjian . Pembayaran uang Sewa tahap berikutnya dilakukan dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang ( time value of money ) dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran Sewa hasil perhitungan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. Pembayaran uang Sewa secara bertahap dilakukan sepanjang penyewa membuat surat pernyataan tanggung jawab untuk membayar lunas secara bertahap .

3. Menimbang Mengingat Menetapkan Diktum 1 Diktum 2 Diktum 10 Diktum 6 Diktum 5 Diktum 4 Diktum 9 Diktum 8 Diktum 7 Diktum 3 Diktum-Diktum Susunan Batang Tubuh Analisis dilakukan oleh Penilai Pemerintah secara tim Acuan pada ketentuan terkait di bidang penilaian Pedoman Pelaksanaan Analisis Permohonan atau Penugasan Analisis Hasil analisis sebagai bahan pertimbangan Hasil analisis dituangkan dalam Laporan Analisis Penelaahan ( peer review ) Bantuan Teknis dan Bantuan Tenaga Berlaku sejak tanggal ditetapkan Menetapkan pedoman pelaksanaan analisis pembayaran sewa BMN BATANG TUBUH

4. POKOK PENGATURAN LAMPIRAN PEDOMAN UMUM PERMOHONAN ATAU PENUGASAN Pengertian Ruang Lingkup Maksud dan Tujuan Permohonan Penugasan Pendahuluan Identifikasi Permohonan dan Penentuan Tujuan Analisis Pelaksanaan Analisis Ilustrasi LAPORAN ANALISIS FORMAT KERTAS KERJA PENELAAHAN (PEER REVIEW) Memuat antara lain: Halaman Judul Surat Pengantar Lingkup Pelaksanaan Analisis Analisis Pembayaran Sewa Bertahap Simpulan Lampiran Kewenangan Pelaksanaan Analisis Administrasi Laporan PELAKSANAAN ANALISIS

5. PEDOMAN UMUM Ruang lingkup Mengenai pedoman pelaksanaan analisis pembayaran uang sewa BMN untuk penyediaan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap , dengan penetapan dari Pengelola Barang dan ditujukan atas sewa BMN untuk penyediaan infrastruktur . Maksud dan Tujuan Memberikan pedoman bagi Penilai Pemerintah dalam melakukan analisis pembayaran uang sewa BMN untuk penyediaan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap .

6. PERMOHONAN Permohonan analisis pembayaran uang sewa BMN untuk penyediaan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap disampaikan bersamaan dengan permohonan Penilaian sewa BMN untuk penyediaan infrastruktur . Permohonan wajib dilengkapi dengan data dan/ atau informasi mengenai rencana periode pembayaran uang sewa . Penilai Pemerintah dapat meminta kelengkapan data dan/ atau informasi tersebut secara formal kepada Pemohon . Dalam hal pemohon tidak dapat memenuhi permintaan data dalam waktu 15 (lima belas ) hari kerja sejak tanggal permintaan , maka tim penilai tidak menindaklanjuti permohonan analisis dimaksud .

7. PENUGASAN Penugasan analisis diberikan oleh: 1. Menteri Keuangan ; dan/ atau 2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Data dan/ atau informasi atas penugasan analisis disediakan oleh pihak yang terkait .

8. PELAKSANAAN ANALISIS Sebelum melaksanakan analisis , tim Penilai Pemerintah melakukan penilaian sewa atas objek yang dimohonkan . Berdasarkan hasil penilaian sewa , tim Penilai Pemerintah melakukan analisis pembayaran sewa secara bertahap Proses analisis meliputi :

9. PELAKSANAAN ANALISIS Tim Penilai Pemerintah melakukan Identifikasi permohonan analisis dengan cara : melakukan verifikasi atas data dan/ atau informasi periode pembayaran uang sewa ; dan mengumpulkan data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan Penilaian sewa atas objek analisis , yang berasal dari Laporan Penilaian , meliputi : 1) Nilai wajar atas sewa BMN 2) Tingkat diskonto 3) Indikasi nilai sewa BMN sepanjang tahun sewa Penentuan tujuan analisis : Tim Penilai Pemerintah menentukan tujuan analisis , yaitu menyusun skema pembayaran uang sewa BMN untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana yang tercantum dalam permohonan .

10. PELAKSANAAN ANALISIS Menggunakan metode analisis dalam penentuan pembayaran uang sewa BMN untuk penyediaan infrastruktur yaitu metode nilai waktu dari uang ( time value of money ). Menyusun skenario pembayaran uang sewa BMN untuk penyediaan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap . Menentukan pembayaran tahap pertama Menentukan pembayaran tahap berikutnya Besaran pembayaran tahap pertama dengan jumlah paling sedikit sebesar yang tertinggi dari : 5% (lima persen ) dari total uang sewa yang dibayar sekaligus ; atau Analisis uang sewa untuk 2 ( dua ) tahun pertama dari keseluruhan jangka waktu sewa . Total uang sewa merupakan nilai wajar atas sewa pada laporan penilaian . Dalam hal berlaku pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam angka 2), maka pembayaran tahap pertama menggunakan besaran nilai kini ( present value /PV) atas indikasi nilai sewa tahun pertama dan kedua pada laporan penilaian sewa . Pembayaran tahap berikutnya dilakukan dengan ketentuan mempertimbangkan nilai waktu dari uang ( time value of money ), yaitu menggunakan nilai pada saat tahun pembayaran dihitung menggunakan konsep present value dan future value . nilai waktu dari uang ( time value of money ) Tim Penilai melakukan analisis dengan ketentuan sebagai berikut : Keterangan : PV = Present Value FV = Future Value r = tingkat diskonto n = jumlah sisa tahun sewa    

11. ILUSTRASI

12. LAPORAN ANALISIS Tim Penilai menuangkan hasil analisis ke dalam laporan analisis . Tanggal laporan analisis adalah tanggal penyelesaian laporan analisis . Laporan analisis disampaikan bersamaan dengan laporan penilaian . Laporan analisis memuat antara lain: Halaman Judul . Surat Pengantar . Lingkup Pelaksaaan Analisis . Analisis Pembayaran Sewa Bertahap . Simpulan . Lampiran Format Penomoran : Kantor Wilayah Nomor : LAP- (a)/WKN.(b)/PSB/(c) (a) Nomor urut laporan (b) Kode Kantor Wilayah Tahun berjalan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Nomor : LAP - (a)/KNL.(b)/PSB/(c) (a) Nomor urut laporan (b) Kode Kantor Pelayanan (c) Tahun berjalan

13. FORMAT KERTAS KERJA PENELAAHAN

14. TERIMA KASIH DIREKTORAT PENILAIAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI