Bahan tayang PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN KOPERASI DI KALBAR.pptx

no

1. PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN KOPERASI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Mas Juwita , S.Sos NIP : 196506081985112002 Penata Tingkat I (III/d) PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA Dinas Koperasi UKM Prov Kalbar

2. LATAR BELAKANG Koperasi sebagai badan usaha diarahkan dan didorong untuk ikut berperan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya . Koperasi dalam usahanya harus mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku , maka diperlukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi-koperasi yang ada sesuai wilayah dan kewenangannya masing-masing Pengawasan Koperasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan . Pejabat Pengawas Koperasi dituntut mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk mampu melaksanakan tugas pengawasan . Pengawasan yang dilakukan menjadi BERKUALITAS . 01 02 03 04

3. PERMASALAHAN 01 Bagaimana pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional pengawas koperasi Dinas Koperasi UKM Kalbar 02 Bagaimana kualitas pengawasan koperasi di Kalimantan Barat 03 Bagaimana upaya peningkatan kualitas pengawasan di Kalimantan Barat

4. Tugas Pelaksanaan Pengawas ( Permenkop 9 tahun2020) pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana Koperasi . pemeriksaan , verifikasi , dan klarifikasi dokumen permintaan keterangan dari anggota , pengurus , pengawas , dewan pengawas syariah, pengelola / manajemen , karyawan , kreditor , investor dan mitra kerja Koperasi . penyusunan BAPK dan LHPKK. pelaporan hasil pemeriksaan . pemantauan penerapan sanksi administratif .

5. Peningkatan kepatuhan Koperasi BH Provinsi ( peraturan dan perUUan yang berlaku )  TERWUJUD K operasi BH Provinsi ( kuat , sehat , mandiri dan Tangguh)  TERBENTUK K operasi BH Provinsi ( akuntabel )  TERWUJUD Secara legalitas kelembagaan koperasi terpenuhi . Administrasi perkoperasian dan laporan keuangan koperasi terlaksana dengan baik Usaha koperasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku . Pelaksanakan Rapat Anggota Tahunan semakin meningkat . KSP dapat melaksanakan usaha simpan pinjamnya dengan baik , minimal katagori cukup SEHAT Pengurus dan Pengawas koperasi menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku TARGET pengawasan terhadap koperasi SASARAN pengawasan koperasi

6. NO Kab/Kota Simpan Pinjam Jasa Produsen Konsumen Pemasaran Jumlah Aktif Tidak Aktif 1 KOTA PONTIANAK 38 32 32 87 189 126 63 2 KOTA SINGKAWANG 1 2 4 1 8 5 3 3 MEMPAWAH 1 3 2 5 11 10 1 4 BENGKAYANG 1 2 5 1 9 9 5 SAMBAS 1 1 6 5 3 16 15 1 6 LANDAK 4 1 8 5 18 15 3 7 SANGGAU 9 1 3 13 11 2 8 SEKADAU 3 1 4 4 9 SINTANG 1 3 3 1 8 8 10 MELAWI 1 1 1 11 KAPUAS HULU 2 1 1 2 6 6 12 KETAPANG 1 1 7 6 15 10 5 13 KAYONG UTARA 1 1 1 14 KUBU RAYA 6 10 21 15 51 38 13   TOTAL : 68 51 89 137 6 350 259 91 Keragaan Koperasi BH Propinsi di Kalbar

7. 1. SUMBERDAYA MANUSIA No Jenjang Jabatan Jalur Inpassing Jalur Penyetaraan Jumlah (Orang) 1 Ahli Madya (Orang) 3 3 2 Ahli Muda (Orang) 2 6 11  3 Ahli Pertama (Orang) Untuk dapat mengawasi 350 koperasi BH Propinsi baik untuk Pemeriksaan Kepatuhan dan Penilaian Kesehatan masih perlu penambahan Sumberdaya Manusia (SDM) dari semua jenjang termasuk jenjang Ahli Pertama yang sampai sekarang masih kosong PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN KOPERASI T O T A L 5 6 11

8. Peningkatan Kualitas Pengawasan Koperasi di Kalbar Penambahan atau pengisian Formasi Pengawas Koperasi Peningkatan Kompetensi untuk menambah kemampuan dan kompetensi dengan mengadakan Pendidikan dan Pelatihan teknis pengawasan dan penjenjangan Membuat In House Training di Provinsi Kalimantan Barat dengan mengundang Narasumber yang berkompeten terutama dari Kementrian Koperasi UKM RI. Membuka Klinik Pemeriksaan Koperasi Di Dinas Koperasi UKM Prov Kalbar Dari Aspek internal seperti Sumberdaya Manusia dapat dilakukan . : Membuat Briefing secara periodik dari Pejabat Pengawas Koperasi Senior kepada Junior (Coaching)

9. EFEKTIFITAS PEMBINAAN PENGAWASAN KOPERASI 2. EKSTERNAL F aktor dana/ anggaran , Aspek geografis serta Adanya Pandemi Covid 19 Pejabat Pengawas Koperasi belum bisa effektif melakukan Pengawasan . Keadaan geografis di Kalimantan Barat dimana jarak tempuh ke Kabupaten /Kota wilayah binaan Propinsi yang jauh membuat Pengawasan Koperasi terkendala dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit . Sementara adanya pandemi Covid 19 membuat adanya pemotongan anggaran pendapatan Belanja daerah (APBD). Sehingga target pengawasan yang sudah ada dalam Program R encana Kerja Pengawas Koperasi tidak dapat tercapai .

10. Realisasi pemeriksaan Kepatuhan Koperasi oleh Pejabat Pengawas Koperasi T ahun 2020 dan 2021 serta Target 2022 Uraian Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 (Target) Jumlah Koperasi diperiksa 55 25 350 Jumlah PFPK (orang) 6 5 11

11. 01 02 03 Pejabat Pengawas Koperasi yang ada sekarang berjumlah 11 orang sudah membagi habis semua koperasi binaan propinsi sejumlah 350 koperasi . Masing-masing Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi mendapat sekitar 30 Koperasi binaan per Pengawas Koperasi Aspek internal seperti Sumberdaya Manusia dari segi jumlah masih perlu ditambah khususnya Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Pertama yang belum terisi . Sedangkan dari segi kemampuan dan kompetensi perlu dirancang Pendidikan dan Pelatihan teknis pengawasan dan penjenjangan perlu diakomodir baik di daerah maupun di pusat . Aspek eksternal seperti anggaran yang diperlukan untuk operasional diharapkan dapat diakomodir oleh Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan sepenuhnya . Baik untuk memenuhi kebutuhan administrasi maupun operasional ke daerah . PENUTUP