Bimtek-Penyusunan-Laporan Keuangan-SKPD-2019.pptx

Bimtek-Penyusunan-Laporan Keuangan-SKPD-2019.pptx

1. BAKEUDA PURBALINGGA Purbasari Pancuran Mas , 28-31 Oktober 2019 BIMBINGAN TEKNIS Penyusunan LK SKPD Tahun 2019

2. AGENDA PENDAHULUAN DASAR-DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN MENGENAL LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH MAHIR MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN

3. PENDAHULUAN

4. Kapan pengelolaan keuangan bisa disebut sukses Pencapaian Pendapatan yang TINGGI Pembangunan yang BERHASIL Realisasi Belanja OPTIMAL BISAKAH DISEBUT SUKSES??? BELUM Pengelolaan keuangan belum sepenuhnya disebut berhasil sampai LKPD dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualaian (WTP) oleh BPK RI

5. Pentingnya Opini WTP Pemerintah Kabupaten Purbalingga menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Tahun 2018 untuk ketiga kalinya secara beruntun setelah sebelumnya menerima opini yang sama untuk LKPD Tahun 2016 dan 2017 Pencapaia n Terbaik Opini WTP merupakan pencapaian tertinggi dalam penyajian Laporan Keuangan Insentif Opini WTP merupakan salah satu Kriteria Utama yang digunakan oleh Kemenkeu untuk memberikan Dana Insentif Daerah (DID) Kredibilitas Opini WTP menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah dilakukan dengan kredibel dan sesuai ketentuan Good Governance Opini WTP bisa menjadi indikasi awal bahwa tata kelola pemerintahan telah dijalankan dengan baik

6. Kriteria Opini WTP Opini WTP tidak berarti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga sudah sempurna , akan tetapi justru harus ada perbaikan secara berkesinambungan terhadap pengelolaan keuangan agar bisa terus mempertahankan opini WTP Kecukupa n Pengungkapan Entitas pelaporan sudah mengungkapkan informasi yang relevan ( dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan ) dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Internal Control Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern Sesuai SAP Seluruh saldo laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang diatur dalam standar akuntansi pemerintahan Kepatuhan Peraturan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan

7. Target Penyusunan LKPD 2019 ① Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Keempat Kalinya secara Beruntun ② Percepatan Penyampaian LKPD ke BPK RI

8. Mempertahankan Opini WTP ① Pembenahan Pengelolaan Aset Daerah Memastikan bahwa seluruh aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah teridentifikasi, tercatat dan disajikan dengan nilai yang dapat dipertanggungjawabkan Pemutakhiran data aset tetap Labelisasi aset tetap Melengkapi parameter/keterangan/uraian aset tetap pada SIM Aset Melakukan verifikasi pencatatan aset tetap pada SIM Aset Melakukan kapitalisasi terhadap pemeliharaan yang memenuhi kriteria Belanja Modal ke dalam aset induknya Melakukan mutasi terhadap aset yang rusak berat maupun tidak ada fisiknya ke dalam kelompok Aset Lain-Lain dan melakukan proses penghapusan Melakukan penghapusbukuan terhadap Aset Lain-Lain setiap tahun ② Pembenahan Pengelolaan Kas Penataan nomor rekening di seluruh SKPD Melakukan rekonsiliasi terhadap seluruh saldo Kas di seluruh SKPD Penyetoran sisa Uang Persediaan dan sisa Tambahan Uang Persediaan selambat-lambatnya 31 Desember tahun berjalan Penyetoran Pendapatan Asli Daerah selambat-lambatnya 31 Desember tahun berjalan

9. Mempertahankan Opini WTP ③ Pembenahan Pengelolaan Persediaan Pembenahan Pengelolaan Persediaan Obat pada Puskesmas Pembenahan pengelolaan dan pencatatan persediaan secara keseluruhan Pengungkapan persediaan obat yang sudah kedaluwarsa dalam Catatan atas Laporan Keuangan ④ Pembenahan Realisasi Belanja Pemilihan rekening Belanja Modal harus sesuai dengan rencana pengadaan aset tetap Realisasi belanja modal harus sesuai dengan rekening yang sudah ditetapkan dalam APBD Anggaran Belanja Barang dan Jasa tidak boleh digunakan untuk pembelian aset tetap dan sebaliknya Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi harus dianggarkan dalam kelompok Belanja Modal dan realisasinya harus dikapitalisasikan (ditambahkan) ke dalam aset induknya ⑤ Pembenahan Pengelolaan Belanja Semua proses pertanggungjawaban keuangan agar sudah selesai paling lambat 31 Desember Untuk belanja BOS dan BLUD, pengesahan pendapatan dan belanja juga harus diselesaikan selambat-lambatnya minggu pertama tahun anggaran berikutnya

10. Percepatan Penyampaian LKPD SPM TUP Batas akhir pengajuan SPM TUP 02 Des 2019 . Sehingga SPM TU Nihil harus sudah diajukan paling lambat 30 Des 2019 DEADLINE PENYAMPAIAN LKPD LKPD disampaikan ke BPK RI paling lambat 28 Feb 2020 DEADLINE LK SKPD Seluruh LK SKPD harus sudah disampaikan kepada PPKD paling lambat 31 Jan 2020 SP3B /SP2B Semester II Seluruh SP3B /SP2B Sem II harus sudah disampaikan ke Bakeuda paling lambat 10 Jan 20 20 SPM GU NIHIL Batas akhir pengajuan SPM GU Nihil 28 Des 2019. Sisa UP/TUP harus sudah disetorkan ke Kasda maksimal 30 Des 2019. REKON ASET Seluruh SKPD harus sudah menyelesaikan rekonsiliasi aset paling lambat 24 Jan 2020 DEADLINE LKPD LKPD hasil konsolidasi LK SKPD harus sudah disampaikan ke Inspektorat untuk dilakukan review paling lambat 21 Feb 2020

11. DASAR-DASAR AKUNTANSI

12. Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya . ① Basis Akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual (accrual basis) sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 ② Prinsip Nilai Historis (Historical Value) A set dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah .

13. Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan ③ Prinsip Realisasi (Realization) Pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas (masih menggunakan basis kas) ④ Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (substance over form) Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya ⑤ Prinsip Periodisitas (periodicity) Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan dibatasi oleh periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan ⑥ Prinsip Konsistensi (consistency) Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal)

14. Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan ⑦ Prinsip Pengungkapan Lengkap (full disclosure) Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. ⑧ Prinsip Prinsip Penyajian Wajar (fair presentation) Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan .

15. Persamaan Dasar Akuntansi PERSAMAAN AKUNTANSI adalah persamaan untuk menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dalam laporan keuangan pemerintah. Persamaan Akuntansi adalah kunci untuk memahami Akuntansi dan Laporan Keuangan ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS POS DEBET KREDIT SALDO NORMAL ASET + - DEBET KEWAJIBAN - + KREDIT EKUITAS - + KREDIT PENDAPATAN - LO - + KREDIT BEBAN + - DEBET PENDAPATAN - LRA - + KREDIT BELANJA + - DEBET

16. Siklus Akuntansi Siklus Akuntansi merupakan suatu proses pengolahan data yang terdiri dari urutan transaksi yang berdasarkan bukti transaksi, sehingga dapat menghasilkan informasi laporan keuangan.

17. MENGENAL LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

18. Jenis Laporan Keuangan Pemerintah SKPD (Entitas Akuntansi) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Neraca Laporan Operasional (LO) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Neraca Laporan Operasional (LO) Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) P emerintah Kabupaten (Entitas Pelaporan) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Neraca Laporan Operasional (LO) Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

19. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit, pembiayaan dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran, yang masing- masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. ① Pendapatan - LRA P enerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Kode rekening 4.x.x.xx.xx ② Belanja Semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Kode rekening 5.x.x.xx.xx

20. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ③ Transfer Penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Kode rekening 6.x.x.xx.xx ④ Pembiayaan Setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Kode rekening 7.x.x.xx.xx

21. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

22. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya Bentuk Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

23. Neraca Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu Aset, Utang, dan Ekuitas pada tanggal tertentu. ① Aset Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kode rekening 1 .x.x.xx.xx ② Kewajiban Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kode rekening 2 .x.x.xx.xx ③ Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Kode rekening 3.x.x.xx.xx

24. Neraca Bentuk Neraca SKPD

25. Laporan Operasional (LO) Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. ① Pendapatan - LO Hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kode rekening 8.x.x.xx.xx ② Beban Kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, termasuk transfer (beban bagi hasil, dana perimbangan). Kode rekening 9 .x.x.xx.xx ③ Kegiatan Non Operasional Pendapatan dan beban yang bersifat tidak rutin yang diperoleh atau dikeluarkan oleh instansi pemerintah .

26. Laporan Operasional (LO) ④ Pos Luar Biasa Pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan . ⑤ Surplus/Defisit LO Akumulasi selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional (pendapatan-LO - beban), surplus/defisit kegiatan non operasional, dan surplus/defisit pos luar biasa.

27. Laporan Operasional (LO) Bentuk Laporan Operasional (LO) SKPD

28. Laporan Arus Kas (LAK) Laporan yang  menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas pemerintah pusat/ daerah yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu Bentuk Laporan Arus Kas (LAK)

29. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. ① Ekuitas Awal M erupakan saldo ekuitas akhir tahun anggaran sebelumnya ② Surplus/Defisit LO M erupakan surplus/defisit LO tahun anggaran berjalan yang berasal dari Laporan Operasional ③ Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar M erupakan dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar yang langsung menambah/mengurangi ekuitas ④ Ekuitas Akhir M erupakan saldo ekuitas tahun anggaran berjalan yang merupakan akumulasi dari ekuitas awal, surplus/defisit LO & dampak komulatif kebijakan/kesalahan mendasar

30. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Bentuk Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD

31. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK) dalam rangka pengungkapan yang memadai . Hal-hal yang diungkapkan/disajikan/disediakan dalam CaLK : Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

32. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Hal-hal yang diungkapkan/disajikan/disediakan dalam CaLK : Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

33. Keterkaitan antar Laporan Keuangan Pemerintah Keterkaitan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) No Akun Anggaran Realisasi I Pendapatan - LRA 100 140 II Belanja 70 65 III Transfer 10 10 IV Surplus/Defisit (I - II - III) 20 65 V Penerimaan Pembiayaan 20 20 VI Pengeluaran Pembiayaan 40 35 VII Pembiayaan Netto (V - VI) (20) (15) VIII SAL/SiLPA Tahun Berjalan (IV + VII) 50 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) I SAL/SiLPA (Awal) 10 II Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya (Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan) 10 III SAL/SiLPA (Tahun Berjalan) 50 IV Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 2 V Lain-lain VI SAL/SiLPA (Akhir) (I - II + III + IV + V) 52

34. Keterkaitan antar Laporan Keuangan Pemerintah Keterkaitan Keterkaitan antara Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca Laporan Operasional (LO) I Pendapatan - LO 95 II Beban 65 III Surplus/Defisit Operasional (I - II) 30 IV Kegiatan Non Operasional 20 V Pos Luar Biasa (5) VI Surplus/ Defisit LO (III + IV + V) 45 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) I Ekuitas Awal 350 II Surplus/ Defisit LO 45 III Ekuitas Akhir (I + II) 395 Neraca I Aset 410 II Kewajiban 15 III Ekuitas 395 IV Kewajiban + Ekuitas 410

35. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. ① Relevan (Relevance) Informasi yang relevan memiliki beberapa karakteristik diantaranya adalah tepat waktu dan lengkap ② Andal (Reliable) I nformasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi ③ Dapat Dibandingkan (Comparable) Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya ④ Dapat Dipahami (Understandable) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna

36. MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SKPD

37. Pra Penyusunan LK SKPD ① Entri Saldo Awal Tahun Sebelumnya Entri saldo awal dimaksudkan untuk memasukkan saldo akun-akun laporan keuangan tahun sebelumnya pada database SIMDA Keuangan tahun berjalan . ② Entri Jurnal Pendapatan dan Belanja Manual Jenis transaksi pendapatan dan belanja yang (sementara) harus di-entr i secara manual ke dalam SIMDA Keuangan adalah transaksi pendapatan dan belanja BOS serta sebagian pendapatan dan belanja BLUD, terutama BLUD Rumah Sakit .

38. Persiapan Data Penyusunan LK SKPD Surat Tanda Setoran (STS) atas saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun sebelumnya yang telah disetorkan di Tahun berjalan. Surat Tanda Setoran (STS) atas saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun berjalan yang telah disetorkan di Tahun berikutnya. Bukti Penerimaan atas Piutang Pendapatan Tahun sebelumnya yang diterima di tahun berjalan. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Utang Belanja Tahun sebelumnya yang telah diterima pembayarannya di tahun berjalan. Berita Acara Serah Terima Dropping Persediaan dari Dinas Kesehatan (khusus Puskesmas). Berita Acara Stock Opname Persediaan per 31 Desember tahun berjalan. Daftar Klaim BPJS yang sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, belum diterima pembayarannya. Rincian Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang per 31 Desember tahun berjalan. Berita Acara Hibah Barang Tahun berjalan. Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun berjalan.

39. Persiapan Data Penyusunan LK SKPD Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kelompok dan Subkelompok Tahun berjalan. Rekapitulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun berjalan. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun berjalan. SK Bupati tentang Penghapusan Aset Tetap Tahun berjalan. Rekapitulasi Utang Belanja Pegawai tahun berjalan Rekapitulasi Utang Belanja Barang dan Jasa tahun berjalan Rekapitulasi Utang Belanja Modal tahun berjalan

40. Jurnal Penyusunan LK SKPD ① Jurnal Balik Jurnal akrual yang disusun saat awal periode akuntansi untuk membalik akun jurnal penyesuaian tertentu. ② Jurnal Koreksi Jurnal yang dipergunakan untuk melakukan koreksi atas transaksi - transaksi tertentu dalam periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. ③ Jurnal Penyesuaian Jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan (akun) agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan.

41. Jurnal Balik Ketentuan Proses Entry Jurnal Balik Masuk ke SIMDA Masuk ke menu Data Entry → SKPD → Pembukuan → Jurnal Akrual Standar pengisian jurnal balik : Nomor Bukti : JBA-xxxx/<Kode SKPD>/20xx Tanggal Bukti : 01 Januari 20xx Nomor Ref : diisi sama dengan Nomor Bukti Tanggal Ref : diisi sama dengan Tanggal Bukti Jenis Jurnal : Jurnal Umum - Balik Keterangan : Jurnal balik untuk mencatat ..... pada <skpd> Rekening yang di entri : Jurnal Balik Persediaan Tahun Sebelumnya [D] 9.1.2.xx.xx Beban Persediaan ..... [K] 1.1.7.xx.xx Persediaan .....

42. Jurnal Balik Jurnal Balik Beban Dibayar Dimuka Tahun Sebelumnya [D] 9.1.2.xx.xx Beban ..... [K] 1.1.6.xx.xx Beban dibayar dimuka ..... Jurnal Balik Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Sebelumnya [D] 2.1.4.xx.xx Pendapatan diterima dimuka .... [K] 8.1.x.xx.xx Pendapatan ..... - LO Jurnal Balik Koreksi Ekuitas Tahun Sebelumnya [D] 3.1.1.02.xx Koreksi Ekuitas karena..... [K] 3.1.1.01.01 Ekuitas

43. Jurnal Koreksi ① Jurnal koreksi penyetoran kas di bendahara penerimaan tahun sebelumnya Jurnal CTA Masuk ke SIMDA Masuk ke menu Data Entry → SKPD → Pembukuan → Jurnal Standar pengisian jurnal koreksi : Nomor Bukti : JK-xxxx/<Kode SKPD>/20xx Tanggal Bukti : tanggal penyetoran kas di bendahara penerimaan ke Kas Daerah Nomor Ref : diisi sama dengan Nomor Bukti Tanggal Ref : diisi sama dengan Tanggal Bukti Jenis Jurnal : Jurnal Umum - Koreksi Keterangan : Jurnal koreksi penyetoran kas di bendahara penerimaan tahun 20xx pada <skpd> Rekening yang di entri : [D] 2.1.8.01.01 R/K Pusat [K] 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan

44. Jurnal Koreksi ① Jurnal koreksi penyetoran kas di bendahara penerimaan tahun sebelumnya Jurnal Akrual Masuk ke SIMDA Masuk ke menu Data Entry → SKPD → Pembukuan → Jurnal Akrual Standar pengisian jurnal koreksi : Nomor Bukti : JKA-xxxx/<Kode SKPD>/20xx Tanggal Bukti : tanggal penyetoran kas di bendahara penerimaan ke Kas Daerah Nomor Ref : diisi sama dengan Nomor Bukti Tanggal Ref : diisi sama dengan Tanggal Bukti Jenis Jurnal : Jurnal Umum - Koreksi Keterangan : Jurnal koreksi penyetoran kas di bendahara penerimaan tahun 20xx pada <skpd> Rekening yang di entri : [D] 2.1.7.01.01 R/K PPKD [K] 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan

45. Jurnal Koreksi ② Jurnal koreksi penyetoran saldo utang pajak pusat tahun sebelumnya tahun sebelumnya Jurnal CTA Masuk ke SIMDA Masuk ke menu Data Entry → SKPD → Pembukuan → Jurnal Standar pengisian jurnal koreksi : Nomor Bukti : JKK-xxxx/<Kode SKPD>/20xx Tanggal Bukti : tanggal penyetoran utang pajak pusat ke kas negara Nomor Ref : diisi sama dengan Nomor Bukti Tanggal Ref : diisi sama dengan Tanggal Bukti Jenis Jurnal : Jurnal Pengeluaran Kas Keterangan : Jurnal penyetoran utang pajak pusat tahun 20xx pada <skpd> Rekening yang di entri : [D] 7.2.1.04.xx Pengeluaran PFK - PPh ..... [D] 7.2.1.05.01 Pengeluaran PFK - PPN Pusat [K] 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai

46. Jurnal Koreksi ② Jurnal koreksi penyetoran saldo utang pajak pusat tahun sebelumnya tahun sebelumnya Jurnal Akrual Masuk ke SIMDA Masuk ke menu Data Entry → SKPD → Pembukuan → Jurnal Akrual Standar pengisian jurnal koreksi : Nomor Bukti : JKKA-xxxx/<Kode SKPD>/20xx Tanggal Bukti : tanggal penyetoran utang pajak pusat ke kas negara Nomor Ref : diisi sama dengan Nomor Bukti Tanggal Ref : diisi sama dengan Tanggal Bukti Jenis Jurnal : Jurnal Pengeluaran Kas Keterangan : Jurnal penyetoran utang pajak pusat tahun 20xx pada <skpd> Rekening yang di entri : [D] 2.1.1.03.xx Utang PPh ..... [D] 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat [K] 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai

47. Jurnal Koreksi ③ Jurnal koreksi penerimaan piutang tahun sebelumnya di tahun berjalan Jurnal Akrual Masuk ke SIMDA Masuk ke menu Data Entry → SKPD → Pembukuan → Jurnal Akrual Standar pengisian jurnal koreksi : Nomor Bukti : JKA-xxxx/<Kode SKPD>/20xx Tanggal Bukti : 31 Desember 20xx Nomor Ref : diisi sama dengan Nomor Bukti Tanggal Ref : diisi sama dengan Tanggal Bukti Jenis Jurnal : Jurnal Umum - Koreksi Keterangan : Jurnal koreksi piutang pendapatan tahun sebelumnya yang diterima di tahun berjalan pada <skpd> Rekening yang di entri : [D] 8.1.x.xx.xx Pendapatan ..... - LO [K] 1.1.3.xx.xx Piutang Pendapatan .....

48. Jurnal Koreksi ④ Jurnal koreksi pembayaran utang belanja tahun sebelumnya yang telah dibayarkan di tahun berjalan Jurnal Akrual Masuk ke SIMDA Masuk ke menu Data Entry → SKPD → Pembukuan → Jurnal Akrual Standar pengisian jurnal koreksi : Nomor Bukti : JKA-xxxx/<Kode SKPD>/20xx Tanggal Bukti : 31 Desember 20xx Nomor Ref : diisi sama dengan Nomor Bukti Tanggal Ref : diisi sama dengan Tanggal Bukti Jenis Jurnal : Jurnal Umum - Koreksi Keterangan : Jurnal koreksi pembayaran utang belanja ..... tahun 20xx yang telah dibayarkan pada tahun 20x1 pada <skpd> Rekening yang di entri :

49. Jurnal Koreksi ④ Jurnal koreksi pembayaran utang belanja tahun sebelumnya yang telah dibayarkan di tahun berjalan Pembayaran sama dengan saldo Utang Belanja tahun sebelumnya [D] 2.1.5.xx.xx Utang Belanja ..... [K] 9.1.x.xx.xx Beban ..... Pembayaran lebih kecil dari saldo Utang Belanja tahun sebelumnya [D] 2.1.5.xx.xx Utang Belanja ..... [K] 9.1.x.xx.xx Beban ..... [K] 3.1.1.01.07 Koreksi Ekuitas Karena Kesalahan Pencatatan Utang Pembayaran lebih besar dari saldo Utang Belanja tahun sebelumnya [D] 2.1.5.xx.xx Utang Belanja ..... [K] 9.1.x.xx.xx Beban ..... [D] 3.1.1.01.07 Koreksi Ekuitas Karena Kesalahan Pencatatan Utang [K] 9.1.x.xx.xx Beban .....

50. Jurnal Koreksi ⑤ Jurnal koreksi mutasi tambah/kurang aset tetap Jurnal Akrual Masuk ke SIMDA Masuk ke menu Data Entry → SKPD → Pembukuan → Jurnal Akrual Standar pengisian jurnal koreksi : Nomor Bukti : JKA-xxxx/<Kode SKPD>/20xx Tanggal Bukti : 31 Desember 20xx Nomor Ref : diisi sama dengan Nomor Bukti Tanggal Ref : diisi sama dengan Tanggal Bukti Jenis Jurnal : Jurnal Umum - Koreksi Keterangan : Jurnal koreksi mencatat penambahan/pengurangan < sebutkan nama aset tetap> karena < mutasi antar SKPD/ hibah/ reklasifikasi ke aset lain-lain/ Belanja Barang dan Jasa/ dll> pada <skpd> Rekening yang di entri :

51. Jurnal Koreksi ⑤ Jurnal koreksi mutasi tambah/kurang aset tetap Penambahan aset tetap dari belanja barang dan jasa [D] 1.3.x.xx.xx Aset Tetap ..... [K] 9.1.x.xx.xx Beban ..... Penambahan aset tetap dari hibah Pencatatan Pendapatan Hibah [D] 1.3.x.xx.xx Aset Tetap ..... [K] 8.3.1.xx.xx Pendapatan Hibah dari ..... - LO Pengurangan Aset Tetap karena di bawah Satuan Kapitalisasi Aset Tetap [D] 9.1.2.35.01 Beban Barang dan Jasa Ekstrakom [K] 1.3.x.xx.xx Aset Tetap .....

52. Jurnal Koreksi ⑤ Jurnal koreksi mutasi tambah/kurang aset tetap Penambahan aset tetap dari mutasi antar SKPD [D] 1.3.x.xx.xx Aset Tetap ..... [K] 1.3.7.xx.xx Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ..... [K] 3.1.1.02.02 Koreksi Ekuitas Karena Mutasi Aset Tetap Penambahan aset tetap dari reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang telah selesai [D] 1.3.x.xx.xx Aset Tetap ..... [K] 1.3.6.xx.xx Konstruksi Dalam Pengerjaan ..... Penambahan aset tetap dari Belanja Modal yang belum dibayarkan 100% tetapi asetnya telah selesai 100% [D] 1.3.x.xx.xx Aset Tetap ..... [K] 1.3.6.xx.xx Konstruksi Dalam Pengerjaan ..... [K] 2.1.5.09.xx Utang Belanja Modal .....

53. Jurnal Koreksi ⑤ Jurnal koreksi mutasi tambah/kurang aset tetap Penambahan aset tetap dari hasil inventarisasi [D] 1.3.x.xx.xx Aset Tetap ..... [K] 1.3.7.xx.xx Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ..... [K] 3.1.1.02.02 Koreksi Ekuitas Karena Mutasi Aset Tetap Pengurangan aset tetap karena Belanja Modal tidak menghasilkan Aset Tetap (nilai aset tetap dibawah satuan minimun kapitalisasi/ KAD) [D] 9.1.2.35.01 Beban Barang dan Jasa Ekstrakom [K] 1.3.x.xx.xx Aset Tetap ..... Pengurangan aset tetap karena mutasi antar SKPD [D] 1.3.7.xx.xx Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ..... [D] 3.1.1.02.02 Koreksi Ekuitas Karena Mutasi Aset Tetap [K] 1.3.x.xx.xx Aset Tetap .....

54. Jurnal Koreksi ⑤ Jurnal koreksi mutasi tambah/kurang aset tetap Pengurangan aset tetap karena reklasifikasi ke aset lainnya (menunggu proses penghapusan aset tetap) mencatat pengurangan aset tetap [D] 1.3.7.xx.xx Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ..... [D] 3.1.1.02.02 Koreksi Ekuitas Karena Mutasi Aset Tetap [K] 1.3.x.xx.xx Aset Tetap ..... mencatat penambahan aset lainnya yang berasal dari reklasifikasi aset tetap [D] 1.5.5.01.01 Aset Lain-lain [K] 1.5.5.02.01 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain [K] 3.1.1.02.02 Koreksi Ekuitas Karena Mutasi Aset Tetap

55. Jurnal Koreksi ⑥ Jurnal koreksi penghapusan aset lainnya Jurnal Akrual Masuk ke SIMDA Masuk ke menu Data Entry → SKPD → Pembukuan → Jurnal Akrual Standar pengisian jurnal koreksi : Nomor Bukti : JKA-xxxx/<Kode SKPD>/20xx Tanggal Bukti : 31 Desember 20xx Nomor Ref : diisi sama dengan Nomor Bukti Tanggal Ref : diisi sama dengan Tanggal Bukti Jenis Jurnal : Jurnal Umum - Koreksi Keterangan : Jurnal koreksi penghapusan aset lainnya tahun 20xx pada <skpd> Rekening yang di entri : [D] 9.3.3.01.01 Beban Nonoperasional-Defisit Penghapusan Aset Lainnya [D] 1.5.5.02.01 Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat [K] 1.5.5.01.01 Aset Lain-Lain

56. Jurnal Penyesuaian Ketentuan Proses entry Jurnal Penyesuaian Masuk ke SIMDA Masuk ke menu Data Entry → SKPD → Pembukuan → Jurnal Akrual Standar pengisian jurnal balik : Nomor Bukti : JPA-xxxx/<Kode SKPD>/20xx Tanggal Bukti : 31 Desember 20xx Nomor Ref : diisi sama dengan Nomor Bukti Tanggal Ref : diisi sama dengan Tanggal Bukti Jenis Jurnal : Jurnal Umum - Penyesuaian Keterangan : Jurnal Penyesuaian untuk mencatat ..... pada <skpd> Rekening yang di entri : Jurnal Penyesuaian Persediaan Akhir [D] 1.1.7.xx.xx Persediaan ..... [K] 9.1.2.xx.xx Beban Persediaan .....

57. Jurnal Penyesuaian Jurnal Penyesuaian Piutang Pendapatan [D] 1.1.3.xx.xx Piutang Pendapatan ..... [K] 8.1.2.xx.xx Pendapatan ..... - LO Jurnal Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka [D] 1.1.6.xx.xx Beban dibayar dimuka ..... [K] 9.1.2.xx.xx Beban ..... Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka [D] 8.1.x.xx.xx Pendapatan ..... - LO [K] 2.1.4.xx.xx Pendapatan diterima dimuka .... Jurnal Penyesuaian Utang Belanja Pegawai/ Belanja Barang dan Jasa [D] 9.1.x.xx.xx Beban ..... [K] 2.1.5.xx.xx Utang Belanja .....

58. Jurnal Penyesuaian Jurnal Penyesuaian Utang Belanja Modal [D] 1.3.x.xx.xx Aset Tetap ..... [K] 2.1.5.xx.xx Utang Belanja ..... Jurnal Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap [D] 9.1.7.xx.xx Beban Penyusutan ..... [K] 1.3.7.xx.xx Akumulasi Penyusutan ..... Jurnal Penyesuaian Amortisasi Aset Tidak Berwujud [D] 9.1.7.06.xx Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud ..... [K] 1.5.4.06.xx Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud ..... Jurnal Penyesuaian Penyisihan Piutang Tak Tertagih [D] 9.1.8.xx.xx Beban Penyisihan Piutang ..... [K] 1.1.5.xx.xx Penyisihan Piutang .....

59. Verifikasi LK SKPD Apabila setelah dilakukan pengecekan terhadap keterkaitan antar Laporan Keuangan diperoleh hasil bahwa angka-angka dalam Laporan Keuangan telah valid dan sinkron, maka Laporan Keuangan SKPD dinyatakan telah BENAR. ① Saldo Surplus/Defisit LO pada Laporan Operasional (LO) harus sama dengan saldo Surplus/Defisit LO pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ② Saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) harus sama dengan saldo Ekuitas pada Neraca ③ Saldo Selisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) harus sama dengan saldo Selisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

60. Menyusun CaLK Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun apabila Laporan Keuangan yang terdiri dari Lapoan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas telah diverifikasi dan dinyatakan BENAR. Hal - hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan CaLK ① Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis ② Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan ③ Catatan atas Laporan Keuangan harus memuat pengungkapan informasi yang memadai

61. Menyusun CaLK ① Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Anggaran; Realisasi; Prosentase pencapaian; Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi; Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan; Penjelasan atas hal-hal penting yang terjadi, antara lain : Penjelasan mengenai kegiatan prioritas / populer / anggaran besar /high risk Penjelasan mengenai kegiatan yang mengalami putus kontrak Penjelasan mengenai kegiatan yang fisiknya belum 100% Penjelasan mengenai kegiatan luncuran dari tahun sebelumnya

62. Menyusun CaLK ② Neraca Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset , kewajiban dan ekuitas Penjelasan tentang Piutang antara lain memuat : Nama pihak ketiga Jenis dan nilai piutang Apabila piutang periode yang lalu sudah diterima pembayarannya , sebutkan tanggal penyetoran ke Kasda Penjelasan tentang Kewajiban antara lain memuat : Kreditur ( perorangan / perusahaan yang memberi utang) Penyebab munculnya utang Jenis dan nilai utang Untuk utang belanja modal, ditambahkan informasi mengenai nama pekerjaan , nomor dan nilai kontrak , jumlah yang sudah dibayarkan , nomor dan tanggal SP2D.

63. Menyusun CaLK ③ Laporan Operasional (LO) Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan; Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; dan Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan : Perbedaan antara pendapatan -LRA dan pendapatan -LO Perbedaan antara belanja -LRA dan beban -LO ④ Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian yang diperlukan; Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan

64. Tips Sukses Menyusun LK SKPD ① Persiapan Sebelum mulai proses penyusunan LK SKPD, hendaknya menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan untuk penyusunan LK SKPD, template CaLK dan template data. ② Timetable Menyusun jadwal terperinci mengenai tahapan-tahapan penyusunan LK SKPD. ③ Bertahap Mengerjakan LK SKPD secara bertahap , tidak dikerjakan sekaligus . Misalnya sebelum tahun anggaran berakhir , seluruh jurnal selain aset sudah dientry . ④ Kerjasama Untuk memastikan kebenaran data yang disajikan , perlu ada supervisi dan pengecekan ulang dari atasan sebelu m data difinalkan. Selain itu juga diperlukan kerjasama antara penyusun LK SKPD dengan Pengurus Barang agar data yang disajikan dalam LK SKPD sinkron antara Keuangan dengan Aset.

65. Badan Keuangan Daerah TERIMA KASIH Jl. Onje Nomor 4, Purbalingga 53111 purbalinggakab.go.id [email protected] [phone]