PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2024 ZULKIFLI, S.Sos KETUA DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN
2 DASAR HUKUM 1. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. 2.
3 PRODUK HUKUM KEBIJAKAN KPU TERKAIT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 1. Suara dalam Pemilihan GubernurdanWakilGubernur,Bupati Walikota dan Wakil Walikota ; Buku Panduan KPPS dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan GubernurdanWakilGubernur,BupatidanWakilBupati,sertaWalikotadanWakil Walikota . dan Wakil Bupati, serta Peraturan KPU mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan Wakil Walikota ; Keputusan KPU mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan 2. 3.
3 a . Persiapan Pemungutan Suara ; Pelaksanaan Pemungutan Suara ; Persiapan Penghitungan Suara ; Pelaksanaan Penghitungan Suara ; b. d. TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA MELIPUTI : TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA c.
17 DENAH TPS
17 PENJELASAN PEMBAGIAN TUGAS KPPS PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA
17 PENJELASAN PEMBAGIAN TUGAS KPPS PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA
17 PENJELASAN PEMBAGIAN TUGAS KPPS PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA
17 PENJELASAN PEMBAGIAN TUGAS KPPS PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA
17
17
I 2
I 2
I 2
I 2 LOGISTIK
I 2 LOGISTIK
I 2 LOGISTIK
I 2 Pengisian Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pasal 98 ayat (10) UU Nomor 8 Tahun 2015 Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 ( dua ) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon
3 NOMENKLATUR BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPAI DAN WAIL BUPATI PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMLIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR C. HASIL-KWK-BUPATI C. HASIL-KWK-GUBERNUR
8 AprilTag 1. 2. 3. 4. Terdiri dari 3 (tiga) digit angka; Digit Pertama identifikasi jenis Pemilihan, Pilgub : 1 , Pulbup/Pilwakot : 2 ; Digit Kedua identifikasi halaman; Digit Ketiga identifikasi jumlah Pasangan Calon pada kedua/halaman ketiga) halaman
9 SUBSTANSI FORMULIR C. HASIL-KWK (2) 2.Identifikasi nama Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Nomor TPS; 3.Pencatatan kegiatan sebelum rapat pemungutan suara dimulai. 1.Pencatatan Hari, Tanggal, Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara;
10 SUBSTANSI FORMULIR C. HASIL-KWK (3)
11 SUBSTANSI FORMULIR C. HASIL-KWK (4)
12 SUBSTANSI FORMULIR C. HASIL-KWK (5)
13 SUBSTANSI FORMULIR C. HASIL-KWK (5)
13 PASAL TINDAK PIDANA PEMILIHAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
13 PASAL TINDAK PIDANA PEMILIHAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA