BT. PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN.pptx

Laporan

1. PELAPORAN , PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DIREKTORAT JENDEL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. TUJUAN PEMBELAJARAN Menyebutkan konsepsi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa . Menyebutkan tujuan , manfaat dan jenis pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa . Menyebutkan ketentuan pelaksanaan pencegahan , pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa . Menyebutkan ketentuan pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa

3. PENGERTIAN PELAPORAN Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab.

4. MANFAAT PELAPORAN KEUANGAN DESA Mengetahui tingkat efektifitas , efisiensi dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh Desa dalam 1 tahun anggaran . Nilai kekayaan bersih yang dimiliki Desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan akan dapat diketahui secara akurat . Sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa utamanya Kepala Desa yang lebih informati f . Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber – sumber ekonomi yang dimiliki Desa . Sebagai wujud riil implementasi azas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan peraturan perundangan yang dapat dijadikan model praktis bagi entitas lain.

5. LAPORAN PELAKSANA KEGIATAN DAN ANGGARAN (PKA) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai. Pasal 56 Permendagri No. 20 Tahun 2018

6. PELAPORAN Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati / Wali Kota melalui camat . Laporan tersebut terdiri dari : laporan pelaksanaan APB Desa ; laporan realisasi kegiatan . Kepala Desa menyusun laporan tersebut dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan . Bupati / Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan . Pasal 68 dan 69 PermendagriNo. 20 Th. 2018

7. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati / Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran . Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 ( tiga ) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa . Peraturan Desa disertai dengan Laporan Keuangan , terdiri atas : laporan realisasi APB Desa ; dan catatan atas laporan keuangan . laporan realisasi kegiatan ; dan daftar program sektoral , program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa . Pasal 70 Permendagri No. 20 Th. 2018 PERTANGGUNGJAWABAN

8. Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran . Bupati / Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan . PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 71 Permendagri No. 20 Th. 2018

9. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi . Informasi paling sedikit memuat : laporan realisasi APB Desa ; laporan realisasi kegiatan ; kegiatan yang belum selesai dan / atau tidak terlaksana ; sisa anggaran ; dan alamat pengaduan . PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 72 Permendagri No. 20 Th. 2018

10. BENTUK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 10 La poran realisasi kegiatan D aftar program sektoral , program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa

11. Ketentuan Dana Desa Semua ketentuan mengenai program dan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada ketentuan Permendes No 13 Tahun 2020 Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa berpedoman pada permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

12. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Disebutkan bahwa Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. SANKSI

13. PENGAWASAN PKD Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri terkait Pengelolaan Keuangan Desa, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota . Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha , tindakan , dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan , akuntabel , tertib dan disiplin anggaran , serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

14. Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa adalah informasi pengawasan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan , pelaksanaan , dan pelaporan pengawasan Keuangan Desa secara elektronik terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pemeriksaan Investigatif adalah proses mencari , menemukan , dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya  

15. Menteri melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa secara nasional yang dilakukan oleh APIP Kementerian, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Pengawasa Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah daerah provinsi oleh APIP daerah provinsi , sedang Bupati / Wali Kota melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah daerah kabupaten / kota yang dilaksanakan oleh APIP daerah Kabupaten /Kota Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP daerah provinsi , dan APIP daerah kabupaten / kota dilakukan dalam bentuk : a. revru ; b. monitoring; c. evaluasi ; d. pemeriksaan ; dan e. pengawasan lainnya

16. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Camat , Camat melaksanakan terhadap Pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Evaluasi rancangan peraturan Desa terkait dengan APB Desa ; Evaluasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa Evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa

17. Pengawasan Oleh BPD Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa melalui : Perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintahan desa Pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan APB Desa Capaian pelaksanaan RPJM Desa , RKP Desa dan APB Desa . Hasil pengawasan oleh BPD disampaikan kepada Kepala Desa dalam Musyawarah Desa dan juga disampaikan kepada Camat dan APIP Kabupaten /Kota.

18. Pengawasan oleh Masyarakat Masyarakat desa melakukan pengawasan melalui pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk partisipasi masyarakat . Dalam melaksanakan pengawasan , masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa . Meliputi : APB Desa Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan Realisasi APB Desa Realisasi kegiatan Kegiatan yang belum selesai dan/ atau yang tidak dilaksanakan Sisa anggaran

19. TERIMA KASIH