Buku Petunjuk Aparatur Sipil Negara.pptx

Materi Surabaya

1. B P AS N P P NO . 7 9 T A HU N 202 1 Upaya Administratif dan BPASN

2. Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian Tahun 20 21 Peraturan Upaya Administratif & BPASN mulai berlaku, mencabut PP 24/2011 PERGANT I AN PERATURAN

3. C OMPLAINT HANDLING MENURUT U U 30 / 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH Mengajukan keberatan Mengajukan banding Keputusan PTUN

4. KEBERATAN BANDING ADMINISTRATIF Terdiri dari dua objek : Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK Keputusan Pejabat Terdiri dari : Pemberhentian sebagai PNS Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK RUANG LINGKUP

5. TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN 01 Diajukan secara tertulis kepada PPK/atasan pejabat dengan memuat alasan keberatan disertai data dukung 02 Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak keputusan diterima 03 PPK/ atasan pejabat wajib mengambil keputusan dalam jangka waktu 21 hari kerja terhitung mulai tanggal menerima keberatan 04 PPK/ atasan pejabat dapat memperkuat,memperingan , memperberat,mengubah,mencabut atau membatalkan keputusan .

6. PNS atau PPPK Surat Keputusan PPK/ Pejabat UPAYA ADMINISTRATIF KEBERATAN ASN tidak terima dengan Surat Keputusan PPK atau pejabat Atasan Pejabat yang Berwenang Tidak puas PPK PTUN P ENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PP 79/2021 ( KEBERATAN )

7. TATA CARA PENYELESAIAN BANDING ADMINISTRATIF 01 Diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan atau bukti sanggahan tembusan disampaikan kepada PPK 02 Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan PPK diterima . 03 BPASN wajib mengambil keputusan paling lama 65 hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan . 04 Keputusan BPASN dapat memperkuat,memperingan , memperberat,mengubah , atau membatalkan keputusan PPK.

8. K onflik kepentingan T ekanan pihak eksternal 01 02 03 04 05 MENGAPA ADA UPAYA ADMINISTRATIF A da penyalahgunaan wewenang Faktor like dan dislike Informasi yang tidak memadai untuk mengambil keputusan

9. PENGUJIAN BANDING ADMINISTRATIF Formil vs Materiil Rechtmatigheid / Doelmatigheid Benar secara prosedur Benar secara substansi Benar secara Kewenangan Perhatikan 3B

10. PNS atau PPPK Surat Keputusan PPK/ Pejabat 1 2 Pemberhentian / pemutusan hubungan kerja oleh PPK Pengajuan tidak melebihi waktu 14 hari sejak surat keputusan diterima PNS yang bersangkutan ; 3 diajukan secara tertulis kepada sekretariat BP ASN; G U G A T A N PTTUN KASASI MA 90 hari BPASN wajib memeriksa dan mengambil keputusan paling lama 65 hari kerja sejak banding admiistratif diterima . Terhadap banding administratif yang diajukan oleh ASN yang bersangkutan , maka pejabat yang berwenang wajib memberikan tanggapan dan/ atau alat bukti pelanggaran disiplin UPAYA ADMINISTRATIF KEBERATAN ASN tidak terima dengan Surat Keputusan PPK atau pejabat KEPUTUSAN BPASN BANDING ADMINISTRATIF BPASN KEPUTUSAN BPASN Atasan Pejabat yang Berwenang /PPK P ENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PP 79/2021 ( BANDING ADMINISTRATIF )

11. 06 Pengakuan kesalahan mohon kesempatan kedua 03 Kesalahan penerapan hukum 04 Kecacatan prosedur (Pemanggilan, tim pemeriksa, penyampaian SK HD) 01 Adanya Kecacatan substantif (tuduhan pelanggaran tidak terbukti) 05 Perlakuan yang berbeda terhadap orang yang sama melanggar 02 Kesalahan redaksional keputusan ( typo , salah nama, NIP dst) RAGAM ALASAN BANDING ADMINISTRATIF

12. PNS Yang diberhentikan oleh PPK PPPK Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja Pemohon , sebagai Subjek Hukum

13. PNS Yang diberhentikan oleh PPK karena pelanggaran Disiplin dan Pemberhentian lainnya Substansi pelanggaran sebagai Obyek Sengketa Ragam dasar hukum pemberhentian : Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

14. Substansi pelanggaran sebagai Obyek Sengketa Ragam dasar hukum pemberhentian : Peraturan Instansi ; Peraturan Gubernur ; Peraturan Walikota ; Peraturan Bupati ; Perjanjian Kerja . PPPK Pemutusan H ubungan Perjanjian Kerja

15. PP K B agaiman a ? Wajib memberikan tanggapan disertai bahan / bukti ke BPASN paling lama 21 Hari Kerja sejak diterimanya tembusan permohonan B.A. Jika tidak memberikan tanggapan, BPASN mengambil Keputusan berdasarkan bukti yang ada.

16. Surat tanggapan yang baik Menjawab materi alasan banding administratif yang diajukan oleh Pemohon BA/ASN Pembanding secara terperinci satu persatu yang menjelaskan argument/ alasan dalam surat banding Ybs Menyampaikan fakta hukum baru yang muncul setelah ada pemberhantian ( contoh Ybs dapat izin melaksanakan tugas namun tidak masuk kerja / kantor , mengerahkan masa/ demonstrasi untuk meberikan tekanan terhadap instansi dll Penjelasan dalam surat tanggapan didukung dengan bahan / alat bukti ( dilampirkan dalam surat tanggapan )

17. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) BPASN berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Tugas 1. BPASN menerima , memeriksa , dan mengambil keputusan atas Banding Administratif yang diajukan oleh pegawai ASN yang tidak puas atas keputusan PPK 2. BPASN dapat menerima,memeriksa , dan mengambil keputusan atas tindakan PPK yang diadukan oleh pegawai ASN Kedudukan

18. AN GGO T A B P AS N BPASN = Ketua, Wakil Ketua, dan 5 Anggota. Susunan BPASN: 1. Menteri PAN RB 2. Kepala BKN 3. Menteri Kumham 4. Sekretaris Kabinet 5. Kepala BIN 6. Jaksa Agung 7. Ketua DPN Korp. ASN Untuk membantu BPASN dibentuk Sekretariat BPASN.

19. A p a yan g dilakuka n B P A S N ? Memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 65 hari kerja sejak diterima permohonan B.A. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPASN berwenang meminta keterangan tambahan. BPASN dalam mengambil keputusan dilaksanakan melalui Pra Sidang dan Sidang.

20. SIDAN G B P AS N Sidang BPASN dilaksanakan sekali sebulan yg dihadiri oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua dam minimal 3 orang Anggota. Sidang BPASN didahului dengan Pra Sidang. Pra Sidang di Pimpin oleh Wakil Ketua dan minimal 3 orang Anggota

21. Musyawarah Mufakat Jika Deadlock dilakukan Vote. Hasil Keputusan Memperkuat, Memperingan, Memperberat, Mengubah, dan Membatalkan. Keputusan BPASN Ditanda tangani oleh Ketua. Keputusan BPASN Wajib dilaksanakan oleh semua Pihak. 2 1 4 3 5 Keputusan BPASN Disampaikan kepada Pemohon B.A. dan PPK. 6 Keputusan BPASN Dapat di gugat di PT TUN Jakarta

22. BELAJAR DARI KASUS BANDING PNS Kementerian, SK PPK pemberhentian karena hidup bersama, substansi tidak terbukti. Diperkuat BPASN karena terbukti asusila (perubahan SK) Kasus inisial ”VW” PNS Pemerintah Daerah, diberhentikan karena tidak masuk kerja tanpa prosedur, instansi tidak melakukan pembinaan dengan baik, keputusan BPASN diperingan Kasus inisial “SJ”

23. GAJI Selama proses B.A. tetap digaji sepanjang dapat izin bekerja. Tidak B.A., gaji di-stop pada bulan berikutnya sejak hari ke 15 SK diterima.

24. 1 Tidak Boleh KP dan KGB selama proses Permohonan B.A. P.D.H Jika Pemohon B.A meninggal sebelum ada Keputusan BPASN 3 2 Tidak Disetujui Tidak disetujui pindah Instansi Tidak Digaji Diberhentikan gajinya sampai ada Keputusan BPASN 4 Ha k da n P e m ba t asa n

25. S EBARAN KASUS PERMOHONAN BANDING ADMINISTRASI ( 2021 – 2022 )

26. NO JENIS PELANGGARAN 2021 2022 1 Tidak masuk kerja ( TMK ) 69 82 2 Narkotika 20 6 3 Tindak pidana kejahatan Jabatan yang ada hubungannya dengan Jabatan 12 6 4 Penyalahgunaan wewenang 10 15 5 Perbuatan Asusila 8 6 6 Menerima hadiah yang berhubungan dengan Jabatan 6 5 7 Hidup Bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, beristri lebih dari satu orang tanpa izin PyB, perceraian tanpa izin PyB 7 16 8 Tindak pidana pencurian 3 - 9 Tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS 3 - Tabel Data

27. Tabel Data NO JENIS PELANGGARAN 2021 2022 10 Menikah saat CPNS 2 - 11 Menjadi istri kedua 2 4 12 Calo PNS 1 4 13 Tindak pidana penipuan dan penggelapan 1 3 14 Tindak pidana Korupsi 1 24 15 Memalsukan tanda tangan 1 - 16 Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun baik secara langsung / tidak langsung 1 - 17 Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani 1 - 18 Menerima sejumlah uang secara Bersama-sama dalam penanganan perkara 1 -

28. NO JENIS PELANGGARAN 2021 2022 19 Terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang 1 - 20 Perizinan dan menyuruh mengugurkan kandungan 1 - 21 Perzinaan dan perselingkuhan 1 9 22 LGBT ( hubungan sesame jenis ) 1 - 23 Perselingkuhan/hubungan layaknya suami istri diluar ikatan perkawinan yang sah 1 - 24 Menjadi istri kedua dan Poliandri 1 - 25 Pencabulan terhadap anak dibawah umur 1 - 26 Melakukan perkawinan kedua tanpa izin PyB 1 - 27 Beristri lebih dari satu orang tanpa izin PyB 1 - Tabel Data

29. Tabel Data NO JENIS PELANGGARAN 2021 2022 28 Kekerasan dalam rumah tanggal ( KDRT ) 1 29 Melakukan pernikahan Siri 1 30 Mengeluarkan surat jalan yang bukan kewenanganya 1 31 Tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah 1 32 Ujaran kebencian melalui Media Sosial 1 33 Dengan sengaja & sadar tidak mengantarkan 2 Narapidana untuk bekerja di Rumah Dinas, melainkan langsung menuju Hotel 1 34 Dengan sadar & sengaja memberikan izin pengeluaran WBH High Risk dengan menandatangani bon pengeluaran WBP 1 35 Penipuan, pemalsuan dokumen, dan menerima imbalan 1

30. Tabel Data NO JENIS PELANGGARAN 2021 2022 36 Telah lalai & tidak melakukan tindakan dalam upaya pencegahan & penindakan peredaran narkoba pada Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya dan Melakukan pungutan liar 1 37 Pungutan liar 1 38 Pelanggaran SOP ( Standar Operasional Prosedur ) 2 39 Memasukan & menjual paket narkotika 1 40 Menjadi perantara masuknya narkotika ke Lembaga Permasyarakan / Penjara 1 41 Narkotika 1

31. EMAIL BPASN MAILING ADDRESS Jl. Mayjen Sutoyo No.12 Cililitan Kantor BKN Pusat Jakarta Timur DKI Jakarta 1254 Indonesia CONTACT INFO WA : [phone] Phone : [phone] s ekretariat. b [email protected] s [email protected]

32. thank y o u !