Cara Mudah Memahami Pembuktian Sederhana Untuk Permohonan Pailit dan PKPU Setelah SEMA 3/2023

Tidak semua tagihan utang bisa langsung diproses lewat PKPU, apalagi dalam sengketa dengan developer properti.
SEMA 3/2023 menegaskan, pembuktian sederhana tidak terpenuhi kalau masih ada sengketa.
Pahami posisi hukum Anda sebelum memilih forum penyelesaian.

Ngerti Hukum. Hidup Lebih Tenang!

2. Page 1 of 37

DISCLAIMER
Buku ini disusun untuk tujuan edukatif dan informasi
umum. Seluruh isi dalam buku ini tidak dimaksudkan
sebagai nasihat hukum yang bersifat spesifik atau
pengganti konsultasi hukum profesional.
Penulis tidak bertanggung jawab atas segala
tindakan atau keputusan yang diambil berdasarkan
isi buku ini tanpa konsultasi langsung dengan
penasihat hukum yang kompeten. Situasi hukum
bersifat dinamis dan hasil penerapan dapat
berbeda tergantung pada fakta masing-masing
perkara.

3. Page 2 of 37

KATA PENGANTAR
Halo pembaca yang budiman,
eBook ini saya susun untuk membantu Anda
memahami dengan mudah apa itu pembuktian
sederhana dalam permohonan Pailit dan PKPU ,
khususnya setelah terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2023.
Topik ini penting karena sering disalahpahami,
padahal dampaknya sangat besar dalam praktik
hukum bisnis, terutama di sektor properti.
Sebagai advokat, kurator, dan juga arsitek, saya
berusaha menyederhanakan isu kompleks ini
dengan pendekatan praktis, bahasa yang
bersahabat, dan dibantu teknologi AI, termasuk
penggunaan avatar AI untuk menyampaikan
edukasi hukum dan sosial secara lebih menarik.
Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi
panduan yang aplikatif bagi Anda yang terlibat
dalam urusan utang-piutang dan penyelesaian
sengketa. Karena saya percaya:
Ngerti Hukum. Hidup Lebih Tenang!
Salam,
Irfan Disnizar

4. Page 3 of 37

DAFTAR ISI
DISCLAIMER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I
PENGENALAN:
DINAMIKA PERMOHONAN PAILIT & PKPU DALAM
SEKTOR PROPERTI

BAB II
MEMBEDAH MAKNA 'PEMBUKTIAN SECARA
SEDERHANA' DALAM PERMOHONAN PAILIT &
PKPU

BAB III
SEMA NO. 3 TAHUN 2023:
PERGESERAN PARADIGMA DALAM MEMAHAMI
PEMBUKTIAN SEDERHANA

BAB IV
STRATEGI DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA DI LUAR PKPU SETELAH SEMA 3/2023

BAB V
PENUTUP DAN REKOMENDASI PRAKTIS BAGI
PELAKU USAHA DAN PROFESIONAL HUKUM

TENTANG PENULIS
1

2

3

4




9




16




23



30



36

5. Page 4 of 37

BAB I
PENGENALAN:
DINAMIKA PERMOHONAN PAILIT & PKPU DALAM
SEKTOR PROPERTI

1.1. Latar Belakang: Lonjakan Kasus PKPU
terhadap Developer
Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah
permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU) maupun permohonan pernyataan
pailit terhadap pengembang apartemen dan
rumah susun meningkat tajam. Banyak pihak yang
tertarik mengajukan PKPU terhadap developer
karena prosesnya dinilai cepat dan memberikan
tekanan hukum agar utang segera dibayar.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa
sebagian besar permohonan tersebut ditolak oleh
pengadilan. Salah satu alasan utama adalah tidak
terpenuhinya syarat pembuktian secara sederhana
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan PKPU.

6. Page 5 of 37

1.2. Apa Itu Pembuktian Sederhana dalam
Permohonan PKPU/Pailit?
Undang-undang hanya mensyaratkan dua elemen
untuk bisa mengajukan permohonan PKPU atau
pailit:
1. Kreditor memiliki piutang yang telah jatuh
tempo dan dapat ditagih,
2. Terdapat minimal dua kreditor (multiple
creditors rule).
Namun dalam praktiknya, hakim tidak serta merta
mengabulkan permohonan hanya karena dua
syarat tersebut ada. Syarat pembuktian sederhana
bukan berarti asal ada bukti tagihan, melainkan:
 Utangnya tidak disengketakan (tidak
disputable),
 Tidak perlu diperiksa secara mendalam di
luar ruang sidang permohonan.

1.3. Mengapa Developer Apartemen dan Rumah
Susun Menjadi Sasaran?
Developer sering menjadi target permohonan PKPU
karena memiliki banyak kreditur sekaligus (pembeli
unit, kontraktor, vendor, bank, dll). Secara teori, hal
ini memperbesar peluang pembuktian dua kreditor.
Namun dalam praktiknya:
 Banyak tagihan belum jatuh tempo,
 Terjadi sengketa tentang serah terima unit,

7. Page 6 of 37

 Perjanjian bersifat kompleks, bergantung
pada progres pembangunan,
 Hak-hak pembeli belum diaktakan sebagai
piutang sederhana.
Contoh Kasus:
Seorang pembeli unit apartemen mengajukan PKPU
karena unitnya tidak kunjung diserahterimakan.
Developer menyatakan keterlambatan karena
pandemi dan belum adanya IMB final. Dalam
perkara ini, pengadilan menolak permohonan
karena utang dianggap masih disengketakan
(disputable) dan belum memenuhi unsur
sederhana.

1.4. Lahirnya SEMA No. 3 Tahun 2023: Merespons
Kegagalan Penalaran Praktis
Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 , secara eksplisit
menyatakan bahwa:
“Permohonan pailit atau PKPU terhadap
developer apartemen dan/atau rumah
susun tidak memenuhi syarat pembuktian
sederhana sebagaimana Pasal 8 ayat (4) UU
37/2004.”
SEMA ini tidak terbit dalam ruang hampa. Ini adalah
jawaban normatif terhadap praktik abuse of
process, di mana kreditor dengan motif tidak murni

8. Page 7 of 37

hukum memaksa developer tunduk pada
permohonan PKPU meski utangnya belum final dan
tidak sederhana.

1.5. Dampaknya: Keadilan Substantif dan
Perlindungan Investasi
Melalui SEMA 3/2023, Mahkamah Agung:
 Mencegah penyalahgunaan PKPU sebagai
alat tekanan tidak sehat,
 Melindungi developer yang masih
menjalankan kewajiban dan proyeknya,
 Mengingatkan kreditor bahwa forum PKPU
bukan forum sengketa , tetapi forum
restrukturisasi.

1.6. Penutup Bab: Mengapa Bab Ini Penting
Bab ini menjadi fondasi utama agar pembaca
memahami:
 Bahwa tidak semua utang bisa diproses
melalui PKPU/pailit,
 Bahwa sektor properti memiliki karakteristik
kompleksitas hukum dan kepemilikan,
 Bahwa SEMA 3/2023 bukan sekadar
administratif, tetapi adalah pedoman yang
membentuk batas baru dalam penilaian
“sederhana”-nya utang.

9. Page 8 of 37

Bab selanjutnya akan membahas secara lebih
mendalam mengenai makna “pembuktian
sederhana”, bagaimana penafsirannya sebelum
dan sesudah SEMA, serta ilustrasi kasus-kasus
konkret.

10. Page 9 of 37

BAB II
MEMBEDAH MAKNA 'PEMBUKTIAN SECARA
SEDERHANA' DALAM PERMOHONAN PAILIT & PKPU

2.1. Memahami Akar Masalah: Apa Itu
“Pembuktian Secara Sederhana”?
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU) tidak menjelaskan secara gamblang
arti “pembuktian secara sederhana”. Namun Pasal
8 ayat (4) menjadi dasar praktik di pengadilan:
“Pengadilan harus mengabulkan
permohonan pernyataan pailit apabila
dapat dibuktikan secara sederhana bahwa
syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”
Syarat dalam Pasal 2 ayat (1):
 Debitor memiliki dua atau lebih kreditor, dan
 Debitor tidak membayar paling sedikit satu
utang yang telah jatuh tempo dan dapat
ditagih.
Namun frasa “dibuktikan secara sederhana” telah
berkembang dalam praktik menjadi suatu standar
hukum tersendiri. Hakim tidak sekadar melihat
bahwa dua syarat itu hadir, tetapi apakah dua
syarat itu hadir tanpa sengketa yang berarti (clear
and undisputed).

11. Page 10 of 37

2.2. Penjelasan Praktis: Syarat-Syarat Pembuktian
Sederhana
Berikut ini beberapa kriteria yang dijadikan
pegangan oleh para hakim dalam menilai
kesederhanaan bukti:
??? Utang Harus Jelas:
 Ada bukti kontrak/perjanjian.
 Nilai utang dapat dihitung dengan pasti.
 Utang telah jatuh tempo, tidak tergantung
syarat atau peristiwa lain.
??? Tidak Ada Sengketa Substansial:
 Tidak sedang dalam proses gugatan perdata
di tempat lain.
 Debitor tidak menyangkal eksistensi atau
besaran utang.
 Tidak ada perbedaan interpretasi terhadap
perjanjian.
??? Hubungan Hukum Antar Pihak Terbukti:
 Ada hubungan hukum yang sah antara
pemohon dan termohon.
 Ada transaksi yang pernah dilakukan dan
menghasilkan piutang.

12. Page 11 of 37

2.3. Contoh Praktik Permohonan yang
Dipandang Tidak Sederhana
defgh Contoh 1: Sengketa Serah Terima Unit
Kasus: PT Aman Sentosa, developer apartemen,
digugat oleh pembeli unit karena keterlambatan
serah terima.
Fakta:
 Pembeli sudah melunasi 90% harga.
 Developer menyatakan pembangunan
terhambat karena bencana nasional dan
keterlambatan IMB.
 Pembeli ajukan PKPU.
Putusan: Ditolak. Karena alasan keterlambatan
masih disengketakan dan belum ada wanprestasi
yang terbukti. Permohonan dinilai tidak memenuhi
unsur pembuktian sederhana.

defgh Contoh 2: Tagihan Jasa Konsultan Desain
Kasus: Firma konsultan arsitek menggugat
developer properti karena pembayaran desain
belum dilunasi.
Fakta:
 Perjanjian ada, nilai tagihan jelas.
 Developer mengklaim desain belum sesuai
dengan kebutuhan lapangan dan minta
revisi.
Putusan: Ditolak. Karena ada keberatan mendasar
yang belum diselesaikan. Hakim menyatakan

13. Page 12 of 37

bahwa sengketa ini lebih cocok diselesaikan lewat
gugatan wanprestasi terlebih dahulu, bukan PKPU.

defgh Contoh 3: Tagihan Vendor AC (Permohonan
Diterima)
Kasus: PT Teknokool, vendor pemasangan AC,
menagih developer sebesar Rp350 juta atas
pekerjaan yang sudah selesai.
Fakta:
 Ada purchase order, berita acara serah
terima, dan invoice.
 Developer tidak membayar dan tidak
memberi alasan.
 Tidak ada gugatan atau bantahan dari
developer.
Putusan: Dikabulkan. Pengadilan menyatakan bukti
sudah jelas dan tidak ada sengketa. Pembuktian
sederhana terpenuhi.

2.4. Mengapa Banyak Permohonan Gagal?
Kesalahan Umum Pemohon
1. Asumsi bahwa semua tagihan adalah utang
sederhana
→ Padahal, utang yang timbul dari perjanjian
yang multi-tahap, masih tergantung pada
progres, atau belum diserahterimakan
hasilnya, akan dinilai tidak sederhana.

14. Page 13 of 37

2. Tidak membaca karakter sektor usaha
debitor
→ Contohnya sektor properti memiliki banyak
stakeholder, banyak dependensi (izin,
progres, serah terima). Jika belum ada
kepastian prestasi, maka tagihan belum bisa
dianggap “clear and due”.
3. Menggunakan PKPU untuk menekan pihak
debitor
→ Mahkamah Agung menilai tindakan ini
sebagai penyalahgunaan (abuse of
process), dan dengan SEMA 3/2023, hakim
diarahkan untuk menolak permohonan
semacam ini.

2.5. SEMA No. 3 Tahun 2023: Standarisasi Nasional
untuk Mencegah Penyalahgunaan
Dalam SEMA 3 Tahun 2023, Mahkamah Agung
secara tegas menyatakan:
“Permohonan pernyataan pailit ataupun
PKPU terhadap pengembang (developer)
apartemen dan/atau rumah susun tidak
memenuhi syarat sebagai pembuktian
secara sederhana.”
Dengan demikian:
 Pengadilan tidak lagi perlu menggali terlalu
jauh bukti terhadap developer jenis ini.

15. Page 14 of 37

 SEMA berlaku sebagai guideline tetap agar
ada konsistensi dalam penerapan hukum
dari Sabang sampai Merauke di semua
yurisdiksi Pengadilan Niaga.
 Kreditor yang merasa haknya dilanggar
tetap dapat menggunakan forum gugatan
perdata biasa, atau arbitrase jika ada
klausulnya.

2.6. Panduan Singkat: Kapan Harus Mengajukan
PKPU?

Kondisi PKPU Layak?
Utang disangkal, nilainya diperdebatkan 67 Tidak layak
Pihak debitor sudah mengakui tagihan tapi
tidak membayar
??? Layak
Utang tergantung prestasi atau progres kerja 67 Tidak layak
Telah ada putusan pengadilan sebelumnya
tentang utang tersebut
??? Layak
Tidak ada sengketa, bukti tagihan lengkap
dan didukung dokumen
??? Layak

2.7. Penutup Bab: Refleksi dan Nasihat Praktis
Banyak pemohon PKPU berpikir bahwa
permohonan itu hanyalah soal administratif.
Padahal, PKPU adalah forum restrukturisasi utang,
dan hanya bisa digunakan jika syarat
pembuktiannya sudah sangat terang.

16. Page 15 of 37

Setelah Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA
3/2023, siapa pun yang berurusan dengan
pengembang properti - baik konsumen, vendor,
maupun kreditur - perlu mengevaluasi kembali
strategi hukumnya. Apakah betul forum PKPU
cocok? Ataukah lebih bijak menggunakan gugatan
perdata atau negosiasi?

17. Page 16 of 37

BAB III
SEMA NO. 3 TAHUN 2023:
PERGESERAN PARADIGMA DALAM MEMAHAMI
PEMBUKTIAN SEDERHANA

3.1. Latar Belakang Dikeluarkannya SEMA No. 3
Tahun 2023
Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 (SEMA
3/2023) sebagai bagian dari hasil Rapat Pleno
Kamar yang bertujuan menjaga kesatuan hukum
dan konsistensi penerapan yurisprudensi di seluruh
Indonesia.
SEMA ini menegaskan bahwa:
“Permohonan pailit atau PKPU terhadap
pengembang (developer) apartemen
dan/atau rumah susun tidak memenuhi
syarat sebagai pembuktian secara
sederhana.”
Pernyataan ini menjadi titik balik besar dalam
praktik PKPU, terutama yang berkaitan dengan
sektor properti. MA tidak lagi menyerahkan
sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim
pemeriksa, tetapi menetapkan presumsi yuridis
yang mengikat: bahwa perkara terhadap
developer pada umumnya tidak memenuhi unsur
pembuktian sederhana.

18. Page 17 of 37

3.2. Mengapa Developer Dipisahkan
Perlakuannya?
Developer apartemen dan rumah susun dianggap
memiliki kompleksitas bisnis yang membuat
pembuktian utang terhadapnya tidak pernah
sederhana secara hukum.
Berikut beberapa karakter khas yang membedakan
developer:
1. Utang dan kewajiban biasanya berkaitan
dengan progres proyek , bukan utang
dagang langsung.
2. Relasi kontraktual dengan banyak pihak :
pembeli, supplier, subkontraktor, bank,
notaris, pemerintah.
3. Seringkali belum ada penyerahan barang
atau jasa yang tuntas.
4. Banyak transaksi tergantung izin atau syarat
lain, seperti IMB, SLF, Hak Guna Bangunan
kolektif, dll.
5. Pola pembayaran sering bertahap dan
disesuaikan dengan progres pembangunan .
Dengan karakter tersebut, MA melihat bahwa
tagihan terhadap developer jarang sekali berada
dalam posisi “utang sederhana yang sudah jelas
dan dapat ditagih tanpa sengketa.”

19. Page 18 of 37

3.3. Contoh Praktik dan Problem Yuridis yang
Ditangani Oleh SEMA 3/2023
defgh Kasus 1: Developer Digugat Konsumen
Konsumen apartemen menuntut developer karena
unit belum diserahterimakan, padahal telah lunas
dibayar. Developer membela diri: belum ada SLF
dan force majeure pandemi.
Masalah yuridis:
 Apakah unit bisa dianggap sebagai
“utang”?
 Apakah kegagalan serah terima adalah
wanprestasi mutlak?
 Perlu pemeriksaan faktual di luar sidang
PKPU.
Sesuai SEMA 3/2023: Permohonan semacam ini
harus ditolak karena tidak sederhana dan utangnya
disengketakan.

defgh Kasus 2: Vendor Infrastruktur Proyek Ajukan PKPU
Kontraktor interior mengajukan permohonan PKPU
atas tagihan pemasangan partisi dan plafon.
Developer menyatakan pekerjaan belum selesai
100%.
Masalah yuridis:
 Apakah pekerjaan benar telah selesai?
 Apakah hasil pekerjaan telah diverifikasi oleh
konsultan pengawas?

20. Page 19 of 37

SEMA 3/2023 menutup celah agar perkara ini
dibawa ke PKPU, karena perbedaan persepsi atas
prestasi kerja harus diuji lebih lanjut dalam forum
gugatan, bukan PKPU.

3.4. Rasionalitas Yuridis Mahkamah Agung:
Menjaga Fungsi PKPU
PKPU bukan forum untuk memaksa pembayaran
secara sepihak, apalagi untuk menghukum pihak
lain. PKPU adalah:
 Forum restrukturisasi keuangan sukarela atau
terpaksa.
 Forum non-sengketa, bukan tempat untuk
membuktikan siapa salah atau benar.
 Forum yang hanya dapat digunakan jika
utang telah ada dan tidak
dipersengketakan.
Ketika forum PKPU digunakan untuk menyelesaikan
perbedaan interpretasi kontrak atau sengketa
pembangunan, maka itu adalah penyalahgunaan
mekanisme hukum (abuse of legal process).
SEMA 3/2023 hadir sebagai rambu-rambu yang
menandai bahwa Mahkamah Agung telah melihat
banyak kasus PKPU terhadap developer digunakan
sebagai alat tekan bisnis, bukan penyelesaian
utang murni.

21. Page 20 of 37

3.5. Apakah SEMA Mengikat Secara Hukum?
Secara formal, SEMA bukan undang-undang.
Namun, dalam praktik peradilan:
 SEMA menjadi pedoman resmi bagi seluruh
hakim di bawah Mahkamah Agung.
 Dianggap sebagai bentuk self-binding
precedent (preseden yang mengikat internal
lembaga peradilan).
 Membentuk standar nasional penerapan
hukum, terutama dalam penilaian
pembuktian sederhana.
Dengan kata lain, semua permohonan terhadap
developer yang serupa dengan konteks SEMA ini
akan ditolak secara otomatis, kecuali mampu
menunjukkan alasan luar biasa.

3.6. Implikasi Nyata Bagi Kreditor dan Kuasa
Hukumnya
Bagi para kreditor, terutama konsumen dan vendor
proyek properti, SEMA ini memaksa mereka:
 Untuk mengalihkan forum penyelesaian ke
gugatan wanprestasi atau arbitrase.
 Menyusun bukti secara lebih rinci dan hati-
hati.
 Tidak gegabah menggunakan PKPU tanpa
analisa mendalam.

22. Page 21 of 37

Bagi kuasa hukum:
 Harus memberi nasihat hukum yang akurat
kepada klien.
 Harus memperingatkan risiko etis dan
reputasi jika tetap memaksakan PKPU yang
“tidak layak”.
 Dapat memanfaatkan SEMA sebagai alat
negosiasi kepada pihak debitor, dengan
catatan disertai rencana alternatif
penyelesaian.

3.7. Apakah Masih Ada Celah PKPU terhadap
Developer?
Jawabannya: ya, tetapi sangat terbatas.
Permohonan PKPU terhadap developer masih bisa
dikabulkan jika:
 Utangnya benar-benar sederhana, misalnya
utang listrik, utang pajak, atau utang vendor
yang tidak disengketakan.
 Tidak terkait langsung dengan transaksi unit
properti.
 Bukti tertulisnya sangat terang, tidak
dibantah dan sudah jatuh tempo.
Contoh:
Tagihan dari perusahaan penyedia genset proyek
sebesar Rp 200 juta, dengan PO, berita acara serah

23. Page 22 of 37

terima, dan invoice yang tidak dibayar 5 bulan.
Tidak ada bantahan. Ini masih mungkin masuk PKPU.

3.8. Penutup Bab: SEMA Sebagai Penjaga
Keseimbangan
SEMA 3/2023 adalah tonggak penting untuk menata
ulang keseimbangan antara kreditor dan debitor.
Dalam sengketa developer, yang memiliki dimensi
publik dan sosial, PKPU bukan satu-satunya atau
bahkan forum yang tepat.
Dengan SEMA ini:
 Kreditor dilindungi dari ilusi bahwa semua
tagihan bisa dibawa ke PKPU.
 Debitor (developer) dilindungi dari tekanan
hukum yang tidak proporsional.
 Hakim diberikan pegangan objektif untuk
menilai perkara.

24. Page 23 of 37

BAB IV
STRATEGI DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
DI LUAR PKPU SETELAH SEMA 3/2023

4.1. Mengapa Perlu Strategi Alternatif?
Setelah berlakunya SEMA No. 3 Tahun 2023,
permohonan PKPU terhadap developer apartemen
dan rumah susun tidak lagi dapat dijadikan jalan
pintas penyelesaian utang. Banyak kreditor yang
sebelumnya mengandalkan forum PKPU kini harus
mencari strategi lain.
Tujuannya bukan sekadar menagih utang, tetapi:
 Menjaga keberlanjutan bisnis antara para
pihak,
 Meminimalkan risiko hukum dan reputasi,
 Menjaga kredibilitas di mata hakim,
regulator, dan publik.
Dengan kata lain, kreditor perlu mengedepankan
pendekatan legal-strategic dan bukan hanya
legalistik formal.

4.2. Pendekatan Mitigasi Sebelum Membawa
Masalah ke Pengadilan
Sebelum melangkah ke ranah litigasi, berikut
pendekatan mitigatif yang layak dilakukan:

25. Page 24 of 37

??? Due Diligence Dokumen
 Pastikan ada kontrak tertulis dan sah.
 Hitung nilai tagihan dengan akurat.
 Pastikan dokumen pendukung lengkap (PO,
BAST, invoice, notulensi meeting).
??? Analisis Status Debitor
 Apakah proyek developer masih berjalan?
 Apakah debitor kooperatif?
 Apakah ada potensi restrukturisasi sukarela?
??? Penilaian Legalitas Tagihan
 Apakah utang telah jatuh tempo?
 Apakah utang bersifat tetap (liquidated) dan
tidak bersyarat?
 Apakah debitor mengakui tagihan tersebut
secara tertulis?
Langkah-langkah ini menjadi dasar penting
sebelum memilih forum penyelesaian.

4.3. Pilihan Strategi Penyelesaian Sengketa di
Luar PKPU
A. Negosiasi dan Mediasi
 Negosiasi bisnis langsung antara kreditor dan
debitor bisa menjadi jalan tercepat dan
hemat biaya.
 Gunakan mediator profesional atau
mediator di luar pengadilan.

26. Page 25 of 37

 Kesepakatan dapat dituangkan dalam
perjanjian restrukturisasi utang, adendum
kontrak, atau pernyataan bersama.
Contoh:
Vendor interior berhasil menagih 70% tagihan lewat
skema cicilan 3 tahap setelah negosiasi intensif,
disertai komitmen jaminan pribadi pemilik.
B. Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri
Jika negosiasi gagal, kreditor dapat mengajukan
gugatan perdata wanprestasi.
Keunggulan:
 Hakim akan memeriksa substansi sengketa
dengan lengkap.
 Jika dikabulkan, kreditor dapat
mengeksekusi putusan, menyita aset, atau
membubuhkan sita jaminan.
Catatan:
 Gugatan harus diajukan dengan bukti kuat
dan narasi logis.
 Jika hubungan para pihak kompleks,
tambahkan saksi dan ahli.
Contoh:
Subkontraktor menggugat developer karena tidak
membayar pekerjaan tahap II senilai Rp 450 juta.
Gugatan dikabulkan karena ada BAST dan bukti

27. Page 26 of 37

invoice. Developer dihukum membayar seluruhnya
plus bunga keterlambatan.
C. Arbitrase Komersial
Jika dalam kontrak terdapat klausul arbitrase, maka
kreditor wajib tunduk pada mekanisme tersebut.
Arbitrase cocok jika:
 Proyek berskala besar dan lintas negara,
 Ada aspek teknis yang sulit dipahami oleh
hakim umum,
 Para pihak ingin menjaga kerahasiaan
sengketa.
Contoh Lembaga Arbitrase:
 BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia),
 SIAC (Singapore International Arbitration
Centre),
 ICC (International Chamber of Commerce).

4.4. Strategi Mempersiapkan Permohonan PKPU
yang Valid
Walau SEMA menutup permohonan PKPU terhadap
developer, dalam sektor lainnya permohonan PKPU
masih terbuka.

Untuk sektor non-developer, berikut tips menyusun
permohonan PKPU yang sah:

28. Page 27 of 37

Langkah Keterangan
✔ Bukti piutang
Sertakan kontrak, invoice, berita acara,
surat pengakuan utang
✔ Identifikasi dua
kreditor
Sertakan bukti dari dua kreditor dengan
jenis piutang berbeda
✔ Pastikan tidak
ada sengketa
Tidak sedang ada gugatan wanprestasi
atas utang yang sama
✔ Hindari niat buruk
Jangan gunakan PKPU untuk menekan
atau mempermalukan debitor

4.5. Menyusun Surat Tagihan dengan Tegas
namun Profesional
Sebelum membawa sengketa ke ranah hukum,
pastikan kreditor mengirimkan surat penagihan
tertulis yang:
 Berisi dasar hukum tagihan (nomor kontrak,
nilai, tanggal jatuh tempo),
 Menyebutkan jangka waktu pembayaran
(misal 7 hari),
 Menyampaikan kemungkinan tindak lanjut
hukum jika tidak dibayar.
Contoh Kalimat Tegas namun Profesional:
“Apabila hingga tanggal 15 Mei 2025 tidak
ada penyelesaian, kami akan mengambil
langkah hukum sesuai hukum yang berlaku,
termasuk namun tidak terbatas pada
gugatan wanprestasi atau permohonan

29. Page 28 of 37

PKPU sesuai peraturan perundang-
undangan.”
Surat ini sekaligus menjadi bukti itikad baik kreditor di
hadapan hakim.

4.6. Alternatif Lain yang Dapat Dipertimbangkan
Selain forum hukum biasa, berikut beberapa
pendekatan alternatif yang patut
dipertimbangkan:
 Kompensasi Piutang dengan Aset Unit
Developer dapat menyelesaikan sebagian
utang dengan penyerahan unit apartemen
(dikenal dengan skema settlement in kind).
 Konversi Utang Menjadi Penyertaan Modal
(Debt-to-Equity Swap)
Cocok untuk vendor atau kontraktor yang
ingin berpartisipasi dalam proyek hingga
selesai.
 Skema Konsorsium Kreditor
Kreditor dapat bersatu untuk bernegosiasi
lebih kuat dan mencegah aksi hukum
sepihak yang merugikan semua pihak.

30. Page 29 of 37

4.7. Penutup Bab: Menuju Resolusi yang
Bijaksana
SEMA 3/2023 mengajarkan bahwa tidak semua
perkara keuangan harus diselesaikan dengan cara
“menghentak meja” lewat PKPU. Kreditor yang bijak
adalah mereka yang:
 Memahami posisi hukum,
 Mengukur kekuatan dan kelemahan bukti,
 Menimbang risiko jangka panjang.
Sengketa utang adalah soal relasi, bukan hanya
angka. Relasi yang dikelola dengan strategi dan
kesabaran dapat menghasilkan pemulihan lebih
besar dibanding sekadar menang gugatan.

31. Page 30 of 37

BAB V
PENUTUP DAN REKOMENDASI PRAKTIS BAGI PELAKU
USAHA DAN PROFESIONAL HUKUM

5.1. Rangkuman Pembelajaran dari Bab
Sebelumnya
Melalui empat bab sebelumnya, pembaca telah
diarahkan untuk memahami dan menginternalisasi
poin-poin krusial terkait syarat pembuktian
sederhana dalam permohonan PKPU dan pailit,
khususnya pasca-diterbitkannya SEMA No. 3 Tahun
2023.
Berikut poin-poin utamanya:
 Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 mensyaratkan
pembuktian secara sederhana atas adanya
utang jatuh tempo dan dua kreditor;
 “Sederhana” bukan berarti mudah ,
melainkan: utang tidak disengketakan, jelas
asal-usulnya, jatuh tempo, dan tidak
bergantung pada penafsiran kontrak;
 Developer apartemen dan rumah susun
tidak lagi dianggap sebagai objek yang
cocok untuk PKPU/pailit, karena relasi
hukumnya yang kompleks dan memerlukan
pembuktian substansial;
 SEMA 3/2023 bersifat mengikat bagi seluruh
hakim dan membentuk standar nasional

32. Page 31 of 37

yang menutup ruang penyalahgunaan
hukum;
 Kreditor kini harus beralih kepada strategi
lain: gugatan wanprestasi, arbitrase, mediasi,
atau negosiasi restrukturisasi.

5.2. Apa yang Harus Dilakukan oleh Kreditor?
Agar tidak terjebak dalam proses hukum yang sia-
sia, kreditor harus menjalankan beberapa langkah
praktis berikut:
??? Lakukan Pemeriksaan Awal (Pre-Litigation
Assessment)
 Teliti apakah utang benar-benar tidak
dibayar, bukan hanya tertunda karena force
majeure atau perselisihan teknis;
 Identifikasi apakah tagihan Anda termasuk
jenis utang yang dapat ditagih melalui PKPU
atau bukan;
 Jangan buru-buru mengajukan permohonan
sebelum menganalisis status hubungan
hukum secara menyeluruh.
??? Hindari Menggunakan PKPU sebagai Alat
Tekanan
 Jika permohonan Anda ditolak karena tidak
sederhana, kredibilitas hukum Anda sebagai
kreditor bisa dipertanyakan;

33. Page 32 of 37

 Langkah hukum yang salah arah dapat
mempersulit upaya penagihan yang sah di
masa mendatang.
??? Pahami Posisi Hukum Anda: Konsumen, Vendor,
atau Bank
 Konsumen memiliki perlindungan hukum
khusus melalui UU Perlindungan Konsumen;
 Vendor bisa mengajukan gugatan
wanprestasi atas perjanjian kerja;
 Kreditor bank dapat mengajukan lelang
jaminan atau eksekusi hak tanggungan.

5.3. Apa yang Harus Dilakukan oleh Debitor
(Developer)?
Debitor juga tidak bisa hanya mengandalkan SEMA
sebagai “tameng”. Mereka tetap memiliki
kewajiban untuk:
 Menjalankan kewajiban kontraktual secara
profesional dan tepat waktu;
 Merespons surat penagihan secara tertulis
dan resmi;
 Menawarkan solusi pembayaran secara
terbuka, misal dengan cicilan, pengalihan
aset, atau settlement alternative lainnya;
 Menyusun sistem pelaporan tagihan dan
manajemen klaim agar tidak menumpuk
secara tidak terkendali.

34. Page 33 of 37

5.4. Rekomendasi Bagi Profesional Hukum dan
Konsultan
Bagi para advokat, kurator, atau konsultan hukum
perusahaan, peran Anda menjadi semakin strategis:
 Berikan nasihat hukum yang rasional, bukan
emosional;
 Sampaikan bahwa hak untuk mengajukan
PKPU bukanlah hak absolut, tetapi terikat
pada ketentuan pembuktian yang ketat;
 Susun strategi litigasi atau non-litigasi yang
paling feasible berdasarkan analisis
dokumen, sektor bisnis debitor, dan kondisi
objektif piutang;
 Jaga integritas dan reputasi profesi dengan
tidak mengajukan permohonan yang sejak
awal patut diduga akan ditolak oleh hakim
karena tidak memenuhi unsur pembuktian
sederhana.

5.5. Kesimpulan Umum: Menuju Pemahaman
Hukum yang Lebih Matang
Permohonan PKPU dan pailit bukanlah sekadar
prosedur administratif, melainkan forum khusus yang
memerlukan kehati-hatian tinggi. Dengan
diberlakukannya SEMA 3/2023:

35. Page 34 of 37

 Mahkamah Agung telah menunjukkan
bahwa forum PKPU tidak boleh
disalahgunakan;
 Pelaku usaha dan profesional hukum
diingatkan untuk menggunakan pendekatan
komprehensif dan terukur dalam
penyelesaian piutang.
Sengketa utang sebaiknya diselesaikan dengan
prinsip itikad baik, transparansi, dan kehati-hatian
hukum. Forum PKPU adalah sarana restrukturisasi,
bukan alat tekan.

5.6. Saran Praktis Penutup
Agar pembaca dapat segera menerapkan
wawasan dalam buku ini, berikut checklist ringkas:
?????? Apakah utang Anda sudah jatuh tempo dan
dapat ditagih?
?????? Apakah Anda memiliki dua atau lebih kreditor?
?????? Apakah utangnya tidak sedang disengketakan?
?????? Apakah hubungan hukum Anda jelas dan terbukti
secara dokumen?
?????? Apakah pihak debitor tidak kooperatif dan tidak
punya itikad baik?
??? Jika semua jawaban “ya”, maka permohonan
PKPU layak dipertimbangkan.

36. Page 35 of 37

67Jika ada yang “tidak”, pertimbangkan strategi
alternatif yang telah dibahas dalam Bab IV.

Penutup
Semoga eBook ini menjadi referensi praktis, objektif,
dan terpercaya bagi Anda yang bergelut dalam
urusan piutang, transaksi bisnis, dan penyelesaian
utang secara hukum. Terus kembangkan
pemahaman hukum Anda, karena:
"Hukum bukan hanya soal menang, tetapi tentang
menyelesaikan dengan adil, cepat, dan
bermartabat."

37. Page 36 of 37

TENTANG PENULIS

Irfan Disnizar adalah seorang
advokat berlisensi dengan
spesialisasi di bidang hukum bisnis,
kepailitan, dan restrukturisasi
utang. Ia juga memiliki lisensi resmi
sebagai Kurator dan Pengurus
dalam perkara kepailitan dan
Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU). Di luar profesi hukum,
Irfan adalah seorang arsitek profesional,
menjadikan pendekatannya terhadap berbagai isu
hukum dan sosial lebih holistik serta multidisipliner.
Sebagai seorang domain expert, Irfan aktif
menyusun berbagai eBook edukatif yang
membahas persoalan hukum dan sosial
kemasyarakatan yang aktual dan relevan, dengan
bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca
awam. Ia juga secara konsisten memanfaatkan
kecerdasan buatan (AI) dalam proses penyusunan
eBook dan pembuatan konten edukatif lainnya.
Selain menulis, Irfan juga dikenal sebagai pembuat
konten video edukasi hukum dan sosial yang
disampaikan melalui avatar AI, yang membuat
topik-topik hukum kompleks menjadi lebih menarik,

38. Page 37 of 37

mudah diakses, dan dipahami oleh masyarakat
luas.