contoh materi hukum acara pengadilan hubungan industrial 2022

contoh materi hukum acara pengadilan hubungan industrial dalam pendidikan khusus provesi advokat (PKPA)

1. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PKPA DPC Peradi Pergerakan Tabagsel Raya

2. Undang Undang No. 13/ 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang Undang No. 11/ 2020 Tentang Cipta Kerja ( Bab IV) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 2/ 2022 Tentang Cipta Kerja Undang Undang No. 6/ 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2/ 2022 Tentang Cipta Kerja Sebagai Undang Undang Sumber Hukum Materiil

3. Perpu No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Permenakertrans No. 31/ Men/ XII/ 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit Sumber Hukum Formil Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

4. Standar Penomoran Perkara ( Mahkamah Agung RI 2013) Pdt.Sus-Pailit Pdt.Sus -PKPU Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain Pdt.Sus-Actio Pauliana Pdt.Sus-Renvoi Pdt.Sus-Homologasi Pdt.Sus -HKI Pdt.Sus-Arbt Pdt.Sus -KPPU Pdt.Sus -BPSK Pdt.Sus -PHI Pdt.Sus-Parpol Pdt.Sus -KIP Perdata Khusus

5. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL perbedaan pendapat yang mengakibatkan terjadinya pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh / pekerja atau serikat buruh / serikat pekerja , karena adanya perselisihan mengenai HAK , KEPENTINGAN , PHK dan perselisihan ANTAR SERIKAT BURUH/SERIKAT PEKERJA dalam satu perusahaan . Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 adalah

6. Perubahan Ketentuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan ( halaman 533) Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan ( halaman 538) UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Bab IV Ketenagakerjaan ( halaman 538)

7. PERSELISIHAN HAK Pasal 1 ayat (2) PERSELISIHAN KEPENTINGAN PERSELISIHAN PHK PERSELISIHAN ANTAR SERIKAT BURUH/SERIKAT PEKERJA DALAM SATU PERUSAHAAN Perselisihan yang timbul akibat tidak dipenuhinya hak oleh salah satu pihak atau para pihak , sesuai peraturan perundang-undangan , perjanjian kerja , peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama Perselisihan yang timbul akibat tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan / atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja , peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama Perselisihan yang timbul akibat tidak adanya kesesuaian pendapat tentang cara pengakhiran hubungan kerja Perselisihan yang timbul akibat perbedaan pendapat antar serikat buruh / serikat pekerja mengenai keanggotaan atau pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat-pekerjaan

8. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PHK PHK DEMI HUKUM atau TANPA PENETAPAN PHK dalam Masa Percobaan Pekerja meninggal dunia PHK karena berakhir PKWT Pensiun Pengunduran diri PHK oleh PEKERJA Pengunduran diri PHK oleh PENGUSAHA FAKTOR PEKERJA FAKTOR PENGUSAHA Mangkir pelanggar an disiplin Melakukan tindak pidana Pailit Perusahaan merugi Force majeure Perubahan status Efisiensi

9. MASA KERJA BESAR UANG PESANGON < 1 tahun 1 bulan upah 1 tahun < masa kerja <2 tahun 2 bulan upah 2 tahun < masa kerja <3 tahun 3 bulan upah 3 tahun < masa kerja <4 tahun 4 bulan upah 4 tahun < masa kerja <5 tahun 5 bulan upah 5 tahun < masa kerja <6 tahun 6 bulan upah 6 tahun < masa kerja <7 tahun 7 bulan upah 7 tahun < masa kerja <8 tahun 8 bulan upah > 8 tahun 9 bulan upah P E S A N G O N Pasal 156 ayat (2)

10. MASA KERJA BESAR UANG PE NGHARGAAN 3 tahun < masa kerja <6 tahun 2 bulan upah 6 tahun < masa kerja <9 tahun 3 bulan upah 9 tahun < masa kerja <12 tahun 4 bulan upah 12 tahun < masa kerja <15 tahun 5 bulan upah 15 tahun < masa kerja <18 tahun 6 bulan upah 18tahun< masa kerja <21 tahun 7 bulan upah 21 tahun < masa kerja <24 tahun 8 bulan upah > 24 tahun 10 bulan upah UANG PENGHARGAAN MASA KERJA Pasal 156 ayat (3)

11. UANG PENGGAN-TIAN HAK Cuti tahunan yang belum Diambil & belum gugur Biaya / ongkos pulang untuk pekerja & keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja Penggantian perumahan serta pengobatan & perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan / atau uang penghargaan masa kerja Hal- hal yang ditetapkan dalam perjanjian kerja , peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama

12. Perundingan Bipartit Pencatatan / pendaftaran Konsiliasi Arbitrase Mediasi PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MAHKAMAH AGUNG Final & binding TATACARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL