Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Fisx.pptx

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau dan dialokasikan ke pemerintah daerah

1. Peraturan Perundang Undangan Tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) SOSIALISASI DAN PENYULUHAN HUKUM Oleh : MUSLIMIN, S.H., M.H. KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR

2. DASAR HUKUM PMK No. 115/PMK.07/2015 PMK No. 102/PMK.07/2015 PMK No. 41/PMK.07/2016 PMK No. 11/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PMK No . 215/PMK.07 /20 21 t entang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau U ndang - U ndang N omor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

3. penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBHCHT ( PMK Nomor 215/PMK.07/2021 ) 40% untuk Kesehatan 50% untuk Kesejahteraan Masyarakat , yakni 30% Peningkatan Kualitas Bahan Baku, Peningkatan Keterampilan Kerja dan Pembinaan Industri 20% Pemberian Bantuan 10% untuk Penegakan Hukum Penganggaran APBD

4. PENGGUNAAN DBH CHT PMK NO 215 /PMK.07/20 21 DBH CHT digunakan untuk mendanai program / kegiatan : Peningkatan kualitas bahan baku Pembinaan industri Pembinaan lingkungan sosial Sosialisasi ketentuan di bidang cukai Pemberantasan Barang Kena Cukai illegal  Rokok illegal Program/ kegiatan sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional Paling sedikit 50% dari alokasi DBH CHT yang diterima setiap daerah .

5. Pengertian Cukai Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai ( selanjutnya disebut UU Cukai ) Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik : Konsumsinya perlu dikendalikan ; Peredarannya perlu diawasi ; Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup ; Pemakaiannya perlu pembeban / pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan .

6. BARANG KENA CUKAI 4 (empat) Jenis b arang-barang yang ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai (BKC) yaitu : Etil Alkohol atau Etanol ; Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA); Hasil Tembakau ; Kantong Plastik.

7. MURAH Merk Tidak dikenal / Asing Tidak Tercantum Nama Pabrik Rokok Produk mirip dengan Rokok Merk Terkenal Ciri-ciri Rokok Ilegal

8. UPAYA P REVENTI F P encegahan/penangkalan/ pengendalian sebelum tindak pidana terjadi. D ilakukan oleh institusi pemerintah dan elemen masyarakat yang lainnya. Misal : Penyuluhan Hukum , Kegiatan Kagamaan , Kegiatan Sosial , Kampanye Anti Barang Kena Cukai Ilegal UPAYA REPRESIF Penindakan setelah tindak pidana terjadi dengan menerapkan hukum pidana . D ilakukan oleh aparatur penegak hukum , seperti : Penyidik BEA CUKAI , KEPOLISIAN, serta KEJAKSAAN & PENGADILAN . Hasil akhirnya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana cukai PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA CUKAI

9. PERAN KEJAKSAAN (PREVENTIF) Melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat , antara lain: kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum ( Luhkum dan Penkum ). Dasar Hukumnya : Pasal 30 ayat (3) huruf a UU Kejaksaan : di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat . Tujuannya : Sosialisasi barang-barang kena cukai dan manfaat pengenaan cukai terhadap barang kena cukai kepada masyarakat Menjadikan masyarakat , mengenal , memahami , dan menghayati peraturan perundang-undangan tentang cukai ; Membina dan meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat , khususnya mengenai masalah tindak pidana cukai sehingga dapat terhindar dari kasus pidana

10. TUGAS DAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM (REPRESIF) 2 ) JAKSA SELAKU EKSEKUTOR Dasar : Pasal 270 KUHAP P asal 30 ayat (1) huruf a, b UU Kejaksaan 1 ) JAKSA SELAKU PENUNTUT UMUM Dasar : P asal 13 jo pasal 14 jo pasal 137 s/d 144 KUHAP P asal 30 ayat (1) huruf a UU Kejaksaan Wewenang : menerima dan memeriksa berkas perkara , mengadakan prapenuntutan , perpanjangan penahanan atau penahanan lanjutan , membuat dakwaan , melimpahkan perkara ke pengadilan , memanggil dan menghadirkan saksi dan terdakwa , melakukan penuntutan , menutup perkara demi kepentingan umum , melakuk a n tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai P enuntut Umum.

11. Kekhususan Kejaksaan: Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara ( Dominus Litis ) dan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu Perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

12. TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI (ROKOK ILLEGAL) Setiap orang Tanpa memiliki izin Menjalankan kegiatan pabrik , tempat penyimpanan , atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai Dipidana paling singkat 1 ( satu ) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 ( dua ) kali nilai cukai dan paling banyak 10 ( sepuluh ) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar Pasal 50 Setiap orang Menawarkan , menyerahkan , menjual , atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya Dipidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan / atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 54

13. (LANJUTAN) Membuat secara melawan hukum , meniru atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya . m embeli , menyimpan , mempergunakan , menjual , menyerahkan , m enyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai yang palsu atau dipalsukan m embeli , menyimpan , mempergunakan , menjual , menyerahkan , m enyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai yang palsu atau dipalsukan Penjara 1 ( satu ) tahun dan paling lama 8 ( delapan ) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 ( sepuluh ) kali nilai cukai dan paling banyak 20 ( dua puluh ) kali nilai cukai Pasal 55 Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak UU 39/2007 10 (sepuluh) kali nilai cukai Pasal 56

14. KORPORASI Sebagai SUBYEK TINDAK PIDANA ( Pasal 61) Jika tindak pidana cukai dilakukan atau atas nama suatu badan hukum , perseroan , perusahaan , perkumpulan , yayasan , atau koperasi ( korporasi ), tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap : a. korporasi ; dan / atau b.mereka yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya . Tindak pidana cukai dianggap dilakukan oleh atau atas nama korporasi ; jika dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut , tanpa memperhatikan apakah orang-orang itu masing-masing telah melakukan tindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama . Jika tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi , pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus , atau jika ada lebih dari seorang pengurus , diwakili oleh salah seorang dari mereka itu dan wakil tersebut dapat diwakili oleh seorang lain. Terhadap korporasi yang dipidana berdasarkan UU ini , pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00; jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara , dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda

15. KETENTUAN KHUSUS UU CUKAI - Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan , diambil dari kekayaan dan/ atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya . ( Pasal 59 ayat (1) UU Cukai ) Dalam hal penggantian tidak dapat dipenuhi , pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan . ( Pasal 59 ayat (2) UU Cukai ) - Tindak pidana dalam Undang-undang ini tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak terjadinya tindak pidana . ( Pasal 60 UU Cukai ) - Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dirampas negara. ( Pasal 62 ayat (1) UU Cukai ). Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk negara. ( Pasal 62 ayat (2) UU Cukai ) - Penyidik adalah PNS pada Dirjen Bea Cukai ( Pasal 63 ayat (1) UU Cukai ) - Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai . ( Pasal 64 ayat (1) UU Cukai ) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi cukai yang tidak dan/ atau kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali nilai cukai yang tidak dan/ atau kurang dibayar . ( Pasal 64 ayat (2) UU Cukai )

16. Sistem peradilan pidana

17. TERIMA KASIH