Dana Desa UNTUK Ketahanan Pangan tahun Anggaran 2024.pptx

Dana Desa UNTUK Ketahanan Pangan tahun Anggaran 2024

1. PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DI DESA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jl. Menteri Supeno No. 17 Semarang

2. PENGELOLAAN DANA DESA KEWENANGAN ANTAR KEMENTERIAN Kementerian Keuangan , fokus pada pembinaan Pengelolaan DD & penetapan rincian DD, sebagai salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari APBN yang ditindaklanjuti dengan PMK 145 Th 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. PMK 146 TH 2023 ttg Pengalokasian DD tiap Desa, Penyaluran dan Pengunaan DD TA 2024 Untuk pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DD berpedoman pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota. Kemendes, PDT dan Transmigrasi , fokus pada kebijakan Prioritas Penggunaaan DD yg ditindaklanjuti penetapan Permendesa, PDTT setiap tahunnya. Untuk pelaksanaan Penggunaan DD tahun 2024 telah diterbitkan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Pengunaan DD, Permendes PDTT No 13 Th 2023 ttg Petunjuk Operasional Atas Fokus DD TA 2024 Kemendagri , fokus pada Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang pelaksanaannya berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Secara singkat, kebijakan ini mengatur Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari Tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas yang dapat menggunakan aplikasi SISKEUDES . Selain itu melalui Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dapat menggunakan aplikasi SISWASKEUDES .

3. UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA MENDORONG KEMANDIRIAN DESA 3 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan , masyarakat berdasarkan masyarakat , kepentingan setempat Prakarsa hak asal-usul , dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber Pendapatan Desa Pandapatan Asli Desa; Dana Desa dari APBN ; Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kab./kota; Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kab./kota; Bantuan keuangan dari APBD kab/kota dan/atau APBD provinsi; Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; Lain-lain pendapatan Desa yang sah

4. Pasal 79 Ayat (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pasal 79 Ayat (2) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pasal 79 Ayat (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah . PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN UU NO 6 TAHUN 2014 Tentang Desa RPJM Desa dan RKP Desa

5. 02 01 penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa pengembangan seni budaya lokal PEMBANGUNAN DESA dilaksanakan melalui : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dilaksanakan melalui : a b c d e pengembangan potensi ekonomi lokal pembangunan sarana dan prasarana desa pemenuhan kebutuhan dasar pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan a b c d PRIORITAS PENGGUNAAN DAN DESA www.kemendesa.go.id kemendespdtt

6. 6 penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani Pencegahan dan penurunan stunting di Desa Perluasan akses layanan kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar 01. a Pembangunan Desa melalui www.kemendesa.go.id kemendespdtt

7. TUJUAN KETAHANAN PANGAN DI DESA meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa ; meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa ; dan meningkatkan konsumsi pangan yang beragam , bergizi seimbang , aman , higienis , bermutu , tidak bertentangan dengan agama, keyakinan , dan budaya masyarakat , serta berbasis pada potensi sumber daya lokal .

8. ASPEK KETAHANAN PANGAN DI DESA Ketersediaan pangan di desa: ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa; ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa; ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal. Keterjangkauan Pangan Di Desa: kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat. Pemanfaatan Pangan Di Desa: konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

9. PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN MELIBATKAN BERBAGAI PIHAK DI DESA DIANTARANYA PEMERINTAH DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, BUM DESA/BUM DESA BERSAMA, MASYARAKAT DESA MAUPUN KEMITRAAN, YAITU Pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan desa. Peran badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama dalam mendukung ketahanan pangan di desa, antara lain: pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa; penyediaan permodalan dan unit usaha dana bergulir masyarakat; penyewaan peralatan pertanian; dan penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta.

10. PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN MELIBATKAN BERBAGAI PIHAK DI DESA DIANTARANYA PEMERINTAH DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, BUM DESA/BUM DESA BERSAMA, MASYARAKAT DESA MAUPUN KEMITRAAN, YAITU Peran masyarakat desa dalam ketahanan pangan di desa meliputi: intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga; intensifikasi lahan dan penganekaragaman tanaman sebagai langkah optimalisasi lahan pekarangan untuk memproduksi pangan keluarga; berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa; dan pengelolaan stok pangan keluarga. Kemitraan Dalam Penguatan Ketahanan Pangan Di Desa Dapat Dilakukan Bersama Perguruan Tinggi, Bumn, Lembaga Swasta, & Organisasi Masyarakat Serta Media Terkait. Peran Kemitraan Desa Dalam Ketahanan Pangan Di Desa Yaitu: melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai ketahanan pangan di Desa; dan memberikan informasi akses permodalan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di Desa.

11. LANGKAH PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN DI DESA DILAKUKAN DENGAN CARA: memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa; disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa; program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. KEGIATAN KETAHANAN PANGAN YANG DAPAT DILAKUKAN DI DESA ANTARA LAIN Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya : Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti : pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya; pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan; pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik; peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; pengembangan pakan ternak alternatif; pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu; pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan); i) pembangunan….

13. KEGIATAN KETAHANAN PANGAN YANG DAPAT DILAKUKAN DI DESA ANTARA LAIN Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya : Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti: pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa setelah mendapat persetujuan pemanfaatan irigasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya; pembangunan kandang komunal; pelatihan pengelolaan hasil panen; pemasangan atau perawatan karamba bersama; pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama; pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan; dan program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

14. KEGIATAN KETAHANAN PANGAN YANG DAPAT DILAKUKAN DI DESA ANTARA LAIN pangan dari lumbung pangan Desa, seperti: pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa; pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa; dan program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewen Ketersediaan angan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

15. KEGIATAN KETAHANAN PANGAN YANG DAPAT DILAKUKAN DI DESA ANTARA LAIN Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti: pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal; pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan; penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersedian pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

16. KEGIATAN KETAHANAN PANGAN YANG DAPAT DILAKUKAN DI DESA ANTARA LAIN Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi: Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti: peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani; dan program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti: pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi ; dan program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

17. KEGIATAN KETAHANAN PANGAN YANG DAPAT DILAKUKAN DI DESA ANTARA LAIN Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya : Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti: sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman; peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal; pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. c. Pemanfaatan 2)…..

18. KEGIATAN KETAHANAN PANGAN YANG DAPAT DILAKUKAN DI DESA ANTARA LAIN Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya: Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti: edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia; advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia; sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

19. PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Hewani di Desa dilaksanakan oleh: Badan permusyawaratan desa; Camat; dan Inspektorat kabupaten/kota .

20. No Jenis Kegiatan Ketahanan Pangan Sarpras 1 Jalan Usaha Tani 2 Jembatan Roda 4 3 Jembatan Roda 2 4 Instalasi Pompa Hidram 5 Embung 6 Sarpras Pendukung Embung 7 Bendung Sederhana 8 Bangunan Irigasi 9 Saluran Irigasi 10 Tempat Penjemuran Tanaman Pangan 11 Lumbung Pangan 12 Sumur 13 Perpipaan 14 Sarpras Lainnya 15 PKTD Pertanian dan perkebunan 16 PKTD Perdagangan Logistik dan Pangan 17 PKTD Perikanan 18 PKTD Peternakan 19 PKTD Industri Pengelolahan dan Pergudangan untuk Pangan 20 PKTD Prasarana Umum 21 PKTD Perhutanan

21. TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT