Dasar TAPD Mengalokasikan Plafon Anggaran SKPD

Dasar TAPD Mengalokasikan Plafon Anggaran SKPD

1. PERMASALAHAN BELANJA DAERAH Pemenuhan Urusan Wajib Mengikat, yaitu Pembayaran Gaji PNS berserta kewajiban yang berkaiatan dengan PNS yang telah diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan al. BPJS, JKK dan JKN Pemenuhan Urusan Wajib Tidak Mengikat, Yang Telah Diamanatkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan, yaitu : Belanja Pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total anggaran belanja daerah . Belanja Kesehata n minimal 10 % dari total anggaran belanja daerah di luar gaji . Alokasi Dana Desa 10 % dari Dana Perimbangan diluar DAK. Pemenuhan Urusan Pilihan Hibah/Bansos/Subsidi Pemenuhan Belanja Insfrastruktur / Sarana dan Prasarana minimal 25% dari Dana Transfer Umum (UU APBN 2017-2018 dan PMK Nomor 50 Tahun 2017)

2. Dasar TAPD Mengalokasikan Plafon Anggaran SKPD Silpa wajib yang harus dianggarkan kembali pada SKPD terkait Plafon SKPD tahun lalu Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Lalu Rencana Kerja SKPD Kebijakan dan Prioritas Daerah

3. Alur Penganggaran RPJP Daerah RPJMD Musrembang SKPD Musrembang RKPD KUA-PPAS Surat Edaran tentang Penyusunan RKA SKPD Penyusunan RKA SKPD

4. Total Belanja APBD 1,282,654,711,401.00 Belanja Pendidikan 263,703,460,176.00 20.56% Belanja Kesehatan 138,840,468,655.00 10.82% Alokasi Dana Desa 67,965,741,600.00 9.96% Belanja Daerah

5. Total Pendapatan 1.328.729.750.719,00 Pendapatan Asli Daerah 108.190.930.000,00 Dana Perimbangan 875.581.741.000,00 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 344.957.079.719,00 Pendapatan Daerah