Definisi dan Jenis Dana Transfer-Perimbangan .pptx

Mendefinisikan Dana Trasfer dan Perimbangan yang ada di Indonesia

1. DANA TRANSFER - DANA PERIMBANGAN Dana Transfer di Indonesia adalah instrument dari kebijakan desentralisasi fiscal Desentralisasi fiscal adalah kebijakan , bukan suatu tujuan . Desentralisasi fiscal adalah satu pilihan dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional Melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik diharapkan akan tercipta kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah , dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat . Desentralisasi fiscal di Indonesia, desentralisasi fiscal di sisi pengeluaran yang didanai melalui dana transfer ke daerah Desain desentralisasi fiscal ini , maka esensi otonomi pengelolaan fiscal daerah dititikberatkan pada diskresi ( kebebasan ) untuk membelanjakan dana sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah . Penerimaan negara tetap sebagian besar dikuasi oleh pemerintah Pusat , dengan tujuan untuk menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara

2. Jenis Dana Transfer : Dana Perimbangan (DAU, DBH, DAK) Dana Otonomi Khusus (Aceh dan Papua) Dana Penyesuaian

3. Tujuan Dana Transfer Mengurangi kesenjangan fiscal antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) dan antar daerah (horizontal fiscal imbalance) Meningkatkan kualitas pelayanan public di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan public antardaerah Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional Dan mendukung kesinambungan fiscal dalam kebijakan ekonomi makro Dana transfer sebagai bagian dari kebijakan fiscal nasional , tidak bisa berdiri sendiri , namun tetap dalam kerangka mendukung kesinambungan fiscal dalam kebijakan ekonomi makro Keterbatasan sumber daya nasional , mengakibatkan jumlah dana transfer juga terbatas

4. Dana Bagi Hasil Merupakan pendapatan pemerintah yang dibagi hasilkan dengan daerah / wilayah dimana lokasi pendapatan itu dihasilkan sesuai dengan proporsi tertentu atas dana yang sudah dikumpulkan (proportionally of collection) Fokus dari DBH, untuk mengatasi ketimpangan vertical antara pemerintah pusat dan daerah Ketimpangan Vertikal karena penguasaan pendapatan oleh pusat jauh melebihi penguasaan sumber pendapatan oleh daerah , sehingga daerah tidak akan dapat membiayai urusannya tanpa adanya transfer DBH atas pendapatan pusat tersebut . DBH merupakan dana transfer yang relative penting dalam menjamin tingkat desentralisasi (high degree of decentralization) melalui uncontionality dalam penggunaan dana DBH umumnya bersifat unconditional ( bebas digunakan oleh penerima ) Penggunaan DBH yang diatur / diarahkan juga akan mengaburkan tujuan dari alokasi dana bagi hasil itu sendiri DBH YANG DITERAPKAN Proporsi bagi hasil Penentuan total penerimaan yang dibagi hasilkan Eligibility untuk daerah penerima DBH Alokasi periode PNBP (pool revenue) yang di bagihasilkan

5. PROPORSI BAGI HASIL PAJAK Bagi hasil pajak PPh individu dan bagi hasil cukai dan hasil tembakau , adalah bagi hasil daerah / bagi hasil untuk tingkat pemprov Proporsi bagi hasil pajak cukup besar untuk pajak-pajak yang selayaknya diklasifikasikan sebagai pajak daerah , namun demikian proporsi bagi hasil untuk daerah relative rendah untuk pajak yang termasuk sebagai pajak pusat PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PBB memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan , sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif Penanganan / pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib Administrasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan BAGI HASIL PPH PPh , pajak yang dikeankan atas tambahan kemampuan ekonomis dalam bentuk apapun , baik di peroleh dari Indonesia/ luar negeri , digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak

6. BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM Bagi hasil sumber daya alam (SDA), proporsi bagi hasil juga terkait dengan pengelolaan sumber daya alam terkait di daerah Provinsi Papua, Papua Barat dan NAD sebagai wilayah yang memperoleh otonomi diperluas ( otsus ), berimplikasi pada penetapan bagi hasil SDA untuk minyak bumi dan gas yang lebih besar untuk daerah BAGI HASIL SDA Sumber penerimaan SDA adalah bersifat non Renewable Resources/ tidak dapat diperbaharui SDA menjadi bahan diskusi para akademisi di berbagai Negara mengenai batasan dan kriteria penerimaan SDA, mana yang dapat dibagihasilkan kepada daerah Beberapa SDA yang dapat dibagi hasilnya : - Sumber daya mineral yang berasal dari minyak bumi , Gas Bumi , Pertambangan Umum Geothermal, karena diasumsikan memiliki keterbatasan input dan tidak terbarukan Namun sektor SDA lainnya seperti kehutanan dan perikanan dapat pula dibagihasilkan walaupun secara teoritis termasuk sumber daya yang terbarukan , dengan asumsi : 1. masa pemulihan yang relative lama 2. tingkat eksploitasi dan konsumsi lebih tinggi daripada upaya untuk memperbaharuinya 3. memiliki nilai ekonomi yang cukup signifikan terhadap penerimaan negara BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU (DBH CHT) Merupakan dana bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat kepada pemda penghasil dari pembayaran pajak berpa cukai tembakau Pembayar cukai tembakau , konsumen pemakai bahan baku produksi yang memiliki pita cukai dan hasil tembakau mentah yang diperjual belikan untuk produksi pabrik

7. DBH SDA : BIAYA KOMPENSASI EKSTERNALITAS Eksploitasi SDA memiliki potensi resiko yang tinggi terutama menimbulkan eksternalitas ( dampak lingkungan ) yang membutuhkan kompensasi biaya social dan biaya perbaikan infrastruktur serta reklamasi bekas tambang Pengeboran minyak dan gas alam dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan biaya social serta community development untuk masyarakat sekitar PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pada dasarnya DBH SDA Migas sebagaimana DBH SDA lainnya bersifat Block Grant yang kewenangan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemda penerima DBH SDA : PERMASALAHAN DBH SDA berpotensi tidak stabil , pendapatan yang bersumber dari DBH SDA secara inheren tidak stabil , sehingga alokasi pendapatan / belanja dalam APBD tidak stabil ini berdampak pada pelayanan Ketimpangan keuangan antar daerah . Pelaksanaan DBH SDA adalah untuk mengurangi ketimpangan vertical ( memenuhi kebutuhan belanja daerah penghasil ). Namun disisi lain, DBH SDA berpotensi menimbulkan ketimpangan antar daerah karena SDA yang berlokasi di daerah tertentu saja

8. DANA ALOKASI KHUSUS Kebijakan Pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang membiayai urusan desentralisasi menjadi DAK adalah sebuah kebijakan penting dalam rangka peningkatan disiplin fiscal dan penguatan desentralisasi fiskal Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu jenis dana transfer (grant) dari Pemerintah Pusat ke Daerah di Indonesia. Ada 2 Jenis : - General Purpose Grant - Spesific Grant SPESIFIC GRANT Merupakan grant bersifat khusus atau bantuan bersyarat (conditional grant) Grant spesifik biasanya ditujukan untuk membiayai bidang tertentu yang telah menjadi kewenangan daerah otonom , namun Pemda sebagai si penerima tidak boleh menggunakan dana tersebut kecuali untuk kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi GENERAL PURPOSE GRANT Bantuan tanpa syarat (unconditional grant), yang biasa disebut Dana Alokasi Umum (DAU), jenis bantuan yang bebas digunakan oleh si penerima Tidak ada arahan terhadap penggunaan dana tersebut dan umumnya ditujukan untuk pemerataan kemampuan fiscal antar daerah

9. ISU-ISU TENTANG DAK Isu UU 33 tahun 2004 pasal 108, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang merupakan dari anggaran kementerian negara / lembagayang digunakan untuk melaksanakan urusan menurut peraturan /UU menjadi urusan daerah secara bertahap dialihkan menjadi DAK JENIS JENIS DAK Grant untuk program/ kegiatan / pelayanan tertentu (specific grant) Grant yang mengharuskan dana pendamping dari penerima (matching grant) Grant untuk menutupi deficit (deficit grant) Grant untuk membantu daerah menghadapi situasi darurat / emergensi (emergency grant) Grant untuk belanja modal (capital grant)

10. ISU-ISU TENTANG DAK Kegiatan DAK lebih diutamakan untuk kegiatan fisik (di daerah , berbagai program yang bersifat non- fisik , masih sangat dibutuhkan ) DAK dianggarkan secara tahunan , padahal berbagai proyek fisik memerlukan waktu penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran DAK dianggap tidak sesuai dengan yang dibutuhkan daerah meskipun mekanisme alokasi DAK kepada daarah sudah menggunakan kombinasi pendekatan yang bersifat top-down serta bottom-up Beberapa daerah yang kurang mampu , alokasi DAK sangat butuh ( tapi 3 MASALAH, DANA DEKON DAN TP MENJADI DAK Kejelasan pembagian urusan antara pusat , provinsi dan kabupaten / kota Sempitnya definisi DAK mengurangi fleksibilitas dalam menampung berbagai cara K/L untuk menyalurkan dana sectoral Resistensi K/L pusat (DAK memiliki konsekuensi berkurangnya anggaran K/L)

11. DANA PERIMBANGAN – UU 33 / 2004 DANA BAGI HASIL Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi DANA ALOKASI UMUM Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar -Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi DANA ALOKASI KHUSUS Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

12. Transfer ke Daerah – UU NO 1 / 2022 Dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Dana Bagi Hasil Bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu , yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan Fiskal antaran Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negative dan / atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah Dana Alokasi Umum Bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan dan layanan public antar -Daerah Dana Alokasi Khusus Bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegitan , dan / atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu oprasionalisasi layanan public, yang penggunaannya telah ditentukan Pemerintah Dana Otonomi Khusus Bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang mengenai otonomi khusus Dana Keistimewaan Bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang mengenai keistimewaan Yogyakarta Dana Desa Bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan , pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan Mengacu pada RPJMN dan peraturan perundang yang berlaku Selaras dengan rencana kerja pemerintah Dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya Disampaikan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Setiap tahunnya Rincian Alokasi ditetapkan dalam Peraturan Presiden Dapat Disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional

13. Tujuan DAK dan DBH Transfer ke Daerah (TKD) Dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

14. Jenis – Jenis DAK dan DBH

15. Mekanisme Pengajuan DAK dan DBH

16. Mekanisme untuk penyaluran DAK dan DBH

17. Mekanisme untuk penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)

18. Permasalahan dan Strategi manajemen DAK dan DBH

19. Permasalahan dan Strategi manajemen Alokasi Dana Desa (ADD)