DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (11).pptx

Pembangunan

1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi , efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak , kewajiban , tugas , wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan . Produk Peraturan Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah ( Pemda ) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ). Aktivitas pembentukan Perda sebagaimana peraturan perundangundangan yang lainnya , harus dimaknai sebagai suatu proses yang kompherensif . Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan , Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan , penyusunan , pembahasan , pengesahan atau penetapan , dan pengundangan . Hal ini menegaskan bahwa pembentukan Perda tidak sekedar meliputi proses pembahasan dan pengesahan sebagaimana yang biasanya secara awam dipahami dan dipraktekkan tetapi yang dimaksud dengan pembentukan Perda adalah keseluruhan proses.

3. Sebagai lembaga representasi kepentingan rakyat demi menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan demokratis , dan pembangunan yang berkualitas di tingkat lokal , maka fungsi legislasi yaitu salah satu dari tiga fungsi DPRD yang vital dan strategis yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah maka anggota DPRD diberikan hak inisiatif dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah ( Rancangan Perda ) . Optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi legislasi di daerah diharapkan dapat dilaksanakan lebih baik dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian pelaksanaan fungsi DPRD lebih dipertegas dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat . Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,bahwa fungsi legislasi yang dimiliki DPRD yang dijabarkan dalam tugas dan wewenang ialah untuk merumuskan dan membentuk peraturan daerahyang dibahas dengan kepala daearah untuk mendapat persetujuan bersama . Hampir sama dengan pembuatan undang-undang,proses pembuatan peraturan daerah juga bisa muncul melalui dua jalur , yaitu usulan eksikutif ( Pemda ) dan inisiatif Legislatif Fungsi legislasi ( Pembentukan Perda ) disebut sebagai fungsi utama DPRD sebagai badan legislatif daerah yakni lembaga pembentukundang-undang di lingkup daerah .

4. Marbun mengemukakan bahwa fungsi pembuatan Perda merupakan fungsi utama dan asli dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif .Fungsi legislasi atau fungsi pembentukan Perda merupakan salah satu fungsi strategis DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan . Melalui fungsi pembentukan Perda tersebut , DPRD dapat mengakomodir dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang perlu dituangkan atau diatur dalam Perda . Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa yang dimaksud Pemerintahan daerah Kabupaten adalah Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten . Keduanya adalah suatu lembaga yang saling mengisi dalam menjalankan pemerintahan daerah agar tercapai tujuan daerah . Hubungan antar kedua lembaga ini setara , sebagai mitra kerja dan saling melakukan checks and balances .

5. Alat Kel e ngkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Periode 20 24 -20 29 Alat kelengkapan DPRD terdiri atas : Pimpinan Pimpinan mempunyai tugas yaitu : M emimpin sidang-sidang ; M enyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan ; M enyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua ; M enjadi juru bicara DPRD; M elaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD; M engadakan konsultasi dengan Kepala daerah dan instasi PEMDA lainnya sesuai dengan keputusan DPRD; M ewakili DPRD dan / atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan ; M elaksanakan keputusan DPRD berkenaan dg penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan ; M empertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRD

6. B. Komisi Komisi Pada DPRD Kab.Tegal ter bagi menjadi 4 ( empat ) komisi yaitu Komisi I : membidangi Pemerintahan dan Hukum Komisi II : membidangi Keuangan Perekonomian dan BUMD Komisi III : membidangi Insfraturktur,Pertanian Komisi IV : membidangi Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Komisi di DPRD mempunyai tugas : M empertahankan & memelihara kerukunan nasional , NKRI dan daerah ; M elakukan pembahasan terhadap RAPERDA, dan Rancangan Keputusan DPRD; M elakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan , pemerintahan , dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing ; M embantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian , masalah yang disampaikan oleh Kepala daerah dan / atau masyarakat kepada DPRD; M enerima , menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat ; M emperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah ; M elakukan Kunjungan Kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD; M engadakan rapat kerja dan dengar pendapat ; M engajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi ; dan 10) memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi .

7. C. Badan M usyawarah ; Badan musyawarah mempunyai tugas : M emberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD, diminta atau tidak diminta ; M enetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD untuk 1 ( satu ) tahun sidang , 1 ( satu ) masa persidangan , atau sebagian dari suatu masa sidang , dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah , serta jangka waktu penyelesaian RAPERDA, dengan tidak mengurangi hak rapat paripurna untuk mengubahnya ; M emberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; M eminta dan / atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan / penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut ; M emutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat ; M emberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan ; M eminta dan / atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan / penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut ; M engatur lebih lanjut penanganan dalam hal undang - undang menetapkan bahwa pemerintah daerah atau pihak lainnya diharuskan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPRD mengenai suatu masalah ; M erekomendasikan pembentukan panitia khusus ; M elaksanakan tugas-tugas lain yang oleh rapat paripurna diserahkan kepada Badan Musyawarah .

8. D . Badan A nggaran T ugas dari Badan A nggaran adalah : M emberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala dalam mempersiapkan RAPBD selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD; M emberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan penetapan , perubahan , dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna ; M emberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra RAPBD, RAPBD , Perubahan dan Perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh kepala daerah ; M emberikan saran dan pendapat terhadap Rancangan Perhitungan Anggaran yg disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD; M enyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Setwan ; M embahas RAPERDA tentang APBD bersama Bupati yang dapat diwakili oleh TAPD dg mengacu pada Keputusan RAKER komisi dan PEMDA mengenai alokasi anggaran untuk fungsi , program, dan kegiatan SKPD/ lembaga ; M elakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai RKA SKPD; M embahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBD; M embahas pokok-pokok penjelasan atas RAPERDA tentang PP APBD; dan M embahas hasil evaluasi Gubernur thd APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD.

9. E . Badan Kehormatan Badan Kehormatan yang mempunyai fungsi : M engamati , mengevaluasi disiplin , etika , dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD ; M eneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah / janji ; M elakukan penyelidikan , verifikasi , dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan / atau pemilih ; M enyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan , verifikasi , dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

10. F. Bapemperda Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( Bapemperda ) mempunyai tugas dan wewenang : Menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; Mengoordinasikan penyusunan antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kota; Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan ; Melakukan pengharmonisasian , pembulatan , dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota , Komisi , atau gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD; Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah DPRD K abupaten ;

11. TERIMAKASIH............