dipake New Manajemen ASN (1) di indonesia

manajemen asn yang dipakai di indonesia

1. Assalamu’alaikum Wr . Wb . Salam Sejahtera Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi - Bogor

2. C APABILITY I NTEGRITY A CCOUNTABILITY W ILLINGNESS I NNOVATION PPMKP Tak Kenal Maka YUK KENALAN

3. NAMA : NASRULLAH DJAMALUDIN, SH , M.Pd INSTANSI : Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi - Bogor Jl. Raya puncak km.1 1 PO BOX 26 Ciawi - Bogor ALAMAT : Jl. Layung Sari III No. 1 Bogor, Telp Rumah : [phone] No. HP /WA : 085280767942 / 082125232545 e-mail : [email protected] PANGKAT/GOL PEMBINA UTAMA MUDA , IV/ c JABATAN : WIDYAISWARA AHLI MADYA

4. UNDANG-UNDANG No 5/2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA (MANAJEMEN ASN) Oleh: NASRULLAH DJAMALUDIN, SH , M.Pd Widyaiswara Ahli Madya

5. KOMPETENSI DASAR SETELAH MENGIKUTI PEMBELAJARAN INI, PESERTA DIHARAPKAN MAMPU MENJELASKAN PERAN DAN FUNGSI ASN SERTA KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN HAK ASN INDIKATOR HASIL BELAJAR SETELAH MENGIKUTI PEMBELAJARAN INI, PESERTA DIHARAPKAN MAMPU MENJELASKAN : 1) PENGERTIAN ASN, 2) ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR SERTA KODE ETIK DAN PERILAKU ASN, 3) PERAN DAN FUNGSI ASN, 4) . KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN ASN , 5) SISTEM REKRUITMEN ASN , 6) SISTEM PENEMPATAN ASN , 7) . SISTEM PENGGAJIAN DAN PENGHARGAAN ASN , 8) . SISTEM KARIR ASN , 9) . SISTEM DIKLAT ASN , DAN 10) . SISTEM PEMBERHENTIAN ASN

6. OUTLINE LATAR BELAKANG POKOK-POKOK PIKIRAN 1 2 PENUTUP 3

7. LATAR BELAKANG 1

8. LATAR BELAKANG PERINGKAT INDONESIA MENINGKAT DARI #55 (TAHUN 2008-2009) MENJADI #38 (TAHUN 2013-2014)

9. 2008-2009 10.7 19.3 DARI 2008-2009 ke 2013-2014 - KORUPSI MEMBURUK - KINERJA BIROKRASI MEMBAIK

10. EFISIENSI BIROKRASI DI INDONESIA SALAH SATU PENILAIAN KINERJA BIROKRASI PERC: Political and Economic Risk Consultancy

11. BIROKRASI INDONESIA Panjang, Berbelit dan Mahal

12. REFORMASI BIROKRASI .... untuk menjawab tantangan di masa depan

13. PPMKP C APABILITY I NTEGRITY A CCOUNTABILITY W ILLINGNESS I NNOVATION Nonton Film pendek tentang Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik

14. TRANSFORMASI B IROKRAS I & RULE BASED BUREAUCRACY PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY DYNAMIC GOVERNANCE 2013 2018 2025 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MANAJEMEN SDM PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL PENGELOLAAN SDM APARATUR BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI

15. BIROKRASI EKSISTING UU No. 39 Tahun 2008 Kementerian Negara UU No 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik UU APARATUR SIPIL NEGARA FONDASI UU UNTUK REFORMASI BIROKRASI RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah RUU Adminsitrasi Pemerintahan BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI Peraturan Pelaksana : 19 PP, 4 PERPRES, 1 PERMEN

16. POKOK-POKOK PIKIRAN 2

17. PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013 UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN TGL 15 JANUARI 2014

18. 17 PASANG NILAI-NILAI BUDAYA KERJA APARATUR NEGARA Komitmen dan konsisten Wewenang dan tanggung jawab Keikhlasan dan kejujuran Integritas dan profesionalisme Kretivitas dan kepekaan / sensitivitas Kepemimpinan dan keteladanan Kebersamaan dan dinamika kelompok kerja Ketepatan / keakurasian dan kecepatan Rasionalitas dan kecerdasan emosi Keteguhan dan ketegasan Disiplin dan keteraturan bekerja Keberanian dan kearifan Dedikasi dan loyalitas Semangat dan motivasi Ketekunan dan kesabaran Keadilan dan keterbukaan Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

19. T UJUAN UTAMA UU ASN Independensi dan Netralitas K ompetensi Kinerja / Produktivitas Kerja I ntegritas setkab.go.id K esejahteraan Kualitas Pelayanan Publik Pengawasan dan Akuntabilitas

20. PRINSIP DASAR UU ASN Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif Menerapkan prinsip fairness Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik Manajemen SDM secara efektif dan efisien Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena - mena. Sistem Merit adalah : kebijakan dan M anajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi , kompetensi , dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik , ras , warna kulit , agama, asal usul , jenis kelamin , status pernikahan , umur , ataupun kondisi kecacatan . Memberlakukan “ SISTEM MERIT ” melalui :

21. UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA STRUKTUR: XV Bab 141 Pasal PEGAWAI: Pegawai Negeri Sipil Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja UU ASN DAN UU POKOK KEPEGAWAIAN UNDANG UNDANG POKOK KEPEGAWAIAN STRUKTUR: VI Bab 41 Pasal PEGAWAI: Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara RI JABATAN: Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional Jabatan Pimpinan Tinggi JABATAN: Jabatan Struktu r al Jabatan Fungsional

22. SISTEMATIKA UU ASN BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, KODE PERILAKU DAN KODE ETIK BAB III JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN ASN BAB IV FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN ASN BAB V JABATAN ASN BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ASN BAB VII KELEMBAGAAN BAB VIII MANAGEMEN ASN BAB IX PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI BAB X PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA BAB XI ORGANISASI BAB XII SISTEM INFORMASI ASN BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

23. APARATUR SIPIL NEGARA (ASN): profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA: ASN / PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan . MANAJEMEN ASN : pengelolaan ASN / PNS untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme . KETENTUAN UMUM

24. Kepastian hukum Profesionalisme Proporsionalisme Keterpaduan Delegasi Netralitas Akuntabilitas Efektif dan efisien Keterbukaan Nondiskriminatif Persatuan dan kesatuan Keadilan dan kesetaraan Kesejahteraan MANAJEMEN ASN BERLANDASKAN PADA ASAS : http://sinyo19.blogspot.com

25. nilai dasar ; kode etik dan kode perilaku ; komitmen , integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik ; kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; kualifikasi akademik ; jaminan perlindungan hukum dalam m elaksanakan tugas; dan profesionalitas jabatan ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP : http://sinyo19.blogspot.com

26. JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASN JENIS PNS Pasal 1 butir 3 & Pasal 7 PPPK Pasal 1 butir 4 & Pasal 7 j0 PP No, 48 / 2018 STATUS Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional; Menduduki jabatan pemerintahan. Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai ke butuhan instansi dan ketentuan UU . Melaksanakan tugas pemerintahan. KEDUDUKAN Berkedudukan sebagai unsur aparatur n egara Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh p impinan Harus bebas dari pengaruh / intervensi golongan & partai politik

27. Fungsi: pelaksana kebijakan publik ; pelayan publik ; dan perekat dan pemersatu bangsa FUNGSI DAN PERANPEGAWAI ASN Peran Pegawai ASN : Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional , bebas dari intervensi politik , serta bersih dari praktik korupsi , kolusi , dan nepotisme

28. HAK DAN KEWAJIBAN ASN JENIS PNS Pasal 1 butir 3 & Pasal 7 PPPK Pasal 1 butir 4 & Pasal 7 jo PP N0. 48 / 2018 HAK gaji, tunjangan, dan fasilitas; cuti ; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; perlindungan; dan pengembangan kompetensi . gaji, tunjangan, dan fasilitas; cuti ; perlindungan; dan pengembangan kompetensi . setia dan taat pada Pancasila , UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah ; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ; melaksanakan kebijakan pemerintah; menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas kedinasan; menunjukkan integritas dan keteladanan; menyimpan rahasia jabatan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI KEWAJIBAN

29. HAK - HAK PNS / ASN

30. PP Nomor 11 Tahun 2017 Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas Pasal 303   (1) PNS diberikan gaji , tunjangan , dan fasilitas .   (2) Gaji , tunjangan , dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah .

31. PP Nomor 30 Tahun 2015 Penggajian PNS Kementan

32. Jaminan kesehatan -> Contoh : BPJS Kesehatan, KIS Jaminan kecelakaan kerja (JKK) Jaminan kematian (JKM) Mobil Dinas (Untuk Eselon I, II, III) Rumah Dinas (Untuk pejabat tertentu) Laptop (Eselon I, II, III) Motor (untuk Penyuluh) Fasilitas PNS PP Nomor 70 Tahun 2015

33. CUTI PNS / ASN Pasal 310 sd. 341 PP No. 11/2017

34. CUTI PNS / ASN Cuti tahunan Cuti Bersama Cuti besar Cuti sakit Cuti bersalin Cuti karena alasan penting Cuti diluar tanggungan negara 36 Cuti PNS PP No. 24/76 jo Pasal 310 sd. 341 PP No. 11/2017 Psl 8, ASN / PNS yang menjadi Guru di Sekolah dan Dosen pada Perguruan Tinggi yang mendapat liburan sesuai UU yang berlaku, tidak berhak atas cuti tahunan Cuti adalah : keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu dan dikeluarkan / diberika n oleh pejabat yg berwenang

35. 37 CUTI PNS /ASN Lamanya 12 hari kerja diberikan pada PNS / ASN yang bekerja sekurang - kurangnya 1 thn secara terus menerus , 14 hari bagi cutinya dijalankan ditempat yang sulit transportasinya Lamanya 3 bulan diberikan pada PNS / ASN yang bekerja sekurang - kurangnya 6 thn secara terus menerus , dan masih berhak mendapatkan cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan 1- 2 hari cukup menyampaikan surat keterangan dari dokter kepada atasan 2 – 14 hari berhak mengajukan secara tertulis kepada yang berwenang melampirkan surat ket erangan dokter . Lebih 14 hari dengan ketentuan PNS / ASN mengajukan permintaan secara tertulis dengan melampirkan surat ket dokter yang ditunjuk oleh Menkes paling lama 1 tahun bisa ditambah 6 bulan , apabila belum sembuh juga harus di uji oleh tim dokter kesehatan Cuti Tahunan Cuti besar Cuti sakit

36. 38 CUTI PNS /ASN Lamanya 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah persalinan berlaku untuk anak 1, 2 dan 3. Paling lama 2 bulan , alasan : Ibu , Bpk , Suami/istri, suami, anak, adik, kakak, mertua atau m enantu , mengalami sakit keras atau meninggal dunia , atau melangsungkan perkawinan yang pertama Paling lama 3 tahun bagi PNS / ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun dan dapat diper panjang 1 thn , Selama cuti yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari negara dan tidak diperhitungkan ke dalam masa kerja . Cuti Bersalin Cuti Alasan Penting Cuti di luar tanggungan negara

37. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS / ASN yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana Pasal 304 ayat 1 PP No.11 Tahun 2017 Jaminan pesiun diberikan kepada ( Pasal 305 ) PP No.11 Tahun 2017 : PNS / ASN yang diberhentikan hormat karena meninggal dunia PNS / ASN yang diberhentikan hormat atas permintaan sendiri (usia 45 tahun dan masa kerja min. 20 tahun) PNS / ASN yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun; PNS / ASN yang diberhentikan dengan hormat karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini (usia min. 50 tahun dan masa kerja min. 10 tahun )

38. Lanjutan .. PNS / ASN yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam Jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/atau rohani yang disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban Jabatan tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja; atau PNS / ASN yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam Jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban Jabatan apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling singkat 4 (empat) tahun. Pemberian pensiun bagi PNS / ASN dan pensiun janda/duda PNS / ASN ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN sebagaimana pasal 306 PP No.11/2017

39. HAK - HAK PNS / ASN MEMPEROLEH PERAWATAN KARENA KECELAKAAN / TUGAS ( Pasal 9 ayat 1 UU no. 8 th. 1974) MEMPEROLEH TUNJANGAN KARENA CACAT JASMANI ATAU ROHANI KARENA TUGAS ( Pasal 9 ayat 2 UU no. 8 th. 1974) Pasal MEMPEROLEH UANG DUKA BAGI KELUARGA PNS YANG TEWAS ( Pasal 9 ayat 3 UU no. 8 th. 1974) MEMPEROLEH PENSIUN ( Pasal 10 UU no. 8 th . 1974 jo PP no. 32 th. 1979) MENJADI PESERTA TASPEN (PP no. 10 th. 1963) MENJADI PESERTA ASKES (KEPPRES no. 8 th. 1977) MENJADI PESERTA TAPERUM (KEPPRES NO. 64 TAHUN 1994)

40. KENAIKAN PANGKAT PNS / ASN PP NO. 99/2000 JO PP NO. 12/2002 KENAIKAN PANGKAT REGULER Penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan , tanpa terikat dengan jabatan KENAIKAN PANGKAT PILIHAN Kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA Diberikan kepada PNS yang gugur karena dan dalam menjalankan tugas KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN Diberikan setingkat lebih tinggi kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun , karena sudah mencapai batas usia pensiun PANGKAT PNS 17 Jenjang Pangkat 4 Golongan (l s.d. lV ) 4 Ruang (a s.d. d)  Gol . IV = 5 ruang

41. PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS CPNS YANG TELAH MENJALANI MASA PERCOBAAN SEKURANG-KURANGNYA SATU TAHUN, DIANGKAT MENJADI PNS ASN , OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN, DALAM JABATAN DAN PANGKAT TERTENTU, BILA : SETIAP UNSUR PENILAIAN PRESTASI KERJA / SKP , SEKURANG - KURANGNYA BERNILAI BAIK , JANGAN KURANG ATAU CUKUP TELAH MEMILIKI SYARAT KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI UNTUK DIANGKAT MENJADI PNS /ASN 3. TELAH LULUS PELATIHAN DASAR (LATSAR) dahulu DIKLAT PRAJABATAN

42. MASA ATAU PERIODE KENAIKAN PANGKAT PNS DITETAPKAN PADA 1 APRIL DAN 1 OKTOBER SETIAP TAHUN PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN ATAU DENGAN PANGKAT TERENDAH, DAPAT DINAIKKAN PANGKATNYA SETINGKAT LEBIH TINGGI, APABILA a. SEKURANG-KURANGNYA 2 (DUA) TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR b. SETIAP UNSUR PENILAIAN PRESTASI KERJA SEKURANG-KURANGNYA BERNILAI BAIK DALAM 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR PNS YANG BERPRESTASI LUAR BIASA SELAMA 1 (SATU) TAHUN TERAKHIR, DINAIKKAN PANGKATNYA SETINGKAT LEBIH TINGGI, APABILA a. SEKURANG-KURANGNYA TELAH 1 (SATU) TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR b. SETIAP UNSUR PENILAIAN PRESTASI KERJA BERNILAI AMAT BAIK DALAM 1 (SATU) TAHUN TERAKHIR

43. KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN DIBERIKAN KEPADA PNS / ASN YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DENGAN HAK PENSIUN KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN, SEPANJANG 30 (TIGA PULUH) TAHUN ATAU LEBIH SECARA TERUS-MENERUS, DAN SE-KURANG-KURANGNYA TELAH 1 (SATU) TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR 25 (DUA PULUH LIMA) TAHUN ATAU LEBIH, TETAPI KURANG DARI 30 (TIGA PULUH) TAHUN SECARA TERUS-MENERUS, DAN SEKURANG-KURANGNYA LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR 20 (DUA PULUH) TAHUN ATAU LEBIH, TETAPI KURANG DARI 25 (DUA PULUH LIMA) TAHUN SECARA TERUS-MENERUS DAN SEKURANG-KURANGNYA TE- LAH 2 (DUA) TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR 10 (SEPULUH) TAHUN ATAU LEBIH, TETAPI KURANG DARI 20 (DUA PULUH) TAHUN, SECAR TERUS-MENERUS, DAN SEKURANG-KURANGNYA TELAH 4 (EMPAT) TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR

44. KENAIKAN PANGKAT REGULER DIBERIKAN KEPADA PNS / ASN YANG TIDAK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ATAU JABATAN FUNGSI-ONAL TERTENTU MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DAN SEBELUMNYA TIDAK MENDU-DUKI JABATAN STRUKTURAL ATAU JABATAN FUNGIONAL TERTENTU DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN SECARA PENUH DI LUAR INSTANSI INDUK DAN TIDAK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ATAU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT REGULER SEKURANG-KURANGNYA TELAH 4 (EMPAT) TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR SETIAP UNSUR PENILAIAN PRESTASI KERJA SEKURANG-KURANGNYA BERNILAI BAIK DALAM 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

45. PEMBINAAN JIWA KORPS dan KODE ETIK PNS (PP no. 42 th. 2004) 1. PENINGKATAN ETOS KERJA, PRODUKTI- VITAS KERJA, DAN PROFESIONALITAS PNS / ASN 2. PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG TERKAIT DENGAN PNS / ASN 3. PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PNS / ASN , UNTUK MEMELIHARA DAN MEMUPUK KESETIAKAWANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN JIWA KORPS PNS / ASN 4. PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK SIPIL PNS / ASN , SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU MENINGKATKAN PERJU-ANGAN, PENGABDIAN, KESETIAAN DAN KETAAT-AN PNS KEPADA NEGARA KESATUAN DAN PEMERIN-TAH RI, BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945

46. TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR IJIN BELAJAR BIAYA SENDIRI MELAKSANAKAN TUGAS SEHARI – HARI TEMPAT BELAJAR RASIONAL berdasarkan SK DIKTI dan MENPAN TERBARU SURAT IJIN BELAJAR PEJABAT YANG BERWENANG SESUAI SK MENTAN 600 TAHUN 2001 jo SK DIKTI dan MENPAN TERBARU TERAKREDITASI BIDANG STUDI SESUAI DENGAN TUGAS POKOKNYA TUGAS BELAJAR BIAYA NEGARA ATAU SPONSOR DIBEBASKAN DARI TUGAS SEHARI-HARI TEMPAT DALAM NEGERI/LUAR NEGERI SURAT TUGAS BELAJAR PEJABAT YANG BERWENANG SESUAI SK MENTAN 700 TAHUN 2001 DASAR SK MENTAN ATAU PEJABAT YG DITUNJUK

47. Hukuman Disiplin

48. PERATURAN DISIPLIN PNS ( PP no. 30 th.1980 ) PERATURAN YANG MENGATUR KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI , APABILA KEWAJIBAN TIDAK DITAATI, ATAU LARANGAN DILANGGAR OLEH PNS 26 KEWAJIBAN 18 LARANGAN TINGKATAN HUKUMAN DISIPLIN PNS HUKUMAN DISIPLIN RINGAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG 3. HUKUMAN DISIPLIN BERAT T

49. PERATURAN DISIPLIN PNS (PP No. 53 th . 2010) PERATURAN YANG MENGATUR KEWAJIBAN , LARANGAN DAN SANKSI , APABILA KEWAJIBAN TIDAK DITAATI, ATAU LARANGAN DILANGGAR OLEH PNS 17 KEWAJIBAN 15 LARANGAN TINGKATAN HUKUMAN DISIPLIN PNS HUKUMAN DISIPLIN RINGAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG 3. HUKUMAN DISPLIN BERAT

50. Hukuman Disiplin

51. Hukuman Disiplin

52. HUKUMAN DISIPLIN RINGAN menurut PP No. 30 Tahun 1980 jo Pasal 8 angka 9 PP No. 53 Tahun 2010 1. TEGURAN LISAN ( 5 hari kerja ) 2. TEGURAN TERTULIS ( 6 s.d. 10 hari kerja ) 3. PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS ( 11 s.d. 15 hari kerja )

53. Hukuman Disiplin

54. SANKSI YANG AKAN DITERIMA SEORANG PNS APABILA MELANGGAR KETENTUAN MENTAATI JAM KERJA MENURUT Pasal 9 angka 11 a, b, c PP No. 53 Tahun 2010 Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 ( satu ) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 ( enambelas ) hari kerja s.d. 20 ( duapuluh ) hari kerja Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 ( satu ) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 ( duapuluh satu ) kerja s.d. 25 ( duapuluh lima) hari kerja Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 ( satu ) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja selama 26 (du a puluh enam ) hari kerja s.d. 30 ( tigapuluh ) hari kerja

55. Hukuman Disiplin

56. APABILA SEORANG PNS DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERAT MENURUT Pasal 10 angka 5 PP No. 53 Tahun 2010 Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 s.d. 35 hari kerja Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 s.d. 40 hari kerja Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 s.d. 45 hari kerja Pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 kerja atau lebih

57. SASARAN KERJA PNS Pencapaian sasaran kerja PNS yang ditetapkan dalam Pasal 3 angka 12 PP No. 53 Tahun 2010 pada akhir tahun harus minimal 25 % s.d. 50%

58. Apakah anda termasuk PNS / ASN yang disiplin

59. FILM PENDEK TTG PELANGGARAN DISIPLIN PNS / ASN

60. Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Jafung keahlian : a) a hli utama ; b) a hli madya ; c) a hli muda ; dan d) a hli pertama . Jafung keterampila n: a) penyelia; b) m ahir ; c) t erampil ; dan d) p emula Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Jabatan pimpinan tinggi utama ; Jabatan pimpinan tinggi madya; dan Jabatan pimpinan tinggi pratama DIISI DARI PEGAWAI ASN DIISI TNI DAN POLRI Jabatan ASN tertentu JABATAN ASN Pasal 47 PP No. 11 Tahun 2017

61. KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN DAN MANAGEMEN ASN PRESIDEN KEMENPAN-RB LAN BKN NON-STRUKTURAL INDEPENDEN KASN Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan M anajemen ASN , mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada: KemPAN merumuskan kebijakan LAN melaksanakan diklat dan kajian BKN mengelola pegawai ASN KASN menjamin perwujudan sistem merit

62. KEANGGOTAAN WEWENANG KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA Unsur pemerintah dan/atau non-pemerintah, yang terdiri: 1 orang Ketua merangkap anggota . 1 orang Wakil Ketua merangkap anggota 5 orang anggota TUJUAN Mewujudkan: S istem M erit ASN yg p rofesional P emerintahan yg e fektif , efisien , terbuka , & bebas KKN ; ASN yg n etra l ; Profesi ASN yg d ihormati ; ASN d inamis & berbudaya . TUGAS & FUNGSI Tugas : menjaga netralitas ; melakukan pengawasan atas pembinaan profesi; dan m elaporkan hasilnya kepada Presiden Fungsi : mengawasi norma dasar , kode etik dan kode perilaku ASN , serta penerapan Sistem M erit Mengawasi proses pengisian JPT ; Penerapan asas , nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku (mengawasi dan mengevaluasi serta m eminta info r masi , memeriksa dan klarifikasi laporan pelanggaran )

63. HASIL PENGAWASAN KASN ADA PELANGGARAN TIDAK ADA PELANGGARAN Keputusan KASN: pelanggaran kode etik dan kode p erilaku Pegawai ASN TIDAK DITINDAK LANJUTI PPK dan PyB DITINDAK LANJUTI P P K dan PyB KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan SANKSI TERHADAP PPK DAN PyB yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan SANKSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD BERUPA: p eringatan ; t eguran ; perbaikan , pencabutan , p embatalan , penerbitan keputusan , dan / atau pengembalian pembayaran ; hukuman disiplin untuk PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan sanksi untuk PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . TINDAK LANJUT HASIL KEPUTUSAN KASN

64. Presiden selaku pemegang kekuasaan t ertinggi p embinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan MENETAPKAN p engangkat an , p emindahan , dan p emberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya , dan peja bat fungsional keahlian utama kepada : M enteri di kementerian ; Pimpinan lembaga di LPNK ; sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan LNS ; gubernur , di pro v insi ; dan bupati / walikota , di kabupaten / kota . Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) MANAJEMEN ASN Pejabat y ang Berwenang (PyB) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan PEMBINAAN Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretari s jenderal/sekretari at lembaga negara, sekretari at lembaga non struktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.

65. Manajemen PNS meliputi : penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan; pangkat dan jabatan; pengembangan karier ; pola karier ; promosi ; mutasi ; Penilaian kinerja penggajian dan tunjangan; penghargaan; disiplin; pemberhentian; pensiun dan tabungan hari tua ; dan perlindungan . MANAJEMEN ASN Manajemen PPPK meliputi : penetapan kebutuhan ; pengadaan ; penilaian kinerja; peng gaji an dan tunjangan; pengembangan kompetensi; pemberian penghargaan; disiplin; pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan perlindungan .

66. REKRUITMEN 1 PENGEMBANGAN PEGAWAI 2 PROMOSI 3 KESEJAHTERAAN 4 MANAJEMEN KINERJA 5 DISIPLIN & ETIKA 6 PENSIUN 7 MANAJEMEN PNS BASED ON KEBUTUHAN ( ANJAB & ABK ) untuk JANGKA WAKTU 5 THN SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN , BENTUK2 PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PERTUKARAN PNS-SWASTA BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI) BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA POSITION & PERFORMANCE BASED SALARY/ PROMOTION , SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA KINERJA RINCIAN KODE ETIK PROFESI DAN SANKSI SEMANGAT FULLY FUNDED

67. GEN-Y (R.J. STONE DLM KEMENKEU & PERTAMINA, 2013) CEPAT BELAJAR & PINTAR KRITIS BEKERJA MOBILE MELEK TEKNOLOGI MUDAH BERGAUL SELEKTIF MEMILIH PEMIMPIN BERORIENTASI PD TIM SUKA TANTANGAN BESAR TIDAK TERINTIMIDASI OLEH ATASAN/ SENIOR ANTISIPASI REKRUITMEN GENERASI Y (GEN-Y)

68. HASIL SURVAI KEMENTERIAN KEUANGAN TERHADAP 25 UNIVERSITAS DI INDONESIA TAHUN 2013 SUMBER: KEMENKEU-RI, 2013 PERTAMINA KEMENKEU KEMENLU PEMDA KEMKOMINFO KEMDIKBUD KEMENKEU

69. - Kompetitif, - Adil, - Objektif, - Transparan, - Bebas Unsur KKN, - Bebas Biaya 1. PROMOSI DAN RE-BRANDING 2. KEJELASAN POLA KARIER 3. SISTEM REKRUITMEN YG BAIK STRATEGI REKRUITMEN GEN-Y PROGRAM RETAINING YG KOMPREHENSIF

70. penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945; dihukum penjara / kurungan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum ; MENJADI ANGGOTA DAN / ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK ; atau dihukum penjara yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. TIDAK DENGAN HORMAT PEMBERHENTIAN PNS PP No. 11 Tahun 2017

71. Permintaan sendiri Mengajukan diri Pemberhentian ditunda (1 tahun) apabila diperlukan untuk kepentingan dinas Ditolak, apabila: Dalam proses peradilan Terikat kewajiban bekerja pada instansi pemerintah (berdasarkan peraturan perundang-undangan) Diduga melakukan pelanggaran disiplin pegawai Sedang mengajukan upaya banding administratif Sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau alasan lain menurut pertimbangan Pemberhentian

72. Mencapai batas usia pensiun Batas usia pensiun 58 tahun ( JA, JF ahli muda, JF ahli pertama, dan JF ketrampilan) 60 Tahun (JPT dan JF madya) 65 Tahun (JF ahli utama) Ditetapkan UU yang bersangkutan (JF yang ditentukan UU)

73. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah Disalurkan pada instansi pemerintah lain Apabila tidak dapat disalurkan (poin 1) maka diberhentikan dengan hormat (usia mencapai 50 tahun dan masa kerja 10 tahun) dan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak dilakukan seperti pada poin 1 dan poin 2 maka diberikan ruang tunggu paling lama 5 tahun. Apabila tidak dapat dilakukan seperti pada poin 1, 2 dan 3 maka diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila pada saat diberhentikan belum berusia 50 tahun maka jaminan pensiun mulai diberikan pada saat umur 50 tahun .

74. Tidak cakap jasmani dan atau rohani Karena kesehatannya Menderita penyakit yang berbahaya bagi diri ASN / PNS yang bersangkutan atau lingkungan kerja Di uji kesehatannya oleh tim Dokter Pemerintah Tetap mendapat hak kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku

75. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia, Tewas atau Hilang Tetap mendapat hak kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku Meninggal tidak dalam menjalankan tugas Meninggal dalam menjalanai uang tunggu Meninggal pada waktu menjalani cuti diluar tanggungan negara Tewas karena menjalankan tugas dan kewajiban dan ada hubungannya dengan dinas Diakibatkan luka cacat rohani / jasmani Karena perbuatan anakhis Hilang tidak diketahui keberadaannya baik itu masih hidup atau MD Sejak dinyatakan hilang (12 belas bulan) janda/duda/anak diberikan hak kepegawaianannya

76. Jika PNS ditemukan kembali Masih bisa diangkat kembali menjadi PNS selama yang bersangkutan belum mencapai batas pensiun Sudah diperiksa oleh pihak kepolisian dan jika terbukti hilang karena kemauan sendiri, dijatuhi hukuman disiplin sesuai UU yang berlaku Jika ditemukan sudah dalam masa pensiun, diberhentikan dengan Hormat Setelah diperiksa oleh pihak kepolisian dan jika terbukti hilang karena kemauan sendiri harus dan wajib mengembalikan hak kepegawaian yang telah diterima oleh janda / duda / anak

77.   Pemberhentian karena Melakukan   Tindak Pidana / Penyelewengan Pasal 247 PP No. 11 Tahun 2017 : PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena dihukum penjara penjara paling singkat 2 ( dua ) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana . Pasal 248 PP No. 11 Tahun 2017 : Merujuk pasal 247, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila : a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS; mempunyai prestasi kerja yang baik ; tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali ; dan tersedia lowongan Jabatan . Merujuk pasal 247, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan . PEMBERHENTIAN

78. Pasal 249 PP No. 11 Tahun 2017 : Merujuk pasal 248, statusnya masih sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaian , sampai diaktifkan kembali sebagai PNS. Merujuk ayat diatas , diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan Jika tidak tersedia lowongan Jabatan selama 2 tahun , PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat . Jika PNS yang menjalani pidana sudah berusia 58, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat .

79. Pasal 250 PP No. 11 Tahun 2017 : PNS tidak diberhentikan dengan hormat , apabila : melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan / atau pidana umum ; menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik ; atau dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 ( dua ) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana .

80. Pasal 251 PP No. 11 Tahun 2017 : PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 ( dua ) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana , diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

81. Pemberhentian karena Pelanggaran Disiplin Pasal 253 PP No. 11 Tahun 2017 : PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat . Pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

82. PEMBERHENTIAN Mencalonkan Diri atau Dicalonkan (Pilpres, DPR, DPD, Pilkada) -> Paragraf 8, Pasal 254 Ayat 1-5 Wajib mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai calon Pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali 84 Menjadi Anggota dan atau Pengurus Parpol-> Paragraf 9, Pasal 255 Ayat 1 -5 Diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai akhir bulan ASN / PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan atau pengurus partai politik

83. PNS yang tidak menjabat lagi sebagai ketua , wakil ketua , dan anggota diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila dalam waktu paling lama 2 ( dua ) tahun tidak tersedia lowongan Jabatan . Apabila tersedia lowongan, maka diaktifkan kembali (penghasilan 50%). Pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara (diberhentikan dengan hormat) > Paragraf 10

84. 2. Pemberhentian karena hal lain-> Paragraf 11 , Pasal 257 Diberhentikan dengan hormat, ASN / PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis yang telah selesai menjalankan cuti diluar tanggungan negara. ASN / PNS yang melaporkan diri , tetapi tidak dapat diangkat dalam jabatan pada instansi induknya, disalurkan pada instansi lain. ASN / PNS yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1 tahun, diberhentikan dengan hormat sebagai ASN / PNS.

85. Batas usia pensiun PNS yaitu: 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. BATAS USIA PENSIUN

86. PEJABAT PIMPINAN TINGGI BUP 60 tahun Telah diberhentikan (TMT akhir Januari 2014) BUP 60 tahun BUP 58 tahun Diberhentikan dgn hormat Usia < 60 tahun Tidak diberhentikan dari jabatannya Telah diberhentikan dari jabatannya Telah diberhentikan dari jabatannya, Usia > 58 tahun PEJABAT PIMPINAN TINGGI KETENTUAN BUP PEJABAT PIMPINAN TINGGI 1 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan eselon II) SE KEPALA BKN TGL 17 JANUARI 2014 PERIHAL BUP PNS

87. PEJABAT PIMPINAN TINGGI Masa Bebas Tugas / MPP Ditugaskan kembali & tidak berhak mengajukan MPP Usia >58 saat berakhirnya MPP Usia < 58 tahun saat berakhirnya MPP 4 Diberhentikan dgn hormat Surat pernyataan bermaterai kepada PPK tidak bersedia lagi melaksanakan tugas Diberhentikan dgn hormat PEJABAT PIMPINAN TINGGI Telah diberhentikan (TMT akhir Januari 2014) dan SK pensiun telah ditetapkan Usia < 60 tahun SK pensiun Ditinjau Kembali Surat pernyataan bermaterai kepada PPK tidak bersedia lagi melaksanakan tugas SK pensiun berlaku 3 KETENTUAN BUP PEJABAT PIMPINAN TINGGI (2)

88. BUP 58 tahun PEJABAT ADMINISTRASI 1 KETENTUAN BUP PEJABAT ADMINISTRASI PEJABAT ADMINISTRASI Telah diberhentikan (TMT akhir Januari 2014) dan SK pensiun telah ditetapkan Usia < 58 tahun SK pensiun Ditinjau Kembali Surat pernyataan bermaterai kepada PPK tidak bersedia lagi melaksanakan tugas SK pensiun berlaku 2 Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon III ke bawah dan fungsional umum)

89. Masa Bebas Tugas/ MPP Ditugaskan kembali & tidak berhak mengajukan MPP Usia < 56 tahun saat berakhirnya MPP 3 Surat pernyataan bermaterai kepada PPK tidak bersedia lagi melaksanakan tugas Diberhentikan dgn hormat PEJABAT ADMINISTRASI KETENTUAN BUP PEJABAT ADMINISTRASI (2)

90. Akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan BUP pejabat fungsional yang tidak ada perpanjangannya sesuai peraturan perundangan saat ini 1 PNS yang diberhentikan sementara krn ditahan dan menjadi terdakwa ti n dak pidana BUP 58 tahun PNS yang diberhentikan dari jabatan organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara atau Kepala Desa BUP 58 tahun BUP bagi PNS yang menduduki jabatan lain yang ditentukan Undang-Undang (Guru, Dosen, dan Jaksa, dll) Tetap berlaku Usia < 58 tahun Usia < 58 tahun 2 3 4 KETENTUAN BUP LAINNYA

91. MANAJEMEN PPPK (PP No.48 tahun 2018) Tahapan : perencanaan , pengumuman lowongan , pelamaran , seleksi , pengumuman hasil seleksi , dan pengangkatan . Berdasarkan kompetensi , kualifikasi , dan kebutuhan. Pengangkatan oleh K eputusan PPK. Perjanjian kerja minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang. PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS Pengadaan Perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi . Sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja , pemberian tunjangan , dan pengembangan kompetensi . Pemberhentian jika tidak mencapai target kinerja . Penilaian Kinerja Mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kpd APBN/APBD. Diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi. Dapat diberikan penghargaan. Mendapatkan perlindungan berupa jaminan (hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian) dan bantuan h u kum Hak PPPK wajib mematuhi disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin jika melanggarnya Disiplin

92. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, w akil k etua , dan a nggota MK ; BPK ; KY ; KPK ; Menteri dan j abatan setingkat m enteri; Kepala perwakilan R I di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai D ubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh DIBERHENTIKAN S EMENTARA DARI JABATANNYA DAN TIDAK KEHILANGAN STATUS SEBAGAI PNS . Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden ; ketua, w akil k etua , dan a nggota DPR ; DPD ; gubernur dan wakil gubernur ; bupati/walikota dan w akil bupati/wakil walikota WAJIB MENYATAKAN PENGUNDURAN DIRI SECARA TERTULIS SEBAGAI ASN / PNS sejak mendaftar sebagai calon. PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA

93. PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI Sifat : Kompetitif dan Terbuka Seleksi : Dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan diangkat oleh PPK berkoordinasi dengan KASN Proses Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat NASIONAL Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat NASIONAL, PROPINSI, atau ANTAR INTANSI dalam 1 (satu) KABUPATEN/KOTA.

94. POLA KARIR JABATAN PIMPINAN TERTINGGI P PK dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 ( dua ) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi , P ejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi g ubernur dan w akil gubernur , bupati/walikota , dan w akil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon. D iduduki maksimal selama 5 (lima) tahun . Pejabat yang habis masa jabatannya harus m engikuti seleksi / uji kompetensi kembali untuk men duduk i jabatan yang sama pada periode berikutnya . Pejabat ybs harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dengan atasan. Pejabat yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud tidak menunjukan perbaikan kinerja, maka Pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali . Dari hasil seleksi ulang tersebut P ejabat ybs dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah .

95. PIMP K/L /PPK ME M BENTUK PANSEL MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT Laporan PRESIDEN KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT MEMASTIKAN SISTEM MERIT 1 5 6 7 3 2 PENGISIAN JPT UTAMA DAN MADYA K/L PUSAT KASN 8 MENYAMPAIKAN 3 CALON 4 KOORDINASI

96. PPK ME M BENTUK PANSEL MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT Laporan PRESIDEN MEMASTIKAN SISTEM MERIT 1 5 MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA K/L PUSAT KASN 6 7 Pembatalan, Peringatan dan Teguran PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 2 4 3 KOORDINASI PyB MEMILIH & MENETAPKAN 8

97. GUBERNUR / PPK ME M BENTUK PANSEL MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT Laporan PRESIDEN KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH MEMASTIKAN SISTEM MERIT 1 5 6 8 3 MEKANISME SELEKSI JPT MADYA DI DAERAH KASN 9 MENYAMPAIKAN 3 CALON MENDAGRI PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 2 4 PENGAWASAN DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 7 KOORDINASI

98. GUBERNUR /PPK ME M BENTUK PANSEL MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT LAPORAN PRESIDEN MEMASTIKAN SISTEM MERIT 1 5 8 3 MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA DI DAERAH 7 Pembatalan, Peringatan dan Teguran MEN ETAPKAN JPT 6 KASN PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 2 4 PyB KOORINASI

99. KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasi nya . TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN ; dan Mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa . F UNGSI : Pembinaan dan pengembangan profesi ASN ; Memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan masalah hukum dalam melaksanakan tugas ; Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi ; Menyelenggarakan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN RI sesuai dengan peraturan perudang-undangan ORGANISASI ASN / PNS

100. SISTEM INFORMASI ASN Tujuan : Efisiensi , Efektivitas , Akurasi Pengambilan Keputusan dalam manajemen ASN . Sifat : Nasional dan terintegrasi antar instansi . Pembangunan dan pemutakhiran Data secara b erkala . Berbasis TI yang mudah diaplikasikan , mudah diakses dan memiliki sistem keamanan terpercaya . Pengelola : BKN dan dapat digunakan/diakses oleh instansi terkait baik untuk keperluan update data maupun untuk pengambilan keputusan.

101. Sengketa Pegawai ASN Administratif Keberatan Banding administratif diajukan secara tertulis kepada atasan p ejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada p ejabat yang b erwenang menghukum diajukan kepada badan pertimbangan ASN PENYELESAIAN SENGKETA

102. UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA Jabatan Pimpinan Tinggi Utama UNDANG UNDANG POKOK KEPEGAWAIAN Jabatan eselon Ia Kepala lembaga pemerintah non kementerian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Jabatan eselon Ia dan eselon Ib Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan eselon II Jabatan Administrator Jabatan eselon III Jabatan Pengawas Jabatan eselon IV Jabatan Pelaksana Jabatan eselon V dan fungsional umum KETENTUAN PERALIHAN PENYETARAAN JABATAN

103. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. K etentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini . Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah disebut sebagai Pegawai ASN. KETENTUAN PENUTUP

104. Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan : kekhususan daerah - daerah tertentu ; dan / atau Warganegara berkebutuhan khusus . KETENTUAN PENUTUP

105. PENUTUP 3

106. SUKSES KARENA SELALU BERSYUKUR

107. 109 26/03/2024 S.T.W CINAGARA 109 TERIMA KASIH

108. MOHON MAAF dan TERIMA KASIH SAMPAI BERJUMPA LAGI SALAM DAN DOA SAHABATMU