DISDAGIN - OSS RBA TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) - 19022024.pptx

KarnopaChandra 3 views 59 slides Sep 22, 2025
Slide 1
Slide 1 of 59
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26
Slide 27
27
Slide 28
28
Slide 29
29
Slide 30
30
Slide 31
31
Slide 32
32
Slide 33
33
Slide 34
34
Slide 35
35
Slide 36
36
Slide 37
37
Slide 38
38
Slide 39
39
Slide 40
40
Slide 41
41
Slide 42
42
Slide 43
43
Slide 44
44
Slide 45
45
Slide 46
46
Slide 47
47
Slide 48
48
Slide 49
49
Slide 50
50
Slide 51
51
Slide 52
52
Slide 53
53
Slide 54
54
Slide 55
55
Slide 56
56
Slide 57
57
Slide 58
58
Slide 59
59

About This Presentation

Mengenai Pendaftaran awal OSS dan Migrasi OSS lama


Slide Content

SOSIALISASI PENDAFTARAN TDG PADA OSS-RBA

Bantuin Bisnismu Jadi Legal

Mengenal OSS Berbasis Risiko

KRITERIA UMKM

RISIKO USAHA RENDAH MENENGAH RENDAH MENENGAH TINGGI TINGGI 52101 Mikro X Kecil X Menengah X Besar X 52102 Mikro X Kecil X Menengah X Besar X 52103 Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.04/2018 Tahun 2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai dalam rangka Kemudahan Berusaha , untuk mendapatkan izin Penyelenggara / Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat (TPB), perusahaan yang akan menjadi Penyelenggara / Pengusaha TPB mengajukan permohonan : 1. secara elektronik kepada Menteri Keuangan c.q . Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai , atau 2. secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai . Perusahaan yang akan menjadi Penyelenggara / Pengusaha TPB harus : 1. sudah melakukan registrasi kepabeanan dan memiliki Perizinan Berusaha ; dan 2. memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundangan mengenai kawasan berikat , gudang berikat , toko bebas bea , tempat penyelenggaraan pameran berikat , tempat lelang berikat , kawasan daur ulang berikat , atau pusat logistik berikat . TIDAK DIAJUKAN MELALUI OSS 52104 Mikro X Kecil X Menengah X Besar X

RISIKO USAHA RENDAH MENENGAH RENDAH MENENGAH TINGGI TINGGI 52105 KBLI 52105 ( Aktivitas Penyimpanan B3) tidak memerlukan perizinan berusaha , karena merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan B3.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), setiap B3 yang dikelola oleh pelaku usaha ( penghasil dan atau pengimpor ) harus diregistrasikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .  B3 harus ditempatkan sesuai karakteristik / kelas bahaya B3. Setiap tempat penyimpanan B3 wajib diberikan simbol dan label dan wajib dilengkapi dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3. Selain itu tempat penyimpanan B3 harus dapat menampung jumlah B3 yang akan disimpan , harus dapat melindungi B3 yang disimpan , mencegah terjadinya potensi cemaran / tumpahan , serta memiliki fasilitas penyimpanan yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan dan perlindungan lingkungan . 52106 Kecil X Menengah X Besar X 52107 Kecil X Menengah X Besar X 52108 Mikro X Kecil X Menengah X Besar X

RISIKO USAHA RENDAH MENENGAH RENDAH MENENGAH TINGGI TINGGI 52109 Mikro X Kecil X Menengah X Besar X

KBLI: 52108

KBLI: 52109

Perizinan berusaha yang didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha . https://oss.go.id/ OSS RBA BERBASIS RISIKO PERIZINAN Perizinan Dasar *PB-UMKU : Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha PB-UMKU

NAMA SYARAT FUNGSI atau JENIS NIB ( Nomor Induk Berusaha ) Memiliki Akun OSS Mengisi Data Usaha Berfungsi sebagai Identitas Usaha dan Izin Ekspor - Impor IZIN LOKASI ( Kesesuaian Kegiataan Pemanfaatan Ruang) Mengisi Alamat Lokasi Usaha Mengunggah Bukti Penguasaan Lokasi Usaha Pernyataan UMK Terkait Tata Ruang ( khusus UMK - terbit otomatis ) KKKPR ( zonasi terintegrasi dengan OSS) PKKPR ( zonasi belum terintegrasi dengan OSS) PERSETUJUAN LINGKUNGAN Menentukan Parameter Lingkungan ( https://oss.go.id/informasi/persyaratan-dasar?tab=persetujuan-lingkungan&page=1 ) SPPL ( terbit otomatis ) UKL-UPL AMDAL JENIS-JENIS PERIZINAN DASAR

JENIS-JENIS PERIZINAN BERUSAHA Tingkat Risiko Risiko Rendah Risiko Menengah Rendah Risiko Menengah Tinggi Risiko Tinggi Jenis Perizinan Berusaha Nomor Induk Berusaha (NIB) Sertifikat Standar (SS) Sertifikat Standar (SS) IZIN Cara Memperoleh Pernyataan Mandiri (self declare) di Sistem OSS Pernyataan Mandiri (self declare) di Sistem OSS Memenuhi Persyaratan , dan telah diverifikasi oleh K/L/ Pemda Memenuhi Persyaratan , dan telah disetujui oleh K/L/ Pemda Acuan KBLI adalah per 5 (lima) digit KBLI; Perizinan Berusaha diperuntukkan untuk 1 KBLI di 1 lokasi usaha ; Pemenuhan persyaratan dilakukan melalui OSS, Website K/L, atau Pemda

Bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang . https://oss.go.id/informasi/umku PENGAJUAN PB-UMKU: TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) TDG Lokasi Usaha yang Sama Lokasi Usaha Berbeda

LOKASI USAHA: BERBEDA DENGAN KEGIATAN USAHA MENU PERIZINAN BERUSAHA SUB-MENU PENGEMBANGAN

Simulasi Pengisian Data Usaha UMK (3) #Gambar 1 #3 Pilih Jenis Kegiatan Usaha & Bidang Usaha (KBLI) Utama ( kegiatan usaha utama perusahaan , sebagai sumber penghasilan , dan bertujuan komersial ); Pendukung ( kegiatan yang mendukung kegiatan utama & bukan merupakan sumber pendapatan ); Cabang Administrasi (unit/ bagian dari perusahaan induk yang bersifat administratif dan berkedudukan di tempat lain); Pendukung UMKU (KBLI referensi untuk memperoleh suatu Izin PMBUMKU); Satu Lini Produksi (KBLI Industri yang proses produksinya dijalankan Bersama dengan KBLI Industri lainnya )

LOKASI USAHA: BERBEDA DENGAN KEGIATAN USAHA (1) Jenis Kegiatan Usaha “ Pendukung ” Bidang Usaha KBLI 52101/52109

SIMULASI PENGISIAN DATA USAHA (UMK)

Simulasi Pengisian Data Usaha UMK (4) #4 Mengisi Detail Usaha (a) Terdapat NPWP Cabang atau tidak ; Nama Usaha/ Kegiatan ; Lokasi Kegiatan Usaha ( daratan / lautan ); Luas Lahan Usaha ( m 2 ); Titik Lokasi. #Gambar 1

Simulasi Pengisian Data Usaha UMK (4) #4 Mengisi Detail Usaha (a) Terdapat NPWP Cabang atau tidak ; Nama Usaha/ Kegiatan ; Lokasi Kegiatan Usaha ( daratan / lautan ); Luas Lahan Usaha ( m 2 ); Titik Lokasi.

Simulasi Pengisian Data Usaha UMK (4) #4 Mengisi Detail Usaha (b) Alamat Lengkap ; Kegiatan Usaha telah berjalan / belum ; Akan melakukan pembangunan gedung / tidak #Gambar 1

SIMULASI PENGISIAN DATA USAHA (NON-UMK )

Simulasi Pengisian Data Usaha Non-UMK (4) #4 Mengisi Detail Usaha (a) Terdapat NPWP Cabang atau tidak ; Nama Usaha/ Kegiatan ; Lokasi Kegiatan Usaha ( daratan / lautan / hutan ); Luas Lahan Usaha (Ha/ m 2 ); File Polygon. * Pastikan ukuran file polygon sama dengan luas lahan usaha #Gambar 1

Simulasi Pengisian Data Usaha Non-UMK (4) #4 Mengisi Detail Usaha (c) Status Penguasaan Lahan (Milik Sendiri / Sewa / Pinjam Pakai ) Milik Sendiri (HGU/HGB/dan sejenisnya ); Sewa ( Perjanjian Sewa Menyewa ); Pinjam Pakai ( Perjanjian Pinjam Pakai ). #Gambar 1

Simulasi Pengisian Data Usaha Non-UMK (4) #4 Mengisi Detail Usaha (d) Data Bangunan Status Bangunan (Milik Sendiri / Sewa / Pinjam Pakai ); Jumlah Bangunan dan Lantai . #Gambar 1

Simulasi Pengisian Data Usaha Non-UMK (4) #4 Mengisi Detail Usaha (e) Data IMB/PBG Rencana Teknis Bangunan / Rencana Induk Kawasan #Gambar 1

WAJIB PP 16/2021 SANKSI PP 16/2021

Simulasi Pengisian Data Usaha UMK (4) #4 Mengisi Detail Usaha (f) Alamat Lengkap ; Kegiatan Usaha termasuk Objek Vital Nasional/ Bukan ; Kegiatan Usaha termasuk Proyek Strategis Nasional/ Bukan ; Cek RDTR dan Kegiatan . #Gambar 1

Simulasi Pengisian Data Usaha UMK (4) #5 Mengisi Detail Usaha (c) Modal Tetap ; Modal Kerja . * Nilai investasi /modal usaha merupakan perkiraan / prediksi . Realisasi dilakukan pada LKPM. #Gambar 1

Simulasi Pengisian Data Usaha UMK (4) Modal Tetap , yaitu : Pembelian & Pematangan Tanah ( nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah ) ; Bangunan /Gedung ( biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan bangunan pabrik , gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek , biaya konsultan desain , pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek , fasilitas umum , dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya ) ; Mesin / Peralatan ( biaya yang dikeluarkan untuk pembelian mesin / peralatan termasuk suku cadang ( spareparts ), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan ) ; Investasi Lain-Lain ( biaya lainnya yang dikeluarkan , termasuk kendaraan operasional perusahaan , peralatan kantor , studi kelayakan , biaya sewa lahan / gedung , biaya survey, perizinan , termasuk biaya operasional (modal kerja ) selama masa pembangunan / konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial ) . Modal Kerja , yaitu : Nilai realisasi untuk bahan baku , gaji / upah karyawan , dan biaya overhead ( pajak , asuransi , sewa , keamanan , dan sebagainya ).

Simulasi Pengisian Data Usaha UMK (4) Modal Usaha / Nilai Investasi ≠ Modal Disetor Modal Disetor merupakan total saham /modal/uang yang disetorkan oleh Para Pemegang Saham kepada Perusahaan. Modal Usaha merupakan total modal/uang yang dikeluarkan / digelontorkan Perusahaan untuk dapat menjalankan suatu kegiatan usaha .

Simulasi Pengisian Data Usaha UMK (4) #4 Mengisi Detail Usaha (d) Deskripsi Kegiatan Usaha [DKI Jakarta/ Kabupaten&Kota atau Industri Kecil&Menengah / Besar ]; Jumlah Tenaga Kerja [ tidak termasuk Direktur dan Komisaris ]; Detail Produk /Jasa #Gambar 1

Simulasi Pengisian Data Usaha UMK (5) #5 Klik Proses Perizinan Berusaha dan Menyetujui Pernyataan Mandiri (Self Declare) K3L; Kesediaan Memenuhi Kewajiban ; Tata Ruang; dan SPPL. #Gambar 1

Simulasi Pengisian Data Usaha UMK (5) * Khusus bagi Risiko Usaha Menengah dan Tinggi, terdapat kolom Persetujuan Lingkungan yang perlu diisi : #Gambar 1

Simulasi Pengisian Data Usaha UMK (5) *Jika belum memiliki Persetujuan Lingkungan , maka perlu mengisi Parameter Lingkungan #Gambar 1

Simulasi Pengisian Data Usaha UMK (5) #6 Cek Draft NIB yang Terbit #Gambar 1

PB-UMKU: PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENJELASAN Perizinan yang dibutuhkan sebelum dan/ atau sesudah kegiatan usaha berjalan Bentuk-Bentuk PB-UMKU: Izin , Persetujuan , Penetapan , Pengesahan , Penunjukan , Registrasi , Rekomendasi , Sertifikat , Sertifikasi , Konsultasi , dan Surat Keterangan PB UMKU tidak termasuk izin yang sifatnya transaksional ( berlaku hanya untuk sekali kegiatan ), seperti Izin Terbang untuk Pesawat , Pilot, Pramugari /a dan Persetujuan Impor / Ekspor

Pengajuan PB-UMKU OSS Berbasis Risiko

Pengajuan PB-UMKU OSS Berbasis Risiko Lokasi Usaha SAMA DENGAN Kegiatan Usaha

LOKASI USAHA: SAMA DENGAN KEGIATAN USAHA MENU PB-UMKU SUB-MENU PERMOHONAN BARU

LOKASI USAHA: SAMA DENGAN KEGIATAN USAHA (1) Cari Daftar Kegiatan Usaha yang memiliki lokasi sama dengan TDG yang hendak didaftarkan “Proses Perizinan Berusaha UMKU” pada Kegiatan Usaha tersebut .

LOKASI USAHA: SAMA DENGAN KEGIATAN USAHA (2) Cari pilihan “ Apakah Anda memerlukan Perizinan Berusaha UMKU lainnya ?” Pilih YA pada pilihan tersebut

LOKASI USAHA: SAMA DENGAN KEGIATAN USAHA (2.1)

LOKASI USAHA: SAMA DENGAN KEGIATAN USAHA (3) Lakukan pencarian dengan menulis “Tanda Daftar Gudang” Isi kolom Deskripsi Kegiatan Usaha, dan pilih “ Lanjut ”

Pengajuan PB-UMKU OSS Berbasis Risiko Lokasi Usaha BEDA DENGAN Kegiatan Usaha

LOKASI USAHA: BEDA DENGAN KEGIATAN USAHA (2.1)

LOKASI USAHA: SAMA DENGAN KEGIATAN USAHA (2.3)

LOKASI USAHA: SAMA DENGAN KEGIATAN USAHA (2.2)

PEMENUHAN PERSYARATAN Upload seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam bentuk PDF Jika sudah , pilih “ Lanjut ”

PEMENUHAN PERSYARATAN: Alamat dan Titik Koordinat

PEMENUHAN PERSYARATAN: Dokumentasi Gudang Tampak Depan Tampak Samping Tampak Belakang Tampak Dalam Gudang

PEMENUHAN PERSYARATAN: Data Teknis Gudang

PEMENUHAN PERSYARATAN: Verifikasi oleh Petugas

PENGAWASAN Pengawasan rutin Dilakukan dengan mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan K/L pembina Laporan pelaku usaha Inspeksi lapangan Pengawasan Insidental Berdasarkan pengaduan masyarakat Pengawasan dikecualikan bagi: Kegiatan usaha risiko rendah → Pengawasan hanya dilakukan dengan sistem insidental UMK → pengawasan dilakukan dalam bentuk pembinaan

PENCABUTAN NIB NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal: Pelaku usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB; Pelaku usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha; Disetujuinya permohonan pelaku usaha atas pencabutan NIB; Pembubaran badan usaha; atau Berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

OUR OFFICE JAKARTA OFFICE Legalo , 18 Office Park, #10 th Floor lot A Jl. TB Simatupang No.18, Pasar Minggu , Jakarta Selatan 12520 Hotline : 0812-1611-1621 Email : [email protected] MALANG OFFICE Permata Jingga , Jalan Mawar II No.18 Soekarno Hatta, Lowokwaru , Kota Malang, Jawa Timur Hotline : 0812-1611-1621 Email : [email protected] Smartlegal.id Smart Legal ID Smartlegal.id Smart Legal ID https://my.smartlegal.id/member/tools/tools/polygon
Tags