dokumen kebijakan pengadaan barang dan jasa

kebijakan pengadaan barang dan jasa

1. Direktorat
Pengembangan
Strategi dan
Kebijakan
Pengadaan
Umum
TAHUN ANGGARAN 2023
Emin Adhy Muhaemin
DirekturPengembangan Strategi dan
KebijakanPengadaanUmum
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH
12 Januari2023

2. DARI
TARGET
1JT
8 1 , 6 T
1.933.925
p e r 3 J a n u a r i2023
80.08%9.92% 10%
PDN TKDN IMPOR
PRODUK
TAYANG
(191.943)(1.548.621) (193.361)
TARGET DAN CAPAIAN TA 2022
Transaksidan ProdukTayangKatalogElektronik

3. TARGET DAN CAPAIAN TA 2022
Penggunaan PDN dan UMKK
3

4. KATALOG ELEKTRONIK
PRODUK TAYANG
3,5 JUTA
daricapaian2,3 Juta
NILAI TRANSAKSI
500 T
daricapaian81,6 T
5 KALI
LIPAT
REALISASI BELANJA PDN
90%
DARI SELURUH REALISASI
PENGADAAN APBN & APBD
TARGET TA 2023
Transaksidan ProdukTayangKatalogElektronik
4

5. K/L/PemdaMelakukanPenyesuaian
PerencanaanAnggaranBerdasarkan
Pada Barang/Jasa PDN dan UMK-K
yang TersediaDi SistemE-Katalog
K/L/PemdaMelakukanSinergiUntuk
MendorongAdanyaPDN dan UMK-K
Di SistemE-KatalogSesuaiKebutuhan
RealisasiAnggaranPada Tahun2023
KEBIJAKAN PENGADAAN TA 2023
PeningkatanPenggunaan PDN dan UMKK
5

6. UPAYA LKPP #1
PerubahanPerpres16/2018 jo. Perpres No. 12/2021
Menindaklanjutiamanat
InpresNomor2/2022
kepadaKepala LKPP untuk
melakukan
penyempurnaan
peraturanperundang-
undangandan sistem
PengadaanBarang/Jasa
Pemerintah
01 02
Perluasanruanglingkup
pemberlakuanPerpres
PengadaanBarang/Jasa
Pemerintah
untukInstitusiLainnya
yang menggunakan
APBN/APBD/APBDesa.
03
AfirmasiKebijakan
Peningkatan
PenggunaanProduk
DalamNegeri
melaluipengoptimalan
belanjaprodukdalam
negeri
04
Penguatanpenggunaan
KatalogElektronik
untukmendorong
pencatatantransaksi
pengadaandan
penerapankebijakan
penggunaanPDN dan
UMK.
05
Percepatanproses
PengadaanBarang/Jasa
Pemerintah
06
Mengakomodasi inovasi
dalamPengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
6

7. SISTIMATIKA
PERUBAHAN PERPRES 16/2018 jo. PERPRES NO. 12/2021
7
RUANG LINGKUP, KEBIJAKAN, ETIKA
PELAKU PENGADAAN
PERENCANAAN PENGADAAN
PERSIAPAN PENGADAAN
PELAKSANAAN PENGADAAN
PENGADAAN KHUSUS
PRODUK DALAM NEGERI
PENGADAAN BERKELANJUTAN
PBJ SECARA ELEKTRONIK
SDM & KELEMBAGAAN
PENGADUAN & SANKSI
KETENTUAN LAIN -LAIN

8. PERLUASAN
RUANG LINGKUP
untuk memperluas
implementasi kebijakan
Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri dan
Produk UMK
PemberlakuanPerpresPBJP untukInstitusi
Lainnyayang menggunakan APBN/APBD
dan Pengadaan yang bersumber dari
APBDesa.
PerluasanpemanfaatanSistemPBJP untuk
Badan LayananUmum/Badan Layanan
UmumDaerah
8
01
02

9. AFIRMASI KEBIJAKAN
PENINGKATAN
PENGGUNAAN PDN
dan UMK
melaluipengoptimalan
belanjauntukprodukdalam
negeri dan UMKK
PenggunaanPDN:
a.Wajib untukProdukdenganNilai TKDN 25%
apabilaterdapatPDN denganTKDN + BMP 40%;
b.Apabilaangka1 tidaktersedia, dapat
menggunakan PDN denganTKDN + BMP < 40%
atauPDN self declare;
c.Jika angka1 dan 2 tidaktersedia, baru
menggunakan impor
PemberlakuanPreferensiHarga untuk:
•Barang;
•PekerjaanKonstruksi;
•Jasa Konsultansi; dan
•Jasa Lainnya.
Pada proses pemaketan:
kewajibanmengalokasikan40% anggaranbelanja
untukUMKK
LKPP dapatmelakukanKonsolidasiNasional
9
01
02
03

10. PERLUASAN PENGGUNAAN
KATALOG ELEKTRONIK
untukmendorongpencatatan
transaksipengadaandan
penerapankebijakan
penggunaanPDN dan UMKK
Kewajiban e-purchasing dengan
mengutamakan penggunaanProduk
Dalam Negeri dan Produk hasil produksi
dari UMK Koperasi
PemanfaatanKatalogElektronik
untukBLU/BLUD, BUMN/BUMD, BUMDes,
PemerintahDesa, PTN-BH, sertainstansi/
institusilain
Kewajibanuntukmenggunakan Katalog
ElektronikuntukSwakelola.
Mengubah ketentuanTokoDaring,
TokoDaring menjadibagiandari
government catalogue (KatalogElektronik)
Threshold PengadaanLangsunguntuk
PekerjaanKonstruksimenjadiRp 400.000.000
10
01
02
03
04
05

11. PERCEPATAN PROSES
BISNIS
Repeat Order (RO)
BerlakuuntukBarang, Pekerjaan
Konstruksi, Jasa Lainnya, Jasa
Konsultansi
•Meningkatkanefisiensisertaefektivitasproses
pengadaanbaikdarisisiadministrasimaupun
harga
•Memberikaninstrumenuntukpemberianreward/
insentifbagiPenyediayang berkinerjabaik
•Mempercepat proses pemilihan pelaku usaha
menyesuaikan dengan perkembangan bisnis
terkini
INOVASI UNTUK
01
KontrakPayung
kontrakhargasatuandalamperiode
waktutertentuberlakuuntuk
Barang/Jasa Lainnya, Pekerjaan
Konstruksi, dan Jasa Konsultansi
02
KontrakModifikasiPutarKunci
Penambahan KontrakModifikasiPutar
Kuncisebagaijeniskontrakpekerjaan
konstruksidan pekerjaanterintegrasi
03
E-Purchasing
Pembelianbarang/jasamelaluisistem
katalogelektronikberlakuuntukBarang,
Jasa Lainnya, PekerjaanKonstruksi, Jasa
Konsultansi
04
11

12. QUALITY
IMPROVEMENT
Performance Based Contract (PBC)
KontrakPengadaanBarang/Jasa atas
dicapainyasuatutingkatpelayanan
tertentu
•Mendorongpenyediamelakukanuntukpeningkatan
kualitasdan/ataupemberiantingkatlayanan
maksimalkepadapenggunajasa
•MengoptimalkanpenggunaanPDN, UMK Koperasi,
sertamaterial dan tenagakerjalokal.
•Penyelesaian pekerjaan dalam satu kesatuan
tanggung jawab untuk menjamin kualitas pekerjaan
INOVASI UNTUK
01
Engineering Procurement
Construction (EPC)
pekerjaanterintegrasiyang
dilaksanakanoleh penyediamulaidari
desain, perekayasaan, pengadaan,
sampaidenganpembangunan .
02
Supplied By Owner (SBO)
Strategi pemaketanpekerjaandengan
penyediaanbahanbaku, material,
dan/ataubarang/peralatanyang
disediakanoleh pemilikpekerjaan.
03
12

13. PENGUATAN INDUSTRI
DALAM NEGERI &
SUSTAINABILITY
KewajibanAlihTeknologi
dan/atau Penggunaan
Barang/Tenaga Ahli Nasional dalam
PBJ Internasional
•Memberikaninstrumenuntukmendorong
penguatanindustridalamnegeri
•Memberikaninstrumenuntukmendorong
implementasipengadaanberkelanjutan
INOVASI UNTUK 01
02
PenggunaanProdukHasil Inovasi
mendorongpelaksanaanpenelitiandan
industrikreatifsertamemanfaatkan hasil
invensidan inovasi/hasilpenelitian,
pengembangan , pengkajian, dan
penerapanIPTEK
03
Pencantuman aspek institusional
dalam pengadaan berkelanjutan
13

14. KELEMBAGAAN
KewajibanSDM PerancangKebijakan
untukmemilikikompetensiPBJ
SDM DAN
01
02
PenegasanbahwaK/L/PD wajib
mengoptimalkan dan menugaskan JF
PPBJ dalamproses pengadaan
03
Penegasan bahwa K/L/PD
membentuk hanya 1 UKPBJ.
Untuk unsur pelaksana di luar negeri
dan daerah, dapat membentuk Satpel
di bawah UKPBJ
14
•MendorongSDM Pengadaanyang
professional dan kompeten
•PenegasankelembagaanUKPBJ

15. SANKSI
Menambah klausulpelanggaran:
1.tidakmemenuhiketentuanTKDN;
2.tidak memenuhi ketentuan
penggunaan Produk Dalam Negeri,
Dikenakan sanksi:
1.pengurangan pembayaran
sebesar selisih antara TKDN
penawaran dengan TKDN
pelaksanaan paling tinggi 15%;
2.pembayaran denda 3x nilai
barang yang diimpor
PENGADUAN DAN
02
15
Menambah ketentuanbahwa
pimpinaninstansiyang
menerimapengaduan
memprosessecara
administrasiterlebihdahulu
01

16. UPAYA LKPP #2
Surat EdaranKepalaLKPP Nomor17 Tahun2022
TentangPercepatanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintahTahunAnggaran2023
16
PA/KPA memastikanpengumuman
RencanaUmumPengadaan(RUP) telah
dilaksanakanuntukseluruhbelanja
PengadaanBarang/JasaPemerintah
tanpaterkecuali
Tender/seleksidiniterutamauntuk: a)
Barang/jasayang harustersediadi awal
tahunanggaran;b) Barang/jasayang
durasipelaksanaanpekerjaannyacukup
panjang(paling kurang10 bulan);c)
Barang/jasadalamrangkapeningkatan
pelayananpublikdan/atauharussegera
dapatdimanfaatkanolehmasyarakat
Proses PengadaanBarang/Jasa
PemerintahTahunAnggaran2023
melaluiE-purchasing segeradilakukan
setelahDIPA/DPA berlakuefektif
Mengoptimalkanpenggunaankontrak
payunguntukpelaksanaanPengadaan
Barang/JasaPemerintah
MelaksanakankonsolidasiPengadaan
Barang/JasaPemerintah

17. KEPALA DAERAH
Dalamrangkapelaksanaan
percepatanPengadaan
Barang/JasaPemerintah
PenggunaanProdukDalamNegeri
denganmemanfaatkan
barang/jasadalamKatalog
Elektronik. .
PaketPengadaanBarang/Jasa
Pemerintahyang
diperuntukkanbagiUsaha Mikro,
Usaha Kecil, danKoperasi
17
01
02
Peningkatanjumlahpelakuusaha
danbarang/jasaProdukDalam
NegeridalamKatalogElektronik
03
memastikan:
PeningkatanbelanjaProdukDalam
NegeridanprodukUsaha Mikro,
Usaha Kecil, danKoperasimelaluiE-
purchasing.
04

18. PA/
KPA
PPK
Kepala
UKPBJ/
Pokja
•Segeramenetapkandan mengumumkanRUP pada SistemInformasiRencanaUmumPengadaan
(SIRUP).
•Memerintahkandan memastikanPPK melakukanpersiapanPengadaanBarang/Jasa Pemerintah
dan melakukankoordinasiantarPPK sertaUnit KerjaPengadaanBarang/Jasa (UKPBJ) dalam
rangkakonsolidasiPengadaanBarang/Jasa Pemerintah.
•MemerintahkanPPK untuksegeramemprosespelaksanaanPengadaanBarang/Jasa Pemerintah
TahunAnggaran2023 agar kontrakdapatsegeraditandatanganipada awaltahun2023
•SegeramenyusunRUP dan input pada aplikasiSIRUP, termasukdalamhalterdapat
perubahan/revisipaketPengadaanBarang/Jasa Pemerintahatauperubahan/revisiDIPA/DPA.
•SegeramelakukanpersiapanPengadaanBarang/Jasa Pemerintahuntukpengadaantahun2023
agar kontrakdapatditandatanganidi awaltahun2023.
•MelakukankoordinasiantarPPK sertaUKPBJ dalamrangkakonsolidasiPengadaanBarang/Jasa
Pemerintah
•KepalaUKPBJ segeramenugaskanPokjaPemilihandanPejabatPengadaan(PP)
•PokjaPemilihan/PP melakukankoordinasidenganPPK dalamrangkakonsolidasiPengadaan
Barang/JasaPemerintahdanpelaksanaanPemilihanPenyediamendahuluitahunanggaran
LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN

19. Aparatur
Pengawasan
Intern Pemerintah
(APIP)
Melakukanpengawasan
terhadappelaksanaan
Surat Edaranini.
19
01

20. Direktorat
Pengembangan
Strategi dan
Kebijakan
Pengadaan
Umum
AKHIR PRESENTASI
TERIMA KASIH