ebook-11-Peran Negara dan Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat dalam menjaga martabat serta kebebasan setiap individu. Berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, setiap warga negara memiliki hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tanpa diskriminasi.
Penegakan HAM menuntut adanya pemerintahan yang adil, lembaga hukum yang independen, serta kesadaran masyarakat terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan demikian, terwujud kehidupan bangsa yang beradab, demokratis, dan bermartabat.

1. Universitas Pamulang S-1 PPKn

2. Universitas Pamulang S-1 PPKn
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Penyusun:
Abd. Chaidir Marasabessy S.Sos., M.Pd
Gilang Zulfikar S.Pd., M.Pd
Mas Fierna Janvierna Lusie Putri S.Pd., M.Pd
Saepudin Karta Sasmita S.Pd., M.Pd
Nurulita Sari, S.Pd.,M.H
Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang
Gd. A, Ruang 211 Universitas Pamulang
Tangerang Selatan – Banten

3. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
91
PERTEMUAN 9
PENEGAKKAN HAK AZASI MANUSIA
A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari di harapkan mahasiswa mampu:
1. Mengkaji hak asasi manusia dalam hukum nasional
2. Menganalisis tentang permasalahan HAM di Indonesia
3. Menganalisis tentang penegakan HAM di Indonesia
B. Uraian Materi
1. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional
Sesuai dengan UUD 1945, negara (termasuk di dalamnya Pemerintah dan
lembaga-lembaga negara lainnya) dalam melaksanakan tindakantindakannya harus
dilandasi oleh peraturan hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum. Negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kecerdasan
seluruh warganya. Sifat dari negara hukum dapat terlihat jika alat-alat perlengkapan
negara bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Negara hukum mempunyai ciri sebagai berikut:
1) Pengakuan dan perlindungan HAM;
2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
3) Didasarkan padarule of law(Budiardjo, 1989:57).
Jadi, dalam negara hukum harus ada jaminan dan perlindungan HAM yang
didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum dan bukan berdasarkan kemauan
pribadi atau kelompok. Di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39
Tahun 1999 ditegaskan dalam Pasal 4 sebagai berikut:
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui
sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak
dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tak
dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.(UU No.39 Tahun 1999).
Dilihat dari kebijakan pemerintah, sejak 1993 perhatian terhadap HAM sudah
tampak. Misalnya, dalam GBHN maupun pelembagaan HAM m elalui Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 50 Tahun 1993. Pada tahun 1998 Rencana Aksi Nasi onal Hak Asasi
Manusia (RAN HAM) dicanangkan melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun
1998, yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun
2004. Langkah-langkah ini kemudian diikuti dengan ratifikasi Konvensi Anti
Penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 dan Konvensi Anti
Diskriminasi Ras melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999.
Langkah-langkah yang telah diambil tersebut diperkuat dengan TAP MPR
Nomor XVII/MPR/1998 tertanggal 13 November 1998, ya ng disusul dengan
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
oleh Presiden dan DPR sebagai undang-undang ”payung” bagi semua peraturan

4. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
92
perundang-undangan yang telah ada maupun peraturan perundang-undangan yang
akan dibentuk kemudian. Pemberlakuan beberapa peraturan perundang-undangan
dan peratifikasian beberapa konvensi internasional mengenai HAM menunjukkan
bahwa secarade jurepemerintah telah mengakui HAM yang bersifat universal.
Perkembangan selanjutnya adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi,
Sosial, dan Budaya yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 118, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4557, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang termuat dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4558. Hal tersebut memberikan kepastian
hukum bagi masyarakat yang mendambakan penegakan hak-hak asasinya.
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 104 ayat (1) dinyatakan
bahwa perlu dibentuk pengadilan HAM untuk mengadili para pelanggar HAM yang
berat. Hal tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia oleh Presiden dan DPR untuk
mengadili pelanggar HAM yang berat. Perubahan kedua UUD 1945 Bab XA juga
memuat mengenai HAM yang terdiri dari 10 pasal. Ketentuan-ketentuan yang
dimuat dalam perubahan kedua UUD 1945 tersebut merangkum ketentuan yang
terdapat dalam 106 pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahu n 1999, sehingga
menjadikan HAM sebagai hak-hak konstitusional. Namun demikian, berhasil
tidaknya penegakan HAM di Indonesia sangat bergantung pada penegakan hukum,
termasuk di dalamnya fungsi aparat penegak hukum.
Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama dinyatakan bahwa
“Kemerdekaan ialah hak segala bangsa”. Dalam pernyataan tersebut terkandung
pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana
tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB Pasal I. Dasar
filosofi hak-hak asasi manusia tersebut bukanlah kebebasan individualis, melainkan
menempatkan manusia dalam hubungannya dengan bangsa ( makhluk sosial)
sehingga hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asasi
manusia.
Berikutnya adalah bunyi alinea ke-tiga pada Pembukaan UUD 1945, sebagai
berikut:
“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh
keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka
rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.
Berdasarkan pada tujuan Negara sebagai terkandung dalam Pembukaan UUD
1945 tersebut, Negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia
pada warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik
jasmani maupun rohani, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi di bidang
politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan agama, sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945 (huruf A s/d J), diantaranya:
1) Hak Hidup dan mempertahankan kehidupannya
2) Hak untuk membangun keluarga dan hak atas kelangsungan hidup
3) Hak untuk mengembangkan diri

5. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
93
4) Hak atas pengakuan, perlakuan adil dihadapan hukum, memiliki status
sama dalam pemerintahan dan status kewarganegaraan
5) Hak atas kebebasan memeluk agama dan aliran kepercayaan.
6) Hak untuk bebas berkumpul, berserikat dan berpendapat
7) Berhak untuk bebas dari segala bentuk penindasan yang merendahkan
derajat manusia.
Dalam perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia, dalam Konsiderans dan
Ketentuan Umum Pasal I dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaban manusia sebagai mahluk Tuhan
Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan asas-asa s tentang
pengakuan negara terhadap HAM, bahwa setiap individu dilahirkan bebas dengan
harkat dan martabat yang sama, dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Adapun HAM dan kebebasan dasar manusia dapat dikelompo kkan sebagai
berikut:
1) Hak Hidup (Pasal 9);
2) Hak untuk Berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10);
3) Hak Mengembangkan Diri (Pasal 11-16);
4) Hak Memperoleh keadilan (Pasal 17-19);
5) Hak Kebebasan Pribadi turut serta dalam Pemerintahan (Pasal 20-27);
6) Hak atas Rasa Aman (Pasal 28-35);
7) Hak atas Kesejahteraan (Pasal 36-42);
8) Hak Turut Serta dalam Pemerintahan (Pasal 43-44);
9) Hak-hak Perempuan (Pasal 45 – 51);
10) Hak-hak Anak (Pasal 52 -66).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur kewajiba n dan tanggung
jawab pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia, sehingga pemerintah selalu
memperhatikan hak-hak masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan. Kewajiban
dan tanggung jawab pemerintah adalah menghormati, melindungi, menegakkan,
dan memajukan HAM. Hal ini meliputi langkah implementasi yang efektif dalam
bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, Hankam, dan lain-lain. Selain dari
HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, terdapat juga
pengaturan kewajiban dasar manusia, yaitu:
1) Setiap orang wajib patuh pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku, hukum tidak tertulis dan hukum internasional mengenai HAM.
2) Kewajiban warga negara wajib turut serta dalam upaya pembelaan negara;
3) Kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain;
4) Kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-
undang.

6. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
94
2. Penegakkan dan Perlindungan HAM di Indonesia
Penegakan dan Perlindungan HAM di Indonesia Negara Indonesia adalah
negara hukum yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan juga kepastian hukum
bagi seluruh masyarakatnya. Hukum diciptakan untuk men gendalikan dan
mentertibkan masyarakat serta agar masing-masing subjek h ukum dapat
menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya. Philipus M.
Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu
perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum respresif. Perlindungan
hukum preventif bertujuan agar mencegah adanya sengketa. Perlindungan hukum
represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Penegakan hukum yaitu proses yang dilakukan agar tegak dan berfungsinya
norma-norma hukum dalam kenyataan sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas
atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum
harus ditegakkan karena nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya sangat
penting bagi kesejahteraan masyarakat. Penegakan dan perlindungan tentang hak
asasi manusia di Indonesia sangatlah penting bagi rakyatnya, karena hak asasi
manusia berkaitan dengan harkat dan martabat manusia se bagai manusia
seutuhnya. Hak asasi manusia di Indonesia sangat berhubungan berat dengan
landasan negara Indonesia yaitu pancasila, yang mana tercantum dalam sila ke-
dua. Hak asasi manusia di negara Indonesia sangat dijunjung tinggi, karena
merupakan salah satu ciri dari negara Indonesia sebagai negara hukum yang selalu
menjaga harkat dan martabat dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penegakan
dan perlindungan HAM di Indonesia sangat dijaga dan dijunjung tinggi.
Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia mengalami
kemajuan pada tanggal 06 Nomber 2000, di mana Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) mengesahkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan
Hak Asasi Manusia (HAM) yang diundangkan pada tanggal 23 November 2000.
Undang-undang ini menjadi dasar adanya pengadilan hak asasi manusia yang
berwenang mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat. Undang-
undang ini mengatur tentang beberapa kekhususan atau pengaturan yang berbeda
dengan pengaturan dalam hukum acara pidana, perbedaan ini di mulai dari tahap
penyelidikan oleh Komnas HAM, sampai pengaturan tentang majelis hakim yang
komposisinya berbeda dengan pengadilan pengadilan biasa. Komposisi hakim
terdiri dari lima orang yang mewajibkan tiga orang diantaranya adalah hakim ad
hoc. Untuk menegakkan kebebasan manusia fundamental, sama dan tidak dapat
dicabut hak yang dimiliki setiap manusia terlahir adalah kondisi penting, untuk
mencapai yaitu dengan mempromosikan dan melindungi ke pentingan sipil,
ekonomi, politik, hak asasi manusia sosial dan budaya setiap manusia, pria dan
anak. Hal tersebut bertujuan agar proses pengadilan dapat berjalan dengan
kompeten dan fair dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi
manusia berat.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadila n Hak Asasi
Manusia dijalankan dengan dibentuknya pengadilan hak asasi manusia ad hoc
untuk mengadili kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Timor
Timur. Pada era reformasi dikeluarkan peraturan pemerintah penganti Undang-
undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia,
namun peraturan perundang-undangan tersebut tidak disetujui oleh DPR dan
dicabut.

7. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
95
Penegakan hak asasi manusia diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun
1999. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 di da lamnya terdapat hak
dasar manusia yang dijelaskan terperinci dalam BAB III dengan judul HAM dan
dasar kebebasan dasar manusia dalam Pasal 9 - 66. Permasalahan hak asasi
manusia sebagai pembangunan sosial juga telah diatur oleh pemerintah yang mana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005.
Selain kelengkapan dari peraturan perundang-undangan penegak hukum juga
menjadi penentu dari penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia, salah
satunya adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Mahkamah Konstitusi dapat
mempengaruhi pelaksanaan penegakan hak asasi manusia, diantaranya yaitu
Putusan No 011-017/PUU-VIII/2003 tentang pengujian U ndang-Undang No
12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwak ilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Putusan No 6-13-
20/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia, Putusan No 55/PUUVIII/2010 tentang pengujian
UndangUndang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan , Putusan
Nomor:27/PUUIX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Indonesia,
antara lain yaitu, pembunuhan masal yang dilakukan oleh G-30SPKI pada tahun
1965-1966, pelanggaran hak asasi di Aceh dan Papua, pe nculikan dan
pembunuhan misterius yang dikenal dengan Petrus, kasus Tanjung Priok, kasus
Warsidi di Lampung, kasus penculikan aktivis demokratis, dan pelanggaran hak
asasi manusia di Timor Timur setelah adanya jajak Pendapat.
Upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam penegakan hak asasi
manusia dapat ditempuh melalui penyempurnaan produk-produk hukum dan
perundang-undangan tentang hak asasi manusia, melakuka n inventarisasi,
mengevaluasi dan mengkaji semua produk hukum, KUHAP, KUHP yang tidak
sesuai dengan hak asasi manusia, mengembangkan kapasitas kelembagaan pada
instansi-instansi peradilan dan instansi lainnya yang berhubungan dengan
peradilan dan penegakan hak asasi manusia, sosialisasi tentang pentingnya hak
asasi manusia kepada masyarakat, dan kerjasama perlindungan hukum dengan
segala aspek dan lapisan masyarakat.
3. Penegakkan dan Perlindungan HAM Sebagai Perwujuda n Kemanusiaan yang
Adil dan Beradab
Pancasila adalah landasan dari negara Indonesia yang menjadi dasar dari cita-
cita bangsa Indonesia untuk meraih tujuan negara. Nilai-nilai dalam sila-sila
pancasila lahir dan tumbuh dalam kepribadian bangsa Indonesia yang merupakan
perwujudan dari adanya budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Pancasila dalam
setiap silanya mengandung nilai-nilai luhur yang patut dijunjung tinggi oleh bangsa
dan masyarkat Indonesia.
Sila yang pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”
mengandung nilai arti keyakinan dan pengakuan yang diwujudkan dalam bentuk
perbuatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini mempunyai arti memberikan
kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, tidak
adanya unsur paksaan, dan antar penganut agama harus saling menghormati dan
berkerjasama. Melalui sila ini dimensi spiritualitas keberagaman lebih terasa

8. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
96
promising and challengindan tidak hanya terfokus pada dimensi formalitas lahiriyah
kelembagaan agama saja (Lestari dan Arifin, 2019).
Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti tentang kesadaran
dan sikap serta perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama
berdasarkan atas tuntutan mutlak dari hati nurani dengan memperlakukan sesuatu
hal sebagaimana mestinya. Perwujudan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
adalah pengakuan hak asasi manusia, yang mana manusia ha rus diakui dan
diperlakukan sebagaimana manusia seutuhnya sesuai dengan harkat dan
martbatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Lestari dan Arifin,
2019).
Nilai persatuan Indonesia mengandung arti usaha untuk mempersatukan
bangsa dalam berkedaulatan rakyat untuk membina Nasionalisme dalam negara.
Nilai ini merupakan suatu proses dimana untuk menuju terwujudnya Nasionalisme,
dengan modal dasar nilai persatuan, semua warga negara Indonesia baik yang asli
maupun keturunan asing dan dari macammacam suku bangsa dapat menjalin
adanya kerjasama yang erat dalam wujud gotongroyong dan kebersamaan (Lestari
dan Arifin, 2019).
Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan mengandung arti suatu pemerintahan rakyat dengan
melalui badan-badan tertentu dalam menetapkan sesuatu peraturan ditempuh
dengan adanya jalan musyawarah untuk mufakat atas dasar kebenaran dari Tuhan
dan putusan akal harus sesuai dengan rasa kemanusiaan yang memperhatikan
serta mempertimbangkan kehendak rakyat untuk mencapai kesejahteraan (Lestari
dan Arifin, 2019).
Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, makna yang terkandung
dalam sila ini adalah suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahirlah
batiniah sehingga setiap warga negara mendapat segala sesuatu yang telah
menjadi haknya sesuai dengan essensi adil dan beradab. Hak asasi manusia
merupakan perwujudan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak asasi
sangat di hormati dan dijunjung tinggi oleh nilai-nilai pancasila khususnya nilai sila
ke dua, yang mana rasa sikap toleransi dan saling menghormati merupakan
kebiasaan bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan
bangsa Indonesia.hak asasi manusia sebagai perwujudan sila yang kedua
menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukannya yang sama. Setiap
manusia mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan
jaminan dan perlindungan undang-undang (Lestari dan Arifin, 2019).
Hak asasi manusia sebagai perwujudan sila yang kedua me nempatkan
manusia pada mana ia harus mendapatkan kedudukan yang sama terutama di
bidang hukum, karena negara Indonesia merupakan negara hukum. Seperti apa
yang dijelaskan, sebagai negara hukum hak asasi manusia sangat dihargai dan
erlu ditegakkan di dalam pelaksanaan kenegaraan. Penegakan hak asasi manusia
apabila terealisasi akan mewujudkan nilai dari sila yang kedua. Apabila penegakan
hak asasi manusia terealisasi maka kehidupan masyarakat Indonesia dapat
dipastikan akan sejahtera dan tidak akan ada keresahan yang timbul karena
adanya pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini selaras dengan apa yang telah di
bahas dalam Pasal 28A - 28J, bahwa terdapat semua hakhak dasar manusia
sebagai manusia seutuhnya (Lestari dan Arifin, 2019).

9. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
97
Penegakan hak asasi manusia merupakan perwujudan dari sila kemanusiaan
yang beradap yang memberikan kesamaan perlakuan dan harkat martabat kepada
semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, tanpa melihat apa jabatan, apa
warna kulit, apa agamanya, dan masih banyak lagi. Penegakan hak asasi manusia
dapat ditegakkan dengan diperkuatnya karakter rakyat sebagai faktor penting
penegakan hak asasi manusia di Indonesia dengan nilai-nilai sila Pancasila.
Apabila ditelaah lebih secara lebih dalam hak asasi manusia dapat tercermin dalam
setiap nilai-nilai dari sila-sila pancasila. Mulai dari kebebasan memluk agama, hak
untuk mendapatkan kehormatan dari manusia lainnya, hak untuk ikut mepersatukan
bangsa, hak untuk kebebasan mengemukakan pendapat dan juga hak untuk
mendapatkan keadilan tanpa terkecuali. Apabila penegakan hukum hak asasi
manusia di Indonesia tidak ditegakkan kekacauan akan terjadi dimana-mana, dan
juga tidak akan adanya peri kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh bangsa
Indonesia.
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dipersepsikan sangat menghargai
hak asasi manusia (HAM). Pancasila secara umum dipahami mengandung arti lima
dasar. Kelima dasar ini adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi
kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar
kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil
dan makmur. Pengakuan atas eksistensi Pancasila ini bersifat imperatif atau
memaksa. Artinya, siapa saja yang berada di wilayah NKRI, harus menghormati
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan
sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia (Besar, 2016).
Di sisi lain ada HAM, yaitu hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak
awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa
pun. Menurut Oemar Seno Aji (1966), HAM adalah hak yang melekat pada diri
manusia sebagai insan ciptaan Allah SWT, sepeti hak hidup, keselamatan,
kebebasan dan kesamaaan sifatnya tidak boleh dilangar oleh siapapun dan seolah-
olah merupakanholy area. Sementara, menurut Kuncoro (1976), yang dikutip
Besar (2016) HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya dan tidak
dapat dipisahkan dari hakikatnya. G.J.Wollhof menambahkan, “HAM adalah
sejumlah hak yang berakat pada tabi?at setiap pribadi manusia, dan tidak dapat
dicabut oleh siapapun.”
HAM dalam Pancasila sesunguhnya telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD
1945 yang kemudian diperinci di dalam batang tubuhnya yang merupakan hukum
dasar, hukum yang konstitusional dan fundamental bagi n egara Republik
Indonesia. Perumusan alinea pertama Pembukaan UUD mem buktikan adanya
pengakuan HAM ini secara universal. Ditegaskan diawal Pembukaan UUD itu
tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia. Oleh sebab itu
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tida k sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dasar-dasar HAM tertuang dalam UUD 1945 Republik Indonesia selanjutnya
dapat ditemukan dalam sejumlah Pasal batang tubuh UUD 1945:
1) Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
itu dengan tidak ada kecualinya”.

10. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
98
2) Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-
undang”.
3) Pasal 29 ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu”
4) Pasal 30 ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha pembelaan negara”.
5) Pasal 31 ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.
Hubungan antara Pancasila dan HAM di Indonesia dapat dijabarkan sebagai
berikut:
1) Sila Ketuhanan yang maha Esa menjamin hak kemerdek aan untuk
memeluk agama , melaksanakan ibadah dan menghormati p erbedaan
agama. Sila tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas
untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini selaras
dengan Deklarasi Universal tentang HAM (Pasal 2) yang mencantumkan
perlindungan terhadap HAM.
2) Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga
negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban
dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perl indungan
undang-undang. Sila Kedua, mengamanatkan adanya persamaan derajat,
persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama man usia
sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi HAM PBB yang melarang
adanya diskriminasi.
3) Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu
diantara warga Negara dengan semangat rela berkorban dan
menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi
atau golongan, hal ini sesuai dengan prinsip HAM Pasal 1 bahwa Semua
orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang
sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu
sama lain dalam persaudaraan.
4) Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksa naan dalam
permusyawaratan / perwakilan dicerminkan dalam kehidu pan
pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demo kratis.
Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang
dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang
membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Inti dari sila ini adalah
musyawarah dan mufakat dalam setiap penyelesaian masala h dan
pengambilan keputusan sehingga setiap orang tidak dibenarkan untuk
mengambil tindakan sendiri, atas inisiatif sendiri yang dapat mengganggu
kebebasan orang lain. Hal ini sesuai pula dengan Deklarasi HAM.
5) Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengakui hak milik
perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi
kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Asas keadilan dalam
HAM tercermin dalam sila ini, dimana keadilan disini ditujukan bagi
kepentingan umum tidak ada pembedaan atau diskriminasi antar individu.

11. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
99
Menurut Besar (2016) pemahaman HAM Indonesia sebagai ta tanan nilai,
norma, sikap yang hidup di masyarakat berlangsung sudah cukup lama. Bagir
Manan pada bukunya “Perkembangan Pemikiran dan Peng aturan HAM di
Indonesia” (2001) membagi perkembangan HAM di Indonesia dalam dua periode
yaitu: (1) periode sebelum Kemerdekaan dan (2) periode setelah Kemerdekaan
(Besar, 2016).
1) Periode Sebelum Kemerdekaan. Pada periode ini ada beberapa upaya
menuju diraihnya HAM seperti:
a) Periode ini diisi dengan Boedi Oetomo, yang telah memperlihatkan
adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat kepada
pemerintah colonial. Perhimpunan Indonesia, lebih menitikberatkan
pada hak untuk menentukan nasib sendiri.
b) Sarekat Islam, yang menekankan pada upaya untuk me mperoleh
penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi
rasial. Dan ada beberapa organisasi lain yang bergerak dengan prinsip
HAM seperti Partai Nasional Indonesia, mengedepankan pada hak
untuk memperoleh kemerdekaan. Pemikiran tentang HAM pada
periode ini juga terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI antara
Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan
Mohammad Yamin pada pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM yang
terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak
persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan d an
penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan,
hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran
dengan tulisan dan lisan.
2) Periode Setelah Kemerdekaan.
Pemikiran HAM pada periode ini adalah dalam upaya pembelaan hak
untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik
yang didirikan serta hak kebebasan untuk untuk menyampaikan pendapat
terutama di parlemen. Periode ini ditandai dengan adanya semangat kuat
untuk menegakkan HAM, walaupun pada sekitar awal tahun 1970-an
sampai periode akhir 1980-an penegakan HAM mengalami kemunduran,
Pemerintah pada periode Orde Baru bersifat defensif dan represif yang
dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM.
Desakan bagi negara untuk makin menghormati HAM direspons dengan
kelahiran Komisi Nasional HAM, yang pada tahap-tahap awal
pembentukannya menuai keraguan, namun ternyata cukup mendatangkan
optimisme. Pada periode 1998 dan setelahnya, dengan pergantian rezim
pemerintahan pada tahun 1998 terlihat dampak yang sangat besar pada
pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, misalnya dengan
dilakukannya amandemen UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-
undangan yang ada.
Apabila HAM ini diklasifikasi, maka terdapat beberapa kelompok hak
sebagai berikut:
1) Hak-hak pribadi(personal rights)meliputi kebebasan menyatakn
pendapat,kebebasan memeluk agama.
2) Hak-hak ekonomi(property rights)hak untuk memiliki sesuatu,
membeli atau menjual serta memanfaatkannya.

12. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
100
3) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam
hukum dan pemerintahan(rights of legal equality).
4) Hak-hak asasi politik(political rights)yaitu hak untuk ikut serta
dalam pemerintahan.
5) Hak-hak asasi sosial dan budaya (social and cultural rights)
misalnya hak untuk memilih pendidikan.
6) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan
dan perlindungan, peraturan dalam hal penangkapan(procedural
rights).
Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup
bangsa dan dasar negara Republik Indonesia sudah memberikan jaminan
bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sejalan dengan HAM. Oleh
sebab itu, penghormatan kita terhadap HAM harus bersifat juga berskala
universal. Kita menerapkan HAM dengan tidak mengenyampingkan nilai-
nilai keluhuran sebagai manusia Indonesia.
C. Soal Latihan/ Tugas
Kasus Sandal Jepit Ketidakadilan bagi Masyarakat Kecil
Ada sesuatu hal yang menarik yang terjadi di Negara ini dalam sidang kasus ?Sandal
Jepit?? dengan terdakwa siswa SMK di pengadilan Negeri Palu. Sungguh ironi, ketika
seorang anak diancam hukuman lima tahun penjara akibat mencuri sandal jepit milik
Briptu Ahmad Rusdi Harahap dan Briptu Simson Sipayung, anggota Brimob Polda
Sulteng pada Mei 2011 lalu sehingga terjadi gerakan pengumpulan 1.000 sandal jepit di
berbagai kota di Indonesia. Bahkan media asing seperti Singapura dan Washington
Post dari Amerika Serikat menyoroti sandal jepit sebagai simbol baru ketidakadilan di
Indonesia dengan berbagai judul berita seperti ??Indonesians Protest With
FlipFlops??,??Indonesians have new symbol for injustice: sandals??, ??Indonesians dump
flip-206 flops at police station in symbol of frustration over uneven justice??, serta
??Indonesia fight injustice with sandals??.
Sumber:
http://hukum.kompasiana.com/2012/01/08/.
Berikan analisis anda dari kasus di atas!
D. Referensi
Besar. (2016).Hubungan Pancasila dan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tersedia
pada:https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pancasila-sebagai-landasarn-
pengaturan-ham-di-indoensia/
Budiardjo, Miriam. (1989).Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia
El Muhtaj, Majda. (2013).Dimensidimensi HAM:Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya. Depok : PT. RajaGrafindo Persada.
Johan, Nasution Bahder. (2017).Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung :
CV. Mandar Maju.

13. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
101
Lestari, E.Lilis dan Arifin, Ridwan. (2019).Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi
Manusia di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil
dan Beradab. Komunikasi Hukum. Jurnal. Vol. 5 No. 2, Agustus 2019 (21-23)
(diakses 28 Juli 2021) Tersedia pada:
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/16497/0
Rahardjo, Satjipto. (2014).Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Sularto, RB. (2018).Pengadilan HAM (AD HOC)Telaah Kelembagaan dan Kebijakan
Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
Suprayogi., dkk. (2018).Pendidikan Pancasila. Semarang : UNNES PRESS.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional
tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Lembaran Negara RI Nomor 118.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional
tentang Hak Sipil dan Politik. Lembaran Negara RI Nomor 119, dan Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4558.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadil an Hak Asasi Manusia.
Lembara Negara Nomor 208 Tahun 2000, Lembaran Negara RI Nomor 4026.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara
Nomor 165.