eds - Struktur Organisasi Satuan Tugas Transisi Ekonomi Hijau v2.pptx

terkait satgas TEH

1. Rancangan Kepmenko Satuan Tugas Transisi Ekonomi Hijau COORDINATING MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF INDONESIA

2. Ketua Pengarah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Wakil Ketua Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan : Anggota Menteri Sekretaris Negara Menteri Dalam Negeri Menteri Luar Negeri Menteri Hukum Menteri Keuangan Menteri Sosial Menteri Ketenagakerjaan Menteri Perindustrian Menteri Perdagangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri Pekerjaan Umum Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Menteri Perhubungan Menteri Kehutanan Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Menteri Badan Usaha Milik Negara Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kepala Dewan Ekonomi Nasional Ketua Pelaksana Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wakil Ketua I Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Sekr e taris Tim Pelaksana Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi , Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TIM PENGARAH TIM PELAKSANA S ek re taris Pengarah Sek re taris Kementerian K oordinator Bidang Perekonomian

3. No Konsep Awal Perubahan 1 Menyusun rancangan teknis untuk percepatan pelaksanaan transisi energi , termasuk langkah-langkah implementasi yang sesuai dengan target NDC, NZE, KEN, RUEN, RUKN, dan RUPTL. Mengembangkan strategi teknis untuk penguatan dan pengembangan industri dalam negeri serta rantai pasok bagi teknologi energi terbarukan , meliputi analisis kebutuhan infrastruktur dan kapasitas teknologi . Menyusun rencana pelaksanaan prioritas , percepatan transisi energi hijau , tetapi tidak terbatas pada, daftar proyek prioritas , Pengendalian dan/ atau konversi bahan bakar PLTU Batubara, Pengembangan energi terbarukan , Elektrifikasi industri dan transportasi , dan Efisiensi energi . Merumuskan , Mengembangkan dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi umum untuk mendukung transisi menuju energi hijau , pengurangan emisi karbon , dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan . Menyusun rekomendasi langkah-langkah strategis dan prioritas nasional untuk mempercepat implementasi energi hijau dan dekarbonisasi secara terpadu dan kolaboratif . Menyusun strategi penguatan kerangka regulasi termasuk di dalamnya pemantauan , evaluasi , dan penyempurnaan regulasi dan kajian dampaknya terhadap sosial , ekonomi dan lingkungan untuk mendukung percepatan transisi energi hijau Menyusun rencana pelaksanaan prioritas untuk percepatan transisi ekonomi dan melakukan identifikasi dan mendorong pengembangan peluang investasi di sektor ekonomi dan energi hijau , serta proyek dekarbonisasi . Kelompok Kerja Energi Hijau dan Dekarbonisasi , Koordinator Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi , Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral   Wakil Koordinator   Deputi Bidang Sarana dan Prasarana , Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional   Anggota 1 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 6 Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan 2 Direktur Jenderal Ketenagalistrikan , Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral 7 Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan 3 Dirjen Industri L ogam , M esin , A lat T ransportasi dan E lektronika , Kementerian Perindustrian 8 Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan 4 Direktur Jenderal Sains dan Teknologi , Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 9 Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan 5 Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri , Kementerian Perindustrian

4. No Konsep Awal Perubahan 1 Menyusun rancangan kebijakan strategis untuk percepatan pelaksanaan transisi energi yang mengintegrasikan target NDC, NZE, KEN, RUEN, RUKN, dan RUPTL. Mengusulkan penyesuaian dan evaluasi kebijakan dan regulasi yang diperlukan untuk mendukung percepatan transisi energi hijau , termasuk kebijakan fiskal , insentif investasi , dan harmonisasi regulasi lintas sektor . Menyusun strategi penguatan kerangka regulasi untuk mendukung percepatan transisi energi hijau tetapi tidak terbatas pada, daftar proyek prioritas , Pengendalian dan/ atau konversi bahan bakar PLTU Batubara, Pengembangan energi terbarukan , Elektrifikasi industri dan transportasi , dan Efisiensi energi . Menyusun kebijakan , strategi, dan arah nasional untuk mendukung pengembangan industri hijau dan ekonomi sirkular , termasuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan , efisiensi energi , dan pengurangan emisi karbon , dengan memperhatikan dinamika global dan tren internasional . Menyusun penyesuaian , evaluasi , serta penguatan kebijakan serta regulasi yang diperlukan untuk mendukung pengembangan industri hijau dan ekonomi sirkular , termasuk kebijakan fiskal , insentif investasi hijau , dekarbonisasi rantai pasok dan harmonisasi regulasi lintas sektor yang relevan . Mengembangkan kerangka kebijakan untuk mendorong adopsi teknologi hijau di sektor industri , termasuk inovasi pada proses produksi , material berkelanjutan , dan energi bersih , serta Memfasilitasi kolaborasi lintas sektor dan lintas lembaga untuk memastikan harmonisasi kebijakan yang mendukung integrasi prinsip ekonomi sirkular dalam perekonomian nasional . Koordinator Kepala Badan Strandarisasi dan Kebijakan Dasar Industri   Wakil Koordinator   Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan hilirisasi /Badan Koordinator Penanaman Modal   Anggota 1 Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 7 Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan 2 Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing , Kementerian Sekretariat Negara; 8 Sekretaris J enderal Kementerian Lingkungan Hidup 3 Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan , Kementerian Hukum 9 Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan 4 Sekretaris Jenderal , Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 10 Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 5 Sekretaris Jendral Kementerian Perhubungan 11 Direktur Utama PT Pertamina 6 Sekretaris Jendral Kementerian Perindustrian 12 Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Kelompok Kerja Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular

5. No Konsep Awal Perubahan 1 Mengidentifikasi sumber pendanaan , strategi mobilisasi pendanaan dan kebijakan mekanisme pembiayaan dalam negeri dan/ atau luar negeri; Menyusun penyesuaian kebijakan insentif fiskal untuk percepatan pelaksanaan transisi energi ; Menyesuaikan kebijakan sektor keuangan yang dibutuhkan untuk percepatan pelaksanaan transisi energi , termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan pembiayaan berkelanjutan ; Mengembangkan platform untuk pembiayaan percepatan pelaksanaan transisi energi . Mengidentifikasi sumber pendanaan , strategi mobilisasi pendanaan , kebijakan mekanisme pembiayaan dalam negeri dan/ atau luar negeri, serta peluang investasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan transisi ekonomi hijau . Menyusun dan mengusulkan penyesuaian kebijakan insentif fiskal untuk mempercepat implementasi proyek-proyek ekonomi hijau , termasuk energi terbarukan , efisiensi energi , ekonomi sirkular , dan pengembangan industri hijau . Menyusun penyesuaian kebijakan di sektor keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan transisi ekonomi hijau , termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan pembiayaan berkelanjutan , investasi hijau , dan instrumen keuangan inovatif seperti obligasi hijau , kredit karbon , serta pembiayaan berbasis hasil (result-based financing). Memfasilitasi kerja sama internasional dengan mitra pembangunan , lembaga keuangan multilateral, serta investor swasta untuk meningkatkan akses pendanaan hijau dan mendukung implementasi proyek-proyek prioritas transisi ekonomi hijau . Mengidentifikasi peluang kemitraan strategis untuk mendorong alih teknologi , peningkatan kapasitas , dan investasi jangka panjang di sektor-sektor utama yang mendukung pembangunan berkelanjutan . Koordinator Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Kementerian Keuangan   Wakil Koordinator   Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara   Anggota 1 Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi , Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 5 Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan 2 Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan 6 Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal 3 Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri 7 Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan , Otoritas Jasa Keuangan 4 Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan 8 Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur Kelompok Kerja Pembiayaan, Investasi, dan Kerja Sama

6. No Konsep Awal Perubahan 1 Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dalam proses percepatan transisi energi ; Melakukan perhitungan penurunan emisi gas rumah kaca dan dampak kegiatan percepatan pelaksanaan transisi energi hijau ; Menyusun langkah-langkah strategis untuk mengupayakan distribusi manfaat dan memitigasi risiko dalam percepatan pelaksanaan transisi energi hijau . Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan sosial , ekonomi , dan kapasitas sumber daya manusia yang muncul dalam proses percepatan transisi menuju ekonomi hijau . Melakukan analisis dampak sosial-ekonomi dari pelaksanaan transisi ekonomi hijau , termasuk perhitungan kontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca , penciptaan lapangan kerja hijau , peningkatan inklusivitas , serta dampak positif dan negatif terhadap masyarakat . Melakukan koordinasi program pengembangan kapasitas sumber daya manusia , meliputi pelatihan keterampilan hijau , pendidikan lingkungan , dan penguatan kemampuan teknis di sektor-sektor ekonomi hijau seperti energi terbarukan , ekonomi sirkular , dan industri berkelanjutan . Mengembangkan strategi mitigasi risiko sosial-ekonomi yang timbul akibat percepatan transisi ekonomi hijau , termasuk langkah-langkah perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak dan pengelolaan konflik kepentingan antar sektor . Memfasilitasi sinergi antara pemerintah , masyarakat , dunia usaha , dan lembaga pendidikan untuk mendukung peningkatan keterampilan kerja dan pengembangan tenaga kerja hijau yang kompetitif . Koordinator Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi, Dewan Ekonomi Nasional   Wakil Koordinator   Deputi Bidang Koordinasi Industri , Ketenagakerjaan dan Pariwisata , Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian   Anggota 1 Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas 5 Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja , Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia 2 Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan , Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas 6 Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia 3 Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri 7 Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem , Kementerian Kehutanan 4 Direktur Jenderal Sains dan Teknologi , Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 8 Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kelompok Kerja Sosial, Ekonomi, dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia