Etika Dan Hukum Dalam Keperawatan GADAR.pptx

bagaimana etika dan hukum kepearwatan

1. ETIKA DAN HUKUM DALAM KEPERAWATAN GADAR

2. PENDAHULUAN Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan hidup bersama dalam masyarakat . Dalam melaksanakan hidup bermasyarakat tersebut, berlangsung interaksi yang inten antar anggota masyarakat .

3. Agar interaksi berlangsung tanpa benturan dan dapat mendatangkan manfaat optimal, diperlukan adanya pengaturan berprilaku setiap warga masyarakat . Bentuk pengaturan prilaku yang dimaksud banyak macamnya. Untuk masyarakat profesi kesehatan antara lain tercantum dalam: Kode etik profesi kesehatan . Hukum kesehatan .

4. KODE ETIK PROFESI KESEHATAN Etik berasal dari kata “ ethics ” yang berarti prinsip moral ( moral e principles ) atau aturan berprilaku ( rules of conduct ) Prinsip moral dan/atau aturan berprilaku tersebut dihimpun dalam suatu pedoman ( code ) yang disebut kode etik ( code of ethics ) .

5. Kode etik adalah suatu pedoman yang mengandung norma-norma dalam berprilaku. Kode etik yang berlaku untuk warga profesi disebut kode etik profesi . Setiap profesi mempunyai kode etik profesi . Kode etik profesi disusun oleh warga profesi . Sanksi pelanggaran kode etik profesi ditegakkan oleh warga profesi sendiri .

6. KODE ETIK PROFESI KESEHATAN Kode etik profesi kesehatan adalah kode etik yang ditemukan dan berlaku bagi kalangan profesi kesehatan. Dibandingkan dengan profesi lain, kode etik profesi kesehatan adalah kode etik yang tertua:

7. Contoh : Telah dikenal sejak masa Inhotep dari Mesir, Hippocrates dari Yunani dan Galenus dari Roma . Menyangkut hidup dan kehidupan manusia dan karena itu memerlukan pengaturan prilaku yang ketat . Sesuai tradisi luhur profesi kesehata n. Sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan .

8. MACAM KODE ETIK PROFESI KESEHATAN Macam kode etik profesi kesehatan sesuai dengan macam, jumlah dan jenis profesi kesehatan yang berkembang disuatu negara . Untuk Indonesia secara umum dapat dikelompokan atas 7 macam (PP No 32 Tahun 1996) .

9. Kode etik tenaga medis . Kode etik tenaga keperawatan . Kode etik tenaga kefarmasian . Kode etik tenaga kesehatan masyarakat . Kode etik tenaga gizi . Kode etik tenaga keterapian fisik . Kode etik tenaga keteknisan medis .

10. RUANG LINGKUP KODE ETIK PROFESI KESEHATAN Mengatur prilaku warga profesi, terutama pada waktu menyelenggara k an kewajiban profesinya NO KEWAJIBAN MWA IDI PDGI PPNI 1 Umum 9 pasal 9 pasal 6 pasal - 2 Terhadap penderita Dalam Praktek 4 pasal - 5 pasal - 3 pasal - 4 pasal 4 pasal 3 Terhadap masyarakat - - 4 pasal 1 pasal 4 Terhadap sejawat 2 pasal 2 pasal 3 pasal 2 pasal 5 Terhadap diri sendiri - 2 pasal - - 6 Terhadap profesi - - 3 pasal 3 pasal

11. HUKUM Hukum adalah suatu aturan yang mengatur prilaku setiap anggota masyarakat yang bersifat memaksa yang ditetapkan oleh pemerintah . Hukum administrasi : izin sarana pelayanan kesehatan, izin menyelenggarakan praktik kesehatan Hukum pidana : perbuatan yang bertentangan dan atau membahayakan kepentingan umum Hukum perdata : perbuatan yang merugikan orang lain

12. HUKUM KESEHATAN Hukum kesehatan adalah bagian dari hukum umum yang mengatur prilaku setiap anggota masyarakat, utamanya anggota masyarakat kesehatan, yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Aspek administrasi Aspek pidana Aspek perdata

13. MANFAAT HUKUM KESEHATAN Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada penyelenggara pelayanan kesehatan Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemakai jasa pelayanan kesehatan

14. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Memantapkan penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan Mendorong perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan MANFAAT HUKUM KESEHATAN

15. RUANG LINGKUP HUKUM KESEHATAN Terkait dengan macam, jumlah dan perkembangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di suatu negara . Untuk Indonesia, secara umum dapat dikelompokkan atas 8 macam : Sarana Pelayanan Kesehatan Tenaga Kesehatan Komoditi Kesehatan Perikatan Hukum Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan Pengobatan Tradisional Masalah kesehatan Khusus Lembaga peradilan

16. RUANG LINGKUP HUKUM KESEHATAN Terkait dengan jumlah dan perkembangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di suatu negara Hukum Kesehatan Sarana Pelayanan Kesehatan Tenaga Kesehatan Komoditi Kesehatan Perikatan Hukum Diklat Tenaga Kesehatan Pengobatan Tradisional Lembaga Peradilan Masalah Kesehatan Khusus

17. MATERI HUKUM KESEHATAN NO RUANG LINGKUP MACAM/ASPEK MATERI HUKUM 1 Sarana pelayanan RS, puskemas, balkesmas, poli, apotik, optik, lab, PP,PB, Dinkes, LSM Kes, Yay Kes, Donor Kes standardisasi, hak, kewajiban, kewenangan, akreditiasi, lisensi, sanksi 2 Tenaga kesehatan medis, keperawatan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, Gizi, keterapian fisik, keteknisan medis standardisasi, hak, kewajiban, kewenangan, sertifikasi, registrasi, lisensi, sanksi 3 Komoditi kesehatan sediaan farmasi, alat kesehatan, komoditi lain standardisasi, lisensi, produksi, distribusi, sanksi

18. KERANGKA DAN MATERI HUKUM KESEHATAN NO RUANG LINGKUP MACAM/ASPEK MATERI HUKUM 4 Perikatan hukum sarana yankes-sarana yankes, sarana yankes, nakes, sarana yankes-pasien, sarana yankes-askes, nakes-nakes, nakes- pasien, nake-askes, askes-pasien Hak, kewajiban, penyelesaian sengketa 5 Diklat tenaga kesehatan Jenjang, kurikulum, sarana, tenaga, metoda standardisasi, lisensi, akreditasi, sanksi

19. KERANGKA DAN MATERI HUKUM KESEHATAN NO RUANG LINGKUP MACAM/ASPEK MATERI HUKUM 6 Pengobatan tradisional keterampilan, ramuan, tenaga dalam, ajaran agama, supra natural standardisasi, hak, kewajiban, kewenangan, sertifikasi, lisensi, sanksi 7 Masalah kesehatan khusus wabah, imunisasi, kesehatan lingkungan, aborsi, transplantasi organ, eutanasia, bedah mayat standardisasi, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, sanksi 8 Lembaga peradilan lembaga, tenaga, dasar hukum, tata cara, sanksi

20. KEPERAWATAN GAWAT DARURAT Keperawatan gawat darurat adalah bagian dari asuhan keperawatan yang berhadapan dengan pasien yang berada dalam keadaan gawat darurat (emergensi, kritis) Asuhan keperawatan gawat darurat / emergensi lazimnya diselenggarakan di Unit Gawat Darurat ( Emergency Care Unit )

21. Karena asuhan keperawatan gawat darurat merupakan bagian dari asuhan keperawatan yang terkait dengan penyelenggaran pelayanan kesehatan S ecara keseluruhan, maka pada asuhan keperawatan gawat darurat juga berlaku : Aspek etis (kode etik keperawatan) Aspek hukum (hukum kesehatan)

22. ASPEK ETIS KEPERAWATAN GAWAT DARURAT Aspek etis keperawatan gawat darurat terkait dengan pasal yang mengatur tentang kewajiban perawat terhadap pasien, yang dalam kode etik keperawatan dibedakan atas dua macam yakni : Perawat dan klien : terdiri atas 4 pasal . Perawat dan praktik : terdiri atas 4 pasal .

23. PERAWAT DAN KLIEN Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial . Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama dari klien . Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan .

24. PERAWAT DAN KLIEN 4. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya, kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

25. PERAWAT DAN PRAKTIK Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi dibidang keperawatan melalui belajar terus menerus . Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien . Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain .

26. PERAWAT DAN PRAKTIK Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesional

27. UPAYA MENCEGAH PELANGGARAN KODE ETIK KEPERAWATAN Untuk terselenggaranya asuhan keperawatan kritis yang baik, kedelapan pasal yang tercantum dalam kode etik keperawatan tersebut harus dapat dilaksanakan . Pelaksanaan kode etik profesi yang baik, lazimnya memerlukan pembinaan dan pengawasan . Dibentuk Majelis Kehormatan Etika Profesi pada setiap organisasi profesi Anggota profesi yang melanggar kode etik profesi mendapatkan: Sanksi profesi Pembinaan kode etik profesi

28. ASPEK HUKUM KEPERAWATAN GAWAT DARURAT Aspek hukum keperawatan gawat darurat terkait dengan perikatan hukum Klien datang atau dibawa ke sarana pelayanan kesehatan Perawat berkewajiban memberikan pertolongan kepada klien Terjadi perikatan hukum antara klien dan perawat dalam bentuk kontrak terapeutik ( contract therapeutic ) Masalah yang sering terjadi dalam kontrak terapeutik adalah ketidak puasan klien yang salah satu penyebabnya adalah malpraktik ( malpractice )

29. MALPRAKTIK KEPERAWATAN Malpraktik dalam praktik keperawatan adalah setiap kesalahan profesional yang diperbuat oleh seorang perawat karena menyelenggarakan asuhan keperawatan dibawah standar yang sebenarnya secara rata-rata dan masuk akal, dapat dilakukan oleh setiap perawat dalam situasi dan ataupun tempat yang sama (modifikasi dari A. Hoekema, 1981)

30. KRITERIA MALPRAKTIK KEPERAWATAN Kriteria terjadinya malpraktik dalam pelayanan keperawatan (modifikasi dari Bernard Knight, 1972): Adanya kewajiban memberikan asu h an keperawatan kepada klien Adanya pelanggaran terhadap kewajiban yang seharusnya dilakukan terhadap klien Sebagai akibat pelanggaran kewajiban tersebut, timbul kerugian pada klien

31. UPAYA MENCEGAH MALPRAKTIK KEPERAWATAN Untuk mencegah terjadinya malpraktik dalam pelayanan keperawatan, ada tiga hal pokok yang harus dilakukan, yakni: Melaksanakan inform consent : pada klien yang gawat darurat (emergensi, kritis) sering tidak diperlukan Melaksanakan semua tindakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Mengisi catatan keperawatan ( client record ) yang lengkap

32. PENUTUP Baik atau tidaknya pelayanan keperawatan ditentukan antara lain oleh baik atau tidaknya prilaku perawat pada waktu menyelenggarakan pelayanan keperawatan Pengaturan prilaku perawat, antara lain tercantum dalam Kode Etik Keperawatan serta hukum kesehatan Untuk asuhan keperawatan gawat darurat , pengaturan aspek etis tercantum dalam 8 pasal. Sedangkan untuk aspek hukum tercantum dalam pasal-pasal yang mengatur perikatan hukum Apabila kedua pengaturan ini dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya, akan dapat dicegah terjadinya keadaan yang tidak diinginkan klien (antara lain berupa malpraktik)

33. ?

34. TERIMA KASIH