Evaluasi Capaian Pengendalian Penduduk Provinsi Jawa Baratrt.pptx

Evaluasi Capaian Pengendalian Penduduk Provinsi Jawa Baratrt

1. Evaluasi Capaian dan Rencana Kerja Tahun 2024 Program Pengendalian Penduduk Tahun 2025

2. PPM Kab Kota Tersedianya Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar PPM Kab Kota Tersedianya Perda / Perbup / Perwal GDPK PPM Kab Kota Tersedianya peta jalan Pembangunan Kependudukan Daerah PPM Kab Kota Terintegrasikannya indikator pembangunan kependudukan dalam rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan atau RKPD) PPM Kab Kota Jumlah Penambahan RDK dari semula klasifikasi sederhana menjadi Paripurna PPM Kab Kota Terbentuknya Pokja ( Kelompok Kerja ) Bangga Kencana yang efektif PPM Kab Kota Diseminasi hasil perhitungan IPBK kepada kepala Daerah dan sektor terkait . PPM Kab Kota Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan (formal, nonformal, informal) yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan PPM Kab Kota Jumlah pelaksanaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk PPM Kab Kota Jumlah Kampung KB yang meningkat klasifikasinya : 1. Dasar 2. Berkembang 3. Mandiri 4. Berkelanjutan PPM Kab Kota Meningkatnya Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas dengan Kualifikasi Berkelanjutan * dalam Rangka Pembangunan Kualitas SDM

3. CAPAIAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS JAWA BARAT TAHUN 2024 Sumber : https://www.kampungkb.bkkbn.go.id/ per 31 Januari 2025 Target pembentukan tahun 2024 adalah terbentuk Kampung Keluarga Berkualitas di seluruh Desa/ Kelurahan di Provinsi Jawa Barat. Tahun 2024 telah terbentuk 100% Kampung KB di Jawa Barat. Target klasifikasi Mandiri dan Berkelanjutan tahun 2024 adalah 50% dari total Kampung Keluarga Berkualitas . Tahun 2024 31% dari total Kampung Keluarga Berkualitas di Provinsi Jawa Barat. 5 .957 Kampung KB 31,48% Merupakan Kampung KB dengan klasifikasi Mandiri - Berkelanjutan 100% dari jumlah desa telah terbentuk Kampung KB 1 Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk

4. ROADMAP KAMPUNG KB 2025- 2029 Setiap tahun terdapat penambahan 5 persen Kampung KB dengan klasifikasi mandiri dan/atau berkelanjutan per Kabupaten/Kota Sampai dengan 2029, persentase Kampung KB mandiri dan/atau berkelanjutan sebanyak 55% dari total desa/kelurahan Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri 2025 2026 2027 2028 2029 29.300 33.500 37.700 41.900 46.100 Data dasar tahun 2024: 30 % dari 83.791 desa/kelurahan

5. CAPAIAN KLASIFIKASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS JAWA BARAT Sumber : https://kampungkb.bkkbn.go.id/ per 26 April 2025

6. CAPAIAN KLASIFIKASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KABUPATEN/KOTA JAWA BARAT Sumber : https://kampungkb.bkkbn.go.id/ per 26 April 2025 100% Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Banjar dan Kota Depok masuk ke dalam klasifikasi Berkelanjutan . Seluruh Kabupaten /Kota telah memiliki Kampung Keluarga Berkualitas yang masuk ke dalam klasifikasi berkelanjutan dengan porsi berbeda-beda dibandingkan dengan jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang ada .

7. ROADMAP KAMPUNG DASHAT 2025- 2029 Setiap tahun terdapat penambahan 5 persen DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas Sampai dengan 2029, persentase DASHAT di Kampung KB sebanyak 45% dari total desa/kelurahan 2025 2026 Jumlah Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) 2028 2027 2029 21.000 25.100 29.300 33.500 37.700 Data dasar tahun 2024: 19 % dari 83.791 desa/kelurahan

8. KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN

9. Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan Kependudukan Jawa Barat Sumber : https://www.simonevpenduk.org/ per 31 Desember 2024

10. Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan Kependudukan Jawa Barat Sumber : https://www.simonevpenduk.org/ per 21 April 2025

11. Monitoring dan Evaluasi Sekolah Siaga Kependudukan Jawa Barat Sumber : https://www.simonevpenduk.org/ per 21 April 2025

12. Target Program Pendidikan Kependudukan Jawa Barat Tahun 2025 No` Nama Wilayah FORMAL NONFORMAL Informal 1 KABUPATEN BOGOR 1 1 1 2 KABUPATEN SUKABUMI 1 1 1 3 KABUPATEN CIANJUR 1 1 1 4 KABUPATEN BANDUNG 1 1 1 5 KABUPATEN GARUT 1 1 1 6 KABUPATEN TASIKMALAYA 1 1 1 7 KABUPATEN CIAMIS 1 1 1 8 KABUPATEN KUNINGAN 1 1 1 9 KABUPATEN CIREBON 1 1 1 10 KABUPATEN MAJALENGKA 1 1 1 11 KABUPATEN SUMEDANG 1 1 1 12 KABUPATEN INDRAMAYU 1 1 1 13 KABUPATEN SUBANG 1 1 1 14 KABUPATEN PURWAKARTA 1 1 1 15 KABUPATEN KARAWANG 1 1 1 16 KABUPATEN BEKASI 1 1 1 17 KABUPATEN BANDUNG BARAT 1 1 1 18 KABUPATEN PANGANDARAN 1 1 1 19 KOTA BOGOR 1 1 1 20 KOTA SUKABUMI 1 1 1 21 KOTA BANDUNG 1 1 1 22 KOTA CIREBON 1 1 1 23 KOTA BEKASI 1 1 1 24 KOTA DEPOK 1 1 1 25 KOTA CIMAHI 1 1 1 26 KOTA TASIKMALAYA 1 1 1 27 KOTA BANJAR 1 1 1

13. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN UKE II DIREKTORAT KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN (Renstra BKKBN 2020- 2024) Capaian SSK Paripurna pada Tahun 2020 : 50 SSK Capaian SSK Paripurna pada Tahun 2021 : 108 SSK Capaian SSK Paripurna pada Tahun 2022 : 209 SSK Capaian SSK Paripurna pada Tahun 2023 : 368 SSK Capaian SSK Paripurna pada Tahun 2024 : 314 SSK Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan (Ditpenduk) Jumlah institusi pendidikan yg mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan dengan kriteria paripurna TARGET 2020 2021 2022 2023 2024 34 SSK 68 SSK 102 SSK 136 SSK 170 SSK Indikator : SSK Paripurna Tahun Target Capaian 2020 34 50 2021 68 108 2022 102 209 2023 136 368 2024 170 314

14. MBKM : PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI KEPADA PEMDA DI 12 PROV PRIORITAS Setiap kab/kota mendapat alokasi dana Rp. 41,463,415, dengan peruntukan untuk keg pembekalan, konsumsi kgtn pertemuan, pencetakan materi penyuluhan, penyediaan sarana pelatihan menu sehat untuk kader DASHAT, honor narasumber keg pembekalan, dan monev ke lapangan PT pelaksana diutamakan anggota Konsorsium Skema pemberian anggaran, diperbolehkan 1 PT mendapat lebih dari 1 paket untuk bbrp lokus kab/kota Penentuan lokus perlu didiskusikan dahulu antara DITPENDUK, BKKBN Provinsi, dan Perguruan Tinggi mitra. Pembekalan : Sistem Pembelajaran Mandiri SIBIMA Mahasiswa Penting

15. No Kab /Kota Perguruan Tinggi Jumlah Desa Mahasiswa Jumlah Mahasiswa Per/Kampus 1 KABUPATEN MAJALENGKA IPDN 3 30 30 2 KABUPATEN BANDUNG UMB 3 30 100 3 Kota Cimahi 1 10 4 KABUPATEN CIANJUR 3 30 5 KABUPATEN GARUT 3 30 6 Kota Bogor IPB 1 10 180 7 Kota Depok 1 10 8 Kota Bandung 1 10 9 KABUPATEN BOGOR 3 30 10 KABUPATEN SUKABUMI 3 30 11 KABUPATEN INDRAMAYU 3 30 12 KABUPATEN PURWAKARTA 3 30 13 KABUPATEN KARAWANG 3 30 14 Kab. Tasikmalaya UPI 1 10 190 15 Kab. Sumedang 1 10 16 Kota Banjar 1 10 17 KABUPATEN SUBANG 3 30 18 KABUPATEN BEKASI 3 30 19 KOTA SUKABUMI 3 30 20 KOTA BEKASI 3 30 21 KOTA TASIKMALAYA 3 30 22 Kab. Bandung Barat 1 10 23 KABUPATEN CIAMIS UNIVERSITAS GALUH 3 30 60 24 KABUPATEN PANGANDARAN 3 30 25 KABUPATEN CIREBON UMC 3 30 60 26 KOTA CIREBON 3 30 27 KABUPATEN KUNINGAN STKIP MUHAMMADIYAH KUNINGAN 3 30 30 Total Mahasiswa 65 650 650 MAPPING MAHASISWA PENTING

16. KEGIATAN MAHASISWA PENTING Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas 1 Pembentukan Rumah Dataku 2 Pembentukan Pojok Edukasi Kependudukan untuk Masyarakat (PESAT) 3 Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) 4

17. CAPAIAN INDIKATOR PERPRES 72/2021: PENDAMPINGAN PT KEPADA PEMDA NO PROVINSI JUMLAH KAB/ KOTA TOTAL KAB/KOTA YANG TELAH TERDAMPINGI % 1 Aceh 23 23 100 2 Sumut 33 33 100 3 Banten 8 8 100 4 Jabar 27 27 100 5 Jateng 35 35 100 6 Jatim 38 38 100 7 NTB 10 10 100 8 NTT 22 22 100 9 Kalbar 14 14 100 10 Kalsel 13 13 100 11 Sulbar 6 6 100 12 Sultra 17 17 100 TOTAL 246 246 100 Sumber: www.monevpenduk.org NO PROVINSI JUMLAH KAB/ KOTA Total Kab/Kota Yang Telah Terdampingi % 1 Sumbar 19 19 100 2 Riau 12 12 100 3 Kepri 7 4 57,14 4 Babel 7 7 100 5 Jambi 11 9 81,82 6 Sumsel 17 11 64,71 7 Bengkulu 10 10 100 8 Lampung 15 11 73,33 9 DKI Jakarta 6 5 83,33 10 DIY 5 5 100,00 11 Bali 9 9 100 12 Kalteng 14 12 85,71 13 Kaltim 10 9 90,00 14 Kaltara 5 5 100,00 15 Sulut 15 12 80 16 Sulteng 13 11 84,62 17 Gorontalo 6 6 100,00 18 Sulsel 24 21 87,5 19 Maluku 11 8 72,73 20 Malut 10 9 90,00 21 Papua 29 26 90 22 Papua Barat 13 10 77,92 TOTAL 268 231 86,19 12 PROVINSI PRIORITAS

18. CAPAIAN JALUR I NFORMAL NASIONAL TAHUN 2024

19. POKJA BANGGA KENCANA & IPBK

20. IKK DITJAKDUK 2025 DITJAKDUK IKK 1: Persentase pemda yang memiliki kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan IKK 2: Persentase Pokja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang Efektif DITJAKDUK IKK 1: Persentase Pemerintah Daerah yang tercapai target pada GDPK/ Peta Jalan Kependudukan IKK 2: Jumlah Pemerintah Daerah menjalankan rencana aksi peta jalan kependudukan secara berkala Transisi Sumber: Renstra 2020- 2024 dan SPA 2025 Sumber: Rancangan Renstra 2025 - 2029

21. No Indikator Kinerja Target Kinerja 2024 Capaian 2024 1. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) * 61 (skala 0- 100) 61,8 2. Persentase Pemerintah Daerah yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan 100% prov & 45% kab/kota 100% prov & 85% kab/kota 3. Persentase Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif 50% prov & 50% kab/kota 100% prov & 93,39% kab/kota CAPAIAN DITJAKDUK TAHUN 2024 * salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang Dalduk dalam Renstra BKKBN Tahun 2020-2024 yang diampu oleh Ditjakduk

22. Berwawasan Kependudukan (IPBK) 1 Indeks Pembangunan

23. I N D E K S P E M B A N GU N A N B E R W A WA S A N K E P E N D U D U K A N ( I P B K ) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Rentang Nilai IPBK Status Penunjuk Angka > 80 Sangat tinggi 5 69 - 80 Tinggi 4 60 - 68 Menengah atas 3 50 - 59 Menengah bawah 2 < 50 Rendah 1 IPBK adalah indeks komposit yang merepresentasikan dimensi PBK sebagai alat ukur dalam memahami kondisi PBK di Indonesia. Dimensi dan Indikator IPBK Klasifikasi status PBK IPBK diusulkan menjadi salah satu indikator tujuan dalam Rancangan Renstra Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025-2029 IPBK diusulkan menjadi salah satu indikator urusan Dalduk KB (RKPD) provinsi tahun 2026

24. PENETAPAN IPBK 2024 Menetapkan IPBK nasional, 38 provinsi, dan 514 kabupaten/kota berupa: nilai indeks masing- masing dari 5 dimensi nilai indeks komposit IPBK status PBK sesuai klasifikasi https://jabar.kemendukbangga.go.id/diseminasi-luaran-ipbk-jabar

25. IPBK NASIONAL 2024 Capaian 61,8 Target 61 Menengah Atas Status

26. IPB K NASIONAL 2020 - 2024 j i ka diba ndingka n denga n t a r get Renstr a BKKBN Ta hun 2020 - 2024 Baseline Target/Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Target 53 55 57 59 61 Realisasi (konsep dan metode baru) 52,4 ** 54,2 ** 58,0 ** 58,6 * 60,1 61,8 Target Nilai IPBK di Renstra BKKBN Tahun 2020- 2024 (Skala 0- 100) * Hasil uji coba tahun 2022 ** Hasil backcasting tahun 2023

27. IPBK PROVINSI 2024 ( 1 ) : NILAI DAN STATUS PBK CATATAN: Penghitungan IPBK 2024 dilakukan untuk 38 provinsi di seluruh Indonesia

28. Keterangan : > 80 Sangat Tinggi 69 – 80 Tinggi 60 – 68 Menengah Atas 50 – 59 Menengah Bawah < 50 Rendah PETA SEBA R A N N I LA I I PBK DA N STATUS PBK PROVIN S I , IN DON E S IA , 2024

29. IPBK PROVINSI 2024 ( 2 ) : INDEKS DIMENSI No. ID Provinsi Indeks Dimensi IPBK Partisipasi Keberlanjutan Inklusivitas Holistik Intregratif Kesetaraan 1 11 Aceh 78.8 74.0 43.9 51.1 74.0 62.7 2 12 Sumatera Utara 68.6 75.4 56.4 56.2 77.2 66.1 3 13 Sumatera Barat 71.0 72.9 56.0 63.6 75.5 67.4 4 14 Riau 67.6 75.5 58.1 58.6 76.3 66.8 5 15 Jambi 69.8 73.7 57.4 58.1 75.6 66.5 6 16 Sumatera Selatan 73.6 68.8 51.4 52.8 75.2 63.5 7 17 Bengkulu 76.1 55.1 50.0 50.9 57.1 57.1 8 18 Lampung 74.3 64.5 53.2 59.2 61.1 62.1 9 19 Kepulauan Bangka Belitung 76.8 64.8 51.3 59.1 85.7 66.4 10 21 Kepulauan Riau 73.3 75.9 53.2 71.8 72.0 68.7 11 31 DKI Jakarta 77.8 66.0 53.3 78.9 58.9 66.2 12 32 Jawa Barat 68.6 67.7 47.6 60.2 55.1 59.3 13 33 Jawa Tengah 72.3 76.4 50.3 58.4 63.0 63.4 14 34 DI Yogyakarta 81.4 86.2 56.5 70.2 40.2 64.5 15 35 Jawa Timur 74.1 76.5 53.1 52.7 65.9 63.6 16 36 Banten 70.9 71.9 48.4 56.2 62.2 61.3 17 51 Bali 81.1 89.1 65.2 68.0 67.2 73.5 18 52 Nusa Tenggara Barat 73.6 73.9 40.6 53.4 50.5 56.9 19 53 Nusa Tenggara Timur 67.8 51.0 37.0 38.3 71.2 51.1

30. IPBK PROVINSI 2024 ( 3 ) : INDEKS DIMENSI No. ID Provinsi Indeks Dimensi IPBK Partisipasi Keberlanjutan Inklusivitas Holistik Intregratif Kesetaraan 20 61 Kalimantan Barat 68.9 53.3 52.6 45.5 73.3 57.8 21 62 Kalimantan Tengah 69.1 69.0 54.4 47.7 84.0 63.6 22 63 Kalimantan Selatan 74.8 73.8 51.4 49.6 81.7 64.9 23 64 Kalimantan Timur 77.0 90.2 51.2 53.8 74.8 67.8 24 65 Kalimantan Utara 72.1 77.1 53.0 52.2 74.6 64.9 25 71 Sulawesi Utara 76.9 81.0 50.5 56.9 76.8 67.3 26 72 Sulawesi Tengah 73.2 71.0 45.0 47.7 81.2 61.8 27 73 Sulawesi Selatan 69.5 80.5 46.3 53.7 75.4 63.7 28 74 Sulawesi Tenggara 70.8 83.3 44.2 49.0 60.0 59.8 29 75 Gorontalo 74.3 81.7 41.0 55.5 63.4 61.4 30 76 Sulawesi Barat 72.4 73.0 44.9 43.2 74.6 59.8 31 81 Maluku 61.0 71.5 44.1 42.8 61.7 55.1 32 82 Maluku Utara 70.3 74.0 52.6 43.8 71.0 61.1 33 91 Papua Barat 65.2 63.3 44.9 37.0 55.6 52.0 34 92 Papua Barat Daya 64.1 71.1 40.2 31.0 52.2 49.5 35 94 Papua 65.6 69.9 41.0 40.0 70.6 55.6 36 95 Papua Selatan 65.1 48.0 43.1 27.3 68.6 47.9 37 96 Papua Tengah 44.6 24.1 34.2 15.1 78.7 33.7 38 97 Papua Pegunungan 60.4 10.0 39.3 10.0 77.8 28.4

31. IPBK PROVINSI 2024 ( 4 ) : INDEKS DIMENSI 44,6 61,0 60,4 65,6 65,2 65,1 64,1 69,1 68,9 68,6 68,6 67,8 67,6 72,1 71,9 71,0 70,9 70,8 70,3 69,8 69,5 74,8 74,3 74,3 74,1 73,6 73,6 73,3 73,2 72,4 72,3 77,8 77,0 76,9 76,8 76,1 81,1 78,8 81,4 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 DI YOGYAKARTA BALI ACEH DKI JAKARTA KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BENGKULU KALIMANTAN SELATAN LAMPUNG GORONTALO JAWA TIMUR NUSA TENGGARA BARAT SUMATERA SELATAN KEPULAUAN RIAU SULAWESI TENGAH SULAWESI BARAT JAWA TENGAH KALIMANTAN UTARA INDONESIA SUMATERA BARAT BANTEN SULAWESI TENGGARA MALUKU UTARA JAMBI SULAWESI SELATAN KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN BARAT JAWA BARAT SUMATERA UTARA NUSA TENGGARA TIMUR RIAU PAPUA PAPUA BARAT PAPUA SELATAN PAPUA BARAT DAYA MALUKU PAPUA PEGUNUNGAN PAPUA TENGAH 24,1 10,0 90,2 89,1 86,2 83,3 81,7 81,0 80,5 77,1 76,5 76,4 75,9 75,5 75,4 74,0 74,0 73,9 73,8 73,7 73,0 72,9 72,0 71,9 71,5 71,1 71,0 69,9 69,0 68,8 67,7 66,0 64,8 64,5 63,3 55,1 53,3 51,0 48,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 KALIMANTAN TIMUR BALI DI YOGYAKARTA SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI UTARA SULAWESI SELATAN KALIMANTAN UTARA JAWA TIMUR JAWA TENGAH KEPULAUAN RIAU RIAU SUMATERA UTARA ACEH MALUKU UTARA NUSA TENGGARA BARAT KALIMANTAN SELATAN JAMBI SULAWESI BARAT SUMATERA BARAT INDONESIA BANTEN MALUKU PAPUA BARAT DAYA SULAWESI TENGAH PAPUA KALIMANTAN TENGAH SUMATERA SELATAN JAWA BARAT DKI JAKARTA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG LAMPUNG PAPUA BARAT BENGKULU KALIMANTAN BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA SELATAN PAPUA TENGAH PAPUA PEGUNUNGAN Dimensi Partisipasi Dimensi Keberlanjutan 37,0 34,2 41,0 41,0 40,6 40,2 39,3 45,0 44,9 44,9 44,2 44,1 43,9 43,1 48,4 47,6 46,3 51,4 51,4 51,3 51,2 50,5 50,4 50,3 50,0 54,4 53,3 53,2 53,2 53,1 53,0 52,6 52,6 58,1 57,4 56,5 56,4 56,0 65,2 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 BALI RIAU JAMBI DI YOGYAKARTA SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT KALIMANTAN TENGAH DKI JAKARTA KEPULAUAN RIAU LAMPUNG JAWA TIMUR KALIMANTAN UTARA MALUKU UTARA KALIMANTAN BARAT SUMATERA SELATAN KALIMANTAN SELATAN KEPULAUAN BANGKA… KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA INDONESIA JAWA TENGAH BENGKULU BANTEN JAWA BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI BARAT PAPUA BARAT SULAWESI TENGGARA MALUKU ACEH PAPUA SELATAN GORONTALO PAPUA NUSA TENGGARA BARAT PAPUA BARAT DAYA PAPUA PEGUNUNGAN NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA TENGAH Dimensi Inklusivitas

32. IPBK PROVINSI 2024 ( 5 ) : INDEKS DIMENSI Dimensi Holistik Integratif DKI JAKARTA 78,9 KEPULAUAN RIAU 71,8 DI YOGYAKARTA 70,2 BALI 68,0 SUMATERA BARAT 63,6 JAWA BARAT 60,2 LAMPUNG 59,2 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 59,1 RIAU 58,6 JAWA TENGAH 58,4 JAMBI 58,1 SULAWESI UTARA 56,9 BANTEN 56,2 SUMATERA UTARA 56,2 GORONTALO 55,5 KALIMANTAN TIMUR 53,8 SULAWESI SELATAN 53,7 NUSA TENGGARA BARAT 53,4 INDONESIA 53,3 SUMATERA SELATAN 52,8 JAWA TIMUR 52,7 KALIMANTAN UTARA 52,2 ACEH 51,1 BENGKULU 50,9 KALIMANTAN SELATAN 49,6 SULAWESI TENGGARA 49,0 SULAWESI TENGAH 47,7 KALIMANTAN TENGAH 47,7 KALIMANTAN BARAT 45,5 MALUKU UTARA 43,8 SULAWESI BARAT 43,2 MALUKU 42,8 PAPUA 40,0 NUSA TENGGARA TIMUR 38,3 PAPUA BARAT 37,0 PAPUA BARAT DAYA 31,0 PAPUA SELATAN 27,3 PAPUA TENGAH 15,1 PAPUA PEGUNUNGAN 10,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Dimensi Kesetaraan KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 85,7 KALIMANTAN TENGAH 84,0 KALIMANTAN SELATAN 81,7 SULAWESI TENGAH 81,2 PAPUA TENGAH 78,7 PAPUA PEGUNUNGAN 77,8 SUMATERA UTARA 77,2 SULAWESI UTARA 76,8 RIAU 76,3 JAMBI 75,6 SUMATERA BARAT 75,5 SULAWESI SELATAN 75,4 SUMATERA SELATAN 75,2 KALIMANTAN TIMUR 74,8 KALIMANTAN UTARA 74,6 SULAWESI BARAT 74,6 ACEH 74,0 KALIMANTAN BARAT 73,3 KEPULAUAN RIAU 72,0 NUSA TENGGARA TIMUR 71,2 MALUKU UTARA 71,0 PAPUA 70,6 PAPUA SELATAN 68,6 BALI 67,2 JAWA TIMUR 65,9 INDONESIA 64,7 GORONTALO 63,4 JAWA TENGAH 63,0 BANTEN 62,2 MALUKU 61,7 LAMPUNG 61,1 SULAWESI TENGGARA 60,0 DKI JAKARTA 58,9 BENGKULU 57,1 PAPUA BARAT 55,6 JAWA BARAT 55,1 PAPUA BARAT DAYA 52,2 NUSA TENGGARA BARAT 50,5 DI YOGYAKARTA 40,2 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

33. I PBK KA BUPAT E N / KOTA 2024 ( 1 ) : N I LA I I PBK DA N STAT US PBK 80,0 Kabupaten Badung, Provinsi Bali Tertinggi 27,0 Terendah Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah CATATAN: Penghitungan IPBK 2024 dilakukan untuk 514 kabupaten/kota di 38 provinsi seluruh Indonesia

34. I P B K K A B / KOTA 2 2 4 ( 4 ) : D I S PA R I TA S N I L A I I P B K M E N U RU T P ROV I N S I 18,6 26,0 26,7 15,7 16,4 16,4 16,5 18,3 11,1 13,1 11,0 19,2 16,2 13,0 26,4 17,5 3,1 1 14,1 23,5 16,5 15,0 13,5 15,3 13,8 14,6 12,5 13,6 17,1 2,9 14,9 24,3 22,3 22,5 21,8 30,0 31,0 32,8 1,7 1 ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA BARAT DAYA PAPUA PAPUA SELATAN PAPUA TENGAH PAPUA PEGUNUNGAN

35. 70,3 Kota Banjar Tertinggi 51,1 Terendah Kabupaten Garut I PBK DA N STAT US PBK KA B/ KOTA DI PROV. JAWA BA R AT, 2024 70,3 69,5 69,4 67,1 67,1 66,7 66,6 65,8 65,7 65,4 65,3 64,7 63,4 62,9 62,7 62,4 60,1 59,9 59,3 59,2 58,2 57,9 57,5 56,5 56,3 56,2 52,5 51,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 BANJAR SUBANG PANGANDARAN INDRAMAYU BEKASI CIMAHI KUNINGAN BEKASI CIREBON SUMEDANG DEPOK KARAWANG CIAMIS BANDUNG BANDUNG BARAT MAJALENGKA PURWAKARTA TASIKMALAYA JAWA BARAT CIREBON BOGOR CIANJUR TASIKMALAYA SUKABUMI BANDUNG SUKABUMI BOGOR GARUT IPBK Kab/Kota

36. IPBK PROV. JAWA BARAT MENURUT DIMENSI, 2024 67,7 47,6 60,2 55,1 72,0 50,4 53,3 64,7 Partisipasi 71,9 68,6 Holistik Integratif Inklusivitas Kesetaraan Keberlanjutan Jawa Barat Indonesia

37. NO ID Kab/Kota KABUPATEN/KOTA Partisipasi Keberlanjutan Inklusivitas Holistik Integratif Kesetaraan IPBK Status JAWA BARAT 68,6 67,7 47,6 60,2 55,1 59,3 2 1 3201 BOGOR 63,3 57,3 45,2 53,9 45,3 52,5 2 2 3202 SUKABUMI 71,3 45,4 53,3 56,7 57,4 56,2 2 3 3203 CIANJUR 62,4 55,5 50,3 61,9 60,5 57,9 2 4 3204 BANDUNG 70,1 65,3 48,9 58,7 74,9 62,9 3 5 3205 GARUT 65,5 49,5 49,3 54,5 40,0 51,1 2 6 3206 TASIKMALAYA 59,7 52,5 53,8 60,2 75,9 59,9 2 7 3207 CIAMIS 63,7 68,0 55,3 53,9 79,1 63,4 3 8 3208 KUNINGAN 68,9 74,8 48,6 66,5 78,5 66,6 3 9 3209 CIREBON 64,7 84,3 42,1 61,9 51,2 59,2 2 10 3210 MAJALENGKA 66,9 79,7 54,2 59,7 54,7 62,4 3 11 3211 SUMEDANG 77,6 71,2 58,4 63,8 58,0 65,4 3 12 3212 INDRAMAYU 68,6 93,3 44,9 60,3 78,4 67,1 3 13 3213 SUBANG 70,5 79,8 54,6 61,1 86,5 69,5 4 14 3214 PURWAKARTA 61,8 64,9 55,1 50,9 69,9 60,1 3 15 3215 KARAWANG 67,7 79,1 48,6 57,1 76,4 64,7 3 16 3216 BEKASI 75,2 81,6 52,6 63,7 60,0 65,8 3 17 3217 BANDUNG BARAT 64,3 57,9 54,1 60,4 79,8 62,7 3 18 3218 PANGANDARAN 76,8 73,2 64,7 59,6 74,2 69,4 4 19 3271 BOGOR 72,7 65,9 49,3 72,4 39,0 58,2 2 20 3272 SUKABUMI 71,8 58,2 41,2 65,6 50,9 56,5 2 21 3273 BANDUNG 70,6 62,9 46,7 74,0 36,7 56,3 2 22 3274 CIREBON 73,3 88,7 43,7 71,1 60,4 65,7 3 23 3275 BEKASI 75,7 80,1 49,1 84,4 53,9 67,1 3 24 3276 DEPOK 75,3 68,1 48,7 82,5 57,8 65,3 3 25 3277 CIMAHI 76,3 70,8 57,0 75,2 57,2 66,7 3 26 3278 TASIKMALAYA 69,6 67,3 52,0 67,4 38,2 57,5 2 27 3279 BANJAR 74,2 88,3 53,9 69,3 70,0 70,3 4 I P B K K A B / KO TA D I P ROV. J AWA B A R AT M E N U RU T D I M E N S I , 2 2 4

38. DATA I N D I K AT O R I P B K K A B / KOTA D I P ROV I N S I JAWA BA R AT, 2 2 4 ( 1 ) NO ID PROVINSI/KAB/K OTA Partisipasi Keberlanjutan Inklusivitas Jamkes CPR APS SLTA TPAK 20- 64 Tahun Rumah Layak Sumber Air Minum Bersih Sanitasi Layak Tingkat Kemiskinan Unmet Need Pendidikan Anak Rumah Tangga Miskin Penyandang Disabilitas yang Bekerja Lansia Mandiri JAWA BARAT 68,01 58,16 74,52 76,69 77,23 79,25 70,70 7,62 17,36 78,02 18,10 30,31 1 3201 BOGOR 66,50 54,99 67,24 74,61 66,10 68,94 70,52 7,27 18,01 71,54 17,89 24,00 2 3202 SUKABUMI 65,57 67,73 70,22 80,50 78,64 63,47 32,83 7,01 17,22 83,53 22,35 29,69 3 3203 CIANJUR 46,03 59,25 68,65 83,22 80,87 70,33 49,51 10,22 11,56 75,34 14,06 34,06 4 3204 BANDUNG 59,62 69,29 71,93 78,73 78,48 77,38 65,96 6,40 12,73 78,17 15,01 20,58 5 3205 GARUT 48,46 65,56 72,61 78,89 80,65 58,10 48,42 9,77 13,89 76,02 15,24 32,08 6 3206 TASIKMALAYA 45,39 56,38 74,42 73,88 79,41 65,44 49,28 10,28 16,38 79,15 23,93 39,61 7 3207 CIAMIS 59,35 55,75 74,95 73,03 90,67 79,08 57,04 7,42 13,48 79,90 14,72 39,21 8 3208 KUNINGAN 70,09 55,56 78,48 74,31 92,23 70,99 77,15 12,12 14,44 82,66 17,12 29,09 9 3209 CIREBON 69,82 50,02 72,62 75,05 88,45 84,16 88,79 11,20 21,47 71,06 16,48 30,43 10 3210 MAJALENGKA 57,42 53,53 79,14 81,00 94,01 74,53 82,31 11,21 11,66 76,65 26,29 36,69 11 3211 SUMEDANG 66,68 71,96 82,22 79,64 89,87 82,73 61,14 9,36 8,08 75,35 26,85 39,35 12 3212 INDRAMAYU 59,02 60,65 76,29 79,70 91,28 93,59 95,90 12,13 15,97 77,75 13,49 28,38 13 3213 SUBANG 57,78 63,50 75,02 84,17 91,51 72,51 87,02 9,52 13,89 79,45 21,95 37,84 14 3214 PURWAKARTA 71,48 52,24 58,36 78,30 87,48 75,12 57,63 8,46 13,28 87,11 16,31 33,25 15 3215 KARAWANG 72,46 57,78 68,91 76,80 80,30 88,55 82,63 7,87 18,68 77,37 15,23 31,63 16 3216 BEKASI 87,09 55,68 79,99 75,27 72,76 93,64 91,19 4,93 22,18 86,20 20,94 29,01 17 3217 BANDUNG BARAT 52,27 67,88 67,79 75,27 81,32 78,99 45,93 10,52 12,10 81,90 18,42 36,44 18 3218 PANGANDARAN 76,78 62,15 73,19 88,21 73,23 81,84 84,22 8,98 14,25 82,04 39,63 48,99 19 3271 BOGOR 88,47 53,65 75,29 74,52 60,89 90,12 74,36 6,67 24,79 91,09 19,40 24,73 20 3272 SUKABUMI 73,96 50,89 85,87 75,96 75,28 88,04 44,66 7,50 29,06 84,86 4,46 24,96 21 3273 BANDUNG 78,34 56,93 72,85 76,35 67,79 95,32 55,68 3,96 22,77 77,90 17,69 21,86 22 3274 CIREBON 92,24 47,89 74,65 79,30 82,06 96,66 93,27 9,16 20,18 81,47 9,43 24,39 23 3275 BEKASI 86,56 48,12 90,30 74,41 63,92 92,86 98,39 4,10 32,28 95,83 17,54 26,19 24 3276 DEPOK 85,44 48,57 89,04 75,03 52,07 80,48 97,43 2,38 19,44 74,88 17,59 21,61 25 3277 CIMAHI 80,23 55,56 85,42 78,37 66,22 93,02 76,12 4,66 16,30 100,00 12,95 25,18 26 3278 TASIKMALAYA 67,40 57,14 80,27 74,93 85,60 84,63 55,88 11,53 15,11 87,06 18,63 32,67 27 3279 BANJAR 86,29 59,69 72,70 76,69 90,47 90,99 88,73 6,14 16,56 83,41 14,97 33,87

39. DATA I N D I K AT O R I P B K K A B / KOTA D I P ROV I N S I JAWA BA R AT, 2 2 4 ( 2 ) NO ID PROVINSI/KAB/KOTA Partisipasi Keberlanjutan Stunting Akses Informasi Perkawinan Usia Dini Akses Transportasi Umum Akta Lahir Balita Kesetaraan Jabatan Prevalensi Kekerasan Kesenjangan Pendapatan JAWA BARAT 21,70 77,94 47,67 93,08 81,67 61,8 8,05 20,31 1 3201 BOGOR 27,60 80,08 56,09 97,01 63,33 31,95 8,01 17,70 2 3202 SUKABUMI 27,00 69,62 55,14 95,34 84,88 39,75 8,01 12,62 3 3203 CIANJUR 11,40 68,32 67,50 95,28 75,68 35,21 6,88 10,41 4 3204 BANDUNG 29,20 80,21 54,53 99,29 82,36 114,17 8,88 12,94 5 3205 GARUT 24,10 67,87 61,73 98,19 69,94 9,29 8,22 14,20 6 3206 TASIKMALAYA 20,70 66,93 60,67 91,45 92,17 67,52 3,27 13,26 7 3207 CIAMIS 25,40 71,34 45,44 91,70 72,92 62,77 2,84 10,33 8 3208 KUNINGAN 23,40 74,69 31,69 91,49 93,41 110,35 7,28 12,08 9 3209 CIREBON 22,90 70,79 30,70 80,90 87,58 31,51 7,28 14,59 10 3210 MAJALENGKA 24,10 65,61 55,59 99,42 90,83 26,85 6,16 12,09 11 3211 SUMEDANG 14,40 75,23 47,47 93,50 83,21 70,02 15,55 14,88 12 3212 INDRAMAYU 18,40 70,92 50,83 99,68 76,59 161,50 8,44 11,22 13 3213 SUBANG 18,70 67,78 46,29 99,21 83,76 180,42 1,40 11,98 14 3214 PURWAKARTA 24,00 74,54 57,63 78,65 68,10 72,70 8,45 14,23 15 3215 KARAWANG 17,10 72,20 45,70 77,99 80,98 80,31 4,58 15,51 16 3216 BEKASI 23,20 82,95 33,53 80,21 87,54 77,80 11,34 19,27 17 3217 BANDUNG BARAT 25,10 76,56 60,90 98,79 84,77 351,87 0,71 16,57 18 3218 PANGANDARAN 23,90 71,97 41,01 90,32 86,28 53,75 3,51 10,17 19 3271 BOGOR 18,20 87,17 36,73 100,00 92,64 64,47 17,72 36,84 20 3272 SUKABUMI 26,90 83,59 41,20 100,00 93,86 100,94 14,35 30,11 21 3273 BANDUNG 16,30 88,80 30,71 100,00 84,33 49,53 14,07 30,10 22 3274 CIREBON 19,90 81,43 37,97 100,00 98,66 106,04 7,21 34,08 23 3275 BEKASI 10,30 91,91 19,34 100,00 91,37 58,42 7,10 20,80 24 3276 DEPOK 14,30 92,86 20,64 100,00 93,12 54,55 6,44 17,89 25 3277 CIMAHI 24,50 90,49 25,50 100,00 95,03 66,63 11,33 17,76 26 3278 TASIKMALAYA 27,10 79,25 25,36 86,96 94,00 22,26 10,50 17,16 27 3279 BANJAR 23,60 76,88 33,52 100,00 96,89 55,59 5,83 11,35

40. No. Luaran Deskripsi dan Tautan Bukti Dukung 1. Peraturan BKKBN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 795) Peraturan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan penduduk yang maju, mandiri, dan sejahtera, memiliki standar hidup yang layak, kesehatan yang prima, dan pendidikan atau keterampilan yang berkelanjutan, serta pertumbuhan penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan Peraturan ini merupakan peraturan perundang- undangan yang mengatur Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan sesuai dengan perkembangan kependudukan dan kebutuhan penduduk pada tingkat nasional dan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan pada tingkat nasionaltingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota Peraturan ini mengamanatkan bahwa hasil penghitungan IPBK dan status PBK ditetapkan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN sementara Tim Kerja Penyusunan IPBK, indikator, serta tata cara penyusunan IPBK dan penentuan status PBK ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk https://jdih.bkkbn.go.id/detail- peraturan/789 2. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 241/KEP/D1/2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan IPBK 2024 Keputusan ini menetapkan hasil penghitungan IPBK dan Status Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Status PBK) pada tingkat nasional, 38 provinsi, dan 514 kabupaten/kota IPBK tahun 2024 menggunakan hasil pengembangan konsep dan metode yang dilakukan pada tahun 2022, terdiri atas 5 dimensi dan 20 indikator https://jdih.bkkbn.go.id/detail- peraturan/780 LUA R A N I PBK 2024 ( 1 )

41. No. Luaran Deskripsi dan Tautan Bukti Dukung 3. Materi diseminasi IPBK 2024 Sebagai upaya penyebarluasan data dan informasi tentang hasil penghitungan IPBK dan status PBK tahun 2024, Diseminasi IPBK 2024 telah diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring) pada tanggal 29 Oktober 2024 Materi diseminasi berupa 3 (tiga) materi tayang (PDF) dan 1 file penghitungan IPBK 2024 (Excel) https://bit.ly/DiseminasidanPublikasiIPBK2024 4. Publikasi dengan judul Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2024 Publikasi yang disusun sebagai upaya penyebarluasan data dan informasi tentang hasil penghitungan IPBK dan status PBK tahun 2024 Memuat hasil penghitungan IPBK dan Status PBK tingkat nasional, 38 provinsi, dan 514 kabupaten/kota beserta analisis deskriptifnya Membahas kerangka konseptual pengukuran IPBK, metode penghitungan IPBK, kondisi pembangunan berwawasan kependudukan Indonesia/nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta profil pembangunan berwawasan kependudukan di 38 provinsi https://bit.ly/DiseminasidanPublikasiIPBK2024 LUA R A N I PBK 2024 ( 2 )

42. Berwawasan Kependudukan 2 Pemda yang Melakukan Pembangunan

43. DEFINISI OPERASIONAL Kuantitas  jumlah, pertumbuhan, kepadatan  TFR, ASFR, Transisi Fertilitas dan Mortalitas Kualitas,  mutu SDM untuk menjawab tantangan menciptakan manusia unggul, pengukuran melalui IPM  Bonus demografi dan pemanfaatannya Mobilitas dan Persebaran Penduduk  Ketimpangan distribusi penduduk  kepadatan penduduk tidak merata  Kepadatan di daerah kota  Mobilitas jangka pendek Administrasi Kependudukan  Integrasi data kependudukan dalam sistem satu data Indonesia Pembangunan Keluarga  BKB, BKR, BKL  Usia Kawin Pertama, Angka Perceraian  stunting  HPK, dsb KBKR  Alokon dan pengunaannya  KB diwilayah khusus  KBPP, dsb Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Kabupaten Peraturan Daerah Kota Peraturan Gubernur Peraturan Bupati Peraturan Walikota Keputusan Gubernur Keputusan Bupati Keputusan Walikota Surat Edaran Gubernur Surat Edaran Bupati Surat Edaran Walikota Regulasi tentang bidang pembangunan kependudukan meliputi kuantitas, kualitas, mobilitas, dan persebaran penduduk, administrasi kependudukan, serta pembangunan keluarga, keluarga berencana, kesehatan reproduksi Tk. Provinsi Tk. Kabupaten/Kota

44. Jumlah Kab/Kota Ketersediaan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependndukan No Provinsi Tingkat Kebijakan Provinsi Kab/Kota Kab/Kota 1 Aceh 23 1 23 100,00 2 Sumatera Utara 33 1 21 63,64 3 Sumatera Barat 19 1 19 100,00 4 Riau 12 1 12 100,00 5 Jambi 11 1 11 100,00 6 Sumatera Selatan 17 1 16 94,12 7 Bengkulu 10 1 10 100,00 8 Lampung 15 1 13 86,67 9 Kepulauan Bangka Belitung 7 1 7 100,00 10 Kepulauan Riau 7 1 5 71,43 11 DKI Jakarta 6 1 6 100,00 12 Jawa Barat 27 1 24 88,89 13 Jawa Tengah 35 1 34 97,14 14 D.I. Yogyakarta 5 1 5 100,00 15 Jawa Timur 38 1 37 97,37 16 Banten 8 1 8 100,00 17 Bali 9 1 9 100,00 18 Nusa Tenggara Barat 10 1 9 90,00 19 Nusa Tenggara Timur 22 1 4 18,18 20 Kalimantan Barat 14 1 14 100,00 21 Kalimantan Tengah 14 1 14 100,00 22 Kalimantan Selatan 13 1 13 100,00 23 Kalimantan Timur 10 1 10 100,00 24 Kalimantan Utara 5 1 5 100,00 25 Sulawesi Utara 15 1 15 100,00 26 Sulawesi Tengah 13 1 13 100,00 27 Sulawesi Selatan 24 1 23 95,83 28 Sulawesi Tenggara 17 1 17 100,00 29 Gorontalo 6 1 6 100,00 30 Sulawesi Barat 6 1 6 100,00 31 Maluku 11 1 10 90,91 32 Maluku Utara 10 1 5 50,00 33 Papua 29 1 7 24,14 34 Papua Barat 13 1 5 38,46 TOTAL 514 34 436 84,82 Persentase Pemerintah Daerah yang memiliki Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (data per Oktober 2024) 100% 0% Tingkat Provinsi Memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan Tidak memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudu kan Update: Oktober 2024 85% 15% Tingkat Kabupaten/Kota Memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan Tidak memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan https://bit.ly/MonevKebijakanPBK202 4 Fokus pembinaan 2025: NTT, Malut, Papua, Papua Barat

45. Rekapitulasi Baseline Data Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk Ketersediaan Kebijakan PBK Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 – 2024 Terdapat 3 ( tiga ) Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang belum terlaporkan tahun 2020 – 2024 yaitu : Kabupaten Cirebon Kabupaten Majalengka Kabupaten Subang

46. Kab/Kota yang Efektif 3 Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan

47. Kemendukbangga/BKKBN Definisi Pokja Bangga Kencana Kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan dari berbagai lintas sektor (pemerintah- non pemerintah) dan memiliki kepentingan dalam mewujudkan arah pembangunan pemerintahan daerah dengan mengusung isu- isu strategis dan pencapaian target program Bangga Kencana. Pokja GDPK, Pokja Kampung KB, Pokja Advokasi dan Pokja /Tim TPPS Stunting Fokus utama 2025 adalah Pokja GDPK Nasional, Provinsi dan Kab/Kota

48. Kemendukbangga/BKKBN Pembinaan Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi / Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas Fokus utama 2025 adalah Pokja GDPK Nasional, Provinsi dan Kab/Kota Jumlah Pemerintah daerah menjalankan Rencana Aksi peta jalan kependudukan secara berkala No Provinsi Pokja Tingkat Provinsi Pokja Tingkat Kab/Kota Provinsi yang memiliki Pokja Tingkat Provinsi Pokja Provinsi yang Efekif Persentase Pokja Bangga Kencana Tk Provinsi Pokja Kab/Kota yang Efektif Jumlah Kab/Kota Persentase Pokja Kab/Kota yang Efektif 1 Aceh 1 1 100 21 23 91.30% 2 Sumatera Utara 1 1 100 33 33 100.00% 3 Sumatera Barat 1 1 100 15 19 78.95% 4 Riau 1 1 100 12 12 100.00% 5 Jambi 1 1 100 11 11 100.00% 6 Sumatera Selatan 1 1 100 16 17 94.12% 7 Bengkulu 1 1 100 8 10 80.00% 8 Lampung 1 1 100 15 15 100.00% 9 Kepulauan Bangka Belitung 1 1 100 7 7 100.00% 10 Kepulauan Riau 1 1 100 7 7 100.00% 11 DKI Jakarta 1 1 100 6 6 100.00% 12 Jawa Barat 1 1 100 27 27 100.00% 13 Jawa Tengah 1 1 100 30 35 85.71% 14 D.I. Yogyakarta 1 1 100 5 5 100.00% 15 Jawa Timur 1 1 100 34 38 89.47% 16 Banten 1 1 100 8 8 100.00% 17 Bali 1 1 100 9 9 100.00% 18 Nusa Tenggara Barat 1 1 100 10 10 100.00% 19 Nusa Tenggara Timur 1 1 100 22 22 100.00% 20 Kalimantan Barat 1 1 100 9 14 64.29% 21 Kalimantan Tengah 1 1 100 12 14 85.71% 22 Kalimantan Selatan 1 1 100 13 13 100.00% 23 Kalimantan Timur 1 1 100 8 10 80.00% 24 Kalimantan Utara 1 1 100 3 5 60.00% 25 Sulawesi Utara 1 1 100 15 15 100.00% 26 Sulawesi Tengah 1 1 100 13 13 100.00% 27 Sulawesi Selatan 1 1 100 24 24 100.00% 28 Sulawesi Tenggara 1 1 100 17 17 100.00% 29 Gorontalo 1 1 100 6 6 100.00% 30 Sulawesi Barat 1 1 100 6 6 100.00% 31 Maluku 1 1 100 6 11 54.55% 32 Maluku Utara 1 1 100 10 10 100.00% 33 Papua 1 1 100 29 29 100.00% 34 Papua Barat 1 1 100 13 13 100.00% NASIONAL 34 34 100.00% 480 514 93.39% Fokus 2025 pada Provinsi dengan capaian ≤60% : Maluku, Kaltara, Kalbar

49. Prestasi Bidang Pengendalian Penduduk 2024 K ampung KB Baktijaya , Kota Depok, Juara 1 Kategori Kota Regional 1 Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Nasional Tahun 2024 K ota Banjar dan Kota Cimahi , mendapat Apresiasi Pemerintah Kabupaten /Kota Tahun 2024 terkait penyelenggaraan Kampung KB Rumah DataKu Desa Margajaya , Kabupaten Bandung Barat, Juara 2 Kategori Digital Apresiasi Rumah DataKu Tingkat Nasional Tahun 2024 Kampung KB Serumpun , Kota Bandung, Juara 1 Kategori Kader Kompetisi DASHAT Tingkat Nasional Tahun 2024. Ibu Desi Wulansari, Kampung KB Wargaluyu , Kabupaten Sumedang , Juara 5 Kategori KRS, Kompetisi DASHAT Tingkat Nasional Tahun 2024

50. TERIMA KASIH BERENCANA ITU KEREN