FGD Kanwil KPPN tahun anggaran 2020.pptx

ergergreg

1. Monev KKP dan IKPA Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah 29 Agustus 2025

2. Perkembangan Penggunaan KKP di Sulteng 2 Ketercapaian target Transaksi Tw II 2025 urutan ke 29 dari 34 Provinsi Ketercapaian target Transaksi Tw II 2025 Lingkup Sulawesi Sulawesi Barat 87,17% Sulawesi Tenggara 78,68% Sulawesi Selatan 73,28% Gorontalo 64,10% Sulawesi Utara 61,32% 5ulawesi Tengah 32,67% Belum semua satker memiliki KKP Penerbitan KKP dari kantor pusat bank penerbit memakan waktu lama Pimpinan satker /KPA beserta jajaran kurang aware terhadap kemanfaatan penggunaan KKP Adanya indikasi ketidaknyamanan atas implementasi KKP yang mengancam status quo kelemahan transaksi tunai yang rentan terjadi fraud Belum semua pejabat / pegawai satker paham akan operasionalisasi KKP sebagai akibat adanya mutasi dsb Terdapat mispersepsi terhadap konsep dan kemanfaatan KKP ISU STRATEGIS

3. Capaian KKP per KPPN 3 *) Realisasi dalam jutaan rupiah

4. Capaian KKP per KPPN 4 *) Realisasi dalam jutaan rupiah

5. Target dan Action Plan Amplifikasi Penggunaan KKP 5 “ Mengingat skala ekonomi dan channel pembayaran di Sulawesi Tengah yang cukup tinggi , Transaksi KKP di Sulawesi Tengah berpotensi lebih besar dibandingkan Gorontalo maupun Sulawesi Utara” Action Plan Membentuk forum komunikasi dan koordinasi bersama antara Kanwil DJPb, KPPN, satker dan perbankan untuk percepatan penyelesaian masalah terkait penerbitan dan penggunaan KKP KPPN dapat mempertegas penggunaan KKP kepada satker mitranya dengan menerapkan kebijakan dalam kewenangan sebagai Kuasa BUN terhadap satker yang belum optimal dalam penggunaan KKP Optimalisasi penggunaan dashboard KKP baik oleh Kanwil DJPb, KPPN maupun satker yang dapat digunakan sebagai tools dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan KKP

6. CAPAIAN IKI IKPA ( Periode Juli 2025) 6 KPPN IKPA BUN Satker Predikat Minimal Baik Capaian IKI Indeks KPPN IKPA BUN Jumlah Satker IKPA >=89 % Capaian IKI Indeks KPPN Palu 94,05 245 140 57,14% 82,98 3 KPPN Poso 95,12 89 66 74,16% 88,83 3,25 KPPN Luwuk 96,00 60 58 96,67% 96,20 3,75 KPPN Toli-toli 92,77 54 47 87,04% 91,05 3,5 Kanwil Sulteng 94,85 448 311 69,42% 87,22 3,25

7. Capaian IKPA per Indikator 7 Kategori Revisi DIPA Deviasi Halaman III DIPA Penyerapan Anggaran Belanja Kontraktual Penyelesaian Tagihan Pengelolaan UP dan TUP Capaian Output Baik <=89 245 84 155 125 123 173 149 Cukup 70 s.d 89 112 46 18 37 Kurang <70 47 44 5 53 Jumlah 245 243 245 125 123 196 239 Persentase Jumlah Satker Baik <=89 100% 35% 63% 100% 100% 88% 62% Cukup 70 s.d 89 0% 46% 19% 0% 0% 9% 15% Kurang <70 0% 19% 18% 0% 0% 3% 22% KPPN Palu

8. Capaian IKPA per Indikator 8 Kategori Revisi DIPA Deviasi Halaman III DIPA Penyerapan Anggaran Belanja Kontraktual Penyelesaian Tagihan Pengelolaan UP dan TUP Capaian Output Baik <=89 89 23 71 46 50 68 57 Cukup 70 s.d 89 50 14 2 7 16 Kurang <70 16 4 3 15 Jumlah 89 89 89 46 52 78 88 Persentase Jumlah Satker Baik <=89 100% 26% 80% 100% 96% 87% 65% Cukup 70 s.d 89 0% 56% 16% 0% 4% 9% 18% Kurang <70 0% 18% 4% 0% 0% 4% 17% KPPN Poso

9. Capaian IKPA per Indikator 9 Kategori Revisi DIPA Deviasi Halaman III DIPA Penyerapan Anggaran Belanja Kontraktual Penyelesaian Tagihan Pengelolaan UP dan TUP Capaian Output Baik <=89 60 31 51 31 31 54 60 Cukup 70 s.d 89 27 8 5 Kurang <70 2 1 Jumlah 60 60 60 31 31 59 60 Persentase Jumlah Satker Baik <=89 100% 52% 85% 100% 100% 92% 100% Cukup 70 s.d 89 0% 45% 13% 0% 0% 8% 0% Kurang <70 0% 3% 2% 0% 0% 0% 0% KPPN Luwuk

10. Capaian IKPA per Indikator 10 Kategori Revisi DIPA Deviasi Halaman III DIPA Penyerapan Anggaran Belanja Kontraktual Penyelesaian Tagihan Pengelolaan UP dan TUP Capaian Output Baik <=89 54 16 45 34 34 47 38 Cukup 70 s.d 89 30 5 1 14 Kurang <70 8 4 1 Jumlah 54 54 54 34 34 48 53 Persentase Jumlah Satker Baik <=89 100% 30% 83% 100% 100% 98% 72% Cukup 70 s.d 89 0% 56% 9% 0% 0% 2% 26% Kurang <70 0% 15% 7% 0% 0% 0% 2% KPPN Toli-toli

11. 11

12. Focus Group Discussion Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah Palu, 29 Agustus 2025

13. Outline 13 Konten & Ruang Lingkup Laporan RPA Konsep dan Urgensi RPA Mekanisme Pelaporan & Timeline Keterlibatan KPPN

14. Konsep dan Urgensi RPA 14 Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) adalah wujud pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran1. Untuk Semester I 2025, RPA difokuskan sebagai tahapan analisis yang lebih dalam dari kegiatan one-on-one meeting triwulanan yang telah berjalan2. Melacak (Tracking) Permasalahan : Mengidentifikasi akar masalah pelaksanaan anggaran yang terjadi di lapangan secara sistematis . Menyusun Rekomendasi Strategis : Merumuskan strategi dan rekomendasi perbaikan , baik dari sisi kebijakan ( policy recommendation ) maupun non- regulasi Urgensi RPA Definisi

15. Konten & Ruang Lingkup Laporan RPA 15 Fokus Utama RPA Semester I Tahun 2025 Sesuai arahan Direktorat Pelaksanaan Anggaran , ruang lingkup laporan hanya terdiri atas 2 ( dua ) komponen utama : Melakukan pendalaman dan analisis permasalahan yang mencakup bidang : Penganggaran Pengadaan Barang dan Jasa Eksekusi Kegiatan Sumber Daya Manusia (SDM) Hukum Debottleneck Permasalahan Belanja Strategi dan mitigasi risiko Kanwil dalam mengawal realisasi anggaran di akhir tahun Rencana Pengawalan Akhir Tahun

16. Mekanisme Pelaporan & Timeline 16 Debottleneck Permasalahan Belanja dan Rencana Pengawalan Akhir Tahun secara ringkas dan jelas pada tautan : s.kemenkeu.go.id/RPAsmt12025 Tahap 1: Pengisian Data Awal Kanwil melakukan analisis mendalam atas data pada tahap pertama untuk menyusun rekomendasi dan rencana aksi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti. Tahap 2: Pendalaman & Analisis Batas Waktu Penyampaian Laporan ke Direktorat PA paling lambat 19 September 2025 Tahap 3: Penyajian Laporan Final Hasil analisis pada tahap kedua disajikan dalam bentuk presentasi ( powerpoint ) atau PDF

17. Keterlibatan KPPN 17 Identifikasi Permasalahan : Secara proaktif membantu Kanwil mengidentifikasi dan memetakan kelima jenis permasalahan belanja ( Penganggaran , PBJ, Eksekusi , SDM, Hukum) yang terjadi pada Satker di wilayah kerjanya . Meskipun KPPN tidak diwajibkan menyusun laporan RPA sendiri , Kanwil akan melibatkan KPPN dalam proses penyusunan RPA Tingkat Wilayah. Peran KPPN yang diharapkan Pendampingan & Monitoring Survei Satker : Untuk memperkaya data dan analisis , Kanwil akan menyebarkan survei kepada Satker . KPPN diharapkan berperan aktif untuk : Mendorong partisipasi Satker dalam pengisian survei . Memantau progres pengisian survei agar data dapat terkumpul tepat waktu . Insight dari KPPN sebagai unit yang berinteraksi langsung dengan Satker sangat esensial .

18. Kuisioner Reviu Pelaksanaan Anggaran 18 Link Kuisioner : s.kemenkeu.go.id/KuisionerRPASm12025