FORUM POKDAKAN DAN POKLAHSAR kudus 2O25.pptx

FORUM POKDAKAN DAN POKLAHSAR 2O25

1. ARAH DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERIKANAN DIKABUPATEN KUDUS Forum Pokdakan dan Poklahsar Kudus, 16 April 2025 oleh Ir. Didik Tri Prsetiyo , M.Si Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus

2. Latar Belakang Tantangan Dasar Hukum S trategi Outline

3. Latar Belakang 1

4. Perkembangan perikanan saat ini mengarahkan pengembangan usaha yang berbasis budidaya , karena berkurangnya hasil tangkapan ikan dari perairan umum . Di lain pihak , permintaan pasar semakin hari semakin meningkat . Kesadaran keluarga akan pentingnya nilai gizi ikan juga mulai tumbuh . Sehingga wajar jika usaha perikanan budidaya terus dipacu untuk dikembangkan . Hal ini juga merupakan peluang bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam menunjang dan memanfaatkan potensi perikanan budidaya untuk mendukung berbagai program pemerintah , seperti ketahanan pangan , stunting, dan Makan Bergizi Gratis (MBG)

5. VISI MISI BUPATI KUDUS 2O25-2O29

6. TANTANGAN 2

7. PROSPEK PERMINTAAN PRODUK PERIKANAN DI PASAR LOKAL DAN REGIONAL Adanya Perubahan Gaya Hidup Perubahan Pola Konsumsi Banyaknya Wanita/Ibu Rumah Tangga Bekerja Khusus : Potensi sumberdaya ikan yang besar Sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu sumber itama pertumbuhan ekonomi Umum :

8. KONDISI INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN POSITIF NEGATIF Moratorium eks kapal asing berdampak pada peningkatan jumlah ikan di pasar dalam negeri Konsumen domestik dan konsumen luar negeri semakin menuntut mutu produk yang baik Komoditi perikanan cepat mengalami penurunan mutu Pengawasan Mutu Diversifikasi Produk Nilai Tambah Produk Daya Saing Produk 3 Dasar Hukum

9. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ; Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan ; dan Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan . Pasal 2 PP mengatur mengenai : 9 PP Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan meliputi kegiatan : pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku ; higienis , teknik penanganan , teknik pengolahan ; mutu produk ; sarana dan prasarana ; pengujian ; Pengendalian Mutu ; Pengawasan Mutu ; dan Sertifikasi ; meliputi SKP, Sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu , Sertifikat kesehatan Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan dilakukan pada kegiatan : penanganan Bahan Baku; pengolahan Hasil Perikanan ; dan distribusi Hasil Perikanan . Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dilakukan : melalui optimalisasi produksi Perikanan tangkap dan budidaya berdasarkan pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan ; dan dengan memastikan bahan baku Industri Pengolahan Ikan tidak berasal dari kegiatan Perikanan yang melanggar hukum , tidak dilaporkan , dan tidak diatur . Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

10. 1 Pasal 3  Tujuan pengelolaan perikanan : meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil ; meningkatkan penerimaan dan devisa negara ; mendorong perluasan dan kesempatan kerja ; meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan ; mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan ; meningkatkan produktivitas , mutu , nilai tambah , dan daya saing ; meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan ; mencapai pemanfatan sumber daya ikan , lahan pembudidayaan ikan , dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan menjamin kelestarian sumber daya ikan , lahan pembudidayaan ikan , dan tata ruang . Undang-Undang No. 31/ 2004 jo No. 45 / 2009 Tentang P erikanan Pasal 24 Ayat (1)  Pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan. Produk perikanan Indonesia masih didominasi : Produk olahan tradisional Produk primer Preferensi konsumen semakin berkembang dan beragam Globalisasi perdagangan Perlu adanya kebijakan pengembangan produk nilai tambah

11. 2 DEFINISI/PENGERTIAN Pengembangan P roduk : S trategi untuk pertumbuhan usaha dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang ada saat ini . S uatu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki produk yang sudah ada dengan cara meningkatkan kualitas, menganekaragamkan produk, dan beberapa kegiatan lainnya dengan maksud untuk lebih menyesuaikan dengan selera konsumen atau permintaan pasar.

12. 1 Pasal 3 UU No . 31 / 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45/2009 tentang Perubahan atas UU No. 31/2004 tentang Perikanan : S alah satu tujuan pengelolaan perikanan adalah meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing. Pasal 24 ayat (1) UU No . 31 / 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45/2009 tentang Perubahan atas UU No. 31/2004 tentang Perikanan : Pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah hasil perikanan . Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.27/MEN/2012 Tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan : Industrialisasi kelautan dan perikanan adalah integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi , produktivitas , daya saing , dan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan . Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.27/MEN/2012 Tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan : Sasaran industrialisasi kelautan dan perikanan adalah meningkatnya skala dan kualitas produksi , produktivitas , daya saing , dan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan . KENAPA NILAI TAMBAH PERLU (HARUS) DITINGKATKAN? Pertimbangan yuridis

13. 2 Pemanfaatan sumber daya perikanan harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara . Semakin tinggi nilai tambah yang diperoleh dalam pemanfaatan sumber daya perikanan , maka akan semakin besar manfaat ekonomi yang diperoleh  pendapatan masyarakat , penyerapan tenaga kerja , perkembangan dunia usaha , pajak , devisa , PDB, dll . KENAPA NILAI TAMBAH PERLU (HARUS) DITINGKATKAN? Pertimbangan Ekonomi Pertimbangan bisnis Kelangkaan bahan baku pada industri pengolahan  Merubah orientasi bisnis dari “volume” menjadi “ value” . Biaya pengadaan bahan /material dan supply lainnya yang digunakan dalam proses produksi cenderung meningkat , sementara itu harga jual produk perikanan relatif stagnan  Profitabilitas menurun dan pada titik tertentu akan menyebabkan kerugian . Masih rendahnya rata-rata jumlah dari produk bernilai tambah tinggi Biaya logistik produk bernilai tambah masih rendah Persaingan bisnis semakin ketat Adanya p eluang pasar bagi value-added products di pasar lokal dan pasar luar negeri STRATEGI 4

14. Langkah Pengembangan Produk Material Money Machine Method MAN

15. KONDISI DAN STRATEGI DIVERSIFIKASI PRODUK PERIKANAN POSITIF NEGATIF Produk tradisional dalam bentuk utuh masih dominan Sumber bahan baku cenderung melimpah pasca moratorium dan penataan perikanan tangkap Pemahaman pelaku usaha terhadap teknologi pengolahan masih kurang Kurang tersedia sarana dan prasarana pengolahan Ciri produk perikanan yang cepat rusak Penggunaan bahan tambahan yang berbahaya terhadap produk olahan Industri teknologi pengolahan produk sesuai dengan potensi lokal Diversifikasi produk berwawasan lingkungan ( zero waste concept ) Pengawasan dan Standarisasi Peningkatan akses pasar KONDISI STRATEGI

16. POLA PENGEMBANGAN PRODUK BERNILAI TAMBAH 1. PENDEKATAN PASAR 2. PENDEKATAN BAHAN BAKU 3. PENDEKATAN TEKNOLOGI KOMODITI PERIKANAN ZERO WASTE CONCEPT RAGAM PRODUK EKONOMI HIJAU

17. EKONOMI HIJAU ( GREEN ECONOMY) Ekonomi hijau merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang tidak mengabaikan berbagai aspek lingkungan , sehingga tetap memperhatikan permasalahan lingkungan di sekitarnya .  Dengan kegiatan ini , maka kesejahteraan diharapkan dapat terwujud dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem di sekitarnya . Berbagai aksi hijau diharapkan bisa diterapkan di tengah perputaran roda ekonomi . Pada dasarnya , pemahaman yang ingin disampaikan melalui ekonomi hijau yaitu konflik yang terjadi antara aspek ekonomi dan permasalahan lingkungan sebenarnya bisa dicari jalan tengahnya . Sistem ekonomi tidak selalu harus mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan merusak lingkungan . Namun , kesejahteraan dan keuntungan juga bisa tercapai dengan tetap memperhatikan lingkungan dan ekosistem di sekitarnya .

18. Pemerintah mendorong peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan melalui : Penetapan pedoman dan prosedur operasional standar pelaksanaan peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan ; Pengembangan produk Nilai Tambah Hasil Perikanan ; Pengembangan sentra Hasil Perikanan ; Pendampingan , supervisi , dan konsultasi ; Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ; Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan Pengembangan skema permodalan .

19. preferensi, tingkat konsumsi, harga Memperkuat jejaring informasi hulu-hilir Diseminasi informasi pasar secara real time PENGUATAN ANALISIS PASAR (MARKET INTELLIGENCE) Integrasi rantai pasok (temu binis) Sistem Logistik Ikan Penguatan kemitraan pemasaran dengan ritel modern (branding produk) Rintisan sertifikasi dan registrasi suplier Penguatan kelembagaan pelaku dan komisi komoditas (Komii Catfish Indonesia) PENGUATAN KONEKTIVITAS SUPPLY DEMAND PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMASARAN PENGUATAN PERMINTAAN (DEMAND SIDE) PENGEMBANGAN SARPRAS PEMASARAN Peningkatan promosi (GEMARIKAN, FORIKAN) Penggalangan partisipasi publik dan ownership untuk peningkatan konsumsi ( or mas, or profesi dll ) Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran Monitoring pemanfaatan sarana dan prasarana KEBIJAKAN PASAR DALAM NEGERI

20. terimakasih