FUNGSI dan PERAN PENGAWAS INTERNAL ORGANISASI

FUNGSI DAN PERANAN SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL

1. FUNGSI dan PERAN PENGAWAS INTERNAL UNTUK MEWUJUDKAN KOPERASI YANG AKUNTABEL

2. PENDAHULUAN 1. Berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh Koperasi, baik dalam kepemilikan sumberdaya, informasi dan teknologi sangat mempengaruhi kemampuan Koperasi yang bersangkutan dalam memasuki dan/atau mempertahankan pasar yang dikuasainya. 2. Oleh karena itu koperasi harus membuat perencanaan yang tepat dalam mengalokasikan semberdaya yang dimiliki dalam mendukung operasional yang akan dila-kukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3. Perencanaan yang dibuat mencakup batas-batas operasional yang akan dilakukan baik luasnya cakupan operasi (volume produksi,, pelayanan anggota, promosi konsumsi sumberdaya, dan sebagainya. 4. Perencanaan yang disusun secara tepat dapat memberikan arahan berjalannya operasi yang efisien dan secara efektif mampu mencapai tujuan 2

3. 4. Dalam rangka memanfaatkan jalannya operasional yang sesuai dengan rencana dan kebijakan yang berlaku diperlukan Pengawasan dan Pengendalian manajemen yang memadai. 5. Setidaknya ada 4 (empat) tujuan penting yang ingin dicapai melalui Pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi, yaitu : a. Dapat dipercayanya data-data yang disajikan Manajemen Koperasi. b. Terjaganya keamanan aset yang dimiliki Koperasi. c. Berjalannya operasi secara efisien. d. Ditaatinya semua ketentuan, peraturan dan kebijakan yang ditetapkan Manajemen Koperasi. 3

4. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas atau kegiatan , apakah sesuai dengan semestinya atau tidak Apakah sesuai dengan TUJUAN yang telah ditetapkan atau belum / tidak PENGERTIAN

5. BUAT RENCANA PENGAWASAN ( JADWAL , METODE , ANGGARAN ) BUAT PROSEDUR TATACARA PENGAWASAN LAKUKAN PENGAWASAN BUAT LAPORAN DAN REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN EVALUASI HASIL ( Rekomendasi ) PENGAWASAN & KEGIATAN PENGAWASAN

6. PERAN PENGAWAS Sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam koperasi, pengawas memiliki peran strategis dalam menjaga   dan juga mendorong   keterwujudan tujuan-tujuan berkoperasi. P engawas secara kelembagaan harus bisa menjadi sparring partner   pengurus sehingga tercipta gairah untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan koperasi. Satu hal yang harus difahami, pengawas bukanlah lembaga pengadilan di koperasi  sehingga dalam memainkan perannya tidak perlu over acting   yang justru kontra produktif  bagi koperasi itu sendiri. P engawas juga bisa memerankan diri sebagai penyerap aspirasi  yang lahir dari fikiran dan gagasan anggota. Dengan demikian potensi kete r bentukan pemberdayaan produktif berbasis kolektif   akan efektif membawa koperasi ke titik optimal kebermaknaan bagi segenap unsur organisasinya, khususnya anggota sebagai populasi mayoritas dari koperasi. 

7. Pengawas Pasal 38 Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota . Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota . Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pasal 39 (1) Pengawas bertugas : melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi ; membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya . (2) Pengawas berwenang : meneliti catatan yang ada pada Koperasi ; mendapatkan segala keterangan yang diperlukan . (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga Siapa Pengawas itu (UU NO. 25/1992) ?

8. TUJUAN PENGAWASAN Untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja. Untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan efisien. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan kegagalan ke arah perbaikan.

9. PE LAKSANAKAN PENGAWASAN PENGENDALIAN INTERN 3

10. Ruang Lingkup Pengendalian Intern PI Manajemen Tepat Prosedur Tepat Pelaksana Tepat Otoritas Tujuannya untuk memastikan apakah : Pelaksana mentaati semua prosedur yg ada dengan benar ? Prosedur yang ada telah menjamin efisiensi ? PI Akuntansi Tepat Prosedur , Tepat Jumlah /Nilai, Tepat Waktu, Tepat Pencatatannya , Tepat Otoritasnya . Tujuannya untuk memastikan apakah : Semua transaksi telah dicatat dengan benar ?, Laporan Keuangan telah disusun dengan benar ?

11. Peraturan internal dan eksternal untuk pengawasan pengendalian Intern Contoh bentuk penyimpangan Langkah pengendalian penyimpangan Penyebab tingginya NPL Pengendalian PK dan RAPB Verifikasi bukti-bukti transaksi , bukti kepemilikan asset Kata Kunci

12. PERANAN SPI LENDING ALMA FUNDING Umum & Perkoperasian Ak untansi t & Keuangan Kesehatan SPI

13. Aspek pengawasan 1. Bidang Kelembagaan dan Organisasi a. Keanggotaan b. Kepengurusan c. Hubungan kerja koordinasi pengurus dengan pengawas d. Manajer dan karyawan e. Rencana Kerja f. Hubungan antar instansi / lembaga Bidang Pengelolaan Usaha a . Jenis kegiatan usaha b . Volume Usaha c . Perhitungan Hasil Usaha d . Rencana Usaha dan Realisasi e . Alasan-alasan penyimpangan f . Kebijakan Pengurus 3. Bidang administrasi, Manajemen dan Akuntansi Buku-Buku Kelengkapan O rganisasi Surat Menyurat Administrasi U saha / A kuntansi dll

14. Aspek pengawasan 1. Bidang Permodalan Modal sendiri Pinjaman Penyertaan Bidang Keuangan Analisa laporan keuangan Likuiditas (Aset/tunai) Solvabilitas (kemampuan membayar kewajiban/hutang) Rentabilitas (Laba Aktiva) PENKES Catatan atas laporan Keuangan

15. Suatu sistem pengendalian intern yang memuaskan , harus meliputi : Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat . Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan baik yang berguna untuk melakukan pengawasan cukup terhadap harta milik , hutang , pendapatan dan biaya . Penerapan dilaksanakan sesuai dengan tugas fungsi dan tanggung jawab setiap bagian . Kecakapan pegawai sesuai dengan tanggung jawabnya .

16. Teknik (Prosedur) Pe ngawasan Memeriksa Menganalisis Mengecek Membandingkan Melakukan konfirmasi Footing Menginspeksi Verifikasi Merekonsiliasi Testing Menelusuri

17. Peraturan dan Kebijakan Internal Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Peraturan Khusus Perjanjian-perjanjian (MoU) dengan Mitra UU No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian PP No. 9 tahun 1995 : Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Permenkop & UKM No. 15/2015 dan 02/2017 : Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Peraturan-peraturan yang terkait dengan Usaha Simpan Pinjam 1.1 Kebijakan, sistem dan prosedur pengendalian intern diidentifikasi. Regulasi :

18. 1.2 Risiko penyimpangan dan penggelapan (fraud) yang kemungkinan muncul diidentifikasi. Asset misappropriation : penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain Fraudulent statemen : melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan Briberty / corruption : meliputi korupsi , suap , pemberian ilegal dan pemerasan Cybercrime : jenis fraud ini paling candilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian khusus yang tidak selalu dimiliki oleh orang lain. - Risiko secara umum diartikan sebagai suatu kejadian / kondisi yang berkaitan dengan hambatan dalam pencapaian tujuan . - Fraud merupakan tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa,sehingga menguntungkan diri sendiri , kelompok atau pihak lain ( perorangan , perusahaan , atau institusi ). Jenis – Jenis fraud ada 4 , yaitu :

19. 1.3 Program dan kertas kerja pengendalian intern disiapkan No Keterangan Tanggal 1 2 3 4 5 6 7 31 Ket 1 BUKTI TRANSAKSI KAS & NON KAS 2 PENYALURAN PEMBIAYAAN 3 PENGHIMPUNAN DANA 4 KEANGGOTAAN 5 PENGAMANAN ASET 6 PENGADAAN PERALATAN KANTOR 7 dst Bulan yang diperiksa : Tanggal Pelaksanaan :

20. 1.3 Program dan kertas kerja pengendalian intern disiapkan CASH OPNAME Pada hari ............. Tanggal................. 20 21 , telah dilakukan cash opname pada Kantor............ Dgn kondisi kas sebagai berikut : No. Pecahan Jml Lembar Nominal 1 100.000 2 50.000 3 20.000 4 10.000 5 5.000 6 2.000 7 1.000 8 koin JUMLAH Jika terdapat selisih, maka selisih harus ditelusuri penyebabnya.

21. Dokumen transaksi keuangan diverifikasi secara rutin dan dapat diketahui keabsahannya dengan cara mengecek kebenaran dari :

22. No Jenis Transaksi Jenis Bukti Teknik Verifikasi 1 Menerima Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Anggota 2 3 4 5 6

23. Sumber daya manusia merupakan aset koperasi merupakan aset yg tak ada nilainya , namun jika penempatan yg bukan pada tempatnya justru berpotensi menjadi kontra produktif . Pengendalian intern harus memastikan bahwa penempatan dan pelaksanaan tugas masing-masing SDM dengan cara membandingkan antara struktur organisasi dan job desk dengan job masing-masing SDM. Mutasi karyawan sesuai kebutuhan 2. 2 Penempatan dan pelaksanaan tugas masing-masing karyawan/karyawati dievaluasi sesuai prosedur.

24. 2.3 Pelaksanaan kebijakan, perlakuan akuntansi dan laporan keuangan dievaluasi sesuai prosedur. Penyisihan pinjaman / pembiayaan . Penyusutan AssetTetap . Amortisasi Asset Lain – lain. Cadangan Resiko Pendapatan yang masih harus dibayar dan atau diterima . BMHDib dan atau BMHdit Penghapusan pinjaman / pembiayaan macet . Lakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kebijakan dan perlakuan akuntansi keuangan , ( Acuan : Permenkop No 13 tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Permenkop No. 14 tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi . Pemantauan terhadap kegiatan proses akuntansi harus dijalankan sesuai dgn ketentuan , antara lain kebijakan dan perlakuan akuntansi yg menyangkut dengan :

25. No Temuan Analisis & Rekomendasi Solusi 1 Ibu Nani sebagai Kasir sudah 7 tahun di cabang yang sama Berpotensi fraud, karena semakin lama menduduki jabatan sama di tempat yang sama berpotensi mengetahui celah penggelapan Rekomendasi : Memindahkan bu Ria pada cabang lain, atau dipromosikan atau dimutasi ke bagian lain  2 3

26. Bandingkan secara berkala antara realisasi dgn PK dan RAPB - K tahun buku yg sedang berjalan , seberapa jauh pencapaian hasil-hasilnya lakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi dgn mendiskusikan kepada para Kabag atau bawahannya yg lain, sehingga terhadap fokus untuk penyelesaian , misalnya jika pencapaian target pemberian pinjaman belum berhasil , maka bagian pinjaman akan lebih giat meningkatkan kinerjanya . ALK merupakan kewajiban untuk dikerjakan secara periodik yaitu bisa dilakukan dgn cara bulanan , triwulanan , semesteran dan atau tahunan , hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan / kondisi keuangan KSP/USP yg sebesarnya . Jika terdapat hal-hal yg merugikan KSP/USP dgn cepat dapat ditanganinya . 2.4 Pelaksanaan Program Kerja dan RAPB dievaluasi sesuai prosedur

27. 2.5 Pengendalian terhadap penghimpunan dana dilaksanakan sesuai prosedur. Pengendalian Intern harus memberi keyakinan bahwa seluruh transaksi telah mendapat otorisasi dan dilaksanakan dengan benar sesuai kebijakan perusahaan , serta pencatatan transaksi tersebut dengan benar .

28. 2.5 Pengendalian terhadap penghimpunan dana dilaksanakan sesuai prosedur. Dalam melakukan kegiatan pengendalian terhadap penghimpunan dana kemampuan yang harus dimiliki adalah sebagai berikut ini : Mampu untuk mendapat otorisasi semestinya pada setiap transaksi baik kas maupun non kas berdasarkan struktur dan kebijakan perusahaan . Mampu dalam melakukan Pencatatan atas transaksi harus dilaksanakan sebagaimana mestinya yakni bener-benar terjadi dan harus lengkap serta pada waktu yang tepat dengan uraian yang wajar Mampu dalam Melakukan rekonsiliasi secara kontinu dan periodik antar pencatatan dengan fisik (uang, surat berharga ) harus dilakukan . Misalnya cash opname . Mampu dalam memberikan kepastian bahwa    seluruh harta perusahaan dicatat berdasarkan nilai yang wajar . Tidak boleh terjadi over maupun undervalued atas harta tersebut

29. 2.6 Pengendalian terhadap penyaluran dana dilaksanakan sesuai prosedur. Langkah - Langkah dalam mealkukan pengendalian terhadap penyaluran dana sebagai berikut : Proses pemberian dana secara for eyes principles ( prinsip pendekatan secara personal kepada anggota peminjam ). Pengaturan limit kewenangan pemberian pinjaman . Proses Analisa pinjaman mencakup kelayakan pinjaman (5C). Melaksanakan proses verifikasi dan pemeriksaan ( on the spot ). Penilaian dan evaluasi agunan / jaminan . Pengaturan proses dan syarat pencairan . Monitoring dan collection secara berkala .

30. 2.5 Pengendalian terhadap pengelolaan operasi dilaksanakan sesuai prosedur. Apakah aset telah memberikan pendapatan yg optimal Apakah resiko aset telah ada covernya (pencadangan, asuransi, dll) Apakah penghimpunan dana telah dilaksanakan sesuai ketentuan yg ada dan telah mencapai target. Apakah pengelolaan dana telah optimal, dimana likuiditas minimum terjamin, disisi lain memberikan pendapatan yg tinggi. Apakah penyaluran pinjaman telah dilaksanakan sesuai ketentuan yg ada dan menghasilkan secara optimal dan aman (pinjaman bermasalah rendah) .

31. 2.8 Hasil pelaksanaan pengendalian internal dituangkan dalam kertas kerja. No Keterangan Hasil Evaluasi Rekomendasi 1 BUKTI TRANSAKSI KAS & NON KAS 2 PENYALURAN PEMBIAYAAN 3 PENGHIMPUNAN DANA 4 KEANGGOTAAN 5 PENGAMANAN ASET 6 PENGADAAN PERALATAN KANTOR Bulan yang diperiksa : Tanggal Pelaksanaan : Petugas Satuan Pengendalian Internal :

32. MENGEVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PENGENDALIAN INTERNAL

33. 3.1 Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengendalian internal dievaluasi sesuai prosedur . Kelemahan-kelemahan dari SPI yg ada seperti rangkap jabatan , rekrut karyawan , sifat tidak jujur , mementingkan diri sendiri , ceroboh dll , maka kelemahan SPI harus segera diperbaiki sedini mungkin Hasil pengendalian internal harus dicatat dan dibuatkan laporan pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai format standar KSP Jika hasil pemeriksaan menemukan penyimpangan , maka manager harus melakukan tindakan perbaikan sesuai SOP KSP, dan melaporkan kepada Pengurus KSP, dan berikan rekomendasi tindakan 1 2 3

34. 3.2 Hambatan – hambatan tidak terlaksananya pelaksanaan tindak lanjut diidentifikasi . Efektifnya pengendalian intern apabila ketiga kategori tujuan KSP/USP dapat dicapai , yaitu dengan kondisi : Pengelola KSP/USP mendapat pemahaman akan arah pencapain tujuan KSP/USP, dengan , meliputi pencapaian tujuan atau target KSP/USP, termasuk juga kinerja , tingkat profitabilitas , dan keamanan sumberdaya KSP/USP. Laporan Keuangan yg dipublikasikan adalah handal dan dapat dipercaya . Prosedur dan peraturan yg telah ditetapkan oleh KSP/USP sudah ditaati dan dipatuhi dengan semestinya .

35. 3.2 Hambatan – hambatan tidak terlaksananya pelaksanaan tindak lanjut diidentifikasi . Penerapan pengendalian internal dilakukan secara efektif jika didalam aktivitasnya dilakukan : Pemisahan fungsi ; Autorisasi transaksi ; Dokumen dan sarana pencatatan yang memadai ; Keamanan fisik aset ; Kualifikasi karyawan yang sesuai ; Rolling karyawan dan penberian cuti ; Pemeriksaan secara berkala ; Verifikasi internal.

36. Tahapan menangani tindak penyimpangan : Mengidentifikasi Potensi Terjadinya Tindak Penyimpangan , dalamsetiap melakukan pemeriksaan Jika dalam pemeriksaan ditemukan penyimpangan yg kemungkinan menimbulkan kerugian bagi KSP  , segera dilakukan pencegahan sesuai permasalahan sebenarnya , agar tidak mengganggu operasional KSP lainnya Jika terjadi tindak penyimpangan maka segera diidentifikasi untuk selanjutnya dicari solusinya untuk segera diperbaiki Pemeriksaan dan Koreksi terhadap Potensi Terjadinya Tindak Penyimpangan 1 3 2 4

37. Rentang kendali bertambah Tumbuhnya aset koperasi Masih terjadinya kebocoran / penyimpangan Permasalahan yang lebih komplek Regulasi yang berubah Hal-hal yang menyebabkan SPI perlu di up date :

38. Tindak penyimpangan , harus segera dilakukan koreksi sehingga tidak berdampak pada system Jika sistem yang dipakai sudah tidak sesuai dengan kondisi , maka sistemnya harus diperbaharui Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan tindak penyimpangan , maka pengurus harus melakukan tindakan perbaikan sesuai aturan KSP, dan kemudian melaporkannya kepada Pengawas , Manajer dan Karyawan KSP, termasuk di dalamnya sikap yang harus ditempuh dlm mengambil tindakan dimaksud 3.3 Hasil identifikasi hambatan-hambatan pelaksanaan tindak lanjut dikomunikasikan untuk memperoleh solusi perbaikan dan penyesuaian rencana tindak lanjut .

39. EK. IV MELAPORKAN HASIL PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN

40. 4.1 Laporan Pengendalian Internal dibuat sesuai prosedur . Dua hal penting dalam pelaporan Pelaksanaan Pengendalian Intern Pelaporan Penyusunan Laporan Bertanggung Jawab Terhadap Hasil Pelaksanaan Hasil pelaksanaan pengawasan intern Koperasi Jdilaporkan dengan menggunakan: 1) Form Laporan Evaluasi 2) Form Laporan Hasil Kegiatan secara berkala

41. 4.2 Laporan Pengendalian Internal ditindaklanjuti sesuai prosedur. Teknik Pelaporan Pelaksanaan Pengawasan Intern. Manajer KSP/USP mendiskusikan dgn para kepala bagian mengenai Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern, maka manajer atau pengelola KSP/USP menuangkannya dlm form laporan Pelaksanaan Pengawasan Intern, untuk mempermudah dlm mengidentisifikasi Pelaksanaan Pengawasan Intern manajer KSP/USP perlu menyiapkan format laporan penyusunan pelaksanaan pengawasan intern. Syarat - syarat Laporan adalah : Isi laporan harus terperinci dan jelas . Harus mengandung data dan fakta serta informasi yg diperlukan . Isi laporan tidak boleh berbelit-belit . Pelaporan

42. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya , akan membuat pertanggungjawaban yang lazim disebut dengan Laporan Hasil Pe ngawasan (LHP). LHP umumnya di buat secara berkala (per bulan, per triwulan , per kuartal , per semester, ) Laporan ini sering pula disebut sebagai Laporan Hasil Pengawasan Sementara Seluruh Laporan Hasil Pengawasan Sementara selama satu periode yang disusun dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pada Rapat Anggota Koperasi disebut sebagai Laporan pengawasan Tahunan Dalam pembuatan LHP baik berkala maupun akhir, selalu didukung dengan bukti pelaksanaan pengawasan atau kertas kerja pengawasan

43. FORMULIR REKOMENDASI ( TEMUAN 1) No. REKOMENDASI PIC KPI UKURAN /TARGET WAKTU PELAKSANAN AKTIVITAS ( RK ) ANGGARAN (RA) 1 Mempercepat penyelesaian SHU Bag. Keuangan Percepatan Penyelesaian Laporan Keuangan FINAL maksimal 2 minggu sebelum RAT TUTUP BUKU tahun 2025 ( desember ) Belanja software dan melatih karyawan Bag. Keu Operasional Rp . 5 juta Bendahara Percepatan Distribusi Pembagian SHU Anggota maksimal 1 minggu setalah RAT TUTUP BUKU tahun 2025 ( desember ) Lembur SDM Operasional Rp . 1 juta PDCA (P, D)

44. FORMULIR MONITORING ( TEMUAN 1) KPI UKURAN /TARGET WAKTU PELAKSANAN AKTIVITAS ( RK ) ANGGARAN (RA) REALISASI TARGET REALISASI AKTIVITAS REALISASI ANGGARAN Percepatan Penyelesaian Laporan Keuangan FINAL maksimal 2 minggu sebelum RAT TUTUP BUKU tahun 2025 ( desember ) Belanja software dan melatih karyawan Bag. Keu Operasional Rp . 5 juta H-1 dari RAT TIDAK ADA PEMBELIAN dan BELUM MELATIH KARYAWAN Rp . 0,- Percepatan Distribusi Pembagian SHU Anggota maksimal 1 minggu setalah RAT TUTUP BUKU tahun 2025 ( desember ) Lembur SDM Operasional Rp . 1 juta 2 Minggu setelah RAT HARI dan JUMLAH KARYAWAN LEMBUR Rp . 2 juta PDCA (C)

45. FORMULIR ANALISA GAP ( TEMUAN 1) AKTIVITAS ( RK ) ANGGARAN (RA) REALISASI AKTIVITAS REALISASI ANGGARAN GAP AKTIVITAS GAP ANGGARAN KENDALA TINDAK LANJUT Belanja software dan melatih karyawan Bag. Keu Operasional Rp . 5 juta TIDAK ADA PEMBELIAN dan BELUM MELATIH KARYAWAN Rp . 0,- PELAKSANAAN PEMBELIAN SOFTWARE, PELAKSANAAN PELATIHAN KARYAWAN TAK TERPAKAI Rp . 5 juta Tidak memiliki daftar vendor yang cukup Perbanyak daftar dan seleksi Vendor software dan pelatihan Lembur SDM Operasional Rp . 1 juta HARI dan JUMLAH KARYAWAN LEMBUR BANYAK Rp . 2 juta EFEKTIVITAS LEMBUR KARYAWAN MINUS ( Rp . 1 juta ) Kekurangan alat bantu keuangan dan tanpa pembatasan lembur karyawan Pembatasan dan efisiensi lembur karyawan PDCA (C) PDCA (A)

46. TERIMA KASIH 47