GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).ppt

Good Governance

1. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 1
GOOD
GOVERNANCE
Oleh :
A. JARKASIH

2. 10/15/25 2
PERBEDAAN PENGERTIAN
GOVERNMENT ?
GOVERNANCE ?

3. Dalam konsep Pemerintahan, kita akan
mengenal istilah Government dan
Governance. Government jika diartikan
dalam bahasa Indonesia berarti Pemerintah
sedangkan Governance berarti
Pemerintahan. Disini sudah terlihat jelas
perbedaan antara keduanya.
10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 3

4. Perbedaan Government dan
Governance 
terletak pada konsepnya
yaitu
 
Government lebih merujuk kepada
subjek yang mengatur suatu badan/instansi
(pemerintah) sedangkan
 
Governance lebih
merujuk kepada tata pengelolaan
kestrukturan pemerintah sendiri
(Pemerintahan).
10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 4

5. "Government adalah sekelompok yang
memerintah sebuah komunitas/unit. Mereka
menetapkan dan mengadministrasi kebijakan
publik, dan kekuasaan executive, politik dan
berdaulat dalam suatu negara".
Governance adalah bentuk dan tata kelola dari
pemerintah sendiri yang sering di
sebut
 
pemerintahan.
10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 5

6. Governance haruslah bernilai baik (good
governance) dengan memiliki beberapa aspek
berikut :
1. Partisipasi (participation)
2. Hukum (laws )
3. adil (inclusivity)
4. Daya tanggap (Responsiveness)
5.Transparansi (transparantion)
10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 6

7. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 7
LATAR BELAKANG PENERAPAN
GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA
Pemikiran, Tuntutan, dan Dukungan
Eksternal
1. Pelajaran dari Amerika. Al Gore, Wapres
AS (1993) menyusun laporan untuk Bill
Clinton, Presiden AS saat itu” isinya
mengenai persoalan birokrasi kurang
responsif, kalah dengan sektor swasta,
pemerintah kurang bisa mengimbangi
kemajuan masyarakat, yang dapat
mengakibatkan turunnya kepercayaan
masyakat

8. 2. Tekanan lembaga donor (IMF, ADB, World
Bank) untuk menerapkan good
governance bagi negara peminjam dana,
termasuk Indonesia. Lembaga donor ingin
uangnya kembali, untung, bukan malah
dikorupsi oleh penguasa.
3. Dukungan UNDP dan cita-cita AS
mewujudkan demokratisasi, tata dunia
baru, globalisasi, liberalisasi, mengikis
komunisme, persaingan bebas, pasar
bebas, dan menguasai dunia.
10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 8

9. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 9
LATAR BELAKANG PENERAPAN
GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA
Pemikiran, Tuntutan, dan Dukungan Internal
1. Analisa dan pemikiran ilmuwan, politisi,
administrasi publik di Indonesia ,sejak th 80 an
merekomendasikan. Perlu perubahan
paradigma pemerintahan. Menuju good
governance.
2. Tuntutan dari rakyat, LSM, pers, aktivisi pro-
demokrasi, kalangan menengah, swasta, tokoh
masyarakat mengenai reformasi, demokratisasi,
kedaulatan rakyat, pemerintahan yang baik, anti
KKN.

10. 3. Dukungan dari kalangan birokrasi sendiri
(meski jumlahnya sedikit) untuk
mengembalikan birokrasi ke arah yang
benar: netral, kompetensi, pelayanan prima,
fasilitator yang baik, transparan, partisipatif,
akuntabel, anti KKN, dll.
10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 10

11. LATAR BELAKANG PENERAPAN
GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA
Pada berbagai Negara, penggunaan
prinsip-prinsip administrasi publik klasik
semakin tidak compatible dengan
tuntutan perkembangan masyarakat dan
dunia internasional, yang semakin
transparan.
Hal ini juga sejalan dengan
berkembangnya teknologi komunikasi
yang serba cepat dan effisien, sehingga
waktu yang semakin singkat dalam
penyampaian informasi, dan
kecanggihannya menyebabkan semua
aspek kegiatan dalam kehidupan dapat
diketahui dengan mudah.
10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 11

12. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas
dunia, juga tidak terlepas dari pengaruh
perubahan tersebut, menuntut adanya
effiesiensi, efektifitas dan transparansi pada
semua bidang, terutama dalam manajemen
pemerintahan.
Perubahan mekanisme ini menuntut
terlaksananya prinsip good governance
 
10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 12

13. Penerapan prinsip good governance di
Indonesia mulai diperkenalkan pada
masa reformasi, yang telah merombak
pola sentralisasi kekuasaan pada masa
orde baru, menjadi pola desentralisasi
dengan memberikan kewenangan
pengaturan kepada Pemerintah Daerah
untuk mengatur rumah tangganya sendiri.
10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 13

14. Maksud pemberian kewenangan
tersebut salah satunya antara lain
adalah untuk mendekatkan pelayanan
pemerintah kepada rakyatnya yang
lebih cepat dan tepat
Untuk itu, transparansi pelaksanaan
kegiatan sangat dituntut agar dapat
memberikan pelayanan yang maksimal
kepada masyarakat.
10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 14

15. 15
Terwujudnya Indonesia berdaulat,
mandiri, dan berkepribadian
berdasarkan gotong royong

16. 16
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah,menopang kemandirian ekonomi dan mengamankan sumber
daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuatjati diri
sebagai negara maritim.
4.Mewujudkan kwalitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,maju dan
sejahtera.
5. Mewujudkan Bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara Maritim yang mandiri,
maju,kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakar yang berkepribadian dalam kebudayaan.

17. TIGA PROBLEM POKOK BANGSA
1. Merosotnya kewibawaan negara
2. Melemahnya sendi-sendi perekonomian
nasional
3. Merebaknya intoleransi dan krisis
kepribadian Bangsa
Masalah ini semua bisa terpecahkan salah
satunya melalui penerapan Good Governance
secara konsekuen dan berkesinambuangan
oleh Pemerintah bersama-sama Masyarakat
10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 17

18. Untuk memahami good governance,
maka perlu mengetahui integrasi antar 3
aktor utama , dalam suatu mekanisme
kerja yang diakui oleh para pihak.
1. Peran pemerintah harus mampu
menciptakan suatu iklim yang kondusif
bagi terselenggaranya berbagai
kegiatan (ekonomi, politik, budaya,
keamanan, peraturan).
10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 18

19. 2. sektor swasta akan berperan
dibidang pengembangan kegiatan
perekonomian yang mampu memberi
peluang masyarakat untuk
mendapatkan penghasilan lebih baik
sehingga kesejahteraannya
meningkat.
10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 19

20. 3. peran masyarakat, adalah tuntutan
kemampuan untuk mengisi peluang
yang tercipta dibidang ekonomi,
social, budaya maupun politik, serta
melakukan pemantauan terhadap
mekanisme good governance tersebut
10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 20

21. Pelaksanaan good governance secara
optimal
-Memiliki Visi jauh kedepan, sehingga mampu untuk
menentukan kebijakan dan arah pembangunan yang akurat.
Visi harus dapat diterjemahkan menjadi Misi untuk kemudian
dijabarkan menjadi program kegiatan.
-Memfasilitasi adanya partisipasi masyarakat,
yaitu memberikan kesempatan pada
masyarakat untuk menyampaikan
pendapatnya, baik langsung maupun melalui
perwakilannya.


10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 21

22. -Menghormati dan mengakui supremasi
hukum, yaitu melaksanakan semua proses
berdasarkan ketentuan dan peraturan,
dilaksanakan secara konsisten sehingga
menciptakan rasa adil yang merata.
-Keterbukaan informasi, atau transparansi,
yaitu memungkinkan pihak-pihak
berkepentingan memperoleh data yang terkait
kepentingan, dan siap untuk mendapat
evaluasi penyelenggaraan.
10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 22

23. - Pelayanan kepada pemangku
kepentingan, yaitu memberikan layanan
yang merata kepada pihak-pihak
berkepentingan secara baik. Prinsip
effiensi, jelas, cepat, murah dan mudah
harus menjadi acuan dalam bekerja.
10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 23

24. - Mengutamakan kesepakatan pelaksanaan,
yaitu berupaya agar setiap kepentingan dapat
terakomodasi dalam mewujudkan kepentingan
masyarakat. Kesepakatan harus disusun
secara tertulis dan dijadikan acuan dalam
pelaksanaan kegiatan.
- Akuntabilitas, yaitu kegiatan harus dapat
dipertanggung jawabkan. Termasuk dalam hal
ini adalah unsur-unsur: transparansi,
supremasi hukum, prosedural, profesionalitas,
dan kualitas pekerjaan.
10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 24

25. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 25
Governance (UNDP, 2000) adalah:
Tata pemerintahan dalam penggunaaan
wewenang ekonomi, politik, dan administrasi
guna mengelola urusan negara pada semua
tingkat. Tata pemerintahan mencakup
seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-
lembaga dimana warga dan kelompok-
kelompok masyarakat mengutarakan
kepentingan mereka, menggunakan hak
hukum, memenuhi kewajiban, dan
menjembatani perbedaan-perbedaan
diantara mereka.

26. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 26
Governance (Meuthia Ganie Rochman, 2000)
adalah Tata pemerintahan yang mengatur
mekanisme pengelolaan sumber daya
ekonomi dan sosial untuk tujuan pem-
bangunan yang melibatkan pengaruh sektor
negara dan sektor non-pemerintah dalam
suatu usaha kolektif. Meski banyak aktor
yang terlibat tetapi tidak ada yang sangat
dominan yang menentukan gerak aktor lain.

27. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 27
Good Governance (Loina Lalolo KP, 2003)
adalah keseimbangan pelaksanaan peran
dan fungsi antara negara, pasar, dan
masyarakat.
Good Governance (Miftah Thoha, 2003)
adalah Governance (tata pemerintahan) yang
dijalankan pemerintah, swasta,dan rakyat
secara seimbang, tidak sekedar jalan
melainkan harus masuk kategori yang baik
(good).

28. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 28
Aktor dalam menjalankan Governance
adalah (1) government, (2) swasta,
dan (3) rakyat yang memiliki posisi sejajar,
memiliki kesamaan, kohesi, keseimbangan
peran serta yang saling mengontrol.
Dalam konsep Government, aktornya tunggal
atau terfokus hanya pada birokrasi
pemerintahan yang mendominasi berbagai
peran dan fungsi.

29. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 29
Perkembangan terakhir mengenai peran
pemerintah yaitu telah terjadi pergeseran
dari government ke governance : sekedar
pemberi pelayanan (provider) menjadi
fasilitator, kepemilikan negara menjadi
kepemilikan rakyat (JS. Edralin, 1977)
Istilah “governance” merupakan suatu
terminologi yang digunakan untuk mengganti
istilah “government” yang menunjukan
otoritas politik, ekonomi, dan administrasi
pengelolaan kenegaraan (Depdagri dan
Bappenas, 2000)

30. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 30
perbedaan antara istilah government dan
governance menurut Sadu Wasistiono (2003)
No Unsur
Perbandingan
Kata GovernmentKata Governance
1 Pengertian badan/lembaga atau
fungsi yang
dijalankan oleh organ
tertinggi dalam suatu
negara
cara, penggunaan,
atau pelaksanaan
2 Hubungan Hierarkis, yang
memerintah di atas,
yang diperintah di
bawah
Hetararkis,
kesetaraan
kedudukan dan
hanya berbeda
dalam fungsi

31. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 31
perbedaan antara istilah government dan
governance menurut Sadu Wasistiono (2003)
No Unsur
Perbandingan
Kata GovernmentKata Governance
3 Komponen yang
terlibat
Sebagai subyek
hanya ada satu yaitu
institusi pemerintah
Komponen yang
terlibat: sektor
publik, sektor
swasta, dan sektor
masyarakat
4 Pemegang Peran
Dominan
Sektor pemerintahSemua komponen
memegang peran
sesuai fungsi
masing-masing

32. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 32
perbedaan antara istilah government dan
governance menurut Sadu Wasistiono (2003)
No Unsur
Perbandingan
Kata GovernmentKata Governance
5 Efek (impact) yang
diharapkan
Kepatuhan warga
negara
Partisipasi warga
negara
6 Hasil (out put)
yang diharapkan
Pencapaian tujuan
negara melalui
kepatuhan warga
negara
Pencapaian tujuan
negara dan tujuan
masyarakat melalui
partisipasi sebagai
warga negara dan
warga masyarakat

33. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 33
TIGA KOMPONEN
GOOD GOVERNANCE
SEKTOR
SWASTA
RAKYAT
PEMERINTAH
(UNDP, 1997)

34. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 34
KESEIMBANGAN TIGA KOMPONEN
Pemerintah berfungsi
pembuat kebijakan,
pengendalian, dan
pengawasan.
Swasta berfungsi
penggerak aktifitas
ekonomi.
Rakyat merupakan obyek
dan subyek berperan serta
dalam sektor swasta dan
pemerintahan.
SEKTOR
SWASTA
RAKYAT
PEMERINTAH
(UNDP, 1997)

35. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 35
PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN
YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
UNDP (united nations development programe)
1.Legitimasi politik,
2.Kerjasama dengan institusi masyarakat sipil
3.Kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi,
4.Akuntabilitas birokratis dan keuangan,
5.Manajemen sektor publik yang efisien,
6.Kebebasan informasi dan ekspresi,
7.Sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya

36. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 36
PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN
YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
World Bank
1.Masyarakat sipil yang kuat dan
partisipatoris,
2.Terbuka
3.Pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi
4.Eksekutif yang bertanggungjawab
5.Birokrasi yang profesional dan taat aturan
hukum

37. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 37
PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN
YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
Asian Development Bank (ADB)
1.Akuntabilitas (accounability)
2.Transparan (transparency)
3.Kebijakan dapat diprediksi (predictability)
4.Partisipasi (participation)

38. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 38
PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN
YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
Bappenas RI
1.Partisipasi masyarakat
2.Tegaknya supremasi hukum
3.Transparansi
4.Peduli pada stakeholder
5.Berorientasi pada konsensus
6.Kesetaraan
7.Efektifitas dan efisiensi
8.Akuntabilitas
9.Visi strategis

39. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 39
PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN
YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
NGO MTI (masyarakat transparansi indonesia)
1.Berwawasan ke depan (visi strategis)
2.Terbuka (transparan)
3.Cepat tanggap (responsip)
4.Bertanggung jawab/bertanggung gugat
(akuntabel)
5.Profesional dan kompeten
6.Efisiensi dan efektif
7.Desentralisasi

40. 8. Demokratis
9. Mendorong partisipasi masyarakat
10.Mendorong kemitraan dengan swasta
dan masyarakat
11.Menjunjung supremasi hukum
12.Komitmen pada pengurangan
kesenjangan
13. Komitmen pada tuntutan pasar
14. Komitmen pada lingkungan hidup
10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 40

41. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 41
PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN
YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
PRINSIP-PRINSIP UTAMA
1. AKUNTABILITAS
2. TRANSPARANSI
3. PARTISIPASI MASYARAKAT

42. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 42
PRINSIP AKUNTABILITAS: DEFINISI,
INDIKATOR, DAN ALAT UKUR
Definisi Akuntabilitas
Suatu ukuran yang menunjukan seberapa
besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan
pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau
norma-norma eksternal yang dimiliki para
stakeholders yang berkepentingan dengan
pelayanan tersebut. Akuntabilitas meliputi:
keuangan (financial), administartif
(administrative), dan kebijakan publik (policy
decision), hukum, dan politik.

43. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 43
PRINSIP AKUNTABILITAS: DEFINISI,
INDIKATOR, DAN ALAT UKUR
Indikator Akuntabilitas
1. Proses pembuatan keputusan tertulis memenuhi standar
etika dan nilai berlaku, sesuai prinsip administrasi yang benar.
2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan
dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program
3. Kejelasan sasaran kebijakan yang telah diambil dan
dikomunikasikan kelayakannya tersebut
4. Penyebarluasan informasi suatu keputusan melalui media
massa
5. Pembukaan akses publik pada informasi keputusan dan
mekanisme pengaduan
6. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

44. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 44
PRINSIP AKUNTABILITAS: DEFINISI,
INDIKATOR, DAN ALAT UKUR
Alat Ukur Akuntabilitas (example: pemerintah daerah)
1. Pola Dasar, Propeda, Renstra, APBD
2. Sistem dan mekanisme perencanaan, pengendalian
pembangunan daerah
3. LAKIP (laporan akuntabilitas dan kinerja pemerinatahan)
4. LKPJ, LPJ-AMJ
5. Kebijakan daerah (SK Gubernur, Perda) dalam pengadaan
barang dan jasa, pajak dan retribusi, keuangan daerah, dll
6. Kotak pos pengaduan, berita-berita di media massa,
pengaduan LSM, hasil riset, monitoring independen
7. Kriteria untuk mengukur performansi aparat.
8. Perda partisipasi

45. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 45
PRINSIP TRANSPARANSI : DEFINISI,
INDIKATOR, DAN ALAT UKUR
Definisi Transparansi
Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi
setiap orang untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi
mengenai kebijakan, proses pembuatan,
pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Prinsip ini
menekankan kepada 2 aspek: (1) komunikasi publik
oleh pemerintah; (2) hak masyarakat terhadap
akses informasi.

46. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 46
PRINSIP TRANSPARANSI : DEFINISI,
INDIKATOR, DAN ALAT UKUR
Indikator Transparansi
1. Penyediaan infromasi yang jelas tentang prosedur-
prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada
peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk
membayar uang suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama
dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

47. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 47
PRINSIP TRANSPARANSI : DEFINISI,
INDIKATOR, DAN ALAT UKUR
Alat Ukur Transparansi (example: pemerintah daerah)
1. Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi:
laporan tahunan, brisur, leaflet, pusat informasi, telepon
bebas pulsa, liputan media, iklan layanan, website, papan
pengumuman, koran lokal.
2. Informasi yang disajikan: acuan pelayanan, laporan kegiatan
publik, prosedur keluahan
3. Penanganan keluhan: berita di media massa, catatan
responsif, personil, limit waktu respon, komentar untuk draft
kebijakan, dll
4. Pertemuan masyarakat atau mimbar rakyat

48. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 48
PRINSIP PARTISIPASI: DEFINISI,
INDIKATOR, DAN ALAT UKUR
Definisi Partisipasi
Prinsip yang menjamin atau menuntut
masyarakat harus diberdayakan, diberikan
kesempatan dan dikutsertakan untuk
berperan dalam proses-proses birokrasi
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan. Partisipasi masyarakat
dapat dilakukan secara langsung dan tidak
langsung.

49. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 49
PRINSIP PARTISIPASI: DEFINISI,
INDIKATOR, DAN ALAT UKUR
Indikator Partisipasi
1. Ada jaminan hukum dari pemerintah mengenai
partisipasi masyarakat (perda)
2. Adanya forum untuk menampung aspirasi masyarakat
yang representatif, jelas, dan terbuka.
3. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses
pembuatan, pelaksaan, dan pengawasan keputusan.
4. Visi dan pengembangan berdasarkan pada konsensus
antara pemerintah dan masyarakat
5. Terdapat akses bagi masyarakat untuk menyampaikan
pendapat.

50. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 50
PRINSIP PARTISIPASI: DEFINISI,
INDIKATOR, DAN ALAT UKUR
Alat Ukur Partisipasi (example: pemerintah daerah)
1. Public Hearing (pemda-masyakarat, DPRD-
masyarakat, atau bersama dengan kalangan swasta)
2. Pertemuan kelompok masyarakat (stakeholders
meeting)
3. Jajak pendapat umum
4. Laporan penelitian dan kajian
5. Diskusi publik
6. Electronic participation (mail box telepon, email, website)
7. Konferensi dan peremuan meja bundar

51. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 51
IMPLIKASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE
TERHADAP PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN
Tataran Persiapan
Pembenahan sistem pemerintahan atau
redefinisi/rekonstruksi pada aspek (1)
struktural; (2) fungsional; dan (3) kultural.
(Miftah Thoha, 2003)
Tataran Proses Pelaksanaan
Keseimbangan peran serta fungsi 3 aktor:
(1) pemerintah; (2) swasta; (3) rakyat.
(Bappenas, 2000)

52. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 52
IMPLIKASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE
TERHADAP PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN
Implikasi, Hasil, dan Dampak
Apabila dipersiapkan secara matang, maka akan diperoleh hal-hal
sebagai berikut:
1. Pemerintah tidak lagi mendominasi (otoriter), diimbangi oleh peran rakyat dan
swasta yang saling melakukan kerja sama dan pengawasan.
2. Pemerintah lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.
3. Pemerintah tidak hanya melayani tapi juga menjadi fasilitator yang baik.
4. Sistem pemerintahan lebih demokratis, rakyat lebih berdaulat.
5. Pencapaian tujuan bernegara dan bermasyarakat akan mudah dicapai karena
ada persamaan persepsi, visi, dan misi.

Apabila tidak dipersiapkan secara matang, maka performance dan
kinerja penyelenggaraan pemerintahan tetap saja sama atau memburuk;
tidak partisipatif, tidak akuntabel, tidak transparan, tidak efisien dan
efektif, lamban, a-demokratis, penuh kkn, tidak ada kontrol, dll.

53. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 53
KRITIK TERHADAP KONSEP
GOOD GOVERNANCE
1. Selain pilar pemerintah, swasta, dan rakyat—perlu ditambah lagi
pilar moral sebagai norma utama dan penyeimbang (Miftah
Thoha, 2003).
2. Konsep good governance yang dipergunakan untuk melakukan
penataan pemerintahan (reinventing government) banyak
dipengaruhi konsep enterpreneurship (wirausaha) dunia swasta
atau bisnis, sedangkan konsep briokrasi pemerintahan umumnya
dipengaruhi konsep weberian (birokrasi politik, hirarki, dan kaku).
Pergerseran paradigma birokrasi pemerintahan ini tidak bisa
segera diterapkan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama.
3. Akan lebih mudah diterapkan di negara yang telah maju, kaya,
berpendidikan, swasta/ masyarakat yang kuat dan mandiri, pasar
bebas, berideologi liberal.
4. Sulit diterapkan di negara komunis, dan juga di negara berkembang
yang korup dan birokrasinya buruk.

54. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 54
HUBUNGAN TIGA KOMPONEN
GOOD GOVERNANCE perlu
dilengkapi komponen MORAL
SEKTOR
SWASTA RAKYAT
PEMERINTAH
(Kritik Miftah Thoha, 2003)
MORAL

55. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 55
“Moral menjadi faktor utama yang menyinari sikap, perbuatan,
perilaku setiap individu maupun sistem dari ketiga komponen
good governance”.
SEKTOR
SWASTA
RAKYAT
PEMERINTAH
( Kritik Miftah Thoha, 2003)
MORAL

56. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 56
HUBUNGAN HIRARKI TIGA KOMPONEN
ZAMAN BUNG KARNO (ORLA)
SWASTA
RAKYAT
PEMERINTAH
(Miftah Thoha, 2003)
SWASTA

57. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 57
HUBUNGAN HIRARKI TIGA KOMPONEN
ZAMAN SOEHARTO (ORBA)
SWASTA/
KONGLOMERAT
RAKYAT
PEMERINTAH
(Miftah Thoha, 2003)

58. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 58
GOOD GOVERNANCE =
REINVENTING GOVERNMENT +
REINVENTING PEOPLE
SEKTOR
SWASTA
RAKYAT
PEMERINTAH
REINVENTING
GOVERMENT
REINVENTING
PEOPLE

59. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 59
QUESTIONS
BAGAIMANA PENERAPAN PRINSIP-
PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA
LEVEL PEMERINTAHAN PUSAT DAN
PEMERINTAHAN DAERAH? APA YANG
SUDAH DILAKUKAN DAN APA YANG
MASIH LEMAH?

60. 10/15/25 TEORI PEMERINTAHAN 60
Referensi:
1. Miftah Thoha. Birokrasi dan Politik di Indonesia. 2003. Penerbit Raja
Grafindo Persada. Jakarta.
2. Taliziduhu Ndraha. Kybernologi (ilmu pemerintahan baru) Jilid 1. 2003.
Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
3. Syarief Makhya. Ilmu Pemerintahan:Telaahan Awal. 2004. Jurusan Ilmu
Pemernitahan Fisip Unila. Lampung. Buku ajar.
4. David Osborne dan Ted Gabler. Mewirausahakan Birokrasi. 1995. Penerbit
Pustaka Binawan Presindo. Jakarta.
5. Loina Lalolo KP. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi,
Partisipasi. 2003. Bapenas. Jakarta. Makalah.
6. Syafuan Rozi Soebhan. Model Reformasi Briokrasi di Indonesia. 2000. LIPI.
Jakarta. Makalah.
7. www.bappenas.go.id
8. www.transparansi.or.id
9. www.amazon.com