hakasasimanusia-250910052039-98ff2fcc.pptx

hakasasimanusia-250910052039-98ff2fcc.pptx

1. Pelanggaran HAM Dr. Ilham Djaya ,SH.,M.H., M.Pd prodi ilmu hukum pascasarjana UKB

2. Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut UU No. 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang- undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh berdasarkan mekanisme penyelesaian hukum yang adil dan hukum yang benar, berlaku. Secara sederhana, HAM adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya. Jika HAM seseorang tidak dijaga, dilindungi, dihormati, bahkan sampai dicabut atau diabaikan maka artinya sudah terjadi pelanggaran HAM.

3. PENGERTIAN pelanggaran ham Dengan demikian, secara sederhana bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu adalah pelanggaran atau pelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Sedangkan secara yuridis, menurut pasal 1 Angka 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik desengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memoeroleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku

4. Jenis- Jenis Pelanggaran HAM Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Pelanggaran HAM Biasa: Adalah kasus pelanggaran HAM yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Namun, ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa contoh pelanggaran HAM ringan adalah pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja, dan lain-lain. Pelanggaran HAM Berat: Adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan.

5. BENTUK-BENTUK PELANGGARAM HAK ASASI MANUSIA Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, sebagai berikut: Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan. Penyiksaan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga.

6. Berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dan sebagainya. Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya, kelalain dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja dan sebagainya. BENTUK-BENTUK PELANGGARAM HAK ASASI MANUSIA

7.   Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjujab secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa : - Pembunuhan; - Pemusnahan; - Perbudakan; - Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; - Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok internasional; - Penyiksaan; - Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; - Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; - Penghilangan orang secara paksa; BENTUK-BENTUK PELANGGARAM HAK ASASI MANUSIA

8.   Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjujab secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa : - Pembunuhan; - Pemusnahan; - Perbudakan; - Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; - Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok internasional; - Penyiksaan; - Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; - Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; - Penghilangan orang secara paksa; BENTUK-BENTUK PELANGGARAM HAK ASASI MANUSIA

9. Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2009 tentang pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: a. Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara : - Membunuh anggota kelompok; - Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota – anggota kelompok; - Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; - Memaksakan tindaka-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau - Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. BENTUK-BENTUK PELANGGARAM HAK ASASI MANUSIA

10. PENYEBAB PELANGGARAN HAM a. Faktor Internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, diantaranya adalah : - Sikap egois atau terlalu memntingkan diri sendiri. - Rendahnya kesadaran HAM - Sikap tidak toleran b. Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendoronf seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya sebagai berikut : - Penyalahguanaan kekuasaan - Ketidaktegasan aparat penegak hukum - Penyalahgunaan teknologi - Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi

11. Ilustrasi korban kejahatan genosida

12. CONTOH PELANGGARAN HAM DI INDONESIA Berikut contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia beserta upaya penanganannya : Kasus Tanjung Priok (1984) terjadi pada tanggal 12 september 1984 yang menyebabkan korban jatuh sebanyak 79 orang.menurut Komnas HAM telah terjadi pelanggaran HAM berat dan proses persidangan sudah dilangsungkan namun hingga kini pelaku masih bebas . Kasus Marsinah (1993) Marsinah adlah karyawati PT CPS sekaligus aktivis buruh.diduga beliau dibunuh karena keterlibatannya dalam demonstrasi buruh di PT CPS.dalam kasus dibentuk Tim Terpadu yang berhasil menagkap,memeriksa,dan mengajukan 10 orang terdakwa.dalam persidangan ternyata semua orang terdakwa di bebaskan oleh MA.

13. Kasus Semanggi I dan II(1998) Berawal dari meninggalnya empat mahasiswa yang berunjuk rasa yang menentang Sidang Istimewa MPR 1998 pada tanggal 18 november 1998.yang mengakibatkan aparat kepolisian dan militer saling serang dengan mahasiswa . Kasus kerusuhan Timor Timur (1999) pada bulan agustus 1999 Timor Timur resmi berpisah dengan NKRI.karena dalam hasil jajak pendapat dimenangkan oleh kelompok anti otonomi khusus.akhirnya menyebabkan reaksi keras oleh prointegrasi dan melakukan aksi kerusuhan yang menimbulkan HAM berat.dalam hal ini pengadilan HAM telah menerima pengajuan dari tersangka,tetapi hukuman yang diteima tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat . CONTOH PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

14. Kasus pembunuhan Ketua Umum Prsidium Dewan Papua(2001) Theys meninggal pada 11 november 2001 setelah menghadiri acara sumpah pemuda.Theys ditmukan tertembak di dalam mobil.dan pada saat itu Theys di proses pengadilan sehubungan dengan tuduhan mendirikan OPM. Kasus pembunuhan Munir (2004) Beliau merupaka aktivis HAM pendiri KONTRAS dab Imparsial.yang meninggal di pesawat Garuda menuju Amsterdam untuk kuliah pasca sarjana.beliau meninggal diduga karena racun arsenik dalam jumlah dosis berlebihan.kasus ini diduga dengan aktivitas hidupnya yang masih belum tuntas hingga sekarang . CONTOH PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

15. Foto peristiwa Tanjung Periok

16. Foto dari Marsinah

17. Foto dari peristiwa Semanggi

18. Menurut UU. RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pelanggaran HAM Berat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu : Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Kejahatan kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Serangan ini juga ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bentuknya berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan masih banyak lagi.

19. Komisi Nasional (Komnas) HAM pada awalnya dibentuk dengan Keppres Nomor 50 Tahun 1993. Pembentukan komisi ini merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional tentang perlunya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya UURI ; Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang didalamnya mengatur tentang Komnas HAM (Bab VIII, pasal 75 s/d. 99) maka Komnas HAM yang terbentuk dengan Kepres tersebut harus menyesuaikan dengan UURI Nomor 39 Tahun 1999. Tujuan Komnas HAM : - membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia. - meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. U n tuk melaksanakan tujuan tersebut, Komnas HAM melaksanakan fungsi sebagai berikut : F ungsi pengkajian dan penelitian. F ungsi penyuluhan F ungsi pemantauan F ungsi mediasi Usaha usaha penegakan ham di indonesia Komisi nasional ( komnas ham)

20. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota . Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (UURI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) . Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelomp o k bangsa, ras, kelompok, etnis, dan agama . Cara yang dilakukan dalam kejahatan genosida, misalnya ; membunuh, tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental, menciptakan kondisi yang berakibat kemusnahan fisik, memaksa tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sedangkan yang dimaksud kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap p enduduk sipil. Pengadilan ham

21. Komisi National Perlindungan Anak (KNPA) ini lahir berawal dari gerakan nasional perlindungan anak yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1997. Kemudian pada era reformasi, tanggung jawab untuk memberikan perlindungan anak diserahkan kepada masyarakat. Tugas KNPA melakukan perlindungan anak dari perlakuan, misalnya: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaraan, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah yang lain. KNPA juga yang mendorong lahirnya UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Disamping KNPA juga dikenal KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). KPAI dibentuk berdasarkan amanat pasal 76 UU RI Nomor 23 Tahun 2002. Komisi Nasional Perlindungan Anak & Komisi Perlindungan Anak Indonesia Ilustrasi & Gambar Kekerasan Terhadap Anak ……

22. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 181 Tahun 1998. Dasar pertimbangan pembentukan Komisi Nasional ini adalah sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan . Komisi Nasional ini bersifat independen dan bertujuan : Menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan . Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan . Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

23. Komisi Kebenaran dan Rekonsilialisi dibentuk berdasarkan UURI Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsilialisi . Keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsilialisi (KKR) untuk :  Memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar Pengadilan HAM ketika penyelesaian pelanggaran HAM berat lewat pengadilan HAM dan pengadilan HAM Ad Hoc mengalami kebuntuan .  Sarana mediasi antara pelaku dengan korban pelanggaran HAM berat untuk menyelesaikan di luar pengadilan HAM. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

24. Pelaku Pelanggaran HAM Berdasarkan hukum HAM Nasional, secara tegas telah dinyatakan bahwa pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja, maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang- undang. Dengan demikian, pelaku pelanggaran dapat dilakukan individu, kelompok orang, dan negara. Pelanggaran HAM pada dasarnya adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum. Dalam terminologi hukum, maka ada yang disebut dengan pelanggaran hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara (TUN), hukum administrasi negara, termasuk juga termasuk pelanggaran hukum hak asasi manusia. Adapun pelaku pelanggaran HAM dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu: Pelaku Negara (State Actor) Pelaku Non- Negara (Non- State Actor)

25. 1. Pelaku Negara (State Actor) Sebagaimana diatur dalam hukum Internasional HAM, state actor mencakup negara atau seluruh penyelenggara negara baik organ negara, lembaga negara, lembaga pemerintahan, termasuk lembaga pemerintahan non- Kementerian. Penggolongan lembaga negara di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: Lembaga Negara yang keberadaannya disebut dalam UUD NKRI Tahun 1945 dan kewenangannya ditentukan juga dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga Negara yang keberadaannya disebut dalam UUD NKRI Tahun 1945, namun kewenangannya tidak ditentukan di dalamnya. Lembaga Negara yang keberadaannya tidak disebut dalam UUD NKRI Tahun 1945 dan kewenangannya tidak ditentukan di dalam UUD NKRI Tahun 1945, tetapi keberadaannya mempunyai apa yang disebut sebagai constitutional importance, sebagiaman Komisi Perlindungan Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Negara dianggap sebagai pelaku pelanggaran HAM merupakan konsekuensi dari tanggung jawab yang diembannya yaitu untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil) HAM sehingga ketika suatu negara baik sengaja maupun karena kelalaiannya melakukan tindakan yang melanggar ketiga kewajiban tersebut, maka negara telah dianggap melakukan pelanggaran HAM.

26. 2. Pelaku Non- Negara (Non- State Actor) Awalnya, isu utama dalam permasalahan hak asasi manusia hanya menyoroti perilaku negara sebagai pemangku kewajiban atau entitas legal dalam hukum HAM Internasional. Pasca- Perang Dingin, permasalahan HAM meluas pada perilaku aktor- aktor non negara ( non state actor ). Salah satu elemen atau unsur penting yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah adanya sekelompok massa yang terorganisir, perusahaan multinasional atau perusahaan transnasional. Perusahaan- perusahaan itu memiliki aset ekonomi dan kekuasaan yang mampu menekan dan mempengaruhi pemerintahan bahkan kebijakan negara. Dampak dari kegiatan mempengaruhi pemerintahan atau kebijakan negara inilah yang berdampak negatif terhadap hak asasi manusia.

27. Contoh Kasus Pelanggaran HAM Ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Diantaranya adalah: Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis dua terdakwa dengan hukuman hanya 4 bulan penjara, empat terdakwa divonis 2 - 5 bulan penjara dan sembilan orang terdakwa divonis penjara 3 - 6 tahun. Pelanggaran HAM yang termasuk berat lainnya adalah penculikan aktivis pada 1997/1998. Dalam kasus ini, 23 orang dinyatakan hilang dengan rincian 9 orang di antaranya telah dibebaskan, dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini.