Hakim dan Kekuasaan kehakiman Hukum Acara Pidana

Power Point ini membahas konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam Hukum Acara Pidana, dengan fokus pada peran hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Dijelaskan mengenai prinsip independensi hakim, kompetensi absolut dan relatif, serta kewenangan praperadilan. Selain itu, dipaparkan tujuan kekuasaan kehakiman, yaitu menegakkan hukum, memberikan kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, menyelesaikan sengketa secara adil, dan menjaga keseimbangan kekuasaan negara.

1. SYAIDA NUR AISYAH BILLAH
CHAPTER 5
02011382328502

2. A. KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA
Pasal 224 UUD setelah amandemen ke-3 dan ke-4 berbunyi :
KEKUASAAN KEHAKIMAN merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
KEKUASAAN KEHAKIMAN dilakukan oleh sebuah sebuah MA dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tun,
dan sebuah MK
BADAN-BADAN lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan
undang-undang
Menurut sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan sidang pengadilan yang dipimpim oleh
hakim, hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada terdakwa yang diwakili penasihat
hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi dan juga penuntut umum
Untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum
terkenal. Dalam persidangan hakim tidak boleh memihak (tidak menjalankan perintah dari pemerintah)
siapapun dan juga tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya

3. LANJUTAN,,,
Untuk menjamin agar hakim tidak memihak maka dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung
Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 10 dikatakan, bahwa Hakim agung tidak boleh merangkap menjadi :
Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung
Wali pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu dengan suatu perkara yang akan atau
sedang diperiksa olehnya
Penasihat hukum
Pengusaha
kekuasaan mengadili disebut juga dengan kompetensi, kompetensi terbagi atas dua :
KOMPETENSI MUTLAK (ABSOLUT), yakni pada tingkat pertama mungkin selain dari pengadilan
negeri, ada pengadilan lain yang berwenang mengadili suatu perkara.
KOMPETENSI RELATIF, yakni jika sudah dipastikan pengadilan negeri yang mana berwenang
mengadili perkara pidana, maka yang dipersoalkan ialah pengadilan negeri mana yang berwenang
B. KEKUASAAN MENGADILI

4. C. KEKUASAAN KEHAKIMAN SETELAH
ORDE BARU
Menurut KUHAP wewenang praperadilan terdiri dari dua :
SAH ATAU TIDAKNYA penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau
penghentian penuntutan
GANTI KERUGIAN dan/atau REHABILITASI bagi seorang yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
Wewenang pengadilan juga bertambah di bidang pemberian putusan ganti kerugian,
menurut Pasal 96 KUHAP, putusan itu diberikan dalam bentuk penetapan, terutama yang
berhubungan dengan penahanan yang tidak sah, hakim mempunyai kebebasan untuk
memutuskan kepantasan memberikan ganti rugi tersebut

5. Kuasaan Kehakiman memiliki tujuan untuk :
Menegakkan hukum dan keadilan, dimana kekuasaan kehakiman bertugas
memastikan hukum ditegakkan secara adil dan hakim harus memutus perkara
berdasarkan hukum yang berlaku
Memberikan kepastian Hukum, dimana putusan pengadilan memberikan rujukan
dan kepastian terhadap perkara yang ditangani
Melindungi Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang
adil dan perlindungan dihadapan hukum, oleh karena itu pengadilan menjadi
benteng terakhir perlindungan HAM
Menyelesaikan sengketa secara adil dan beradab , kehakiman menjadi jalan
damai menyelesaikan konflik melalui prosedur hukum
Menjaga keseimbangan kekuasaan negara/ check and balances, kehakiman yang
independen menjadi pengontrol kekuasaan eksekutif dan legisllatif
D. TUJUAN KEKUAAAN KEHAKIMAN

6. THANK
YOU