HAN wewenang pertemuan 6 sesuai RPS dan JKM

pertemuan wewenang

1. HAN Pertemuan 1 Jenis-jenis Wewenang: Atribusi, Delegasi, Mandat S1 Ilmu Hukum • Fakultas Hukum ______ • Dosen: ______

2. Capaian Pembelajaran (CP) Menjelaskan konsep wewenang vs kewenangan dalam HAN. Menguraikan atribusi, delegasi, mandat beserta dasar hukumnya. Membedakan tanggung jawab pada atribusi–delegasi–mandat. Mengidentifikasi kewenangan terikat vs kewenangan bebas. Menerapkan klasifikasi pada kasus sederhana birokrasi.

3. Kontrak & Metode Singkat Durasi 100 menit: 70% pemaparan, 30% latihan. Metode: ceramah interaktif, tanya jawab, studi kasus. Asesmen formatif: kuis 5 pertanyaan di akhir.

4. Konsep Dasar: Wewenang vs Kewenangan Wewenang = legal power bertindak; Kewenangan = lingkup konkret pada jabatan. Asas legalitas: tiada wewenang tanpa dasar hukum. AUPB sebagai pagar etik dan yuridis.

5. Sumber Wewenang Pemerintahan UUD 1945, UU, peraturan delegasi (PP/Perpres/Perda/Perkada). Struktur organisasi & dokumen jabatan (nomenklatur, uraian tugas). Tidak boleh ultra vires (melampaui kompetensi).

6. Kerangka Perolehan Wewenang Atribusi → wewenang asli dari UUD/UU. Delegasi → pelimpahan wewenang; tanggung jawab beralih. Mandat → bertindak atas nama; tanggung jawab tetap di pemberi.

7. Atribusi: Definisi & Ciri Diberikan oleh UUD/UU secara langsung. Menciptakan wewenang baru untuk organ/pejabat. Pertanggungjawaban melekat pada penerima atribusi.

8. Atribusi: Contoh Praktis Penetapan standar nasional oleh lembaga yang dibentuk UU. Pemberian izin tertentu yang UU tetapkan sebagai kewenangan pejabat X.

9. Delegasi: Definisi & Ciri Pelimpahan dari pejabat/badan lebih tinggi kepada yang lain. Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke penerima. Harus ada dasar hukum, ruang lingkup jelas, dapat dicabut.

10. Delegasi: Bentuk Dokumen Keputusan pelimpahan wewenang (SK/Keputusan). Memuat dasar hukum, wewenang yang dilimpahkan, batas, jangka waktu. Klausul pencabutan dan pelaporan.

11. Mandat: Definisi & Ciri Pelimpahan untuk bertindak 'atas nama' pemberi mandat. Tanggung jawab tetap pada pemberi; penerima menandatangani 'a.n.'. Umum dalam hubungan atasan–bawahan, tidak lahirkan wewenang baru.

12. Mandat: Formulasi Penandatanganan 'a.n.' (atas nama) = mandat. 'u.b.' (untuk beliau/beliau) kadang dipakai internal, tetapi tidak mengganti 'a.n.' PLT vs PLH: PLT menjalankan sebagian/seluruh tugas jabatan sementara; PLH melaksanakan harian.

13. Atribusi vs Delegasi vs Mandat (Perbandingan) Sumber: UUD/UU (atribusi) • Keputusan pelimpahan (delegasi/mandat). Tanggung jawab: atribusi (penerima) • delegasi (penerima) • mandat (pemberi). Penandatanganan: 'a.n.' ≈ mandat; delegasi tidak pakai 'a.n.'

14. Kewenangan Terikat vs Bebas Terikat: parameter prosedur lengkap di peraturan. Bebas: ruang penilaian (discretion) masih ada, namun dibatasi AUPB. Perlu dokumentasi pertimbangan agar akuntabel.

15. Uji Legalitas Wewenang Kompetensi: subjek, objek, wilayah, waktu. Prosedur: tata cara, bentuk, publikasi. Substansi: tidak bertentangan hukum & AUPB.

16. Latihan Klasifikasi – Kasus 1 Kepala Dinas melimpahkan kewenangan tanda tangan izin rutin kepada Sekretaris. Apakah delegasi atau mandat? Jelaskan alasan & konsekuensi tanggung jawab.

17. Latihan Klasifikasi – Kasus 2 UU memberikan kewenangan menetapkan tarif retribusi pada Bupati. Bupati membuat Perbup menetapkan tarif tersebut. Ini contoh atribusi atau delegasi? Jelaskan.

18. Quick Quiz (5 Menit) 1) 'a.n.' muncul pada … (delegasi/mandat/atribusi)? 2) Pada delegasi, siapa yang menanggung gugat? 3) Contoh wewenang terikat vs bebas (1–2 contoh).

19. Penutup & Referensi Ringkas UU Administrasi Pemerintahan; doktrin HAN (AUPB). Pedoman internal soal delegasi/mandat, PLT/PLH. Siap untuk Pertemuan 2: Diskresi.