hand out BAB III Pengaturan Desain Industri[1].ppt

ppt terkait regulasi desain industri

1. Batasan Desain Industri
“Suatu desain industri mengacu pada aspek
tampilan bentuk atau konfigurasi atau
komposisi garis atau warna atau
gabungannya yang memiliki kesan estetik
(keindahan)”.

2. Desain Industri Berkesan Estetik
Desain industri suatu kursi hanya
mengacu pada tampilan dari kursi dan
bukan fungsi produk kursi tersebut.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/Eames_chair-
IMG_4624.jpg/220px-Eames_chair-IMG_4624.jpg
Model 1300 Volkswagen Beetle
Lurelle Guild.
Vacuum Cleaner

3. Warna
Garis
Garis &
Warna
Bentuk &
Konfigurasi
Konfigurasi
& Komposisi
Bentuk &
Komposisi
Bentuk,
Konfigurasi &
Komposisi
Kesan Estetis
Dapat
digunakan
untuk
menghasilkan
suatu produk,
barang,
Komoditi
Industri, atau
Kerajinan
Tangan

4. 2 Dimensi (2D)
•Panjang (P)
•Lebar (L)
3 Dimensi (3D)
•Panjang (P)
•Lebar (L)
•Tinggi (T)
P
L
P
L
T
•Garis
•Bidang
•Warna
•Gambar
•Bentuk
•Konfigurasi
•Relief
•Ukiran

5. •Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang
menghasilkan Desain Industri.
•Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain
Industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal.
•Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
•Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan
oleh negara RI kepada Pendesain atas hasil kreasinya
untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri,
atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain
untuk melaksanakan hak tersebut.
Beberapa pengertian dalam UU
No.31/2000 tentang Desain Industri

6. LINGKUP DESAIN INDUSTRI (1)
Desain Industri yang Mendapat Perlindungan:
•Hak diberikan untuk DI yang baru.
•DI dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan,
DI tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang
telah ada sebelumnya.
•Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan
DI yang sebelum :
a. tanggal penerimaan; atau
b.tanggal prioritas apabila Permohonan
diajukan dengan Hak Prioritas; telah diumumkan
atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

7. LINGKUP DESAIN INDUSTRI (2)
•Suatu DI tidak dianggap telah diumumkan
apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan
sebelum Tanggal Penerimaannya, DI tersebut:
a.telah dipertunjukkan dalam suatu pameran
nasional ataupun internasional di Indonesia
atau di luar negeri yang resmi atau diakui
sebagai resmi; atau
b. telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain
dalam rangka percobaan dengan tujuan
pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

8. LINGKUP DESAIN INDUSTRI (3)
Desain Industri yang Tidak Mendapat Perlindungan
•Hak DI tidak dapat diberikan apabila DI tersebut
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yg berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.
Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri
•Perlindungan Hak DI diberikan selama 10 tahun
terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
•Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan
sebagaimana dimaksud dicatat dalam Daftar Umum DI
dan diumumkan dalam Berita Resmi DI.

9. LINGKUP DESAIN INDUSTRI (4)
Subjek Desain Industri
•Yang berhak memperoleh Hak DI adalah
Pendesain atau yang menerima hak tersebut
dari Pendesain.
•Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa
orang secara bersama, Hak DI diberikan
kepada mereka secara bersama, kecuali jika
diperjanjikan lain.

10. Kriteria Desain Industri:
•Produk/barang tampak oleh mata normal tidak
dengan perbesaran
•Mata konsumen daripada mata produsen
•Berdasarkan keindahan bukan aspek
teknis/fungsi
•Memiliki ciri 3 dimensi (bentuk, konfigurasi
produk)
•Memiliki ciri 2 dimensi (misal: pola,
garis/warna).
•Memiliki ciri kombinasi dua atau tiga dimensi
spt tsb di atas

11. Bentuk & Konfigurasi Kursi
Komposisi garis & warna
berupa pola pada kain
Komposisi garis &
warna berupa
Gambar pada
kotak kemasan
Bentuk,
Konfigurasi
dan
Komposisi
garis &
warna
pada jam
weker
Bentuk,
Konfigurasi dan
Komposisi
warna pada
hiasan patung
Produk dengan Elemen Produk dengan Elemen
Desain Industri 2DDesain Industri 2D
CONTOH-CONTOH PRODUK
DESAIN INDUSTRI

12. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang
baru.
“Tidak sama” dengan pengungkapan yang telah ada
sebelumnya, pada Tanggal Penerimaan.
BaruPengungkapan
sebelumnya
1 Januari 2001
Tanggal Penerimaan
1 Februari 2001
Tidak sama

13. http://www.decorating-design.com/wp-
content/uploads/2013/05/basic-tips-for-
industrial-design-7.jpg

14. http://designapplause.com/wp-
content/xG58hlz9/2010/11/kravis3-
14b.png
https://c1.staticflickr.com/
5/4145/4985428809_6fb363149f.jpg
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcRCXrq-SguBIvI1DSSaWm0rU-
QKwWaqo2FbdUH7-ZynORmRz6vW6Q

15. Televisi
Motor
Mobil

17. https://sp2.yimg.com/ib/th?
id=HN.608016714676111058&pid=15.1
http://2.bp.blogspot.com/-o4yhBBHXzbU/
T1W8QU2D4_I/AAAAAAAAJiQ/V9cPK6lExmc/
s1600/Marshanda+-+Berjilbab+-+034.jpg

18. 2 Pendekatan Filosofis atas DI sbg
Bagian dari Haki
Pendekatan Hak Cipta
Negara-negara Eropa melihat DI sebagai
hasil karya cipta, rasa dan karsa (budaya).
Pendekatan Paten
AS & Jepang melihat DI sbg produk yg
bernilai bisnis.
Perbedaan pendekatan tsb di atas telah mengakibatkan
terjadinya perbedaan aturan normatif DI di berbagai negara.

19. Perbedaan Hak Cipta, Paten dan
Desain Industri
Hak Cipta lebih menekankan pada nilai
estetik, efek ratio dan rasa serta efek
kegunaan.
Paten, khususnya Paten sederhana lebih
menekankan pada unsur materi yg dpt
diterapkan dlm bid. teknologi & industri
serta mengutamakan efek ratio & efek
kegunaan.
Desain Industri lebih menekankan pd
materi yg melahirkan kesan estetik &
mengutamakan rasa & efek estetika serta
aplikatif utk industri.

20. Perbedaan Perlindungan Hukum
OUU HC menetapkan Hak Pencipta, melindungi
karyanya berkaitan dgn eksploitasi kebudayaan (ilmu
pengetahuan, seni & sastra) utk kemajuan peradaban
umat manusia.
OUU Paten (sederhana) menetapkan Hak Inventor,
mendorong terciptanya suatu peralatan yg memberi
kontribusi bagi kemajuan industri.
OUU DI menetapkan Hak Pendesain, mendorong
lahirnya karya desain yg estetis serta memberikan
kontribusi bagi kemajuan industri.

21. Perbedaan Perlindungan
Hukum (2)
Hak Cipta dengan sistem pendaftaran
deklaratif.
Paten dengan sistem pendaftaran
konstitutif.
Desain Industri dengan sistem
pendaftaran konstitutif (sama dengan
Paten).

22. Pengaturan Internasional DI
The Paris Convention for the Protection of Industrial
Property of 1883.
The Haque Agreement Concerning the International Deposit
of Industrial Designs 1925.
The Locarno Agreement Establishing an International
Classification for Industrial designs of 1968.
TRIPs Agreement under the WTO.
The Berne Convention for the Protection of Literary and
Artistic Works of 1886.
The Universal Copyright Convention of 1952.
Khusus untuk London Act 1934 dan Haque Act 1960, tidak
semua negara tunduk pada Konvensi tsb, Indonesia bersama
Spanyol, Tunisia, Mesir misalnya hanya tunduk pada
Konvensi London.

23. •Jika suatu DI dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain
dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak DI adalah
pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya DI itu dikerjakan,
kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak
mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan DI itu
diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
•Ketentuan di atas berlaku pula bagi DI yang dibuat orang lain
berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
•Jika suatu DI dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan
pesanan, orang yang membuat DI itu dianggap sebagai
Pendesain dan Pemegang Hak DI, kecuali jika diperjanjikan
lain antara kedua pihak.

24. Lingkup Hak Pemegang DI
•Pemegang Hak DI memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan
Hak DI yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang
tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual,
mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang
yang diberi Hak DI.
•Dikecualikan dari ketentuan di atas, adalah pemakaian DI
untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak DI.
•Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan
dianggap sebagai pemegang Hak DI, kecuali jika terbukti
sebaliknya.

25. Peralihan Hak Desain Industri (1)
•Hak Desain Industri dapat beralih atau
dialihkan dengan:
a. pewarisan;
b. hibah;
c. wasiat;
d.perjanjian tertulis; atau
e.sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh
peraturan perundang-undangan.

26. Peralihan Hak Desain Industri (2)
•Pengalihan Hak DI disertai dengan dokumen
tentang pengalihan hak dan wajib dicatat dalam
Daftar Umum DI Dirjen HKI dengan membayar
biaya sebagaimana diatur dalam Undang-
undang DI.
•Pengalihan Hak DI yang tidak dicatatkan dalam
Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat
hukum pada pihak ketiga.

27. •Pemegang Hak DI berhak memberikan Lisensi kepada pihak
lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan
semua perbuatan: melarang orang lain yang tanpa
persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor,
mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak
DI.
•Pemegang Hak DI tetap dapat melaksanakan sendiri atau
memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan
perbuatan sebagaimana dimaksud, kecuali jika diperjanjikan
lain.

28. •Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam
Daftar Umum DI pada Dirjen HKI dengan
dikenai biaya.
•Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam
Daftar Umum DI tidak berlaku terhadap pihak
ketiga.
•Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud
diumumkan dalam Berita Resmi DI.

29. •Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang
dapat menimbulkan akibat yang merugikan
perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan
yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
•Dirjen HKI wajib menolak pencatatan perjanjian
Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana
dimaksud di atas.

30. •Sekalipun DI merupakan hak eksklusif bagi
pemegangnya, namun perjanjian lisensi hanya
mencakup pemberian hak, bukan pengalihan
hak.
•Pengalihan hak tidak dapat dilakukan karena
dapat bermakna pengalihan hak moral,
sedangkan hak moral adalah hak yg sgt khusus
dimiliki pendesain yg tdk dpt dialihkan dalam
keadaan bagaimanapun.

31. Penyelesaian Sengketa
•Pemegang Hak DI atau penerima Lisensi dapat menggugat
siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:
a.gugatan ganti rugi; dan/atau
b.penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9.
Gugatan sebagaimana dimaksud diajukan ke Pengadilan Niaga.
•Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud di atas
para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui
arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

32. KETENTUAN PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN HAK DESAIN INDUSTRI
•Penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau
•Denda paling banyak Rp. 300.000.000,-
Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan
hak dari pemegang hak (membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor
dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat hak Desain Industri)
diancam hukuman:

33. Kasus Helm Bogo
https://s2.bukalapak.com/img/7814732093/w-1000/
Helm_Bogo_Dewasa_SNI___Full_Kulit_Motif_Spider_Cokelat.jpg http://cdn.elevenia.co.id/g/8/1/1/4/9/2/23811492_B.jpg

34. Desain Helm Bogo dipegang oleh Toni dengan
nomor registrasi ID 0012832 D. Toni
memegang Hak atas Desain Industri Kaca
Helm selama 10 tahun (3 Agustus 2007 s.d 3
Agustus 2017).
Gunawan memproduksi dan mengedarkan
Helm Bogo di Bogor tanpa izin sehingga Toni
mengalami kerugian mencapai Rp 700 juta.
Toni lalu membawa kasusnya ke pengadilan.
Majelis Hakim PN Bogor memutus:
"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan melanggar pasal 54 ayat 1 Jo
Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 2001 tentang
Desain Industri. Menghukum terdakwa dengan
hukuman 1 tahun penjara ”.

35. Toni bekerjasama dengan Bo Go Optical Sdn Bhd
(perusahaan Malaysia) untuk memproduksi desain
industri kaca helm beserta peredarannya di
Indonesia.
Bo Go Optical Sdn Bhd Malaysia sendiri mengakui
desain itu orisinil hasil desain Toni. Sekali pun
Bo Go Optical Sdn Bhd juga mempunyai merek dan
desain kaca helm sendiri.
Sebelumnya, Gunawan telah mengajukan
gugatan pembatalan desain industri terdaftar
ke PN Jakpus tetapi ditolak oleh Majelis Hakim. PN
Jakpus menyatakan Helm Bogo desain Toni
memiliki novelty (kebaruan), beda dengan desain
industri Bo Go.

36. Pasal 54
(1).Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).
(2).Barangsiapa dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat
puluh lima juta rupiah).
(3).Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

37. Pasal 9
(1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak
eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain
Industri yang dimilikinya dan untuk melarang
orang lain yang tanpa persetujuannya membuat,
memakai, menjual, mengimpor, mengekspor,
dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak
Desain Industri.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian
Desain Industri untuk kepentingan penelitian
dan pendidikan sepanjang tidak merugikan
kepentingan yang wajar dari pemegang hak
Desain Industri.