HAPERDATA 1 hukum acara perdata ini adalah awal

hukum acara perdata pembukaan

1. HUKUM ACARA PERDATA Oleh TIM DOSEN HUKUM ACARA PERDATA Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta

2. RUANG LINGKUP HUKUM ACARA PERDATA Tatap Muka Ke-1

3. PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA : Hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim (Prof. Sudikno Mertokusumo ). Rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata ( Wirjono Prodjodikoro ).

4. FUNGSI HUKUM ACARA PERDATA : Untuk menegakkan hukum perdata materiil jika terjadi pelanggaran SIFAT HUKUM ACARA PERDATA : Inisiatif berasal dari seseorang atau beberapa orang yang merasa haknya dilanggar

5. AZAS-AZAS HUKUM ACARA PERDATA : 1. Hakim bersifat menunggu (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009) 2. Hakim Pasif (Pasal 4 ayat (2)UU No. 48/2009) 3. Persidangan bersifat terbuka ( Pasal 13 ayat (1), (2), (3) UU No. 48/2009) 4. Mendengar kedua belah pihak ( Pasal 4 ayat (1)UU No. 48/2009) 5. Putusan harus disertai alasan-alasan ( Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) UU No. 48/2009) 6. Beracara dikenakan biaya ( Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48/2009), k ecuali bagi orang yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan ijin untuk berperkara dengan tidak dikenakan biaya ( Prodeo ) Pasal 237 HIR. 7. Tidak ada keharusan mewakilkan ( Psl 123 ayat (1) HIR)

6. LINGKUNGAN PERADILAN Pasal 18 UU No. 48 tahun 2009, menyebutkan : ” Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum , lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer , lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi .”

7. BADAN PERADILAN di MA RI ( Pasal 25 UU RI NO. 48/2009) * PERADILAN UMUM * PERADILAN AGAMA * PERADILAN MILITER * PERADILAN TATA USAHA NEGARA

8. PERADILAN UMUM Berwenang memeriksa , mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata ( Pasal 25 ayat (2) UU RI No. 48/2009 Jo. UU RI No. 2/1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 8/2004).

9. PERADILAN AGAMA Berwenang memeriksa , mengadili , memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam ( Pasal 25 ayat (3) UU RI No. 48/2009 Jo. UU RI No. 7/1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI No. 50/2009).

10. PERADILAN MILITER Berwenang memeriksa , mengadili , dan memutus perkara tindak pidana militer ( Pasal 25 ayat (4) UU RI No. 48/2009 Jo. UU RI No. 31/1997, Tentang Peradilan Militer ).

11. PERADILAN TATA USAHA NEGARA Berwenang memeriksa , mengadili , memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ( Pasal 25 ayat (5) UU RI No. 48/2009 jo . UU RI No. 5/1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI No. 51/2009).

12. PERADILAN KHUSUS ( Pasal 27 UU RI No. 48/2009) Pengadilan khusus adalah pengadilan yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan diatur dalam undang-undang .

13. PENGADILAN KHUSUS DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM Pengadilan Anak (UU RI No. 3/1997, Tentang Pengadilan Anak Jo. UU RI No. 23/2002, Tentang Perlindungan Anak ) Berwenang memeriksa , mengadili dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak (8 s.d 18 tahun dan belum pernah menikah ). Pengadilan Niaga (belum diatur dalam UU tersendiri, masih tersebar dalam UU RI No. 37/2004, Tentang Kepailitan dan PKPU serta peraturan perundangan-undangan di bidang HAKI) Berwenang memeriksa , mengadili dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . Berwenang memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan .

14. PENGADILAN KHUSUS DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU RI No. 26/2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ) Bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat . Berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah Negara RI oleh WNI. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( Pasal 53 UU RI No. 30/2002 Tentang KPK Jo. UU RI No. 46/2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ) - Berwenang memeriksa , mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi , tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan / atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi

15. PENGADILAN KHUSUS DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM Pengadilan Hubungan Industrial (UU RI No. 2/2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) Berwenang menangani 4 ( empat ) jenis perselisihan : Perselisihan kepentingan . Perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Perselisihan hak . Perselisihan PHK.

16. PENGADILAN KHUSUS DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM Pengadilan Perikanan ( Pengadilan yang dibentuk sesuai kebutuhan dengan Keppres RI berdasarkan Pasal 71 ayat (5) UU RI No. 31/2004, Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45/2009, contoh antara lain: Keppres RI No. 15/2010, Tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai ). Berwenang memeriksa , mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan ( semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi , produksi , pengolahan sampai dengan pemasaran , yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan ).

17. PENGADILAN KHUSUS DALAM LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pengadilan Pajak ( Penjelasan Pasal 27 UU RI No. 48/2009 Jo. UU RI No. 14/2002, Tentang Pengadilan Pajak ) - Mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak . Dalam banding berwenang memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan . Dalam hal gugatan , berwenang memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lain. Berwenang mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak bersengketa dalam Pengadilan Pajak .

18. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk guna bertindak selaku pengawal konstitusi (guardian of the constitution) sesuai kehendak Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Wewenang MK RI ( Pasal 29 UU RI No. 48/2009 Jo. UU RI No. 24/2003, Tentang Mahkamah Konstitusi ) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar RI tahun1945. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD RI Tahun 1945. Memutus pembubaran partai politik . Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ; dan Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang .

19. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) dan berpuncak pada Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU No. 48/2009, Mahkamah Agung Merupakan Pengadilan Negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan dibawahnya .”

20. PENGADILAN NEGERI dalam melaksanakan tugas pokoknya : menerima , memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara dan merupakan pengadilan tingkat pertama ( judex factie ) PENGADILAN TINGGI merupakan pengadilan tingkat banding, memeriksa kembali / ulang perkara yang telah diputus di PN ( judex factie ). MAHKAMAH AGUNG merupakan pengadilan tingkat kasasi dan PK, merupakan pengadilan negara tertinggi ( judex juris ).

21. Thank You !