Hirarki dan Tata Aturan Organisas Muhammadiyah.pptx

Tata Aturan Organisasi Muhammadiyah

1. Oleh: ABDURROHMAN SHOLEH ( sekretaris pdm lampung timu r ) HIRARKI DAN TATA ATURAN DALAM MUHAMMADIYAH

2. ATURAN

3. Aturan Aturan adalah semua peraturan tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh para pihak yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis . Peraturan ini memuat norma hukum yang mengikat bagi siapa saja yang terlibat atau mengikatkan diri dengan Persyarikatan Muhammadiyah.

4. aturan dibutuhkan untuk : sebagai pedoman dalam bertindak dan bertingkah laku dalam proses penyelenggaraan roda organisasi dan hubungan satu anggota dengan yang lain. untuk menjaga dan mengelola perbedaan latar belakang dan aspirasi setiap pimpinan dan warga Persyarikatan . sebagai sistem pengendalian organisasi . sebagai alat dan rujukan mekanisme internal dalam upaya menciptakan ketertiban dan keharmonisan organisasi.

5. HIRARKI

6. HIRARKI ( urutan ) Tata urutannya berjenjang dan sesuai tingkatannya . Secara jelas disebutkan dalam Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 264/KEP/I.0/B/2012 pada butir keempat dan kelima sebagai berikut : Peraturan yang lebih tinggi kedudukannya menjadi dasar dan sumber peraturan di bawahnya . ……. Peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tingggi dinyatakan batal .

7. Adanya atau diadopsinya sistem hirarki dalam tata urutan peraturan ini menandakan tidak dikehendaki terjadinya konflik atau pertentangan satu aturan dengan aturan lainnya . Dalam konteks ini berlaku juga aturan hukum secara umum dimana peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya

8. Jenis dan Tata Aturan dalam Muhammadiyah

9. Jenis dan Tata Aturan dalam Muhammadiyah Ketentuan mengenai jenis dan tata ururan aturan dalam Muhammadiyah diatur oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Surat Keputusan No. 264/ KEP/I.0/B/2012.

10. ATURAN MENGATUR PENETAPAN Dalam SK tersebut aturan diklasifikasikan menjadi 2

11. 1. Aturan bersifat mengatur Aturan bersifat mengatur karena aturan tersebut memuat berbagai peraturan baik dalam bentuk perintah maupun larangan yang mengatur segala hal ikhwal kehidupan berorganisasi dalam Muhammadiyah. 2. Aturan bersifat penetapan Sementara aturan yang bersifat penetapan adalah aturan yang dibuat sebagai turunan atau pengaturan pelaksanaan dari aturan yang sifatnya mengatur .

12. Aturan yang sifatnya mengatur

13. Aturan yang sifatnya mengatur terdiri dari : Anggaran Dasar Muhammadiyah Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketentuan .

14. Keenam ATURAN YANG BERSIFAT MENGATUR tersebut di atas bersifat hirarkhis dari yang teratas sampai terbawah . Aturan dan payung hukum tertinggi adalah Anggaran Dasar

15. 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah. Anggaran Dasar adalah aturan tertinggi dalam strutur jenis dan tata aturan peraturan di Muhammadiyah. Perubahan atas Anggaran Dasar diputuskan dalam forum Muktamar . Materi muatan dalam Anggaran Dasar berupa operasionalisasi idea dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan tertinggi yang kedudukan hukumnya berada di bawah dan sekaligus menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar. Materi muatan Anggaran Rumah Tangga berupa pelaksanaan Anggaran Dasar Muhammadiyah. Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat berdasarkan Anggaran Dasar dan disahkan oleh Tanwir .

16. 3. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Qoidah Pimpinan Pusat merupakan aturan Muhammadiyah yang kedudukannya berada di bawah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Materi muatan Qoidah berupa pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga . 4. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Peraturan Pimpinan merupakan aturan Muhammadiyah yang kedudukan hukumnya berada di bawah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga , dan Qoidah . Materi muatan Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah berupa pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga , dan Qoidah .

17. 5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pedoman Pimpinan merupakan aturan yang kedudukan hukumnya berada di bawah dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga , Qoidah , dan Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 6. Ketentuan . Ketentuan Pimpinan merupakan aturan yang kedudukan hukumnya berada di bawah dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga , Qoidah , Peraturan dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

18. aturan yang sifatnya penetapan , Diatur Secara Hirarkhis Sebagai Berikut : 1. Keputusan. 2. Maklumat 3. Instruksi 4. Edaran .

19. 1. keputusan

20. Sementara tata urutan peraturan yang sifatnya penetapan ini hirarkhisnya sesuai dengan tingkatan kepemimpinan struktur Muhammadiyah. Pada tingkat Pimpinan Pusat aturan yang bersifat penetapan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan terdiri dari : Keputusan Muktamar . Materi muatan Keputusan Muktamar ini berisi hasil Muktamar ; Keputusan Tanwir . Materi muatan Keputusan tanwir berisi hasil Tanwir ; Keputusan Rapat Pimpinan Pusat. Materi muatan Keputusan rapat Pimpinan Pusat berisi hasil rapat Pimpinan Pusat; Keputusan Pimpinan Pusat. Materi muatan Keputusan Pimpinan Pusat berisi hasil keputusan Pimpinan Pusat; Maklumat Pimpinan Pusat. Materi muatan Maklumat Pimpinan Pusat berupa pernyataan Pimpinan Persyarikatan atau Majelis Instruksi Pimpinan Pusat. Materi muatan Instruksi Pimpinan Pusat berisi perintah Pimpinan Persyarikatan atau Majelis ; Edaran Pimpinan Pusat. Materi muatan Edaran Pimpinan Pusat berup a pemberitahuan mendesak Pimpinan Persyarikatan atau Majelis ;

21. إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤدُّوا ٱلۡأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَاۖ وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا Terjemahannya : “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya , dan ( menyuruh kamu ) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil . Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu . Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat .” (Q.S. An-Nisa’ : 58) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا Terjemahannya : “Hai orang-orang yang beriman , taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), dan ulil amri ( pemimpin ) di antara kamu . Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu , maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian . Yang demikian itu lebih utama ( bagimu ) dan lebih baik akibatnya .” (Q.S. An.Nisa ’ : 59) Rasulullah ﷺ bersabda : ٱلۡمُسۡلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمۡ إِلَّا شَرۡطٗا حَرَّمَ حَلَـٰلٗا أَوۡ أَحَلَّ حَرَامٗا Terjemahannya : “Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat ( aturan / kesepakatan ) mereka , kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.” (HR. Abū Dāwud , Tirmidzī , dan dinilai shahih )

22. Sikap terhadap Aturan

23. sikap PIMPINAN & kader : Sosialisasi , dilakukan dengan selalu disampaikan dan dipahamkannya semua tata aturan Muhammadiyah dalam setiap pertemuan Muhammadiyah baik secara individual maupun kolektif . Implementasi , dilakukan dengan menjalankan semua aturan sesuai dengan tingkatan masing-masing struktur pimpinan . Pelembagaan , dilakukan dengan menginternalisasikan serta membiasakan berlaku dan tegaknya aturan dalam setiap aktivitas keorganisasian dalam Muhammadiyah.