Hk Perdata Pertemuan kedua (2) Kelas C.ppt

Asas Hukum Tentang Orang

1. Dosen : Dr. Erma Zahro Noor, S.H., M.H. HUKUM PERDATA PERTEMUAN KE 2

2. ASAS HUKUM TENTANG ORANG

3. BUKU I ORANG Orang merupakan SUBYEK HUKUM atau pemikul hak dan kewajiban Sebagai pendukung / pelaksana hak dan kewajiban — berlaku sejak dilahirkan sampai meninggal dunia , pengecualian ( pasal 2 KUHPerdata — recht fictie ) jika : A. lahir hidup B. ada kepentingan yang menghendaki SUBYEK HUKUM - Orang ( Natuurlijk Persoon ) - Badan Hukum ( Recht Persoon )

4. SUBYEK HUKUM Manusia Badan Hukum Manusia (Naturlijke Persoon) sebagai subyek hukum : Sejak lahir sampai meninggal dunia Perkecualian Ps. 2 (1) KUHPdt Badan Hukum sebagai subyek hukum  Adalah himpunan orang atau obyek organisasi kepada siapa diberikan sifat sebagai badan hukum secara tegas

5. Badan Hukum Adalah suatu badan yang bukan berupa orang tapi mempunyai hak dan kewajiban seperti orang serta mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadinya . Contoh : - Perseroan Terbatas - Koperasi - Yayasan

6. Badan hukum/perkumpulan KUHPerdata memandang “ perkumpulan ” sebagai suatu perjanjian — diatur dalam Buku III KUHPerdata ( pasal 1653 s/d 1665) Pengaturan itu tidak tepat karena badan hukum merupakan badan pribadi , maka diatur dalam Buku I. Badan hukum — suatu badan yang disamping manusia perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak dan kewajiban , kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan ( perhimpunan ) dan kumpulan harta kekayaan , yang tersendiri untuk tujuan ttt .

7. Badan hukum — subyek hukum berarti ia melakukan perbuatan hukum untuk mencapai tujuan ttt . Yang dilakukan oleh para pengurusnya (organ badan hukum ). Bila menimbulkan kerugian , maka dapat dipertanggungjawabkan ( digugat ) sebaliknya juga dapat menggugat pihak lawan .

8. Nama , kewarganegaraan , domisili Nama — suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan orang yang satu dengan orang lain, serta untuk mengetahui apa hak-hak dan kewajiban-kewajibannya . Sebagai tanda diri , identifikasi seseorang sebagai subyek hukum . Untuk mengetahui seseorang itu keturunan siapa — untuk kepentingan warisan ( kekeluargaan )— Buku I KUHPerdata , pasal 5a s/d 12.

9. K ewarganegaraan merupakan satu faktor yang mempengaruhi kewenangan berhak seseorang ( pasal 21 (1) UUPA- hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik . Berkaitan dengan : Cara memperoleh kewarganegaraan , hapusnya , hak dan kewajiban WN.

10. Kewe na ngan berhak dan kecakapan berbuat Pasal 1 s/d 3 KUHPerdata — mengatur ttg menikmati dan kehilangan hak-hak keperdataan — hukum perdata mengakui manusia sebagai orang— diakui sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban . Kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban keperdataan — kewenangan berhak ( subyek hukum ).

11. Pasal 1329 BW Pada dasarnya setiap orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum Pasal 1330 BW – ORANG YANG TIDAK CAKAP - Orang yang belum cukup umur - Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan - Wanita yang bersuami

12. ORANG – ORANG YANG TIDAK CAKAP Tiap manusia mempunyai kewenangan untuk mempunyai hak (bevoegd) Tidak semua manusia cakap untuk bertindak (handelings beekwaam) Ps. 330 KUHPerdata  “Belum dewasa adalah mereka yg belum genap 21 th dan belum menikah”

13. TEMPAT TINGGAL (DOMICILIE) BW membedakan antara tempat tinggal dengan tempat kediaman

14. d e f i n i s i TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDIAMAN Menurut RUU Hukum Acara Perdata  tempat dimana seseorang menurut kenyataannya berdiam tanpa dapat dikatakan bahwa ia secara resmi menetap disitu Menurut RUU Hukum Acara Perdata  tempat dimana seseorang secara resmi menetap dan tercatat sebagai penduduk di tempat itu, dalam hal dibuktikan dengan kartu penduduk Menurut Soetojo Prawirohamidjojo  tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir berhubungan dengan hal, melakukan hak-haknya dan mengenai kewajiban-kewajiban meskipun seandainya ia tinggal di tempat lain Menurut Ps. 17 BW  tempat dimana ia menempatkan pusat kegiatannya

15. Macam – macam Domicilie Tempat tinggal yg sesungguhnya Tempat tinggal yg dipilih Terdiri dari : Tempat tinggal sukarela / mandiri  Ps. 17 (2) BW 2. Tempat tinggal wajib / berkelanjutan  tempat tinggal yg tdk bergantung pd keadaan-keadaan orang yg bersangkutan, melainkan bergantung pd keadaan-keadaan orang lain.  yg dianggap mempunyai tempat tinggal wajib : • istri mengikuti suami  Ps. 21 BW • buruh mengikuti majikan  Ps. 22 BW • Ps. 20 BW  petugas jawatan - Jawatan umum mengikuti jawatannya • Ps. 23 BW  rumah kematian • Ps. 24 BW  domisili hukum

16. Kewenangan berhak ( rechtsbevoegd ) Atau kewenangan hukum — kewenangan untuk menyandang hak dan kewajiban . Setiap subyek hukum — umumnya mempunyai hak dan kewajiban , wenang untuk berhak . Tetapi tidak setiap orang wenang berhak , karena dalam hukum sanksi hanya berlaku dan diterapkan pada kewajiban bukan pada hak . Kewenangan berbuat — pada hakekatnya adalah melaksanakan kewajiban , orang yang melalaikan kewajiban dikenakan sanksi , orang yang melalaikan hak , tidak ada sanksi .

17. Orang sebagai subyek hukum — mempunyai kewenangan berhak sejak ia lahir , bahkan seja k dalam kandungan ( Psl 2 KUHPdt )— berlangsung sampai meninggal dunia . Kewenangan berhak subyek hukum — tidak dapat dihilangkan / ditiadakan oleh sutau hukuman apapun . ( psl 3)— tidak ada suatu hukuman apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata / kehilangan hak-hak perdata

18. Hak perdata — hak asasi / hak kodrat melekat pada setiap orang.— berupa identitas diri . Hak publik – dapat hilang apabila negara menghendakinya .— diberikan oleh negara .

19. Apakah Domisili tersebut harus dalam bentuk KTP ? Berikan penjelasan dan Dasar Hukumnya ! Mengapa badan hukum bisa dikategorikan sebagai subyek Hukum? Berikan Penjelasan beserta Dasar Hukumnya ! Bagaimana orang-orang yang ditaruh dibawah penganmpuan apabila hendak melakukan gugatan ? Berikan Penjelasan beserta Dasar Hukumnya ! TUGAS :