Hukum Acara Perdata - Jenis-Jenis Perkara.pptx

dalam materi ini dijelaskan jenis-jenis perkara yang ada dalam hukum acara perdata..

1. HUKUM ACARA PERDATA Aldenaire & Partners Contact About Us Service Home JENIS PERKARA

2. NEXT MAKSUD PERKARA PERDATA Perkara perdata adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan larangan dalam hukum perdata Perkara perdata berbeda dengan perkara pidana. Perkara perdata timbul karena pelanggaran terhadap hak seseorang, sedangkan perkara pidana timbul karena pelanggaran terhadap perbuatan pidana

3. Wanprestasi dan PMH 1 2 PMH adalah iap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, Pasal 1365 KUHPer wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam mela Wanprestasi PMH

4. WANPRESTASI HAPER ADELIIA WARMAN ssa cacat prestasi ada perjanjian ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian 01 02 03 04 telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian

5. WANPRESTASI HAPER ADELIA WARMAN tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat JENISNYA 01 02 03 04 melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

6. PMH bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain bertentangan dengan kesusilaan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian UNSUR PENGERTIAN PMH

7. PMH UNSUR-UNSUR PMH Perbuatan yang melawan hukum Adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan Adanya kesalahan Adanya kerugian

8. PERBEDAAN PMH & WANPRESTASI PMH ada kesalahan dalam gugatan, penggugat harus mampu membuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut Tuntutan pengembalian pada keadaan semula (restitutio in integrum) tidak perlu somasi adanya cacat prestasi dalam gugatan penggugat menunjukkan adanya perjanjian yang dilanggar tidak ada restitutio in integrum wajib didahului dengan mengirimkan peringatan atau pernyataan lalai (somasi) WANPRESTASI

9. Definisi Landasan Hukum Permohonan Biasanya disebut juga "gugatan voluntair". Permohonan atau voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri UUNo.24Tahun2000tentang Paten UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek

10. ciri khas 1 2 3 permohonan Masalah yg dimohonkan ialah kepentingan sepihak semata tanpa sengketa dgn pihak lain tidak ada org lain/pihak ketiga sebagai lawan

11. Proses Persidangan Permohonan yg diperiksa dlm sidang hanya keterangandanbuktipemohon Jalannya proses pemeriksaan bersifat exparte (sepihak) Tidak dipermasalahkan penegakan seluruh asas persidangan, yg perlu ditegakan seperti asas kebebasan peradilandan peradilan yang adil. Yg tidak perlu diterapkan : asas mendengarkan jawaban, asas memberi kesempatan yang sama

12. YANG HARUS ADA DALAM PERMOHONAN HAPER ADELIA WARMAN Identitas Pihak Posita Petitum

13. BENTUK PUTUSAN HUKUM DI INDONESIA CAHAYA DEWI •Penetapan : putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian disebut penetapan atau ketetapan (beschikking) •Diktum bersifat deklator: hanya deklarasi hukum (penegasan) ttg yg diminta, tdk ada hukuman, dan tak menciptakan keadaan baru (amarkonstitutif)

14. upaya hukum Penetapan permohonan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir tidak bisa banding Bisa langsung kasasi Kategori: Hak Sipil, Hak Politik, Hak Ekonomi

15. Gugatan Gugatan merupakan tuntutan hak yang diajukan penggugat ke pengadilan dan menggugat seseorang sebagait ergugat. Didalamnya ada sengketa dan ada pihak lain sebagai lawan. (Disebut juga Contentiosa)

16. Syarat Formil Tempat (dimana gugatan dibuat) dan Tanggal (tanggal, bulan, tahun) Materai 10.000 (disertai tanggal dibuat atau didaftarkan gugatan tersebut) Tanda /kuasanya) tangan (oleh penggugat Cap stempel BH (apabila diajukan BH) Identitas para pihak lengkap & jelas ( nama lengkap, umur, TTL, pekerjaan, alamat, domisili) tergugat dan penggugat Dasar Gugatan (Posita) : ada uraian pristiwa, hubungan hukum, dasar hukum yang hak nya dituntut & ada kerugian Tuntutan hukum (petitum): harus berhubungan dengan Posita dan petitum. Ada tuntutan primer dan subsider. Subsider ini "et aequo et bono" -> mohon keadilan yg seadil2nya Syarat Gugatan Syarat Materil

17. Jenis Gugatan Gugatan Biasa Gugatan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan, misalnya PMH (perbuatan melawan hukum) Gugatan Sederhana Gugatan Perwakilan Kelompok adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Dan penyelesaiannya 25 hari beberapa orng mewakili jutaan atau ribuan orang Gugatan Warga Negara gugatan dari anggota masyarakat untuk kepentingan umum tanpa ada keharusan bahwa orang tersebut merupakan pihak yang mengalami kerugian langsung. adalah gugatan yg diajukan oleh Organisasi berdasarkan HAK yg diberikan atau dipunyai oleh organisasi yg bersangkutan, untuk melakukan gugatan di Pengadilan. Dan lembaga tersebut harus berbentuk badan hukum atau yayasan, dan sesuai AD ART nya Gugatan Legal Standing

18. Pengajuan Gugatan Cara² Pengajuan : Gugatan diajukan secara tertulis dan ditandatangani penggugat dan kuasa hukumnya Jika Penggugat tidak bisa baca tulis dapat mengajukan gugatan secara lisan ke PN dan nanti akan dituliskan Gugatan Disampaikan ke PN kemudian diberi nomor perkara, didaftarkan di buku registero, dan bayar panjar biaya perkara

19. Yurisdiksi Pengadilan Kewenangan Absolut Kewenangan absolut adalah kewenangan yang tidak dapat digantikan atau diambil alih oleh lembaga peradilan lainnya. Kewenangan ini berhubungan dengan pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dalam mengadili suatu perkara Kewenangan Relatif Kewenangan relatif adalah pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang sama jenis dan tingkatan, berdasarkan wilayah hukum pengadilan dan tempat tinggal pihak yang berperkara. Kewenangan relatif dapat berubah berdasarkan domisili atau tempat tinggal para pihak.

20. Tempat diajukan Gugatan Tempat tinggal tergugat tempat sebenarnya tergugat berdiam (jika tdk diketahui tempat tinggalnya) Tempat tinggal salah satu tergugat (jika bnyk) Tergugat utama bertempat tinggal tempat tinggal penggugat (jika tergugat tak diketahui tinggal dmna, dan tergugat tak dikenal) tempat objek gugatan benda bergerak (jika tergugat tak diketahui) daerah yg pakai rbg (dan objeknya benda tdk bergerak) maka ditempat benda gak bergerak tempat pilihan domisili yg tertulis di akta Kalau tergugat cacat dan gamampu, mana kerumah ortu atau walinya kalau tergugat di Luar negeri, maka diajukan di PN kediaman penggugat, dan menyampaikan gugatan melalui kement Luar negeri ditempat kediaman tergugat

21. Kumulasi Gugatan Kumulasi Gugatan Kumulasi Gugatan adalah penggabungan beberapa gugatan menjadi 1 gugatan, agar lebih efektif dan menghindari Putusan yang berbeda. Dan ada penggabungan objektif serta subjektif. Dalam kumulasi gugatan perkara PMH dan Wanprestasi tidak bisa digabungkan, harus diselesaikan sendiri2

22. Kekuasaan Kehakiman Cara Penyelesaian sengketa dikelompokkan menjadi 2 Cara : LITIGASI Non Litigasi Adalah Penyelesaian sengketa di Pengadilan Adalah Penyelesaian di luar Pengadilan (1) kekuasaan Kehakiman merupakan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (2) kekuasaan kehakimn dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan bada peradillan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum lingungan Peradilan Agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 Perubahan ke 3 Dasar Hukum Kekuasaan Kehakimannya

23. BADAN PERADILAN DI INDONESIA KASASI Banding Pertama MA Pengadilan Umum (PN) Pengadilan Tinggi Umum Pengadilan Agama Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan Tinggi Militer Pengadilan Tinggi TUN Pengadilan Militer Pengadilan TUN

24. PN Pengadilan Negeri terletak disetiap kab/kota, Bagaimana yang termuat di dalam pasal 4 UU no.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum PT MA Pengadilan tinggi terletak di ibukota provinsi, sebagaimana yang termuat dalam pasal 4 ayat 2 UU no.2 tahun 1986 ttg Peradilan Umum Mahkamah agung terletak di ibukota Negara, sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 1,2,3 UU no.14 tahun 1985 tentang Mahkamah agung Dalam perkara perdata kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan Mahkamah agung sebagai pengadilan negara tertinggi atau puncak pelaksanaan kekuasaan kehakiman (vide pasal 3 ayat (1) UU No. 2 tahun 1986).

25. Kewenangan Pengadilan Kewenangan atau kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak terutama tergugat. Kewenangan atau kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk m

26. Dasar Hukum Pasal 56-65 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1996 tanggal 7 Mei 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili Dalam Perkara Perdata

27. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau tempat tinggal sebenarnya tergugat

28. Jika terjadi sengketa kewenangan mengadili, maka Ketua Pengadilan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Mahkamah Agung. Pihak berperkara juga dapat mengajukan permohonan sengketa kewenangan mengadili, tetapi dikenakan biaya