HUKUM KETENAGAKERJAAN - HUBUNGAN INDUSTRIAL Pertemuan 5.pptx-dikompresi.pdf

HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. SERIKULIAHHUKUM KETENAGAKERJAAN
HUBUNGANKERJA&
HUBUNGANINDUSTRIAL
Dr.ArRahiimInnash,S.H.,M.Kn.
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTERHUKUM
UNIVERSITASNGUDIWALUYO
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

2. HUBUNGANKERJA
HubunganKerja(Soepomo,1987:1):
“Suatuhubunganantaraseorangburuhdanseorangmajikan,Dimana
hubungankerjaituterjadisetelahadanyaperjanjiankerjaantarakedua
belahpihak.Merekaterikatdalamsuatuperjanjian,disatupihak
pekerja/buruhbersediabekerjadenganmenerimaupahdanpengusaha
mempekerjakanpekerja/buruhdenganmemberiupah”.
HusnidalamAsikin(1993:51)berpendapatbahwahubungankerjaAdalah
“hubunganantaraburuhdanmajikansetelahadanyaperjanjiankerja,yaitu
suatuperjanjiandimanapihakburuhmengikatkandirinyapadapihak
majikanuntukbekerjadenganmendapatkanupahdanmajikanmenyatakan
untukmempekerjakansiburuhdenganmembayarupah”.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

3. UUNo.13Th.2003,Pasal1angka15
“HubungankerjaAdalahhubunganantarapengusahadengan
pekerja/buruhberdasarkanperjanjiankerja,yangmempunyaiunsur
pekerjaan,upah,danperintah”.
Unsur-UnsurHubunganKerja:
1. Adanyapekerjaan(Psl.1601KUHPerdatadanPasal341KUHD)
2. Adanyaperintahdarioranglain(Pasal1603KUHPerdata)
3. AdanyaUpah(Pasal1603KUHPerdata)
4. Terbataswaktutertentu,karenatidakadahubungankerjaberlangsung
terusmenerus
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

4. PerjanjianKerja
ISTILAHPERJANJIAN KUHPERDATA
VERBINTENIS
PASAL1233
1.PERIKATAN
2.PERHUTANGAN
3.PERJANJIAN
OVEREENKOMST
PASAL1313
1.PERJANJIAN
2.PERSETUJUAN
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

5. PerjanjianKerja
UUNo.13TH2003Pasal1angka14
PerjanjiankerjaAdalahperjanjianantarapekerja/buruhdenganpengusaha
ataupemberikerjayangmemuatsyarat-syaratkerja,hakdankewajiban
parapihak.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

6. Syarat-SyaratPerjanjianKerjaPasal52Ayat1
1. Kesepakatankeduabelahpihak
2. Kemampuanataukecakapanmelakukanperbuatanhukum
3. Adanyapekerjaanyangdiperjanjikandan
4. Pekerjaanyangdiperjanjikantidakbertentangandenganketertiban
umum,kesusilaandanPER-UUyanglainnya.
BentukdanIsiPerjanjianKerja
1. MemenuhiSyaratFormil:
AsasKebebasanBerkontrak(Pasal.1338KUHPerdata)
2.DibuatSecaratertulisatauliasan(Pasal.51(1)UUKetenagakerjaan)
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

7. PengelompokanPerjanjianKerja
Berdasarkanwaktuberlakunya:
1. Kesepakatankerjawaktutidaktertentu
2. Kesepakatankerjawaktutertentu
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

8. PerjanjianKerjaWaktuTertentu(PKWT)
1. Pekerjaan sekali selesai/ sementara sifatnya
2. Pekerjaan yang penyelesaiannya paling lama 3-5 tahun
3. Wajib dilaporkan paling lambat 3 hari (secara daring)/ 7 hari Secara tertulis sejak
penandatnganan perjanjian kerja ke Dinas Ketenagakerjaan setempat
4. Tidak dapat mensyaratkan masa percobaan
5. Untuk Perlindungan BP Jamsostek dan BPJS Kesehatan PKWT Berhak mendapatkannya
6. Pembayaran Tunjangan Hari Raya PKWT Berhak mendapatkannya
7. Cuti Tahunan dan Cuti Keperluan Khusus PKWT Berhak mendapatkannya
8. Hak pekerja pada saat mengundurkan diri secara baik-baik dan memeneuhi syarat maka
kompensasi sesuai masa kerja. Perusahaan bisa menuntut Ganti rugi sisa nilai kontrak
9. Hak yang diterima pekerja saat diputus hubungan kerja oleh Perusahaan Adalah
kompensasi sesuai masa kerja, Ganti rugi sisa nilai kontrak
PENGUSAHA
PEKERJA
PKWT
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

9. PerjanjianKerjaWaktuTidakTertentu(PKWTT)
1. Masa percobaan paling lama 3 bulan
2. Dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap atau tidak tetap. Tidak ada jangka waktu
selesai
3. Tidak ada batas durasi perjanjian kerja
4. Tidak perlu melaporkan dokumen perjanjian kerja ke Dinas Ketenagakerjaan setempat
5. Perlindungan BP Jamsostek dan Perlindungan BPJS Kesehatan PKWTT Berhak
mendapatkannya
6. Pembayaran Tunjangan Hari Raya PKWTT berhak mendapatkannya
7. Cuti Tahunan dan Cuti Keperluan Khusus PKWTT berhak mendapatkannya
8. Hak yang diterima pekerja pada saat mengundurkan diri secara baik-baik dan memenuhi
syarat PKWTT sisa cuti tahunan yang belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja
dan keluarganya ke tempat Dimana pekerja diterima bekerja, uang pisah
9. Hak yang diterima pekerja pada saat diputus hubungan kerja oleh Perusahaan Berhak atas
kompensasi pesangon/PMK/Pergantian Hak
PENGUSAHA PEKERJA
PKWTT
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

10. HUBUNGANINDUSTRIAL
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

11. HUBUNGANINDUSTRIAL
HubunganIndustrialadalahsuatuhubunganyangterbentuk
antarapelakudalamprosesproduksibarangataujasayang
terdiri dariunsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan
pemerintahyang didasarkan padanilai-nilai Pancasiladan
UndangUndang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Pasal1(16)UU13/2003).
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

12. HUBUNGANINDUSTRIAL
Unsur-UnsurHubunganIndustrial:
a.Adanyasuatusistemhubunganindustrial.
b.Adanyapelakuyangmeliputipengusaha,pekerja/buruh,
danpemerintah.
c.Adanyaprosesproduksibarangdan/ataujasa.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

13. RUANGLINGKUPHUBUNGANINDUSTRIAL
Ruang lingkup hubungan industrial berarti seluruh aspek
dan permasalahan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan
lain-lain baik langsung maupun tidak langsung dengan
hubunganantarapekerja,pengusahadanpemerintah.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

14. PRINSIPHUBUNGANINDUSTRIAL
BeberapaprinsipdariHubunganindustrial,yaitu:
1. Hubunganfungsionaldanpembagiantugas
2. Kekeluargaan
3. Penciptaanketenanganberusahadanketentramanbekerja
4. Peningkatanproduktivitas
5. Peningkatankesejahteraanbersama.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

15. DASAR-DASARHUBUNGANINDUSTRIAL
1. Pancasila
2. UUD1945
3. UUketenagakerjaandanperaturanperundang-undanganterkait
dengan ketenagakerjaan
4. PerjanjianKerja
5. PeraturanPerusahaan
6. PerjanjianKerjasamaAntarPerusahaan
7. Kelaziman/Kebiasaan/
8. Peningkatankesejahteraanbersama.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

16. FUNGSIHUBUNGAN
INDUSTRIAL
Fungsipemerintah,pengusaha,danpekerjadalam
melaksanakanhubunganindustrialmeliputi:
1.menjagakelancaran/peningkatanproduksi;
2.memelihara/menciptakanketenangankerja
(industrialpeace);
3.mencegah/menghindaripemogokan;
4.ikutmenciptakansertamemeliharastabilitassosial.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

17. FUNGSIPEMERINTAHDALAMHUBUNGAN
INDUSTRIAL
a.menetapkankebijakan,
b. memberikan pelayanan,
c.melaksanakanpengawasan,dan
d. melakukanpenindakanterhadappelanggaranperaturan
perundangundangan ketenagakerjaan.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

18. FUNGSIPEKERJADALAMHUBUNGAN
INDUSTRIAL
a.menjalankanpekerjaansesuaidengankewajibannya,
b.menjagaketertibandemikelangsunganproduksi,
c.menyalurkanaspirasisecarademokratis,
d.mengembangkanketerampilandankeahliannyasertaikut
memajukanperusahaan,dan
e.memperjuangkankesejahteraananggotabesertakeluarganya.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

19. FUNGSIPEKERJADALAMHUBUNGAN
INDUSTRIAL
FungsiPekerja/Buruh,dalamketentuanPasal4ayat(2)Undang-Undang
Nomor21Tahun2000tentangSerikatPekerja/SerikatBuruh
a.sebagaipihakdalampembuatanperjanjiankerjabersamadan
penyelesaianperselisihanindustrial;
b. sebagaiwakilpekerja/buruhdalamlembagakerjasamadi bidang
ketenagakerjaansesuaidengantingkatannya;
c.sebagaisaranamenciptakanhubunganindustrialyangharmonis,
dinamis,danberkeadilansesuaidenganperaturan
perundang-undangan;
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

20. FUNGSIPEKERJADALAMHUBUNGAN
INDUSTRIAL
d. sebagaisaranapenyaluraspirasidalammemperjuangkanhakdan
kepentingan anggotanya;
e.sebagaiperencana,pelaksana,danpenanggungjawabpemogokan
pekerja/buruh sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
f.sebagaiwakilpekerja/buruhdalammemperjuangkankepemilikan
sahamdiperusahaan.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

21. FUNGSIPENGUSAHAHUBUNGAN
INDUSTRIAL
a.menciptakankemitraan,
b.mengembangkanusaha,
c.memperluaslapangankerja,dan
d.memberikankesejahteraanpekerja/buruhsecara
terbuka,demokratis,danberkeadilan.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

22. SISTEMHUBUNGAN
INDUSTRIAL
Secaraumumterdapatlimasistemhubunganindustrialyaitu:
1.Sistemhubunganindustrialatasdasarkegunaan(utilitysystem).Pada
sisteminihubunganindustrialdiatursedemikianrupa,sehinggautility
buruhdapatdigunakansepenuhnya.Adakebijaksanaan fullemployment
ofmanpower.Buruhdiberiupahdanjaminanyangtinggi apabilaia
dapatmemberikantenaganyadenganmaksimal.Tenagamerekadiperas
untukmencapaiproduksiyangsebesar-besarnya.
2.Sistemhubunganindustrialatasdasardemokrasi(democraticsystem).
Yangmengutamakankonsultasiataumusyawarahantaraburuhdan
majikan.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

23. SISTEMHUBUNGAN
INDUSTRIAL
3. Sistemhubunganindustrialatasdasarkemanusiaan(humansystem)dimana
tidak begitu diperhitungkan peningkatan produktivitas dan efisiensi.
4. Sistemhubunganindustrialatasdasarkomitmenseumurhidup(lifelong
commitment/lifetimeemployment).Sistemini terdapat di Jepang. Buruh
cenderungsetiakepadamajikan,baikperusahaandalam keadaanuntungatau
rugi. Buruh mempunyai disiplin yang tinggi, bekerja kerasdengan penuh
dedikasi.Dipihaklainmajikanmemperlakukanburuhnyasebagaianakdan
dianggap keluarga, dengan memberikan fasilitas-fasilitas.
5. Sistemhubunganindustrialatasdasarperjuangankelas.Muncul ataside dari
Karl Marx di mana terdapat pertentangan kelas pemilik modal (kapitalis) dengan
kelasburuh(proletar).Semakintajampertentanganmakasemakincepat
diselesaikandengan membinasakankapitalis oleh kelasproletar yang lapar yang
menuntut keadilan.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

24. SARANAHUBUNGANINDUSTRIAL
Sarana-saranapendukungHubunganindustrial(Pasal103 UU 13/2003), sebagaiberikut:
1. SerikatPekerja/Buruh
2. Organisasi Pengusaha
3. LembagaKerjasamabipartit (LKSBipartit)
4. LembagaKerjasamatripartit (LKSTripartit)
5. PeraturanPerusahaan
6. PerjanjianKerjaBersama(PKB)
7. Peraturanperundang-undanganketenagakerjaaan
8. LembagapenyelesaianperselisihanHubunganIndustrial
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

25. SERIKATPEKERJA
Serikatpekerja/serikatburuh(Pasal1(17)UU13/2003)adalahorganisasi
yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan
maupundi luarperusahaan,yangbersifatbebas,terbuka,mandiri,
demokratis,danbertanggung jawab gunamemperjuangkan,
membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta
meningkatkankesejahteraanpekerja/buruhdankeluarganya.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

26. ORGANISASIPENGUSAHA
Pengusaha menurut Pasal1 (5)Undang-Undang Nomor 13 Tahun2003 bahwa pengusaha
adalah:
a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri;
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan
di luarwilayahIndonesia.
Pasal105 UU 13/2003 ketentuan mengenai organisasi pengusaha bahwasetiap
pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

27. ORGANISASIPENGUSAHA
DiIndonesiaterdapatduaorganisasipengusaha,yaitu:
•KamarDagangdanIndustri(KADIN):organsasiyangmenanganibidang
ekonomisecaraumum,yaituhal-halyangberkaitandenganmasalah
perdagangan,perindustrian, dan jasa.
•AsosiasiPengusahaIndonesia(APINDO):organisasipengusahayang
khususbergerakpadabidangsumberdayamanusia(SDM)dan
hubungan industrial
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

28. ORGANISASIPENGUSAHA
•KamarDagangdanIndustri(KADIN):
Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1973 membentuk Kamar Dagang dan
Industri (KADIN). Organisasi ini adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam
bidang perekonomian.
Adapun tujuan KADIN dibentuk adalah :
(a)Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha indonesia di
bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai
pelakupelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha
nasional yang sehat dan tertib berdasarkan pasal 33 UUD 1945
(b)Menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang
seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam
pembangunan nasional.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

29. ORGANISASIPENGUSAHA
• AsosiasiPengusahaIndonesia(APINDO):
Apindo lahir didasari atas peran dan tanggungjawabnya dalam pembangunan nasional
dalam rangka turut serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka
pengusaha Indonesia harusikut serta secaraaktif mengembangkan perannya sebagai
kekuatan sosial dan ekonomi, maka dengan akte notaris Soedjono tanggal 7 juli 1970
dibentuklah PermusyawaratanUrusanSosialEkonomi PengusahaSeluruh Indonesia.
Musyawarah nasional I di Yogyakarta tanggal 15-16 Januari 1982 diganti dengan nama
PerhimpunanUrusanSosialEkonomiPengusahaSeluruhIndonesia(PUSPI).Padasaat
musyawarahnasional II di Surabayatanggal 29-31 Januari 1985 nama PUSPIdiganti
dengan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia)
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

30. ORGANISASIPENGUSAHA
TujuanApindo menurut pasal7 anggaran dasaradalah :
1. Mempersatukan dan membina pengusaha serta memberikan layanan kepentingannya
di dalam bidang sosial ekonomi.
2. Menciptakan dan memelihara keseimbangan, ketenangan, dan kegairahan kerja dalam
lapangan hubungan industrial dan ketenagakerjaan.
3. Mengusahakan peningkatan produktivitas kerja sebagai program peran serta aktif untuk
mewujudkan pembangunan nasional menuju kesejahteraan sosial, spritual, dan materil.
4. Menciptakan adanya kesatuan pendapat dalam melaksanakan
kebijaksanaan/ketenagakerjaan dari para pengusaha yang disesuaikandengan
kebijaksanaanpemerintah.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

31. LEMBAGAKERJASAMABIPARTIT(LKSBIPARTIT)
Lembagakerjasamabipartit(Pasal1(18)UU13/2003)
adalahforumkomunikasidankonsultasimengenaihal-hal
yangberkaitandenganhubunganindustrialdisatu
perusahaanyanganggotanyaterdiridaripengusahadan
serikatpekerja/serikatburuhyangsudahtercatatinstansi
yangbertanggungjawabdibidangketenagakerjaanatau
unsurpekerja/buruh
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

32. LEMBAGAKERJASAMABIPARTIT(LKSBIPARTIT)
KetentuanmengenaiLKSBipartitterdapatdalamPasal106UU13/2003
yangmengaturterkaitperusahaanyangmempekerjakan50(limapuluh)
orang pekerja/ buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama
bipartit.
LKSBipartitberfungsisebagaiforumkomunikasi,dankonsultasimengenai
halketenagakerjaandiperusahaan.
LKSBipartit terdiri dari unsurpengusaha dan unsurpekerja/buruh yang
ditunjuk oleh pekerja/buruh secarademokratis untuk mewakili
kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

33. LEMBAGAKERJASAMATRIPARTIT(LKSTRIPARTIT)
Lembagakerjasamatripartit(Pasal1(19)UU
13/2003)adalahforumkomunikasi,konsultasidan
musyawarahtentangmasalahketenagakerjaanyang
anggotanyaterdiridariunsurorganisasipengusaha,serikat
pekerja/serikatburuh,danpemerintah.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

34. LEMBAGAKERJASAMATRIPARTIT(LKSTRIPARTIT)
Lembaga kerja sama tripartit (Pasal 107 UU 13/2003) memberikan pertimbangan, saran,
dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan
pemecahanmasalahketenagakerjaan.
Lembaga kerja sama Tripartit terdiri dari :
a.Lembaga Kerja samaTripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
b. Lembaga KerjasamaTripartit SektoralNasional, Provinsi,dan Kabupaten/Kota.
Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi
pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

35. PERATURANPERUSAHAAN
Peraturan perusahaan (Pasal1 (20)UU13/2003) adalah peraturan yang dibuat secara
tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
Ketentuan mengenai Peraturan Perusahaan diatur dalam Pasal108 UU 13/2003 dimana
aturan Peraturan perusahaan berbunyi “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang
mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal108 (1)
UU 13/2003)”. Kewajiban membuat Peraturan Perusahaan tidak berlaku jika Perusahaan
tsb sudah membuat Peraturan Perusahaan.
Penyusunan Peraturan Perusahaan mempertimbangkan saran dan pertimbangan dari wakil
pekerja/buruh/serikat pekerja/serikat buruh dalam perusahaan yang bersangkutan.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

36. PERATURANPERUSAHAAN
Ketentuan PeraturanPerusahaansekurang-kurangnyamemuat :
a.hakdankewajibanpengusaha;
b. hakdankewajibanpekerja/buruh;
c.syaratkerja;
d. tata tertib perusahaan; dan
e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.
Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa berlaku peraturan
perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa
berlakunya.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

37. PERATURANPERUSAHAAN
Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menteri atau pejabat terkait harus sudah
diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskahperaturan
perusahaanditerima.
Apabila peraturan perusahaan telah sesuaidalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sudah
terlampaui dan peraturan perusahaan belum disahkan oleh Menteri atau pejabat yang
ditunjuk, maka peraturan perusahaan dianggap telah mendapatkan pengesahan.
Dalam hal peraturan perusahaan belum memenuhi persyaratan, Menteri atau pejabat
yang ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai
perbaikan peraturan perusahaan. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja
sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pengusaha wajib menyampaikan kembali
peraturan perusahaan yang telah diperbaiki kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

38. PERATURANPERUSAHAAN
Perubahanperaturanperusahaansebelumberakhirjangkawaktuberlakunya
hanyadapatdilakukanatasdasarkesepakatanantarapengusahadanwakil
pekerja/buruh dan mendapatkan pengesahan dari Menteri/Pejabat yang
ditunjuk.
Ketentuan perubahan dalam PeraturanPerusahaanwajib untuk memberitahukan
danmenjelaskanisisertamemberikannaskahperaturanperusahaanatau
perubahannyakepadapekerja/buruh.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

39. PERJANJIANKERJABERSAMA
Perjanjiankerjabersama(Pasal1(21)UU13/2003)adalahperjanjian
yangmerupakanhasilperundinganantaraserikatpekerja/serikat
buruhataubeberapaserikatpekerja/serikatburuhyangtercatatpada
instansiyangbertanggungjawabdibidangketenagakerjaandengan
pengusaha,ataubeberapapengusahaatauperkumpulanpengusaha
yangmemuatsyaratsyaratkerja,hakdankewajibankeduabelah
pihak.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

40. PERJANJIANKERJABERSAMA
Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat
pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha secara
musyawarah mufakat, Perjanjian Kerja Bersama dibuat secara tertulis dengan huruf latin
dan menggunakan BahasaIndonesia.
Dalam hal terdapat perjanjian kerja bersama yang dibuat tidak menggunakan bahasa
Indonesia, maka perjanjian kerja bersamatersebutharus diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan terjemahan tersebut dianggap sudah
memenuhi ketentuan.
Dalam 1 (satu)perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu)perjanjian kerja bersama yang
berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

41. PERJANJIANKERJABERSAMA
Dalam satu perusahaan terdapat 1 serikat pekerja yang memiliki jumlah anggota lebih dari
50% dari jumlah keseluruhan pekerja, berhak mewakili pekerja/buruh untuk melakukan
perjanjian kerja bersama.
Jika serikat pekerja tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50% dari jumlah keseluruhan
pekerja, dapat melakukan perundingan apabila mendapatkan dukungan lebih dari 50%
dari keseluruhan pekerja melalui pemilihan suara.
Jika tidak terjadi kesepakatan, maka dapat mengajukan kembali setelah 6 bulan sejak
pemungutan suara.
Pemungutan suara diselenggarakan oleh panitia yang terdiri dari wakil-wakil pekerja/buruh
dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang disaksikan oleh pihak pejabat yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan pengusaha
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

42. PERJANJIANKERJABERSAMA
Jika dalam perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja, maka yang berhak
melakukan perundingan yang jumlah anggotanya lebih dari 50% dari keseluruhan
pekerja/buruh.
Jika serikat pekerja tidak ada yang memiliki anggota lebih dari 50%, maka dapat
melakukankoalisi (lebih dari satu serikat pekerja)sehingga tercapai 50% dan melakukan
perundingan dengan pengusaha.
Serikat pekerja dapat membentuk tim perundingan yang keanggotannya secara
proporsionalitas berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

43. PERJANJIANKERJABERSAMA
Masaberlakunyaperjanjiankerjabersamapalinglama2(dua)tahundandapat
diperpanjang masaberlakunya paling lama 1 (satu)tahun berdasarkan
kesepakatantertulisantarapengusahadenganserikatpekerja/serikatburuh.
Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling
cepat 3 (tiga) bulan se-belum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang
berlaku, jika perundingan tidak tercapai tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu)
tahun.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

44. PERJANJIANKERJABERSAMA
Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat :
a.hakdankewajibanpengusaha;
b. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan
d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

45. PERJANJIANKERJABERSAMA
Perjanjiankerjayang dibuatolehpengusaha danpekerja/buruh tidakboleh
bertentangan dengan perjanjian kerja bersama. Dalamhalketentuan
dalamperjanjiankerjabertentangandenganperjanjiankerjabersama,
makaketentuandalamperjanjiankerjatersebutbataldemi hukumdan
yangberlakuadalahketentuandalamperjanjiankerjabersama.
Dalam hal perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur dalam
perjanjiankerjabersamamakayangberlakuadalahaturan-aturandalam
perjanjiankerjabersama.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

46. PERATURANPERUNDANG-UNDANGANKETENAGAKERJAAN
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagerjaan
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-undang.
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan
Pemutusan Hubungan Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Permenaker Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan
Permenaker Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan
Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

47. LEMBAGAPENYELESAIANPERSELISIHANHUBUNGAN
INDUSTRIAL
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam Pasal136 (1)UU 13/2003 mengatur
bahwa kewajiban penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilaksanakan oleh
pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secaramusyawarah
untuk mufakat.
Namun, dalam hal penyelesaian secaramusyawarahuntuk mufakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal13 ayat (1)UU13/2003 tidak tercapai, maka pengusaha dan
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan
industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur
dengan undang-undang.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

48. SESIDISKUSIDANTANYAJAWAB
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

49. THANKSFORATTENTION.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang