hukum ketenagakerjaan materi kuliah.pptx

ppt

1. Upah menurut hukum ketenagakerjaan Oleh : sumiyati

2. Pengertian upah Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30, upah didefinisikan sebagai segala bentuk imbalan , baik berupa uang maupun barang , yang diterima dan harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh sebagai kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan .

3. Macam macam upah Sebagaimana yang di atur dalam peraturan pemerintah no. 78 tahun 2015 yang terdiri dari : Upah pokok Tunjangan tetap Tunjangan tidak tetap

4. Sistem pengupahan di indonesia Sistem pengupahan di Indonesia mengacu pada dua pendekatan utama yakni : - pengupahan berdasarkan waktu dan pengupahan berdasarkan hasil . Selain itu , ada sistem upah campuran yang menggabungkan kedua metode tersebut guna menyesuaikan kondisi kerja dan kesepakatan bersama .

5. Penetapan upah minimun Salah satu aspek penting dalam sistem pengupahan adalah upah minimum yang melindungi pekerja dari remunerasi di bawah standar hidup layak . Upah minimum terdiri dari Upah Minimum Regional (UMR) atau lebih spesifik dikenal dengan Upah Minimum Provinsi /Kota (UMP/UMK), yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan analisis ekonomi . Proses penetapan upah minimum dilakukan melalui survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang melibatkan pengumpulan data harga kebutuhan pokok dan biaya hidup di wilayah tertentu Contoh : penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jakarta pada tahun terakhir sesuai data resmi adalah Rp4.900.000,- per bulan , sedangkan di Surabaya UMP sebesar Rp4.400.000,- dan Medan Rp3.700.000,-. Perbedaan ini didasarkan pada perbedaan nilai KHL dan dinamika ekonomi tiap daerah .

6. Pembayaran upah Pembayaran upah umumnya dilakukan secara periodik , paling tidak sebulan sekali setelah pekerjaan diselesaikan atau sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja,Bentuk pembayaran upah dapat dilakukan secara tunai ataupun tranfer bank. Terkait potongan upah , hanya potongan yang sesuai aturan yang diperbolehkan , seperti potongan pajak penghasilan , iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan , serta denda jika disepakati dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan .

7. Upah Tidak Dibayar dan Penangguhan Upah Situasi di mana upah tidak dibayar merupakan pelanggaran serius dalam hukum ketenagakerjaan . Hal ini bisa terjadi akibat berbagai kondisi seperti perusahaan mengalami kebangkrutan atau pailit , serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak diikuti dengan pembayaran pesangon atau upah yang menjadi hak pekerja , Pekerja yang mengalami tidak dibayarnya upah memiliki hak untuk mengajukan gugatan . Penangguhan pembayaran upah dapat terjadi dalam kondisi force majeure seperti bencana alam atau kerugian besar pada perusahaan . Namun , penangguhan harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan , termasuk pemberitahuan kepada pekerja , persetujuan serikat pekerja , dan pelaporan kepada instansi terkait guna menjaga transparansi dan keadilan .

8. Perlindungan hukum terhadap upah pekerja perlindungan hukum terhadap upah kerja bertujuan untuk menjamin pekerja mendapatkan penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup layak . Hal ini diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , yang menyatakan setiap pekerja berhak atas penghasilan yang layak . Sanksi melanggar ketentuan upah menurut hukum ketenagakerjaan Indonesia dapat mengakibatkan sanksi pidana dan/ atau sanksi administratif . Contoh pasal 90 uu ketenagakerjaan .

9. Thank you