Hukum_Laut_Teritorial_16Slide_Elegan.pptx

briefly

1. Hukum Laut Teritorial Disusun oleh: - Bima Mandala Putra - Suryanata Ade Julianto Mata Kuliah: Hukum Internasional Publik Dosen Pengampu: … Fakultas Hukum – … Hukum laut merupakan bagian penting dari hukum internasional yang mengatur wilayah laut dan aktivitas di dalamnya. Salah satu konsep utamanya adalah laut teritorial, wilayah laut di mana negara memiliki kedaulatan penuh.

2. Pendahuluan Laut memiliki arti strategis bagi negara, baik dari aspek pertahanan, ekonomi, maupun sumber daya alam. Hukum laut berfungsi mengatur pemanfaatan laut secara adil dan damai. Fokus utama hukum laut adalah pengaturan kedaulatan negara pantai atas laut teritorialnya.

3. Pengertian Laut Teritorial Laut teritorial adalah wilayah laut selebar maksimum 12 mil laut dari garis pangkal pantai, di mana negara memiliki kedaulatan penuh atas perairan, ruang udara, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Berdasarkan Pasal 2 UNCLOS 1982, kedaulatan negara pantai atas laut teritorial setara dengan kedaulatannya atas wilayah darat.

4. Dasar Hukum Internasional Dasar hukum laut teritorial tercantum dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang disepakati di Montego Bay, Jamaika. Indonesia meratifikasi UNCLOS melalui UU Nomor 17 Tahun 1985, menegaskan pengakuan terhadap prinsip hukum laut internasional.

5. Sejarah Pengaturan Laut Teritorial Sebelum UNCLOS, batas laut diatur oleh Cannon Shot Rule sejauh 3 mil laut. Seiring perkembangan teknologi dan ekonomi, batas diperluas menjadi 12 mil laut. UNCLOS 1982 menetapkan aturan ini secara universal, memberikan kepastian hukum antarnegara.

6. Laut Teritorial (Penjelasan Lengkap) Laut teritorial adalah wilayah laut dengan kedaulatan penuh. Negara pantai dapat menetapkan aturan pelayaran, mengeksploitasi sumber daya, menegakkan hukum, dan melindungi lingkungan. Namun, negara tetap wajib memberikan hak lintas damai bagi kapal asing selama tidak mengancam keamanan.

7. Garis Pangkal (Baseline) Garis pangkal menjadi dasar pengukuran laut teritorial. Jenisnya: (1) Garis pangkal biasa, (2) Garis pangkal lurus, (3) Garis pangkal kepulauan. Indonesia menggunakan sistem garis pangkal kepulauan sesuai UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

8. Lebar dan Batas Laut Teritorial Pasal 3 UNCLOS 1982 menetapkan lebar laut teritorial maksimum 12 mil laut dari garis pangkal. Negara pantai wajib menghormati batas negara tetangga jika berdekatan. Batas ini memberi dasar bagi penegakan hukum dan perlindungan wilayah laut.

9. Hak dan Kewajiban Negara Pantai Hak negara pantai: mengatur pelayaran, eksploitasi sumber daya, menegakkan hukum, melindungi lingkungan. Kewajiban: menjamin lintas damai kapal asing, menjaga keselamatan dan kebersihan laut, serta menghormati kepentingan internasional.

10. Hak Lintas Damai (Innocent Passage) Pasal 17–19 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa kapal asing boleh melintas secara damai melalui laut teritorial negara lain. Kegiatan militer, intelijen, atau eksploitasi sumber daya dianggap tidak damai dan dilarang.

11. Zona Maritim Lainnya (Perbandingan) Zona Laut dan Hak Negara: - Laut Teritorial (0–12 mil): Kedaulatan penuh - Zona Tambahan (12–24 mil): Penegakan hukum tertentu - ZEE (12–200 mil): Hak berdaulat eksploitasi sumber daya - Landas Kontinen: Eksploitasi dasar laut hingga 200 mil.

12. Kasus Internasional Terkait Laut Teritorial Contoh kasus: (1) Laut Cina Selatan – sengketa multi-negara, (2) Ambalat – klaim batas ZEE Indonesia–Malaysia, (3) Sipadan–Ligitan – ICJ memutuskan milik Malaysia. Kasus ini menunjukkan pentingnya kejelasan batas laut.

13. Implementasi di Indonesia Sebagai negara kepulauan, Indonesia menerapkan prinsip archipelagic state. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1996 dan UU No. 32 Tahun 2014, Indonesia menetapkan laut teritorial selebar 12 mil laut dari garis pangkal kepulauan.

14. Tantangan Penegakan Hukum Laut Tantangan utama: illegal fishing, kurangnya patroli laut, pencemaran, dan konflik batas negara. Solusi: penguatan diplomasi maritim, peningkatan kemampuan TNI AL dan Bakamla, serta kerja sama regional.

15. Dampak dan Manfaat Hukum Laut Teritorial Hukum laut teritorial menegaskan kedaulatan nasional, memberikan dasar hukum eksploitasi laut, meningkatkan stabilitas kawasan, dan memperkuat kerja sama internasional.

16. Kesimpulan Laut teritorial adalah bagian vital wilayah negara. UNCLOS 1982 menetapkan batas dan prinsip kedaulatan negara pantai. Bagi Indonesia, penegakan hukum laut menjaga kedaulatan, keamanan, dan kelestarian sumber daya maritim.