Hukum_Laut_Teritorial_Laut_20_Slide.pptx

briefly

1. Pendahuluan Hukum laut adalah keseluruhan kaidah hukum internasional yang mengatur tentang penggunaan dan pemanfaatan lautan. Hukum laut penting karena sebagian besar permukaan bumi terdiri dari laut. Tujuannya untuk mengatur laut sebagai jalan raya dan sumber kekayaan alam serta tenaga, demi keamanan dan stabilitas dunia.

2. Pentingnya Konsep Teritorial Laut Laut teritorial memberikan kedaulatan penuh kepada negara pantai. Wilayah ini menjadi bagian integral dari negara yang memberi hak mutlak atas ruang udara, dasar laut, dan sumber daya di dalamnya. Konsep ini penting karena laut merupakan sumber daya vital, baik hayati maupun non-hayati.

3. Relevansi dalam Kedaulatan Negara Teritorial laut memiliki hubungan langsung dengan kedaulatan negara. Negara berhak penuh mengatur aktivitas di wilayahnya. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, konsep ini penting karena laut menjaga keutuhan wilayah NKRI seluas 3,1 juta km².

4. Dasar Hukum Teritorial Laut UNCLOS 1982 menjadi dasar hukum utama yang menetapkan lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut dari garis pangkal. Indonesia meratifikasinya melalui UU No. 17 Tahun 1985. Pasal 2 dan 3 UNCLOS menegaskan kedaulatan negara pantai atas laut teritorial dan kekayaan alam di dalamnya.

5. UU No. 6 Tahun 1996 UU ini mengatur perairan Indonesia yang meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan pedalaman. Laut teritorial Indonesia selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan. UU ini menggantikan UU No. 4 Prp. 1960 dan menyesuaikan dengan UNCLOS 1982.

6. Hukum Kebiasaan Internasional Hukum kebiasaan internasional menjadi dasar penting dalam hukum laut. Prinsip yang diakui antara lain kedaulatan negara pantai, hak lintas damai, pengukuran dari garis pangkal, dan batas maksimal 12 mil laut. Prinsip ini dikodifikasi dalam UNCLOS 1982.

7. Pengertian Laut Teritorial Laut teritorial adalah jalur laut selebar 12 mil laut dari garis pangkal ke arah laut lepas. Negara memiliki kendali penuh atas wilayah ini, termasuk dasar laut, kolom air, dan ruang udara. Namun kapal asing masih memiliki hak lintas damai.

8. Perbedaan dengan Perairan Pedalaman Perairan pedalaman berada di sisi darat garis pangkal dan termasuk pelabuhan, sungai, dan danau. Kedaulatannya mutlak tanpa hak lintas damai, berbeda dengan laut teritorial yang memberi hak lintas damai bagi kapal asing.

9. Perbedaan dengan ZEE Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berjarak hingga 200 mil laut. Di wilayah ini negara hanya memiliki hak berdaulat untuk eksploitasi sumber daya, bukan kedaulatan penuh seperti di laut teritorial.

10. Kedudukan Laut Teritorial Laut teritorial sangat strategis karena memberi kewenangan penuh kepada negara pantai untuk mengatur aktivitas, mengeksploitasi sumber daya, dan menegakkan hukum, dengan tetap menghormati hak lintas damai.

11. Lebar Laut Teritorial Menurut UNCLOS 1982, lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut atau sekitar 22,2 km. Sebelum konvensi ini, tidak ada keseragaman batas, sehingga ketentuan ini memberi kepastian hukum bagi semua negara.

12. Garis Pangkal Normal Garis pangkal normal adalah garis air surut terendah yang mengikuti lekukan pantai. Ini merupakan dasar pengukuran tradisional dalam menentukan batas laut teritorial.

13. Garis Pangkal Lurus Garis pangkal lurus menghubungkan titik-titik terluar pantai atau pulau. Metode ini digunakan untuk pantai yang berliku-liku atau negara kepulauan seperti Indonesia.

14. Peta dan Koordinat Batas Laut Penetapan batas laut harus disertai peta dan koordinat geografis titik-titik dasar. Indonesia telah menetapkan garis pangkal kepulauannya sesuai standar UNCLOS.

15. Hak Kedaulatan Negara Pantai Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorialnya, termasuk ruang udara, dasar laut, dan kekayaan alam di bawahnya. Namun pelaksanaan kedaulatan harus sesuai hukum internasional.

16. Hak atas Sumber Daya Negara pantai berhak atas sumber daya hayati seperti ikan dan terumbu karang, serta sumber daya non-hayati seperti minyak dan mineral di dasar laut.

17. Kewenangan Penegakan Hukum Negara memiliki kewenangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan kesehatan di laut teritorial. Hal ini untuk mencegah pelanggaran seperti penyelundupan dan imigrasi ilegal.

18. Hak Lintas Damai Kapal dari semua negara memiliki hak lintas damai di laut teritorial selama tidak merugikan keamanan negara pantai. Lintas harus dilakukan terus-menerus dan secepat mungkin.

19. Hak Kapal Asing Kapal asing dapat melintas tanpa izin dengan tetap mematuhi hukum nasional dan internasional. Negara pantai tidak boleh mendiskriminasi berdasarkan bendera kapal.

20. Larangan dan Pembatasan Negara pantai dapat membatasi hak lintas damai untuk alasan keamanan nasional, pelatihan militer, atau perlindungan lingkungan laut.