Hukum Perlindungan Hak Asuh Anak di Indonesia.pptx

Hukum perlindungan anak

1. Hak Asuh Anak Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian By Muhammad Zulfiqor Amanzha​

2. Agenda 1 2 3 4 5 Pengertian Dasar Hukum Prinsip-prinsip Hak Asuh Anak di Indonesia Syarat-syarat Hak Asuh Anak Tahapan / Prosedur Pengajuan Gugatan Hak Asuh Anak 2 Presentation title 20XX

3. Introduction UU Perlindungan Anak  (Indonesia): Mendefinisikan hak asuh anak ( kuasa asuh ) sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh , mendidik , membina , melindungi , dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama, kemampuan , bakat , dan minatnya .  Kompilasi Hukum Islam  (KHI): Menjelaskan bahwa hadhanah ( pemeliharaan ) anak adalah pemeliharaan anak-anak yang kecil dan belum dapat mandiri untuk menjaga dan melindungi dari segala hal yang membahayakan .  (Sayyid Sabiq) : Menjelaskan hadhanah sebagai upaya pemeliharaan anak yang belum mandiri ( belum mumayyiz ), menyediakan kebaikan , serta menjaganya agar mampu berdiri sendiri saat dewasa , baik dari segi jasmani , rohani , maupun akal .  3

4. Dasar Hukum 1.Undang-Undang Dasar 1945 terutama tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa " Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup , tumbuh dan berkembang , serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “ 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya . 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berserta perubahannya . 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta perubahannya . 5. Kompilasi Hukum Islam. 6. PP No. 9 Tahun 1975 dst .

5. Prinsip-Prinsip Hak Asuh Anak 5 Presentation title 20XX Pasal 45   Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 , yaitu : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya . Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri , kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus . Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur   akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu “ Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya , semata-mata berdasarkan kepentingan anak , bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak , Pengadilan memberi keputusannya ”;

6. Prinsip-Prinsip Hak Asuh Anak 6 Presentation title 20XX Pasal 105 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ” . sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي Artinya: “Engkau /ibu lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”  ( Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Hakim );

7. Prinsip-Prinsip Hak Asuh Anak Apakah hak asuh anak dapat berpindah ke ayahnya ? Pasal 49 ayat 1 huruf a ( la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ) dan b (la berkelakuan buruk sekali) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 105 huruf b “ Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya ”; 7 Presentation title 20XX

8. Syarat_syarat Pengajuan Hak Asuh Anak “ ” 8 Presentation title 20XX 1. fotokopi KTP penggugat , 2. fotokopi Akta Cerai , 3. fotokopi Kartu Keluarga (KK) 4 . fotokopi Akta Lahir anak , surat gugatan yang ditujukan kepada ketua pengadilan , 5. surat keterangan gaji / penghasilan ( bagi PNS/TNI/ Polri ). S emua fotokopi persyaratan yang dilampirkan ini harus dileges ( nazegelen ) di kantor pos , kecuali KTP.

9. 20XX Presentation title 9

10. Cerai Gugat 20XX Presentation title 10 Pengertian Perceraian yang diajukan oleh pihak istri ( atau kuasanya ) ke Pengadilan Agama yang berwenang , yang kemudian menjadi pihak Penggugat , sementara suaminya adalah pihak Tergugat

11. Dasar Hukum Utama: Undang-Undang 7 tahun 1989/3 tahun 2006/50 tahun 2009: Pasal 49 Undang-Undang no 3 tahun 2006 ( kompetensi Absolut) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 :  Pasal 39 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan .  Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975:   Mengatur pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan .  Kompilasi Hukum Islam (KHI):  Bagi umat Islam, KHI mengatur secara lebih rinci mengenai perceraian , termasuk cerai gugat dan cerai talak.  20XX Presentation title 11

12. Kewenangan Relatif Cerai gugat diajukan ke   Pengadilan Agama, yang wilayah hukumnya mencakup kediaman atau tempat tinggal   Penggugat  ( istri ) atau kuasanya , kecuali jika istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami , sebagaimana diatur dalam   Pasal 132 ayat (1) KHI .  Berikut adalah penjelasan lebih lanjut : Subjek Pengajuan :  Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya .  Tempat Pengajuan :  Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama.  Yurisdiksi Pengadilan Agama :  Pengadilan Agama yang berwenang adalah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau kediaman istri ( penggugat ).  Pengecualian Terkait Kediaman Istri :  Ketentuan ini memiliki pengecualian . Jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari suami , gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggal suami .  Dasar Hukum : Dasar hukum untuk hal ini adalah Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).  20XX Presentation title 12

13. Dasar hukum kumulasi perkara cerai diatur dalam   Undang-Undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009   tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa penggabungan perkara ( kumulasi ) gugatan diperbolehkan demi mewujudkan asas sederhana , cepat , dan biaya ringan . Hal ini memungkinkan pengajuan gugatan cerai bersamaan dengan tuntutan lain seperti hak asuh anak , pembagian harta bersama , atau pengesahan nikah ( itsbat nikah) dalam satu gugatan dan diputuskan secara bersamaan .  20XX Presentation title 13

14. 20XX Presentation title 14

15. Thank you Wassalam Wr . Wb.