Hukum Tata Negara - Pertemuan 1 dan 2.pptx

Hukum Tata Negara - Pertemuan 1 dan 2.pptx

1. HUKUM TATA NEGARA D efinisi dan Objek Kajian HTN IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.

2. Dinamika Definisi HTN Pembahasan pengertian HTN menjadi penting tidak hanya untuk memahami organisasi negara dan lembaga-lembaga negara, tetapi juga untuk memahami bahwa dinamika ruang lingkup HTN berkembang seiring dengan berbagai perubahan di bidang lainnya terutama di bidang politik dan jaminan HAM.

3. Dinamika Definisi HTN Dinamisasi ruang lingkup HTN berkembang tidak hanya sekadar merupakan hukum yang mengatur mengenai organisasi negara dan lembagalembaga negara, akan tetapi berkembang pula bahwa pengaturan tersebut harus pula mencakup jaminan hak asasi manusia (HAM) dalam UUD.

4. Dinamika Definisi HTN Pembahasan mengenai HTN tidak akan bisa dilepaskan dari berbagai bidang ilmu lainnya yang terkait dengan organisasi negara, kekuasaan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setelah membahas pengertian HTN, di pertemuan selanjutnya akan dibahas mengenai hubungan HTN dengan beberapa bidang ilmu lainnya, yaitu Ilmu Negara, Ilmu Politik, dan Hukum Administrasi Negara.

5. Peristilahan HTN Istilah lain yang dipakai HTN dalam kepustakaan Indonesia adalah Hukum Negara, yang kedua-duanya adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda staatsrecht .

6. Peristilahan Belanda Dalam kepustakaan Belanda, istilah staatsrecht terdiri dari staatsrecht in ruimere zin (Hukum Negara dalam arti luas), dan staatsrecht in engere zin (Hukum Negara dalam arti sempit). Penggunaan istilah Hukum Negara dimaksudkan untuk membedakannya dengan staatsrecht in engere zin (Hukum Tata Negara dalam arti sempit).

7. Peristilahan di Beberapa Bahasa Beberapa istilah dalam bahasa asing lainnya yang diartikan sebagai HTN: 1 . Constitutional Law (bahasa Inggris). 2. Droit Constitutionelle (bahasa Prancis). 3. Verfassungsrecht (bahasa Jerman).

8. HTN Menurut Vollenhoven Van Vollenhoven mengemukakan bahwa HTN adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum, yang mendirikan badan-badan sebagai alat ( orgaan ) suatu negara dengan memberikan wewenang-wewenang kepada badan-badan itu dan yang membagi-bagi pekerjaan Pemerintah kepada banyak alat-alat-Negara baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya.

9. HTN Menurut Logemann J.H.A. Logemann mengemukakan bahwa HTN dalam arti luas adalah hukum yang berhubungan dengan negara, sedangkan HTN dalam arti sempit adalah hukum yang berhubungan dengan negara dalam hal ajaran tentang pribadi, yang terperinci dalam jabatan-jabatan negara dan kelompok-kelompok jabatan yang berhubungan dengan negara.

10. HTN Menurut Pot Van der Pot mengemukakan bahwa HTN adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangannya masing-masing, hubungannya satu dengan yang lainnya, dan hubungannya dengan individu-individu dalam kegiatannya.

11. HTN Menurut Jimly Menurut Jimly Asshiddiqie, Ilmu HTN dapat dirumuskan sebagai cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktik kenegaraan yang berkenaan dengan: a. Konstitusi yang berisi kesepakatan kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara. b. Institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsinya. c. Mekanisme hubungan antarinstitusi itu, serta d. Prinsip-prinsip hubungan antara institusi kekuasaan negara dengan warga negara.

12. Cakupan HTN Berdasarkan berbagai pengertian yang dikemukakan para ahli HTN sebelumnya, dapat dilihat bahwa HTN tidak hanya mengatur kewenangan lembaga-lembaga negara tetapi juga hubungan antarlembaga negara, serta kedudukan warga negara dan jaminan HAM bagi warga negara.

13. Objek Kajian HTN Konstitusi sebagai hukum dasar beserta berbagai aspek mengenai perkembangannya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan, proses pembentukannya dan perubahannya, kekuatan mengikatnya dalam peraturan perundang-undangan, cakupan subtansinya, ataupun muatan isinya sebagai hukum dasar yang tertulis.

14. Objek Kajian HTN Pola-pola dasar ketatanegaraan yang dianut dan dijadikan acuan bagi pengorganisasian intitusi, pembentukan dan penyelenggaraan organisasi negara, serta mekanisme kerja organisasi-organisasi negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan.

15. Objek Kajian HTN Struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ-organ kelembagaan negara, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

16. Objek Kajian HTN Prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara dengan warga negara beserta hak-hak dan kewajiban asasi manusia, bentuk-bentuk dan prosedur pengambilan keputusan hukum, serta mekanisme perlawanan terhadap keputusan hukum.

17. Klasifikasi HTN Menurut Prof.Sudiman Kartohadiprojo,Hukum Tata Negara itu masuk ke dalam kelompok Hukum Publik, karena perkembangan hukum tata negara dari suatu negara tidak terlepas dari perkembangan politik yang ada di negara yang bersangkutan.