Hukum Tata Negara - Pertemuan 14 dan 15.pptx

Hukum Tata Negara - Pertemuan 14 dan 15.pptx

1. HUKUM TATA NEGARA Sistem Hukum IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.

2. Sejarah Sistem Hukum Sejak awal abad pertengahan sampai sekitar abad XII, hukum di Eropa Kontinental (negara-negara yang bertalian dalam daratan benua) masuk dalam sistem hukum yang sama, yakni hukum Jerman, maksudnya hukum yang berakar pada tradisi orang-orang Jerman. Hukum tersebut bersifat feodal atau dikuasai oleh bangsawan, baik substansi maupun prosedurnya

3. Sejarah Sistem Hukum Satu abad kemudian, terjadi perubahan situasi. Hukum Romawi yang merupakan hukum materiil dan hukum acara telah mengubah kehidupan di Eropa Kontinental. Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan pada hukum Romawi disebut sebagai sistem civil law . Disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Yustinianus.

4. Sejarah Sistem Hukum Dilain pihak, ada negara Inggris yang tidak terlalu terpengaruh oleh hukum yang dibawa oleh Romawi. Inggris masih didasarkan atas hukum asli rakyat Inggris, sehingga disebut sebagai sistem common law . Terjadinya pergulatan antara civil law dari Romawi dengan hukum yang menjunjung tradisi hukum Jerman— common law— yang mencoba dipertahankan oleh Inggris, secara tepat hal tersebut terjadi pada masa pemerintahan Raja Herny II dari Inggris.

5. Sejarah Sistem Hukum Sistem civil law dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental sehingga kerap disebut sebagai sistem Kontinental. Sebaliknya, common law dianut oleh suku-suku Anglika dan Saksa yang mendiami sebagian besar Inggris, sehingga disebut juga sistem Anglo-Saxon.

6. Pembagian Sistem Hukum Secara umum, pembagian sistem hukum yang paling terkenal di dunia hanya ada dua, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental ( civil law ) dan sistem hukum Anglo-Saxon ( common law ). Hanya saja, terdapat empat sistem lain yang juga penting untuk dikaji, mengingat sistem-sistem tersebut memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan hukum di Indonesia.

7. Sistem Civil Law Sistem ini berkembang di negara-negara Eropa daratan atau Eropa Kontinental. Civil law juga biasa disebut sebagai hukum Romawi. Dikatakan hukum Romawi karena sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa Pemerintahan Kaisar Yustinianus abad 5 (527-565 M). Kodifikasi hukum itu merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustinianus yang disebut Corpus Juris Civilis (hukum yang terkodifikasi).

8. Sistem Civil Law Corpus Juris Civilis dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia (termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda). Artinya, menurut sistem ini setiap hukum harus dikodifikasikan sebagai dasar berlakunya hukum dalam suatu negara.

9. Karakteristik Civil Law System Adanya kodifikasi hukum; Hakim tidak terikat dengan preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama; dan Sistem peradilan bersifat inkuisitorial.

10. Prinsip Dasar Civil Law System Hukum memiliki kekuasaan mengikat karena merupakan kumpulan peraturan yang disusun dalam sebuah undang-undang tertulis secara sistematis. Kepastian hukum merupakan tujuan dari sistem Civil Law. Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis, yaitu undang-undang.

11. Prinsip Dasar Civil Law System Dalam sistem hukum ini, terkenal suatu adagium yang berbunyi, “tidak ada hukum selain undang-undang”. Dengan kata lain, hukum selalu identik dengan undang-undang. Hakim dalam sistem ini tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya berperan menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Putusan hakim tidak mengikat kepada masyarakat umum tetapi hanya mengikat kepada para pihak yang berperkara saja.

12. Sistem Common Law Sistem common law muncul dan berkembang di Inggris pada abad XI yang merupakan bagian dari pertahanan budaya hukum yang ada di Inggris dari gempuran sistem civil law yang berkembang di Eropa Kontinental. Sistem hukum ini biasa juga disebut sebagai sistem hukum Anglo-Saxon, karena memang sistem ini dipertahankan dan dikembangkan oleh bangsa-bangsa yang terikat dengan bangsa Anglo-Saxon.

13. Sistem Common Law Selain itu, sistem hukum ini juga dikenal dengan sebutan Unwritten Law atau hukum tidak tertulis. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat sistem hukum ini merupakan sistem hukum yang mengambil kaidah-kaidah kebiasaan di masyarakat.

14. Sistem Common Law Di dalam perkembangannya, penyebutan sistem ini dengan sebutan Unwritten Law tidak sepenuhnya benar, karena didalam sistem hukum ini dikenal pula adanya sumber-sumber hukum yang tertulis ( statute s). Sistem common law ini dalam perkembangannya melandasi pula hukum positif di negara-negara Amerika Utara, seperti Kanada dan beberapa negara Asia yang termasuk negara-negara persemakmuran Inggris.

15. Sumber Hukum Utama Common Law Putusan–putusan hakim/putusan pengadilan atau yurisprudensi ( judicial decisions ). Putusan-putusan hakim mewujudkan kepastian hukum, maka melalui putusan-putusan hakim itu prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan mengikat terhadap umum. Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan hukum tertulis yang berupa undang-undang dan peraturan administrasi negara, karena pada dasarnya terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis tersebut bersumber dari putusan pengadilan.

16. Sistem Hukum Adat Sistem hukum adat adalah serangkaian sistem yang bersumber dari kebiasaan-keebiasaan di masyarakat yang sudah dipegang teguh antar generasi, serta memiliki kaitan erat dengan kesucian nenek moyang di masa lalu. Perlu dikaji disini, bahwasanya sistem hukum adat berbeda dengan sistem common law .

17. Sistem Hukum Adat Meski sama-sama berangkat dari sebuah kebiasaan, namun maksud dan redaksinya sangat jauh berbeda. Jika sistem common law merupakan sistem yang berangkat dari kebiasaan putusan hakim, maka sistem hukum adat berangkat dari kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang bersumber dari kehendak nenek moyang di masa lalu. Artinya, sistem hukum adat ini memiliki keidentikkan dengan sesuatu hal yang dianggap mistis oleh masyarakat modern.

18. Sistem Hukum Adat Sistem hukum adat terdapat dan berkembang di lingkungan kehidupan sosial terutama di masyarakat Indonesia, Cina, India, Jepang, dan negara lain yang ada di belahan dunia Asia dan Afrika. Di Indonesia sendiri, asal mula istilah hukum adat adalah dari istilah “ Adatrecht ” yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronye. Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya.

19. Sistem Hukum Agama Sistem hukum selanjutnya yang penulis anggap penting adalah sistem hukum agama. Ada kalanya sistem hukum ini menjadi penguasa dunia, khususnya ketika doktrin gereja yang begitu luas di Eropa serta ekspansi kekuasaan Islam di era pertengahan. Dua periode ini menjadi tonggak munculnya sistem hukum agama. Hal ini tentu berbeda dengan sistem-sistem hukum sebelumnya, karena dalam sistem hukum agama memiliki ciri khas yang unik.

20. Sistem Hukum Agama Di beberapa negara, sistem hukum agama ini hanya sebagai pelengkap dan menjadi kontrol hukum nasional. Dalam masalah ini, kita bisa merujuk kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di negara Indonesia, sistem hukum agama ini dipakai sebagai pelengkap dan menjadi bagian kontrol terwujudnya kemaslahatan bangsa.

21. Sistem Hukum Sosialis Perlu ditekankan disini bahwa sistem hukum sosialis ini pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan sistem hukum dunia. Di era kekuasaan Uni Soviet, sistem hukum sosialis menjadi salah satu sistem hukum yang paling disegani dan menjadi perhatian paling mengesankan bagi para akademisi di zaman itu. Socialist law adalah nama resmi untuk sistem hukum di negara-negara komunis.

22. Sistem Hukum Sosialis Kata sosialis ketika digunakan dalam hubungannya dengan hukum mengandung banyak arti berbeda diantara para ahli hukum. Pada dasarnya, kata “sosialis” menandakan filosofi dan ideologi yang mengacu kepada pemikiran “Marxist-Leninist”.

23. Sistem Hukum Hibrida Dalam faktanya, setiap negara menganut sistem hukum hibrida. Memang klaim setiap negara pasti hanya menyebukan setidaknya dua sistem hukum, yaitu civil law dan common law . Di beberapa negara mengklaim sebagai penganut sistem hukum agama dan sistem hukum sosialis. Namun begitu, jika kita telusuri dan kita perdalam lagi, setiap negara yang ada di dunia, pasti memiliki produk hukum yang diambil dari setiap sistem yang ada.

24. Lantas, sistem hukum manakah yang dianut Indonesia?

25. Sistem Hukum Pancasila Sistem Hukum Pancasila adalah bagian dari jenis sistem hukum hibrida atau campuran. Walau Indonesia mewarisi tradisi civil law system dari Belanda, namun kenyataannya sekarang hampir banyak produk hukum di Indonesia yang diambil dari sistem hukum yang lain.