IDENTIFIKASI PKP penyusunan program kerja pengawasan pemda

PKP

1. MENGINDENTIFIKASI BAHAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA pengawasan PEMDA E DDY PURDIANTORO PPUPD AHLI MADYA PELATIHAN PENJENJANGAN PPUPD AHLI PERTAMA

2. PEMBANGUNAN SEKOLAH MEKANISME PENGADAAN KONTRAK SPESIFIKASI, VOLUME PEMBAYARAN FOKUS JF AUDITOR FOKUS JF PPUPD LOKASI AKSES JALAN & SARANA TRANSPORTASI JUMLAH SISWA JUMLAH TENAGA PENGAJAR SARANA PENGAJAR FOKUS PENGAWASAN

3. PROGRAM KERJA PENGAWASAN PKP HANYA PELENGKAP PENUGASAN BUKAN PANDUAN PENUGASAN SIAPA MENGERJAKAN APA TERGANTUNG DILAPANGAN MENGERJAKAN KKP TIDAK PENTING YANG PENTING TEMUAN EKSPOSE TIDAK PENTING KARENA YANG TAHU MASALAH ADALAH TIM MENULIS TEMUAN SEKETEMUNYA SAJA, TIDAK PERLU MELIHAT PKP REVIU BERJENJANG CUKUP TERHADAP KONSEP TEMUAN TIDAK PERLU LIHAT PKP HARUS ADA TEMUAN, KALAU TIDAK ADA DIANGGAP TIDAK KERJA LHP SEMANGKIN TEBAL SEMAKIN KEREN

4. TAHAPAN PENGAWASAN JAKWAS PKPT PKP KKP TEMUAN LHP TLHP PRIORITAS, SASARAN DAN TARGET BINWAS PENYELENGGARAAN PEMDA FOKUS, SASARAN DAN JADWAL PELAKSANAAN BINWAS PENYELENGGARAAN PEMDA WRITE WHAT YOU PLAN WHAT YOU SEE WHAT YOU FIND DO WHAT YOU PLAN WHAT YOU WRITE WHAT YOU DISCUSS

5. APA PROGRAM KERJA PENGAWASAN . . . ? MERUPAKAN PROSEDUR DAN TEKNIK PEMERIKSAAN YANG DISUSUN SECARA SISTEMATIS YANG HARUS DIIKUTI/DILAKSANAKAN OLEH PENGAWAS DALAM KEGIATAN PEMERIKSAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMERIKSAAN

6. KOMPETENSI MENYIAPKAN BAHAN IDENTIFIKASI PKP PENYELENGGARAAN PEMDA 1 2 MENGIDENTIFIKASI JADWAL, LAMA WAKTU DAN ENTITAS PENGAWASAN 3 MENGIDENTIFIKASI DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENGAWASAN 4 MENGIDENTIFIKASI TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN 5 MENGIDENTIFIKASI PERSONIL PENGAWASAN 6 MELAPORKAN HASIL IDENTIFIKASI BAHAN PENYUSUNAN PKP PEMDA

7. MENYIAPKAN BAHAN IDENTIFIKASI PKP PENYELENGGARAAN PEMDA KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA TAHUNAN DIPELAJARI RISK REGISTER DARI ENTITAS PENGAWASAN DIPELAJARI LAPORAN HASIL PENGAWASAN PERIODE SEBELUMNYA TERKAIT ENTITAS PENGAWASAN DIPELAJARI RENJANA PENGAWASAN TAHUNAN DIPELAJARI

8. MENGIDENTIFIKASI JADWAL, LAMA WAKTU DAN ENTITAS PENGAWASAN JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN SESUAI RENCANA PENGAWASAN DICATAT LAMA WAKTU PENGAWASAN SESUAI RENCANA PENGAWASAN TAHUNAN DICATAT ENTITAS PENGAWASAN SESUAI DENGAN RENCANA PENGAWASAN TAHUNAN DICATAT MENGIDENTIFIKASI DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENGAWASAN DASAR HUKUM TERKAIT PELAKSANAAN DICATAT DASAR HUKUM TERKAIT PELAKSANAAN DIURUT BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN

9. MENGIDENTIFIKASI TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP TUJUAN PENGAWASAN SESUAI RENCANA PENGAWASAN TAHUNAN DICATAT SESUAI DENGAN JENIS PENGAWASAN SASARAN PENGAWASAN SESUAI RENCANA PENGAWASAN TAHUNAN DICATAT SESUAI DENGAN JENIS PENGAWASAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN DICATAT SESUAI DENGAN RENCANA PENGAWASAN TAHUNAN MENGIDENTIFIKASI PERSONIL PENGAWASAN JUMLAH PERSONIL UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN DICATAT SESUAI RENCANA PENGAWASAN TAHUNAN NAMA-NAMA PERSONIL YANG BERSEDIA UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN DICATAT

10. MELAPORKAN HASIL IDENTIFIKASI ATAS BAHAN PENYUSUNAN PKP HASIL IDENTIFIKASI JADWAL, LAMA WAKTU DAN ENTITAS PENGAWASAN DISUSUN DALAM KKI HASIL IDENTIFIKASI DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENGAWASAN DISUSUN DALAM KKI HASIL IDENTIFIKASI TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN DISUSUN DALAM KKI HASIL INDENTIFIKASI PERSONIL PENGAWASAN DISUSUN DALAM KKI KKI DIINVENTARISASI BERDASARKAN TUJUAN, SASARAN SERTA LANGKAH KERJA DALAM PKP KKI DISAMPAIKAN KEPADA TUA TIM/PPUPD MUDA

11. FORM PKP (PERMENDAGRI 54 TAHUN 2021)

12. MATRIK PKPT NO FOKUS SASARAN   PEMBINAAN   PENGAWASAN 1. Pemenuhan kebutuhan dasar standar pelayanan minimal bidang pendidikan     a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau Jasa. pelaksanaan mekanisme/tata cara pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan; dan pelaporan capaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan. capaian pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan di kabupaten/kota dan provinsi. b. Standar jumlah dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2. Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. penggunaan dana alokasi khusus fisik oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota yang mencakup TK, SD, SMP, SKB, PKBM, SMA, SMK, dan SLB. penggunaan dana alokasi khusus fisik oleh pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota yang mencakup TK, SD, SMP, SKB, PKBM, SMA, SMK, dan SLB. URUSAN PENDIDIKAN 3. a. pelaksanaan assesmen nasional yang meliputi AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. pelaksanaan assesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan peningkatan kompetensi siswa dalam hal kemampuan literasi dan numerasi. pelaksanaan assesmen kompetensi survei karakter, dan survei lingkungan belajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan peningkatan kompetensi siswa dalam hal kemampuan literasi dan numerasi. b. pelaksanaan organisasi penggerak penentuan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai sasaran peningkatan kompetensi pada program organisasi penggerak; dan memastikan ormas menyelenggarakan peningkatan kompetensi pendidik yang terkait literasi, numerasi, dan/atau penguatan karakter. pengawasan terhadap agenda peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang telah disepakati dalam proposal program.

13. TERIMA KASIH