ilide.info-kelompok-6-kas-setara-kas-amp-piutang-pr_47c6bef2db4a4b7398b0c82998e6eaf2.pdf

Pengertian Setara Kas
Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan mudah dicairkan dalam waktu singkat (biasanya kurang dari 3 bulan), sehingga hampir setara dengan kas. Setara kas biasanya digunakan untuk tujuan pengelolaan likuiditas perusahaan.

1. AKUNTANSI KAS,
SETARA KAS DAN PIUTANG
Kelompok 6:
Mirza Asep Shena NIM F1316070
Samsul Arifin NIM F1316091
Wisnu Aji NIM F1316105

2. KEBIJAKAN DAN SISTEM
AKUNTANSI KAS &
SETARA KAS

3. PENGERTIAN
•Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di
bank yang setiap saat dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan pemerintah daerah yang
sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan
menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan
nilai yang signifikan.
•Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus
Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib
dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam
neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat
dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan
pembayaran.
KAS
•Setara kas adalah investasi jangka pendek yang
sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas
serta bebas dari risiko perubahan nilai yang
signifikan.
•Untuk memenuhi persyaratan setara kas,
investasi jangka pendek harus segera dapat
diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat
diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang
signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut
setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai
masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari
tanggal perolehannya.
SETA
RA
KAS

4. KLASIFIKASI KAS DAN SETARA KAS
Kas dan setara kas pada
pemerintah daerah mencakup
kas yang dikuasai, dikelola dan
dibawah tanggung jawab
Bendahara Umum Daerah
(BUD) dan kas yang dikuasai,
dikelola dan di bawah
tanggung jawab selain
bendahara umum daerah,
misalnya Bendahara
Pengeluaran.
Kas dan setara kas yang dikuasai dan
dibawah tanggung jawab bendahara umum
daerah terdiri dari:
(1) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo
rekening-rekening pada bank yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk
menampung penerimaan dan
pengeluaran.
(2) setara kas, antara lain berupa surat utang
negara (SUN)/obligasi dan deposito
kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh
bendahara umum daerah.

5. KLASIFIKASI KAS DAN SETARA
KAS

6. PENGUKURAN
+,+

!#
Apabila terdapat kas dalam bentuk
valuta asing, dikonversi menjadi
rupiah menggunakan kurs tengah
bank sentral pada tanggal neraca.•!,

•
Kas dicatat sebesar nilai nominal,
yaitu disajikan sebesar nilai
rupiahnya.

7. PENYAJIAN

8. PENGUNGKAPAN 
5/
•)5/•*3
3
1
2#!6
4#•
6
.#7
#
Pengungkapan kas dan setara
kas dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CALK) sekurang-
kurangnya mengungkapkan hal-
hal sebagai berikut:
1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara
kas; dan
3. Informasi lainnya yang
dianggap penting.

9. Pihak-Pihak Terkait
SKPD 

•• ') •3
• '*
Pejabat
Penatausahaan
Keuangan SKPD (PPK-
SKPD)8
• '
Bendahara
Penerimaan SKPD8
• '
Bendahara
Pengeluaran SKPD 
) *
Pengguna Anggaran
(PA)
PPKD 

• •') •3
•'*
Pejabat
Penatausahaan
Keuangan PPKD (PPK-
PPKD)8
 •'
Bendahara
Penerimaan PPKD8
 •'
Bendahara
Pengeluaran PPKD •'
PPKD

10. JURNAL STANDAR KAS DAN
SETARA KAS
Jurnal Standar – Kas dan Setara Kas
Saat Bertambah
Jurnal LO dan Neraca
Jurnal Standar – Kas dan Setara Kas
Saat Berkurang
Jurnal LO dan Neraca

11. Dokumen yang Digunakan
Dokumen yang digunakan dalam
sistem akuntansi kas dan setara kas
pada SKPD maupun PPKD mengikuti
dokumen terkait penerimaan kas dan
pengeluaran kas pada sistem
akuntansi akun-akun Pendapatan-LO,
Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

12. ILUSTRASI (1)
DPPKAD Samawa Rea menerima
pembayaran pajak hotel sebesar
Rp100.000.000,00 tanggal 30 Juni
2015 dari Hotel Tambora Baleku,
dengan bukti setor bank nomor
04/20/VI/15. Berdasarkan bukti setor
tersebut oleh fungsi akuntansi PPKD
dicatat pengakuan pendapatan-LO
dan pendapatan-LRA dengan jurnal
sebagai berikut:

13. ILUSTRASI (1), Cont
Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening
BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)
Jurnal LO dan Neraca
Jurnal LRA
Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening
anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)
Jurnal LRA

14. Ilustrasi (2)
Bendahara Pengeluaran pada Dinas
Peternakan Pemerintah Samawa Rea
membayar pembelian ATK melalui
PPTK kegiatan Sosialisasi Akuntansi
Akrual sebesar Rp9.000.000 dan telah
di-SPJ-kan dengan nomor pengesahan
SPJ 007/SPJ/XI/15 tertanggal 9
Nopember 2015. Berdasarkan bukti
transaksi/kejadian tersebut dicatat
oleh PPK-SKPD dengan jurnal sebagai
berikut:

15. ILUSTRASI (2), Cont
Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS
(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)
Jurnal LO dan Neraca
Jurnal LRA
Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening
anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)
Jurnal LRA

16. Definisi Piutang
piutang adalah hak pemerintah
untuk menerima pembayaran dari
entitas lain termasuk wajib
pajak/bayar atas kegiatan yang
dilaksanakan oleh pemerintah.
berbagai teori mengungkapkan
bahwa piutang adalah manfaat
masa depan yang diakui pada saat
ini.

17. Klasifikasi Piutang
peristiwa•
Pungutan
•Pajak Daerah
•Retribusi
•PAD• 
Perikatan
•Pemberian
Pinjaman
•Penjualan
•Kemitraan
•Pemberian
Fasilitas
• 
Transfer antar
Pemerintah
•Dana Bagi
Hasil
•DAU
•DAK
•Dana Otsus
•Piutang
Transfer
Lainnya
•Transfer antar
Daerah
•Kelebihan
Transfer

Tuntutan Ganti
Rugi Daerah
•TGR terhadap
Pegawai
Negeri bukan
Bendahara
•TGR terhadap
Bendahara

18. Klasifikasi Piutang
Permendagri 64/2013
Piutang
Pendapatan
 
 
 
 
 
 
 
Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
Piutang Transfer Pemerintah Daerah
Lainnya
Piutang Pendapatan Lainnya
Piutang Lainnya
 
 
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka
Panjang kepada Entitas Lainnya
Uang Muka

19. Pengakuan Piutang
Piutang diakui saat timbul klaim/hak
untuk menagih uang atau manfaat
ekonomi lainnya kepada entitas lain.
Piutang dapat diakui ketika:
•diterbitkan surat
ketetapan/dokumen yang sah,
•telah diterbitkan surat penagihan
dan telah dilaksanakan penagihan,
atau
•belum dilunasi sampai dengan akhir
periode pelaporan.

20. Pengakuan Piutang
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak
dan Sumber Daya Alam dihitung
berdasarkan realisasi penerimaan pajak
dan penerimaan hasil sumber daya
alam yang menjadi hak daerah yang
belum ditransfer.
Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)
diakui apabila akhir tahun anggaran
masih ada jumlah yang belum
ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan
antara total alokasi DAU menurut
Peraturan Presiden dengan realisasi
pembayarannya dalam satu tahun
anggaran.

21. Pengakuan Piutang
Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)
diakui pada saat Pemerintah Daerah
telah mengirim klaim pembayaran yang
telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat
dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya,
tetapi Pemerintah Pusat belum
melakukan pembayaran.
Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus)
atau hak untuk menagih diakui pada
saat pemerintah daerah telah mengirim
klaim pembayaran kepada Pemerintah
Pusat yang belum melakukan
pembayaran.

22. Pengakuan Piutang
Piutang transfer lainnya diakui apabila:
•dalam hal penyaluran tidak memerlukan
persyaratan, apabila sampai dengan
akhir tahun Pemerintah Pusat belum
menyalurkan seluruh pembayarannya,
sisa yang belum ditransfer akan menjadi
hak tagih atau piutang bagi daerah
penerima;
•dalam hal pencairan dana diperlukan
persyaratan, misalnya tingkat
penyelesaian pekerjaan tertentu, maka
timbulnya hak tagih pada saat
persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum
dilaksanakan pembayarannya oleh
Pemerintah Pusat.

23. Pengukuran Piutang
Pengukuran piutang pendapatan:
1.disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi
sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap
tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat
ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2.disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi
sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap
tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh
Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang
mengajukan banding; atau
3.disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi
sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap
tagihan yang masih proses banding atas
keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis
tuntutan ganti rugi.
Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat
tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang
tercantum dalam tagihan

24. Pengukuran Piutang

25. Pengukuran Piutang Transfer

26. Pengukuran Piutang Ganti Rugi

27. Subsequent Measurement
terhadap Pengakuan Awal
Piutang disajikan berdasarkan nilai
nominal tagihan yang belum
dilunasi tersebut dikurangi
penyisihan kerugian piutang tidak
tertagih. Apabila terjadi kondisi
yang memungkinkan penghapusan
piutang maka masing-masing jenis
piutang disajikan setelah dikurangi
piutang yang dihapuskan

28. Pemberhentian Pengakuan

29. Penerimaan Tunai atas Piutang
yang Telah Dihapusbukukan
dicatat sebagai penerimaan kas pada
periode yang bersangkutan dengan
lawan perkiraan penerimaan
pendapatan atau melalui akun
Penerimaan Pembiayaan, tergantung
dari jenis piutang.

30. PENILAIAN
Piutang disajikan sebesar nilai
bersih yang dapat
direalisasikan (net realizable
value) yaitu selisih antara nilai
nominal dengan penyisihan
piutang. Salah satu dasar untuk
menentukan besaran penyisihan
adalah dengan penggolongan
kualitas piutang.

31. Kualitas Piutang
•Kualitas Piutang Lancar;
•Kualitas Piutang Kurang
Lancar;
•Kualitas Piutang Diragukan;
•Kualitas Piutang Macet.

32. Penggolongan Kualitas
Piutang Pajak
•Pajak Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (self
assessment); dan
•Pajak Ditetapkan Oleh Kepala
Daerah (official assessment).

33. Penggolongan Kualitas Piutang
Bukan Pajak Khusus untuk
objek Retribusi
•Kualitas Lancar, jika umur piutang 0
sampai dengan 1 bulan;
•Kualitas Kurang Lancar, jika umur
piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
•Kualitas Diragukan, jika umur piutang
3 sampai dengan 12 bulan;
•Kualitas Macet, jika umur piutang lebih
dari 12 bulan.

34. Penggolongan Kualitas Piutang
Bukan Pajak selain yang
disebutkan Retribusi
•Kualitas Lancar, apabila belum
dilakukan pelunasan sampai dengan
tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
•Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama
tidak dilakukan pelunasan;
•Kualitas Diragukan, apabila dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Kedua
tidak dilakukan pelunasan; dan
•Kualitas Macet, apabila dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak
dilakukan pelunasan.

35. Besarnya Penyisihan Piutang
Tak Tertagih
No
.
Kualitas
Piutang
Taksiran
Piutang Tak
Tertagih
1 Lancar 0,5%
2 Kurang Lancar 10%
3 Diragukan 50%
4 Macet 100%

36. Contoh
Penyajian
Piutang
Dalam
Neraca
Pemda

37. PENGUNGKAPAN
Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai.
Informasi mengenai akun piutang diungkapkan
secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
Informasi dimaksud dapat berupa:
•kebijakan akuntansi yang digunakan dalam
penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
•rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk
mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
•penjelasan atas penyelesaian piutang;
•jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk
tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga
harus diungkapkan piutang yang masih dalam
proses penyelesaian, baik melalui cara damai
maupun pengadilan.

38. Sistem Akuntansi Piutang di SKPD
•Pihak-pihak yang terkait dalam
sistem akuntansi piutang antara
lain Pejabat Penatausahaan
Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan
Bendahara Penerimaan SKPD.
•Dokumen yang digunakan,
misalnya terkait retribusi daerah,
yaitu SKR Daerah atau dokumen
yang dipersamakan.

39. Jurnal Standar
Pada saat Diterbitkan SKR Daerah
oleh SKPD maka jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

40. Jurnal Standar
Jika Wajib Retribusi melakukan
pembayaran maka jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca
Jurnal LRA

41. Jurnal Standar
Apabila Wajib Retribusi menyetor
langsung ke kas daerah pada Bank
yang ditunjuk, maka pada saat
diterima Nota Kredit dari bank:
Jurnal LO dan Neraca
Jurnal LRA

42. Jurnal Standar
Pada saat diterima Nota Kredit dari
bank untuk pembayaran yang
bersumber dari piutang maka
jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca
Jurnal LRA

43. Ilustrasi Piutang Retribusi
SKPD Mattirobulu mengeluarkan SKR
Daerah atas Retribusi Tempat Pelelangan
sebesar Rp500.000,00 dan wajib retribusi
belum melakukan pembayaran atas SKR
Daerah yang dikeluarkan maka
berdasarkan hal tersebut dicatat jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

44. Ilustrasi Piutang Retribusi
Kemudian diterima pembayaran dari wajib retribusi atas
SKR Daerah dan Bendahara Penerimaan SKPD telah
menerima pembayaran dari wajib retribusi maka PPK SKPD
akan mencatat dalam jurnal:Asumsi pelaksanaan
anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri
Nomor 64 Tahun 2013)
Jurnal LO dan Neraca
Jurnal LRA

45. Ilustrasi Piutang Retribusi
Jika Pembayaran oleh wajib retribusi dilakukan dengan
menyetorkan langsung ke Kas daerah, Bendahara
Penerimaan SKPD menerima nota kredit dari bank,
maka PPK SKPD akan mencatat didalam jurnal:
Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening
BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)
Jurnal LO dan Neraca
Jurnal LRA

46. Ilustrasi Penyisihan Piutang
SKPD
Berdasarkan data piutang retribusi yang dikelola
SKPD Mattirobulu dimana didapatkan saldo piutang
retribusi sebesar Rp170.000.000,00. Dari saldo
piutang retribusi PPK SKPD menetapkan kualitas
piutang retribusi. Adapun kualitas piutang retribusi
terdiri dari lancar, kurang lancar, ragu-ragu, dan
macet.
Adapun Perhitungan Penyisihan Piutang tahun 2015
sebagai berikut:

47. Jurnal Penyisihan Piutang SKPD
Berdasarkan perhitungan dengan
pendekatan kualitas piutang maka
didapatkan Beban Penyisihan Piutang tahun
ini sebesar Rp18.000.000,00. PPK SKPD
akan mencatat penyisihan piutang dengan
jurnal sebagai berikut:
Jurnal LO dan Neraca

48. Sistem Akuntansi Piutang di PPKD
Pihak-pihak yang terkait dalam
sistem akuntansi piutang antara lain:
1.Pejabat Penatausahaan Keuangan
PPKD (PPK-PPKD)
2.Bendahara Penerimaan PPKD.

49. Dokumen
yang
Digunaka
n

50. Jurnal Standar (1)
Telah diterima dokumen
berupa PMK/Perpres/Surat
Keputusan Kepala
Daerah/Kontrak/Surat
Perjanjian/Dokumen yang
dipersamakan dan belum
diterima pembayaran maka
fungsi akuntansi akan
melakukan jurnal standar
TglNo.
Bukti
Kode
Rek
Uraian Deb
it
Kredit
xxxxxx xxx Piutang xxx
xxx Pendapatan LO xxx

51. Jurnal Standar (2)
Telah diterima Nota Kredit dari
bank/bukti tanda terima
pembayaran/bukti penerimaan
kas/dokumen yang dipersamakan
dimana terjadi pemindahbukuan ke kas
daerah, oleh itu bendahara penerimaan
akan mencatat sebagai penerimaan kas
untuk pelunasan piutang maka fungsi
akuntansi melakukan jurnal standar:

52. Jurnal Standar (3)
Jurnal LO atau Neraca
Jurnal LRA
TglNo.
Bukti
Kode
Reke
ning
Uraian Debi
t
Kred
it
xxxxxx xxx Kas di Kas Daerahxxx
xxx Piutang... LO xxx
TglNo.
Bukti
Kode
Reke
ning
Uraian Debi
t
Kred
it
xxxxxx xxx Perubahan SAL xxx
xxx Pendapatan... LRA xxx

53. “Apa yang tampak
baik belum tentu
baik dan apa yang
tampak buruk
belum tentu
buruk...”