ilide.info-materi-sosialisasi-pbb-p2-2023-powerpoint-pr_31d8e97d863818460434a6f2e8311338.pptx

ilide.info-materi-sosialisasi-pbb-p2-2023-powerpoint-pr_31d8e97d863818460434a6f2e8311338.pptx

1. BADAN PENDAPATAN DAERAH UPTB T A N D U N - KABUN SOSIALISASI PBB – P2

2. ”Pojok adalah kontribusi wajib kepada negara yong terutong oleh orang pribodi atau badan yong bersifot memokso berdasarkan Undong-Undong, dengan tidak mendapatkan imbolon secara langsung don digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besornyo kemokmuron rokyot”.

3. ▶ Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB- P2) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994. ▶ PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam oleh atau arti besarnya pajak terutang ditentukan keadaan obyek yaitu bumi/tanah dan bangunan. PENGERTIAN PBB-P2

4. APBD Rokan Hulu Sumber : Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Pajak Daerah (PBB- P2, Air Bawah Tanah, Perhotelan, Hiburan, Restoran, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam, Parkir, Sarang Burung Walet) Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan (Bagi Hasil) Mengapa Kita Harus Membayar Pajak ??

5. ▶ Undang Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi. ▶ Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB- P2). ▶ Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 36 Tahun 2014 Tentang Bagi hasil PBB-P2 antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Dasar Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2)

6. ▶ BUMI Permukaan bumi (Tanah dan Perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia Contoh : Sawah, Kebun,Tambang, Ladang, Pekarangan, dll OBJEK PBB

7. ▶ BANGUNAN Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan Contoh : Rumah Tinggal, Mall, Bangunan tempat usaha, Dermaga, Pagar Mewah, dll OBJEK PBB

8. ▶ Digunakan semata- mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Seperti Mesjid, Rumah Sakit Pemerintah, Sekolah, Panti Asuhan, dll. ▶ Digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala atau yang sejenisnya. ▶ Merupakan Hutan Lindung, Suaka alam, Hutan Wisata, Taman Nasional, Tanah Penggembalaan yang dikuasai oleh Desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. ▶ Digunakan oleh perwakilan diplomatik ▶ Digunakan oleh Badan dan Perwakilan Organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB

9. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan dasar penghitungan besaran PBB terhadap suatu objek pajak. ▶ NJOP Tanah Perkebunan Rp. 7.150/m 2 ▶ NJOP Tanah (Non perkebunan) ditentukan oleh beberapa hal antara lain letak geografis, fungsi dan peruntukkan tanah, dll ▶ NJOP Bangunan ditentukan oleh beberapa hal antara lain : Luas Bangunan Material Bangunan (Konstruksi, Dinding, Atap, Lantai, Langit-langit) Bangunan, Renovasi dan Tahun Pembangunan, Kondisi Daya Listrik Kegunaan dan Lokasi Bangunan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

10. Untuk Wilayah Kecamatan Tandun, Besaran NJOP per M2 ditentukan sebagai berikut : Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) No Desa NJOP Kebun (Rp/m2) NJOP Lahan Pekarangan I (Rp/m2) NJOP Lahan Pekarangan II (Rp/m2) 1 Tandun 7.150 128.000 36.000 2 Tapung Jaya 7.150 20.000 - 3 Tandun Barat 7.150 82.000 - 4 Dayo 7.150 20.000 - 5 Bono Tapung 7.150 20.000 - 6 Koto Tandun 7.150 20.000 10.000 7 Kumain 7.150 20.000 - 8 Sei Kuning 7.150 10.000 5.000 9 Puo Raya 7.150 20.000 10.000

11. Untuk Wilayah Kecamatan Kabun, Besaran NJOP per M2 ditentukan sebagai berikut : Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) No Desa NJOP Kebun (Rp/m2) NJOP Lahan Pekarangan I (Rp/m2) NJOP Lahan Pekarangan II (Rp/m2) NJOP Lahan Pekarangan III (Rp/m2) 1 Kabun 7.150 128.000 36.000 20.000 2 Aliantan 7.150 36.000 27.000 20.000 3 Giti 7.150 27.000 20.000 - 4 Boncah Kesuma 7.150 20.000 - - 5 Batu Langkah Besar 7.150 20.000 14.000 - 6 Koto Ranah 7.150 10.000 5.000 -

12. Sebidang Kebun Sawit dengan luas 20.000 m2 (2 ha) 20.000 x 7.150 = Rp. 143.000.000 = 143.000.000 x 0,11 % PBB terhutang = Rp. 157.300,-/ Tahun Sebidang Kebun Sawit dengan luas 250.000 m2 (25 Ha) 250.000 x 7.150 = Rp. 1.787.500.000 = Rp. 1.787.500.000 x 0,22 % PBB Terhutang = Rp. 3.932.500,- /Tahun Catatan : Besaran PBB untuk NJOP dibawah 1 Milyar adalah 0,11 % dan untuk NJOP diatas 1 Milyar adalah 0,22 %. CONTOH PERHITUNGAN PBB

13. Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 41 Tahun 2012 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB- P2 antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 36 Tahun 2014. Penggunaan Dana Bagi Hasil PBB- P2 untuk alokasi dana sebesar 70 % ditetapkan sebagai berikut : 45 % digunakan untuk pembangunan fisik sarana penunjang pedesaan. 35 % digunakan untuk biaya pemungutan PBB- P2. 20 % digunakan untuk kegiatan sosialisasi PBB- P2. PENGHITUNGAN BAGI HASIL PBB- P2 ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA